Vatican

I. KETERANGAN DASAR:
 
NAMA NEGARA:
Stato Città del Vaticano, (The Vatican City State/ Negara Kota Vatikan, dibentuk melalui Traktat Lateran (Lateran Treaty) yang ditandatangani pada tahun 1929 antara Wakil Kepala Pemerintah Takhta Suci, Kardinal Pietro Gaspari dan Perdana Menteri Kerajaan Italia, Benito Mussolini.
Negara Kota Vatikan diakui sebagai badan politik yang menjamin Takhta Suci sebagai institusi tertinggi dalam Gereja Katolik sedunia dan sebagai negara berdaulat.
 
NAMA PEMERINTAHAN:
Santa Sede atau the Holy See atau Takhta Suci.
 
KEPALA NEGARA:
Paus (the Holy Father).
Paus sekarang ini adalah Benediktus XVI, diangkat sebagai Paus pada tanggal 19 April 2005. Nama asli sebelum diangkat Paus adalah Kardinal Joseph Ratzinger, berasal dari Jerman. Jabatan sebelumnya adalah Kardinal, pemimpin Kongregasi untuk Doktrin Keimanan.
 
BENDERA:
Vatikan memiliki bendera berbentuk persegi panjang, terbagi secara vertikal menjadi dua warna, kuning dan putih. Di tengah bagian yang berwarna putih terdapat lambang Vatikan.
 
LAMBANG NEGARA:
Berbentuk Mahkota Kepausan berwarna keemasan, bertingkat tiga dengan sebuah salib kecil di atasnya dan berhias selendang. Tiga tingkat mahkota tersebut melambangkan otoritas Paus. Mahkota pertama, Paus sebagai Wakil Yesus di dunia, kedua merupakan otoritas kekuasaan pemerintahan dan ketiga sebagai guru/ penggembala umat dunia. Dua kunci Santo Petrus yang bersilang, melambangkan penyerahan tugas dan tanggungjawab dari Jesus kepada Saint Peter sebagai Paus pertama. Dua kunci tersebut mempunyai warna yang berbeda, satu berwarna emas melambangkan kekuatan Surga (pembuka pintu surga) dan yang lain berwarna perak sebagai otoritas spiritual Paus untuk urusan dunia. Kedua kunci tersebut dililit tali yang melambangkan keterkaitan satu dengan yang lain. Sebagai latar belakang dari lambang negara ini adalah sebuah perisai berwarna merah sebagai bingkainya.
 
LAMBANG PAUS
Setiap Paus punya lambang sendiri yang biasanya sudah dipunyai sewaktu beliau diangkat sebagai Uskup.
 
LAGU KEBANGSAAN:
Himne berjudul “O Roma Felix”  ( O Roma Immortal/ Roma Kota Abadi), musiknya digubah oleh Charles Gounod, syairnya  oleh Antonio Allegra, diadaptasi pada tahun 1950.
 
LETAK DAN LUAS:
Negara Kota Vatikan terletak di wilayah kota Roma bagian Barat dengan  luas keseluruhan 44 hektar, dengan panjang 1.045 m dan lebar 850 m yang dibatasi oleh tembok tinggi.Selain    wilayah    Negara  Kota   Vatikan    yang  tersebut diatas, masih ada juga berbagai wilayah dan gedung   yang   terletak  di   dalam   wilayah    Italia  yang  merupakan  bagian  integral  Negara   Kota  Vatikan dengan sebutan ‘wilayah ekstrateritorial’ yang luasnya 700 ribu meter per segi.
 
PENDUDUK/WARGA NEGARA:
Penduduk Vatikan seluruhnya  berjumlah sekitar 1.000 orang dan menetap di sana karena pekerjaan  dan jabatan. Penduduk Vatikan terdiri dari berbagai warga negara, dimana mayoritas adalah warga negara Italia. Mereka juga  memperoleh  Kewarganegaraan  Vatikan   namun berdasarkan “permanent residence” dari Pemerintah Italia yang diatur dalam Perjanjian Lateran.
 
MATA UANG:
Sesuai perjanjian dengan Pemerintah Italia, mata uang yang berlaku di Italia berlaku juga di Vatikan. Sejak tahun 2002 mata uang Euro yang dipergunakan. Namun demikian, Vatikan mencetak mata uang logam hanya sebagai cinderamata.BAHASA:Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Italia. Dalam Perayaan Misa Kudus selain bahasa Italia juga digunakan bahasa Latin. Untuk Korespondensi Diplomatik digunakan bahasa Inggris dan Perancis.
 
II. SEJARAH RINGKAS:
Sekitar pertengahan abad ke-8, terbentuk Negara Kepausan (Stato Pontificio) dengan memiliki wilayah yang luas meliputi seluruh kota  Roma yang terbentang antara pesisir Barat dan Timur Italia.  Istana  Paus  yang  disebut  Istana Lateran, terletak di sebelah Basilika Santo Yohanes Lateran yang digunakan hingga akhir abad ke-19.Proses penyatuan kerajaan-kerajaan Italia mengakibatkan Negara Kepausan beberapa kali terancam dan terlibat dalam politik dan perang wilayah. Setelah Roma direbut oleh Garibaldi pada tahun 1870 dan kekuasaan diserahkan kepada Raja Vittorio Emanuele II, maka berakhir pula apa yang disebut Negara Kepausan. Paus Pius IX meninggalkan Istana Lateran dan pindah ke  Istana  Vatikan  dan  menetap  di  situ  dengan mengurung diri.
 
Pada tahun 1871, Raja Vittorio Emanuele II, mengeluarkan suatu undang-undang yang menjamin kedudukan Paus untuk menempati Istana Lateran dan Castel Gandolfo. Tindakan unilateral ini ditolak oleh Paus. Pada tahun 1919, suatu “Law of Guarantee” kembali dikeluarkan oleh Pemerintah Italia secara sepihak yang isinya mengakui kedaulatan Paus atas wilayah tertentu dan memberi hak  untuk  menggunakan  beberapa gedung yang ditunjuk sebagai bagian dari wilayahnya. Namun tindakan baru inipun ditentang oleh Paus yang berkuasa saat itu, yaitu Paus Benediktus XV. Sebagai jalan tengah, diadakan beberapa kali perundingan dengan hasil terbentuknya  Negara Kota Vatikan (The Vatikan City State).Negara Kota Vatikan dibentuk melalui Traktat Lateran yang ditandatangani pada tanggal 11 Pebruari 1929 antara Wakil Perdana Menteri Vatikan Kardinal Pietro Gaspari dan Perdana Menteri Kerajaan Italia Benito Mussolini. Isi Traktat Lateran tersebut mengakui Negara Kota Vatikan sebagai badan yuridis dan politis dengan jaminan kemerdekaan dan kedaulatan atas daerah  yang  dikelilingi  tembok  Vatikan  dan juga mengatur hak milik Vatikan yang lain yang disebut sebagai “esktrateritorial”.Tempat “ekstrateritorial” tersebut diantaranya terletak di kota Roma, yaitu Basilika Santo Giovanni Lateran, Basilika Santa Maria Magiore, Basilika Santo Paulus, Palazzo (kantor) della Cancelleria, Pallazzo di Propaganda Fide, Palazzo San Callisto, Palazzo Santo Offizio, Seminari Menengah Kepausan,  Universitas  Urbaniana,  Rumah  Sakit   anak-anak ‘Bambino Gesu’ Jenderal Serikat Yesus (S.J.), dan beberapa gereja, biara suster, Collegio (asrama tempat tinggal para rohaniawan/rohaniawati yang sedang menuntut ilmu atau yang  sedang  bekerja  di  Roma).  Di  luar Roma terdapat Castel Gandolfo, tempat peristirahatan musim panas Paus dan Pusat Pemancar Radio Vatikan yang dibangun sejak tahun 1951, berlokasi kurang lebih 18 km dari Roma.
 
Pada saat penandatanganan Traktat Lateran, ditandatangani pula sebuah konkordat sebagai protokol yang menjamin Paus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik, yang memimpin umat Katolik baik di Roma maupun di seluruh dunia. Dari segi hubungan antar bangsa, Negara Kota Vatikan adalah negara berdaulat penuh dan dilindungi hukum internasional.
 
III. LEMBAGA NEGARA
Sri Paus adalah Kepala Negara Kota Vatikan dan Kepala Pemerintahan Takhta Suci. Kekuasaan tertinggi di Vatikan bersifat monarki yang dipilih secara absolut, teokratis dan patrimonial serta mempunyai kekuasaan penuh dalam hal legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara, Paus dibantu oleh Komisi Kepausan  Negara  Kota  Vatikan,   yang  mewakili  Bapa Suci dalam menjalankan pemerintaan sipil Negara Vatikan sesuai dengan mandat khusus dari Paus.
 
Secara protokoler dalam hubungan antar bangsa, Paus berkedudukan dan mendapat perlakuan sebagai seorang Kepala  Negara  penuh.   Sebutan  kehormatan  bagi  Paus adalah ‘His Holliness’.Paus,    menurut   ‘Kitab   Hukum    Kanonika’, mempunyai hak untuk mengangkat dan mengutus duta-dutanya baik ke gereja-gereja lokal maupun ke negara-negara dan penguasa-penguasa publik yang mewakili pribadi Paus sendiri. Pada saat ini Perwakilan Takhta Suci ada di 176 negara dan berbagai organisasi internasional.
 
Terdapat dua hirarki utama di Vatikan. Pertama, ialah hirarki keagamaan, dimana Vatikan berperan sebagai pusat agama Katolik sedunia. Menurut ‘Kitab Hukum Kanonik’, Paus adalah Uskup Gereja Roma yang mewarisi tugas yang secara istimewa diberikan kepada Santo Petrus, salah seorang murid Yesus. Sehingga Paus dapat dikatakan sebagai Wakil Yesus di dunia, gembala Gereja Universal sekaligus sebagai Kepala Dewan Uskup. Dewan Uskup beranggotakan para Uskup berdasarkan tahbisan sakramental dan persekutuan hirarkis merupakan kekuasaan   tertinggi   di  dalam   gereja  Katolik.  Kedua, adalah hirarki pemerintahan Takhta Suci sebagai Negara, yang mengatur selurun roda pemerintahan baik yang bersifat ke luar maupun ke dalam. Pada dasarnya kedua bentuk hirarki ini saling melengkapi dan mengisi, karena secara umum misi   yang   diemban  Takhta Suci Vatikan adalah misi keagamaan, kemanusiaan, hak azasi manusia, ekumenis  dan  dialog  dengan agama-agama lain, perdamaian dan kesejahteraan dunia  yang didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan.
 
Di dalam Gereja Katolik, gelar tertinggi sesudah Paus adalah Kardinal, yang dipilih oleh Paus dari para Uskup dan Imam yang akan ditahbis menjadi Uskup sekiranya dipilih menjadi Kardinal. Kardinal juga lazim disebut sebagai ‘Prince of the Church’.Para Kardinal tergabung di dalam suatu wadah yang disebut Dewan Kardinal (Collegio Cardinalizio). Dewan Kardinal berwenang menyelenggarakan pemilihan Paus dalam sidang ‘Conclave’.Selain itu, Paus dibantu oleh Dewan Uskup atau ‘Synod of Bishops’. Dewan Uskup merupakan himpunan para uskup yang terpilih dari pelbagai kawasan dunia yang setiap 5 tahun melakukan pertemuan di Vatikan guna membahas masalah-masalah yang menyangkut kehidupan Gereja. Selain   itu,   Dewan   Uskup   ini  juga  bertindak selaku penghubung antara Paus dan para Uskup diseluruh dunia. Di luar Dewan Kardinal dan Dewan Uskup, seluruh kelengkapan Takhta Suci Vatikan tergabung dalam suatu struktur khusus yang disebut ‘Curia Romana’.
Curia Romana, dibentuk oleh Paus Sixtus V pada tanggal 22   Januari   1588   dengan    sebuah    Surat Keputusan (Constitutio) yang dinamakan “Immense Aeterni Dei”. Surat Keputusan tersebut seringkali diperbaharui oleh para Paus selanjutnya termasuk Paus Johanes Paulus II yang pada tanggal 28 Juni 1998 mengeluarkan SK yang disebut “Pastor Bonus”.
 
Curia Romana terdiri dari Sekretariat Negara, Dewan Urusan Umum Gereja, Kongregasi-Kongregasi, Pengadilan-pengadilan, Dewan- Dewan Kepausan dan Lembaga-Lembaga lainnya, sebagai berikut:
 
a.Sekretariat Negara
Sekretariat Negara bertugas menjalankan roda pemerintahan sehari-hari dan dipimpin oleh ‘Secretary of State’ dengan gelar Kardinal yang dalam keprotokolan disejajarkan dengan  Perdana Menteri. Saat ini kedudukan yang dianggap strategis ini dijabat oleh Kardinal Tarciso Bertone. Di bawah Sekretariat Negara terdapat dua departemen yang disebut  ‘Sections’, masing-masing adalah ‘Section for General Affairs’ sama dengan Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh Uskup Agung Leonardo Sandri dan ‘Section for Relation with States’, sama dengan Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Uskup Agung Dominique Mamberti.
 
b.Kongregasi-Kongregasi (Congregations)

Dalam    pemerintahan    sipil,      Kongregasi   ini    dapat disejajarkan dengan departemen, namun khusus menangani tugas-tugas keagamaan. Kongregasi adalah badan yang membantu Paus bertugas merancang peraturan dan kebijakan dasar dalam bidang tertentu. Anggotanya terdiri dari beberapa Kardinal dan Uskup. Ketua dari Kongregasi dijabat  oleh   seorang   Kardinal   dan   mendapat sebutan “Prefect” (Kepala).

Ada sembilan Kongregasi, masing-masing adalah sebagai berikut:
  1. Kongregasi “The Doctrine of the Faith”
    Bertugas membina doktrin/dogma, tradisi, keutuhan iman dalam Gereja Katolik. Selain  itu,    meneliti    dan   melu-ruskan penyimpangan doktrin dan keimanan yang terjadi.
  2. Kongregasi “The Oriental Churches
    Bertugas membina hubungan dengan Gereja-gereja Katolik Orientale (Rito orientale), seperti yang terdapat di Alexandria, Antiochia, Armenia, Bizantium dan Konstantinopolitan. Gereja-geraja ini secara ritual agak berbeda dengan Gereja Katolik Roma, namun masih di bawah koordinasi Vatikan.
  3. Kongregasi “Divine Worship and the Discipline of the Sacraments”
    Bertugas mengarahkan, menangani dan juga mengawasi tata cara liturgi, sakramen-sakramen termasuk sakramen tahbisan imamat, pernikahan dan lain-lain
  4. Kongregasi “The Causes of Saint”
    Bertugas mengusulkan seorang Katolik yang telah  meninggal dunia untuk ditetapkan sebagai ‘orang kudus’ (beato dan   Santa/Santo). Kongregasi   ini  akan meneliti kehidupan calon beato, khususnya keteladanan dan kesucian hidupnya, apakah menjalankan agamanya sebaik mungkin; menonjol dalam kasih Tuhan dan sesama sampai rela berkorban, bahkan memberikan nyawa untuk Tuhan, agama dan demi sesama manusia. Kongregasi ini juga bertugas mengkaji peristiwa-peristiwa yang bersifat mujizat (keajaiban).
  5. Kongregasi “Evangelization of Peoples” (Propaganda Fide)
    Bertugas mengawasi dan mengarahkan serta membiayai kegiatan penyebaran agama yang dilaksanakan para mi-sionaris Katolik di seluruh dunia. Memajukan misi pen-didikan serta membantu pembentukan keuskupan baru.
  6. Kongregasi “The Clergy”
    Bertugas membina segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dan karya para imam dan calon imam. Memajukan inisiatif dalam hal hidup sesuai dengan panggilan suci imamat dan mendorong para rohaniawan/ rohaniawati mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi yang dibutuhkan demi efisiensi pelayanan pastoral.
  7. Kongregasi “Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life”
    Memperhatikan semua yang menyangkut ordo/tarekat, mengawasi kehidupan biara.
  8. Kongregasi “Catholic Education”
    Bertugas mengawasi dan mengarahkan jalannya pendidikan di Seminari-Seminari (tempat pendidikan calon imam) dan pendidikan para biarawan/biarawati, semua perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Gereja Katolik.
  9. Kongregasi “Bishops”
    Bertugas membina keuskupan, mempersiapkan keuskupan baru,    mencalonkan    uskup    baru   dan    melaksanakan kunjungan kerja para uskup selama 5 tahun “ad limina” (ke makam Rasul Santo Petrus dan Paulus) di Roma dan bertemu guna berkonsultasi dengan Paus dan pejabat Curia Romana.

 

c.Pengadilan-Pengadilan (Tribunals)


Dalam hal administrasi pengadilan Gereja Katolik memiliki hak sendiri dan eksklusif untuk mengadili perkara-perkara yang menyangkut urusan-urusan kerohanian serta hal-hal yang berkaitan dengan    pelanggaran   undang-undang   gereja   dan segala sesuatu yang mengandung unsur dosa sejauh menyangkut penentuan kesalahan dan menjatuhkan hukum gereja.

 
Dalam Gereja Katolik ada Pengadilan Tingkat Pertama di masing-masing Keuskupan Konferensi Wali Gereja, di masing-masing negara dapat membentuk satu atau beberapa Pengadilan Tingkat Kedua (naik banding) dengan persetujuan Takhta Suci Vatikan.
 
Pengadilan Takhta Suci (Apostolik) dapat disamakan dengan Mahkamah Agung, dimana Paus adalah hakim tertinggi yang mengadili secara pribadi, atau melalui pengadilan-pengadilan biasa Takhta Apostolik atau melalui hakim-hakim yang diberi kuasa oleh PausTribunal terdiri atas tiga lembaga yang dasarnya satu sama lain tidak berhubungan, yaitu:
  1. Apostolic Penitentiary:
    Suatu lembaga peradilan tertinggi dalam Gereja untuk mengkaji soal-soal keimanan dan kebatinan (fides et forum internum), mempertimbangkan dan memberikan dispensasi dalam hal pelanggaran hukum gereja, misalnya pembebasan dari kewajiban terhadap kaul, dan memberikan  pertimbangan seseorang dapat memasuki suatu ordo.
  2. Mahkamah Agung “Signatura Apostolik” (Supreme Tribunal of the Apostolic Signature):
    Lembaga peradilan ini mengawasi pelayanan keadilan yang benar, bertugas mengkaji ulang kasus-kasus yang dianggap tidak terselesaikan dengan adil berdasarkan doktrin dan undang-undang Gereja dan berhak memeriksa apakah keputusan Rota Romana telah benar dasar hukumnya, serta memberikan persetujuan pembentukan pengadilan tingkat kedua di beberapa keuskupan.
  3. Rota Romana:
    Pengadilan  yang  dibentuk   oleh  Paus  untuk   menerima permohonan banding, mengkaji ulang hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam pengadilan tingkat pertama atau tingkat kedua. Pada umumnya perkara yang ditangani Rota Roma adalah masalah pernikahan, perceraian, pembatalan pernikahan dan kawin campur.
 
d. Dewan Kepausan (Pontifical Council)
Di Vatikan terdapat 11 Dewan Kepausan, yaitu:“
  1. Promoting Christian Unity”. Dewan ini bertugas memelihara hubungan dengan agama-agama Kristen lainnya. Dibawah Dewan ini terdapat pula Komisi hubungan dengan agama Yahudi.
  2. “Interreligious Dialogue”. Dewan ini bertugas memelihara hubungan dengan agama-agama non-Kristen, melalui peningkatan dialog dan kerjasama demi perdamaian dunia. Dalam Dewan ini terdapat Komisi hubungan dengan Agama Islam.
  3. “Social Communications”. Dewan ini bergerak dalam bidang perfilman, radio, televisi, surat kabar, utamanya yang berkaitan dengan masalah iman, moral dan agama Katolik.
  4. “Justice and Peace”. Dewan ini bertugas mempelajari dan memajukan upaya perdamaian dunia berdasarkan doktrin dan ajaran sosial gereja. Disamping itu juga mengumpulkan informasi dan penyelidikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keadilan, perdamaian, termasuk penegakkan hak azasi manusia dan kebebasan beragama.
  5. “Family”. Dewan Kepausan Keluarga disamping anggotanya para Uskup dan Rohaniawan, juga termasuk kaum awam, khususnya yang berkeluarga yang terpilih dari berbagai negara. Mereka melakukan kerjasama dengan para ahli dalam berbagai bidang yang menyangkut keluarga dan pembelaan atas hak untuk hidup.
  6. “Cor Unum” (Se-hati). Dewan ini bertugas memajukan kehidupan Kristiani dan umat manusia, memajukan ajaran cinta kasih, dan membantu upaya-upaya yang berkaitan dengan peningkatan harkat kemanusiaan serta mengkoordinasikan dana amal.
  7. “Pastoral Care of Migrants and Itinerant People”. Dewan ini bertugas meneliti hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpindahan penduduk, memberikan perhatian dan bantuan terhadap para pengungsi, peziarah dan mereka yang sedang dalam perjalanan. Juga termasuk para mahasiswa dan pekerja internasional yang meninggalkan keluarga dan tanah airnya.
  8. “Pastoral Assistance to Health Care Workers”. Bertugas meningkatkan pendidikan dan karya-karya yang dilakukan oleh organisasi dan  kelompok pelayanan di bidang kesehatan. Selain itu Dewan ini juga bertugas memberikan penjelasan tentang ajaran gereja yang berkaitan dengan masalah kesehatan.
  9. “Culture”. Dewan Kepausan untuk Kebudayaan didirikan oleh Paus Yohannes Paulus II dengan maksud untuk memajukan pewartaan keselamatan dan kebudayaan.
  10. “Interpretation of Legislative Texts”. Dewan Kepausan ini bertugas melakukan interpretasi Undang-undang Gereja sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan; seperti interpretasi autentik yang disahkan oleh Paus dalam undang-undang universil Gereja. Memberikan bantuan hukum dalam jajaran Curia Romana yang berkaitan dengan revisi dokumen-dokumen normatif umum, mempelajari dari segi hukum tentang dokumen-dokumen yang dibuat oleh Konferensi-konferensi Uskup.
  11. “Laity”. Dewan Kepausan Kaum Awam ini bertugas membina kerasulan kaum awam dalam kehidupan dan misi Gereja.
 
Lembaga-Lembaga lainnya dalam Curia Romana (Takhta Suci Vatikan):
  1. Prefettura della Casa Pontificia (Kantor Istana Kepausan).
  2. Famiglia Pontificia (Kantor Rumah Tangga Kepausan yang menangani kegiatan sehari-hari Sri Paus).
  3. Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontifice (Kantor yang menyelenggarakan perayaan liturgi yang dipimpin Sri Paus).
  4. Sala Stampa della  Santa Sede ( Kantor Pers Takhta Suci).
  5. Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, (Komisi untuk benda-benda budaya).
  6. Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, (Komisi untuk Benda Arkeologi yang suci).
  7. Pontificia Commissione Biblica, (Komisi Kitab Suci).
  8. Commissione Teologica Internazionale, (Komisi Teologi Internasional).
  9. Pontificio Comitato di Scienze Storiche, (Komisi Ilmu Sejarah).
  10. Commissione per gli Avvocati,  (Komisi para Pengacara).
  11. Corpo della Guardia Svizzera Pontificia. (Korps Pengawal Swiss untuk Sri Paus).
 
Lembaga lainnya yang ada hubungan dengan  Takhta Suci Vatikan, yaitu:
  1. Archivio Segreto Vaticano (Kearsipan rahasia Vatikan).
  2. Vatican Information Service (Kantor pelayanan informasi Vatikan).
  3. Biblioteka Apostolica Vaticana, (Perpustakaan Vatikan).
  4. Tipografia Vaticana (Percetakan Vatikan).
  5. Redaksi Surat Kabar «L’Osservatore Romano».
  6. Libreria Vaticana (Toko buku Vatikan).
  7. Radio VaticanaCentro Televisivo Vaticano (Pusat Televisi Vatikan)
  8. Fabrica di S. Pietro (Lembaga konservasi, administrasi benda-benda di Basilika San Pietro).
  9. Elemosineria Apostolica, (Lembaga yang atas nama Sri Paus melayani orang miskin).
  10. Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, (Kantor yang menangani masalah yang  personalia dan pekerjaan di Vatikan).
  11. Istituto per le Opera di Religione (IOR), sering disebut 'Bank Vatikan', yang dibangun oleh Paus Pius XII guna memelihara dan menyalurkan dana bagi karya keagamaan dan sosial.
    Dalam wilayah Vatikan terdapat berbagai fasilitas, seperti toko, super market, stasiun kereta api, pasukan pemadam kebakaran, apotek, kantor pos.
 
IV. TAKHTA SUCI SEBAGAI NEGARA

Takhta Suci Vatikan pada dasarnya adalah pemerintahan Gereja Katolik, dalam kenyataannya secara aktif melakukan pula misi sekuler    seperti   negara-negara    lainnya.    Misi sekuler ini selain telah digariskan dalam Traktat Lateran (1929) antara Pemerintah Italia dengan Takhta Suci Vatikan, juga lebih dipertegas dalam Konsili Vatikan II, yang antara lain ditetapkan bahwa Gereja Katolik berhak menganggap dirinya mempunyai panggilan untuk memberikan bantuan secara aktif terhadap masyarakat dunia dengan jalan mempererat persatuan dan persaudaraan umat manusia.
Berdasarkan misi tersebut, Takhta Suci Vatikan menjalankan Roda Pemerintahannya, yang pada dasarnya tetap bermuara pada tujuan religius, yaitu terlaksananya kepentingan   Gereja   secara   universal    dan   terbinanya hubungan baik diantara umat manusia.
 
Dalam melaksanakan misi dan kepentingan Gereja Katolik secara universal, Takhta Suci Vatikan tetap menjaga dan mempertahankan tata hirarki Gereja serta tegaknya disiplin kegerejaan berdasarkan berbagai aturan dan tata tertib yang selama berabad-abad dipelihara serta diperbaharui sesuai dengan tuntutan jaman.
 
Meskipun   Vatikan   senantiasa  menyatakan  diri sebagai pembawa misi dan kekuatan moral yang tidak turut dalam kegiatan politik praktis, namun pada kenyatannya, pernyataan Paus sebagai pemimpin tertingi umat Katolik dan Kepala Negara Vatikan yang berdimensi internasioal, merupakan pernyataan yang senantiasa mendapat tanggapan luas dari kalangan pengamat dan media massa. Untuk beberapa kasus tertentu, komitmen Vatikan terhadap kondisi di suatu negara, adakalanya ditanggapi secara negatif dengan tuduhan turut campur masalah dalam negeri suatu negara. Perhatian Takhta Suci Vatikan tertuju pada masalah-masalah internasional terutama menyangkut perdamaian, keadilan, kemanusiaan, hak-hak azasi manusia, aborsi, cloning, hak untuk hidup, pembangunan, beban hutang dan kemiskinan di negara-negara dunia ketiga, rasisme, pelestarian lingkungan hidup dan lain sebagainya. Arah perhatian Takhta Suci Vatikan tidak terlepas pula dari kerangka kepentingannya sebagai  pemimpin  tertinggi  Gereja Katolik,  yang dalam diplomasinya berusaha menyebarkan pengaruhnya dalam menghadapi berbagai masalah,     baik yang bersifat keagamaan, kemanusiaan maupun dalam bentuk diplomasi sebagai pembawa misi dalam hubungan antar bangsa.
 
Takhta Suci Vatikan bukan anggota PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) tetapi menjadi anggota dari badan-badan khususnya seperti UNESCO, UNICEF, ILO, WHO, WTO (World Trade Organization) dan World Tourism Organization serta memberikan penilaian tentang berbagai masalah dunia yang menjadi perhatiannya. Takhta Suci Vatikan menempatkan seorang Pengamat Tetap (Permanent Observer) setingkat Apostolik Nuncio (Duta Besar) di PBB.
 
POLITIK DALAM NEGERI“
Politik Dalam Negeri” bagi Takhta Suci Vatikan adalah “Politik Keagamaan”, yang bukan hanya menyangkut wilayah dan penduduk yang berada di Negara Kota Vatikan, tetapi juga berkaitan erat dengan kehidupan agama umat Katolik di seluruh dunia. Dengan kata lain, politik dalam negeri Vatikan dapat dikatakan sebagai suatu usaha dari Takhta Suci Vatikan untuk melayani dan mengayomi umat Katolik agar tetap berada pada jalur keimanannya, dapat mempertahankan disiplin dan hirarki Gereja, serta menangani berbagai hal yang berkaitan dengan doktrin dan dogma agama Katolik.
 
Usaha menegakkan doktrin dan dogma Katolik yang merupakan tugas utama Takhta Suci Vatikan dijalankan bukan tanpa halangan. Berbagai tantangan baik dari kalangan umat maupun para rohaniawan/rohaniawati terus dihadapi. Halangan yang berupa tantangan terhadap doktrin, dogma, dan tradisi Katolik, misalnya yang menyangkut persoalan hidup selibat bagi para imam (tidak menikah dan hidupnya diabdikan bagi gereja). Imam wanita, perceraian, abortus, penggunaan alat kontrasepsi, euthanasia dan lain-lain. Sedangkan tantangan terhadap tegaknya hirarki Gereja Katolik misalnya adanya upaya dari segelitir kalangan Gereja Katolik yang ingin agar diciptakan hubungan yang lebih longgar dan lebih bebas dengan Vatikan. Pembinaan hubungan dengan Gereja Kristen lainnya yang juga dianggap oleh Takhta Suci Vatikan sebagai bagian dari “politik dalam negerinya”, dan menempati urutan atas prioritas kegiatannya dalam struktur Curia Romana, Takhta Suci Vatikan membentuk suatu dewan yang khusus menangani masalah ini, yaitu “Pontifical Council for Promoting Christian Unity”. Hubungan dengan Gereja Ortodoks dan Gereja Anglikan tampaknya akhir-akhir ini menjadi fokus utama Takhta Suci Vatikan dalam pembinaan hubungan dengan Gereja Kristen lain.  Selain itu, Takhta  Suci  Vatikan juga memberikan perhatian tersendiri bagi dialog dengan agama-agama besar lainnya seperti agama Islam.
 
POLITIK LUAR NEGERI
Takhta Suci Vatikan telah menjalin hubungan diplomatik dengan 176 negara di dunia. Suatu jumlah yang tidak kecil bagi Negara Kota Vatikan. Namun seperti telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa lingkup pengaruh Takhta Suci Vatikan amat luas, melampaui batas-batas negara dan benua, hingga eksistensinya bukan hanya diakui, namun juga mendapat tempat yang terhormat di mata internasional. Negara-negara yang mempunyai kedutaan untuk Takhta Suci dan berkedudukan di Roma sebanyak 80 negara (termasuk Federasi Rusia, Organisasi Palestina, Liga Negara Arab, Perwakilan UNHCR),  sedangkan yang dirangkap dari kedutaan yang bedomisili di luar Vatikan/Itali sekitar 96 negara.
 
Takhta Suci menampilkan diri di percaturan internasional melalui aktivitas Paus berupa kunjungan pastoralnya termasuk pernyataan-pernyataan, kegiatan “Secretariat for Relations with States” (Kemlu Vatikan) dan kegiatan perutusan diplomatiknya di berbagai negara.Dalam menjalankan politik luar negerinya Takhta Suci Vatikan tidak memihak pada satu kekuatan, blok ataupun negara tertentu. Kegiatan politik luar negeri Takhta Suci Vatikan bertujuan antara lain agar terjaminya hak azasi manusia dan terwujudnya perdamaian dunia, kerjasama dan persaudaraan diantara umat manusia.
 
PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Negara Kota Vatikan tidak memiliki angkatan bersenjata. Sebelum Paus Paulus VI terdapat 4 satuan keamanan bersenjata, yang terdiri dari satuan-satuan elite Guardia D’onore di Sua Santità, Gendarmeria Papale, Guardia Palatina dan Guardia Svizzera (Pasukan Pengawal Swiss/ Swiss Guard). Pada tahun 1970 masa Paus Paulus VI, kesemua satuan ini dihapuskan, kecuali Guardia Svizzera. Disebut Pasukan Swiss karena pada tahun 1506 Paus Giulio II, melihat perlunya pasukan pengawal pribadi yang didatangkan dari Swiss. Pasukan ini dikenal dari pakaian seragam warna-warni seperti pakaian kuno dari abad ke-15. Guardia Svizzera yang berjumlah 110 orang, merupakan pasukan militer dengan tugas pokok senantiasa siap siaga menjaga keamanan Paus di kediamannya. Mereka tinggal di asrama dalam lingkungan Vatikan.
 
Masalah keamanan sehari-hari Negara Kota Vatikan secara keseluruhan diserahkan pada Agenti del Corpo di Vigilanza dello Stato della Città Vaticana (Pasukan Pengawal Negara Kota Vatikan) yang beranggotakan lebih dari 100 orang. Pasukan Pengawalan menjaga keamanan di Vatikan dan dalam tempat/wilayah ekstrateritoral, melakukan pengawasan atas barang-barang milik Vatikan dan juga mengatur lalu lintas.
 
Pemilihan untuk menjadi Guardia Svizzera dan Agenti del Corpo di Vigilanza dello Stato della Città Vaticana sangat ketat dan harus disertai surat berkelakuan baik dari kepolisian dan uskup daerah masing-masing termasuk pula kepatuhannya terhadap Gereja.
 
Sedangkan untuk keamanan di sekitar Negara Kota Vatikan, merupakan tanggungjawab Polisi Negara Italia dan Carabinieri (Polisi Militer Italia).
 
KONDISI SOSIAL BUDAYA
Takhta Suci Vatikan merupakan suatu subyek hukum Internasional yang selain sebagai suatu negara berdaulat juga menjadi Pusat Agama Katholik sedunia. Fungsi kenegaraan dan keagamaan dijalankan secara bersama-sama dan seimbang oleh Takhta Suci Vatikan. Selain misi keagamaan, Takhta Suci Vatikan juga secara aktif melakukan misi sekuler yang digariskan secara tegas di dalam Perjanjian Lateran (1929) antara Pemerintah Italia dengan Vatikan. Pelaksanaan fungsi pemerintahan negara Takhta Suci dalam menjalankan misi sekulernya tetap bermuara pada tujuan keagamaan, yaitu terlaksananya kepentingan gereja secara universal dan terbinanya hubungan baik dengan seluruh umat manusia di dunia.  Komunitas di negara Takhta Suci Vatikan merupakan kalangan/masyarakat  multi-nationality yang berasal dari berbagai wilayah dunia. Oleh karena itu keaneka-ragaman budaya merupakan ciri khas tersendiri yang melekat dalam berbagai aktivitas kehidupan sosial dan maupun dalam menjalankan misi sekulernya.  Takhta Suci Vatikan dalam berinteraksi dengan berbagai kalangan baik domestik, regional maupun internasional serta penanganan masalah sosial yang muncul di berbagai kawasan lebih banyak dilakukan melalui pendekatan keagamaan sesuai fungsi dan figurnya sebagai pusat agama Katolik dunia. Kuatnya pengaruh Takhta Suci Vatikan sebagai pusat agama Katolik dunia diperlihatkan dalam kontribusinya di bidang kemanusiaan dalam membantu negara-negara di berbagai belahan dunia yang mengalami bencana alam dengan mengajak berbagai kalangan untuk mengumpulkan dana yang mendapat respons cukup positif.
 
V. HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN TAKHTA SUCI VATIKAN

Takhta Suci Vatikan adalah salah satu negara di Eropa yang pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia yang ditandai dengan pembukaan misi diplomatiknya di Jakarta pada tingkat “Apostolic Delegate” pada tahun 1947. Hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan Takhta Suci Vatikan dijalin sejak tanggal 25 Mei 1950 dan terus berkembang menghasilkan saling pengertian yang terbina dengan baik.
 
Beberapa persamaan landasan dan falsafah kehidupan kenegaraan mewarnai hubungan bilateral kedua negara, antara lain anti atheisme, mempromosikan perdamaian dunia, kerukunan antar umat beragama dan kesejahteraaan serta keadilan sosial bagi seluruh umat manusia.
Takhta Suci Vatikan mengakui peran Indonesia yang cukup besar dalam hubungan antar bangsa, terutama dalam Gerakan Non-Blok, ASEAN, OKI, APEC, G-20 dan partisipasi aktif Indonesia dalam ikut serta menciptakan perdamaian dunia melalui berbagai fora internasional.
 
Selain itu, Vatikan juga sangat berkepentingan atas terpeliharanya kerukunan kehidupan beragama di Indonesia, terutama perkembangan dan kehidupan agama Katolik di Indonsia. Prinsip Indonesia yang menjujung tinggi kebebasan beragama diakui Takhta Suci Vatikan sebagai hal yang sangat positif dalam kehidupan umat beragama. Takhta Suci Vatikan juga memberikan apresiasinya terhadap berbagai upaya pemerintah Indonsia dalam mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi kehidupan berdemokrasi menuju negara yang demokratis, menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia dan memerangi terorisme serta mengedepankan interfaith dialogue dalam kehidupan antar umat beragama. Hal-hal yang menjadi perhatian Vatikan terhadap perkembangan di Indonesia adalah munculnya berbagai persoalan dan konflik politik, sosial, agama, aksi terorisme dan HAM.
 
Vatikan memberikan apresiasinya terhadap berbagai upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi kehidupan demokrasi menuju negara yang demokratis, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan memerangi terorisme serta mengedepankan interfaith dialogue dalam kehidupan antar umat beragama. Bentuk perhatian Takhta Suci Vatikan terhadap perkembangan kemajemukan agama dan budaya di Indonesia telah ditunjukkan dengan kunjungan Paus Paulus VI ke Indonesia pada tahun 1970 dan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989.  Kunjungan tersebut dibalas oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid pada tahun 2000.
 
KBRI Vatikan pada tahun 2007 bekerjasama dengan Kedutaan Besar Australia untuk  Takhta Suci Vatikan menyelenggarakan Seminar Interfaith Dialogue dengan mengundang Monsinyur Felix Machado (Takhta Suci Vatikan), Prof. Dr. Din Syamsudin dan Romo Ismartono SJ (Indonesia) serta Rev. John Henderson. Seminar ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kehidupan antar umat beragama di Indonesia pada khususnya dan di Asia Pasifik pada umumnya.  

Terkait dengan hal ini, benang merah yang didapat dari konferensi mengenai Indonesia dengan tema ”Unity in Diversity: the Culture of Coexistence in Indonesia” yang diselenggarakan di Roma pada tanggal 4 Maret 2009 bahwa konsep Unity in Diversity semakin penting di dunia yang multi-kultur dewasa ini, terlebih tidak ada satupun negara yang benar-benar homogen dalam batas wilayahnya. Dengan demikian, toleransi yang berkembang dalam hubungan antara penganut berbagai agama di Indonesia yang berakar dari budaya musyawarah untuk mufakat menjadi salah satu cara dalam membangun dan mempertahankan keharmonisan modern. Dalam seminar tersebut, disimpulkan bahwa masyarakat global perlu belajar toleransi dari Indonesia karena Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia namun juga berperan sebagai model yang mewakili tradisi Islam moderat yang dapat hidup berdampingan secara damai dengan penganut agama lainnya. Indonesia merupakan laboratorium kemajemukan (pluralisme), dan dunia memerlukan peradaban mengenai hidup berdampingan secara damai (civilization of coexistence).
 
Takhta Suci Vatikan memberikan apresiasi khusus terhadap kapabilitas pemerintah Indonesia yang melalui kebijakannya saat ini lebih mengedepankan cara-cara dialog untuk membentuk kehidupan masyarakat dan antar umat beragama yang harmonis guna menghindari konflik-konflik dalam masyarakat yang sering dipicu oleh masalah suku, ras dan agama.
 
Perhatian Vatikan terhadap Indonesia juga ditunjukkan dengan telegram yang dikirim oleh PM Vatikan, Kardinal  Tarcisio Bertone atas nama Paus Benediktus XVI untuk korban bencana alam di Sumatra Barat. Paus Benediktus XVI menyatakan kesedihan yang mendalam atas terjadinya gempa bumi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, dan berdoa bagi korban yang meninggal dan penghiburan bagi korban yang menderita. Selain itu, Paus Benediktus XVI mendorong usaha regu penyelamat dan semua orang yang terlibat dalam pemberian bantuan kepada para korban untuk terus berusaha memberikan bantuan dan dukungan kepada para korban.
 
Pada bulan November – Desember 2009, Takhta Suci Vatikan mengirimkan Kardinal Jean-Louis Tauran, Presiden dari Pontifical Council of Interreligious Dialogue Vatikan (setingkat Menteri) untuk berkunjung ke Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Kardinal Tauran berkunjung ke Yogyakarta, Makasar dan Bali, untuk mengadakan misa dengan umat Katolik di daerah tersebut dan sekaligus juga bertemu dengan para tokoh agama Islam dan Hindu. Kardinal Tauran juga memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan bertemu dengan Sultan Hamengkubowono X Yogyakarta. Di Jakarta, selain bertemu dengan para Uskup Indonesia, Kardinal Tauran juga menghadiri round-table discussion yang diselenggarakan oleh Deplu.
 
KBRI Vatikan juga telah menjadi fasilitator kerjasama Cultural and Direct Scientific Collaboration antara Universita degli Studi di Roma Tor Vergata dengan Universitas Kristen Krida Wacana pada tahun 2009. Selain itu, KBRI VAtikan juga mengadakan Memorandum of Understanding dengan Universita di Roma La Sapienza dalam hal Training and Guidance Aprenticeship  untuk etnomusikologi.
 
 

1.

Laksda. Moh. Nazir

1965-1967

2.

Husein Mutahar

1969-1973

3.

R.M. Subagio Surjaningrat

1973-1976

4.

Sunarso Wongsonagoro

1976-1980

5.

Laksdya. Drs.R. Toto P. Supradja

1980-1984

6.

Majen. Pol (Purn) R. Hardiman Satrapoespita

1984-1987

7.

Roni H. Kurniadi

1987-1990

8.

Achyadi Syarif

1991-1995

9.

R. Suharyono

1995-1996

10.

Irawan Abidin

1996-2000

11.

Widodo Sutiyo

2000-2003

12.

Bambang Prayitno

2004-2007

13.

Suprapto Martosetomo

2007 - sekarang