Pidato Presiden RI Pada Penyerahan DIPA 2010

1/5/2010

 

Istana Negara, Jakarta, Selasa, 5 Januari 2010
Pidato Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2010
PIDATO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
PENYERAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN ANGGARAN 2010

Jakarta, 5 Januari 2010


Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,
Yang saya hormati,
Saudara Wakil Presiden,
Saudara Pimpinan dan Anggota Lembaga-Lembaga Negara,
Saudara-saudara Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR-RI,
Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II,
Para Gubernur, serta
Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Marilah kita bersama-sama, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA pada tahun 2010. Sebagaimana tahun sebelumnya, penyerahan DIPA kali ini, juga dilaksanakan di Istana Negara Jakarta.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru 2010 kepada saudara semua dan seluruh rakyat Indonesia. Semoga tahun ini, kita senantiasa diberi kekuatan, keteguhan, dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam menjalankan amanat rakyat.

Saudara-saudara,
Bagi jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, tahun 2010 adalah tahun pertama untuk menjabarkan dan melaksanakan berbagai rencana strategis, rencana aksi, dan program-program pemerintah. Untuk mendukung program-program tersebut, pada kesempatan ini, saya akan menyerahkan secara langsung DIPA Tahun 2010.

Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara - sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada hari ini saya serahkan secara resmi DIPA kepada para Menteri dan para Pimpinan Lembaga, yang saya kuasakan sebagai Pengguna Anggaran. Saya juga menyerahkan DIPA kepada para Gubernur, yang saya beri kekuasaan untuk mengelola Keuangan Daerah. Kemudian, saya juga menyerahkan DIPA kepada saudari Menteri Keuangan, selaku Bendahara Umum Negara. Penyerahan ini semua, sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2010, baik di pusat maupun di daerah.

Dalam kesempatan kali ini, saya ingin kembali menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan secara umum, maupun dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara. Untuk itu, saya mengajak para Pimpinan Lembaga Negara, para Menteri, serta para Gubernur, untuk meningkatkan pengelolaan anggaran negara dengan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Insya Allah, dengan cara itu kita dapat menggunakan anggaran dengan lebih baik, lebih efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Melalui penyerahan DIPA hari ini, kita ingin rakyat mengetahui secara terbuka, bahwa anggaran dan program-program pembangunan tahun 2010 telah siap untuk dilaksanakan. Kita juga ingin menunjukkan kepada publik, tentang komitmen segenap jajaran pemerintah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No. 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun 2010.

Hadirin yang saya muliakan.
Di tengah tantangan dan imbas krisis ekonomi global yang terjadi, alhamdulillah dengan kerja keras dan berbagai upaya yang telah ditempuh, kita dapat mempertahankan kinerja perekonomian tahun 2009, jauh lebih baik dibandingkan dengan kinerja di banyak negara dunia. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2009, diperkirakan berada di atas 4 persen, atau di peringkat ketiga tertinggi di negara kelompok G-20. Tingkat inflasi hanya 2,78 persen, suatu angka terendah dalam 10 tahun terakhir. Nilai tukar rupiah ditutup pada tingkat Rp9.400 an per-dolar Amerika Serikat pada akhir tahun 2009, atau terjadi apresiasi sebesar 15%. Cadangan devisa telah terakumulasi di atas US$65 miliar, tingkat tertinggi yang pernah kita capai.

Kinerja APBN Perubahan tahun 2009 juga mencatat prestasi yang luar biasa. Defisit APBN-P 2009 dapat diturunkan menjadi sekitar Rp 87 triliun atau 1,6% dari PDB, jauh lebih rendah dari target awal Rp 130 triliun atau 2,4% dari PDB. Pencapaian ini juga jauh lebih baik dari pada kinerja di banyak negara dunia yang mengalami dampak krisis. Di banyak negara telah terjadi pembengkakan defisit anggaran menjadi 5 hingga 10 persen dari PDB, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Pendapatan Negara dalam tahun 2009 mencapai Rp 867 triliun, atau hanya 0,5 persen lebih rendah dari sasaran. Realisasi penerimaan perpajakan memang 1,7 persen lebih rendah dari sasaran, namun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termasuk PNBP kontribusi dari berbagai kementrian negara/lembaga mencapai Rp 225 triliun atau 3 persen di atas sasaran.

Realisasi belanja negara dalam tahun 2009 mencapai Rp 954 triliun, atau 4,7 persen lebih rendah dari rencana. Dengan pengelolaan utang yang lebih baik, dan dengan tingkat kepercayaan ekonomi yang makin tinggi akibat kebijakan penanganan krisis yang tepat dan cepat, di tahun 2009 kita dapat menghemat pembayaran bunga utang lebih dari Rp 15 triliun. Di samping itu, yang juga menggembirakan adalah tingkat pencapaian belanja kementrian negara/lembaga, termasuk belanja stimulus fiskal. Penyerapan belanja Kementerian Negara/Lembaga mencapai sekitar 96 persen, persentase tertinggi yang pernah dicapai. Penyerapan Belanja stimulus fiskal juga menggembirakan dengan pencapaian sekitar 94% dari target. Diantara K/L yang memiliki anggaran terbesar, saya mencatat prestasi menggembira-kan penyerapan anggaran di Departemen PU, pencapaian 78%, Departemen Pendidikan, 93%, Departemen Pertahanan, 100%, Departemen Agama, 92%, dan Kepolisian RI dengan pencapaian hampir 100%.

Dengan kemampuan anggaran untuk membiayai defisit dan pengelolaan Surat Berharga Negara yang jauh lebih baik, di akhir tahun 2009 kita mampu menghasilkan surplus anggaran (SILPA) sebesar Rp 38 triliun. Seperti kita ingat bahwa dalam APBN 2009, kita menggunakan SILPA tahun 2008 sebesar Rp 52 triliun. Prestasi kinerja APBN dalam dua tahun berturut-turut ini menjadi istimewa, justru pada saat perekonomian kita menghadapi krisis global yang mengancam penerimaan negara. Di samping itu menjadi lebih istimewa lagi, SILPA tahun 2009 terjadi dengan perbaikan penyerapan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. Dengan demikian, fungsi APBN untuk melakukan stimulasi ekonomi tetap dapat berjalan, sedangkan penerimaan tetap dapat diamankan. Dengan SILPA tersebut, kita akan memiliki keleluasaan anggaran untuk mengakselerasi program-program prioritas yang belum tersedia anggarannya pada tahun ini.

Hadirin yang saya hormati,
Keberhasilan kita di bidang ekonomi tentu juga menunjukkan keberhasilan kondisi lain, seperti stabilitas politik, kondisi sosial masyarakat, kepastian hukum, serta faktor keamanan di seluruh tanah air. Kita telah melalui tahun 2009, yang disebut sebagai tahun politik dan tahun demokrasi, dengan segala dinamikanya. Dalam kondisi itu, biasanya membuat masyarakat kita, juga para pelaku usaha, khawatir jika perekonomian kita terganggu. Kenyataannya, tidak.

Pemilu yang berlangsung dalam situasi krisis keuangan global, baik pemilu legislatif maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tidak mengganggu perekonomian kita. Ekonomi tetap tumbuh positif. Stabilitas politik terjamin. Keamanan terjaga. Dan pemilu berlangsung dengan aman dan damai. Sebuah prestasi demokrasi yang luar biasa. Oleh karena itu, kita harus pandai bersyukur, dan bekerja lebih keras lagi untuk mempertahankan apa yang telah kita capai ini, khususnya stabilitas politik dan keamanan.

Hadirin yang saya muliakan,
Sebagaimana kita ketahui bersama, APBN Tahun 2010 disusun dalam masa transisi pemerintahan. APBN Tahun 2010 dipersiapkan dan disetujui oleh Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Pertama bersama DPR masa bakti 2004-2009, dan diamanatkan untuk dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, adalah “Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat”. Dari tema itu, prioritas pembangunan kita adalah :
1. Pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
3. Pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional;
4. Pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi; serta
5. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan penanganan perubahan iklim.

Dengan tema dan prioritas pembangunan nasional yang saya kemukakan tadi, kebijakan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2010, kita arahkan terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan (pro growth), menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan (pro employment), serta mengurangi kemiskinan (pro poor).

Sebagaimana telah saya sampaikan pada awal Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Ke Dua, telah kami susun program 100 hari, dengan 15 program pilihan sebagai prioritas. Perlu saya tegaskan bahwa program 100 hari merupakan satu kesatuan dan berkesinambungan dengan program APBN 2010, bahkan dengan program 5 tahun mendatang. Program 100 hari merupakan embrio dari program-program utama dalam APBN 2010. Sungguhpun Program 100 hari ini penting, tentu tidak mungkin semua prioritas, agenda dan sasaran pembangunan 5 tahun kita tuangkan dalam 100 hari pertama. Di samping itu tentu tidak tidak logis pula mengukur keberhasilan Pemerintah Masa Bhakti 2009-2014 hanya dilihat dari Program 100 hari yang dijalankan.

Saudara-saudara,
Dengan telah diserahkannya DIPA Tahun 2010 pada hari ini, sekali lagi saya minta kepada seluruh jajaran pemerintahan agar segera melaksanakan Program Kerja Tahun 2010. Dapat saya sampaikan bahwa berbagai peraturan mengenai pencairan dana, kebijakan pengadaan barang dan jasa telah tersedia. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan anggaran.

Seluruh dana belanja kita dalam APBN tahun 2010 direncanakan berjumlah Rp 1.047,7 triliun atau 17,5 persen terhadap PDB. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp 93,7 triliun atau sekitar 9,8 persen dari realisasi anggaran belanja pada APBN-P tahun 2009 sebesar Rp 954 triliun.

Dalam APBN tahun 2010, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat direncanakan mencapai Rp 725,2 triliun atau 12,1 persen dari PDB. Jumlah ini, berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 79,8 triliun atau 12,4 persen, bila dibandingkan dengan realisasinya dalam APBN-P tahun 2009 sebesar Rp 645,4 triliun. Belanja APBN yang makin besar tersebut harus dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dari jumlah anggaran belanja pemerintah pusat tersebut, sebesar Rp 340,1 triliun (47 persen) dialokasikan untuk belanja Kementerian/ Lembaga (K/L), dan Rp 385,1 triliun (53 persen) untuk belanja non-K/L.

Dari sejumlah Rp 340 triliun belanja K/L tersebut, saya ingin memberikan penekanan kepada beberapa kementerian/lembaga yang mendapatkan DIPA yang nilainya besar. Pertama, Departemen Pendidikan Nasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 55,2 triliun, yang diprioritaskan untuk peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi; peningkatan kualitas dan revelansi pendidikan nonformal, serta peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik.

Kedua, Departemen Pertahanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42,3 triliun, yang diprioritaskan untuk peningkatan kemampuan pertahanan dan penguatan industri pertahanan, serta peningkatan kegiatan operasional, pemeliharaan dan pengadaan alutsista.

Ketiga, Departemen Pekerjaan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 34,8 triliun, yang diprioritaskan untuk program pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan; program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya; serta program pemberdayaan komunitas perumahan.

Keempat, Departemen Agama dengan alokasi anggaran sebesar Rp 27,2 triliun, yang diprioritaskan antara lain untuk program peningkatan pelayanan kehidupan beragama; program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; program pendidikan tinggi; program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; serta program manajemen pelayanan pendidikan.

Kelima, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp 27,2 triliun, yang diprioritaskan antara lain pada program pengembangan SDM kepolisian; program pengembangan sarana dan prasarana kepolisian; program pemeliharaan Kamtibmas; serta program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Keenam, Departemen Kesehatan sebesar Rp 21,4 triliun, yang diprioritaskan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit, peningkatan ketersediaan dan mutu obat dan tenaga kesehatan, serta peningkatan jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, dan pulau terluar.

Ketujuh, Departemen Perhubungan sebesar Rp 15,8 triliun, yang diprioritaskan untuk program peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana kereta api; program pembangunan transportasi laut; program pembangunan prasarana dan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan; program pembangunan transportasi udara; serta program restrukturisasi kelembagaan dan peraturan transportasi udara.

Saudara-saudara,
Kita juga telah meningkatkan anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja pegawai kita tingkatkan dari sekitar Rp 127 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 158,1 triliun. Dengan peningkatan anggaran itu, kita berharap kesejahteraan pegawai negeri, anggota TNI dan Polri, serta para pensiunan terus meningkat. Besaran gaji aparatur negara akan terus diupayakan untuk dapat mencerminkan asas keadilan, kepatutan, dan sesuai dengan kemampuan anggaran. Di samping itu, kita terus melanjutkan reformasi birokrasi secara bertahap dan terencana. Tahun ini reformasi birokrasi akan dipusatkan pada 13 kementrian dan lembaga, terutama yang terkait dengan penegakan hukum dan tata kelola, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Hal ini sesuai dengan Program Pemerintah untuk memerangi mafia di bidang penegakan hukum.

Dari sisi belanja barang, langkah-langkah efisiensi dan penghematan, harus terus kita lakukan dengan rasional dan penuh kesungguhan. Penghematan dapat kita lakukan antara lain dengan mengefisienkan penggunaan daya dan jasa, seperti listrik, telepon dan air, serta melaksanakan perjalanan dinas dan rapat-rapat dinas secara selektif.

Arah dan alokasi belanja modal, kita tajamkan sesuai prioritas, dengan tujuan utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Kita bersyukur penyerapan belanja modal dalam tahun 2009 jauh lebih maksimal, dan ke depan harus terus kita tingkatkan.

Hadirin yang saya muliakan,
Tahun ini anggaran transfer ke daerah, dalam bentuk dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian, terus bertambah besar. Total dana perimbangan mencapai Rp 306,0 triliun, sementara dana otonomi khusus dan penyesuaian sebesar Rp 16,4 triliun. Dana Perimbangan tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil sebesar Rp 81,4 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp 203,5 triliun, dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 21,1 triliun.

Mengingat besarnya dana APBN yang mengalir ke daerah, saya minta dengan sungguh-sungguh agar Pemerintah Daerah dapat menggunakan anggaran itu dengan patut dan tepat. Jangan terjadi pemborosan apalagi penyimpangan dan penyalahgunaan. Saya yakin saudara semua setuju bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi adalah komitmen kita semua. Mari kita pastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dapat kita pertanggung-jawabkan penggunaannya. Terus terang saya masih merasa prihatin bahwa hingga hari ini masih ada kasus-kasus penyimpangan penggunaan APBN, terutama di tingkat Daerah.

Walaupun demikian, saya juga ingin mengingatkan kepada para penegak hukum dan aparatur pengawasan, di pusat dan daerah, agar tidak mempermainkan hukum untuk tujuan selain menegakkan hukum. Ingat, di tangan penegak hukum yang korup, apa yang bengkok dapat menjadi lurus, dan apa yang lurus dapat menjadi bengkok. Saya ingin agar praktik mafia hukum dan sebangsanya dapat benar-benar dihentikan.

Saudara-saudara,
Dengan prestasi ekonomi dan fiskal di tahun 2009 serta optimisme memasuki tahun 2010, mari kita berbuat lebih baik lagi untuk rakyat kita. Tahun ini, Pemerintah telah mencanangkan sasaran pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi 5,5%, Inflasi 5%, tingkat kemiskinan 13% dan pengangguran 8%. Dengan kerja keras kita semua, insya Allah sasaran ini dapat kita capai. Namun demikian, hendaknya kita harus tetap waspada dan melakukan antisipasi terhadap berbagai risiko yang menghadang, seperti pembalikan arus modal global, kenaikan harga minyak mentah dan komoditas primer, serta timbulnya berbagai macam bencana alam, El Nino dan perubahan iklim. Kesemua hal tersebut membutuhkan perhatian, kehati-hatian, ketepatan perhitungan dan pengelolaan kebijakan dan anggaran yang cermat, tepat dan efisien untuk memitigasinya. Situasi perekonomian dunia belum pulih benar. Oleh karena itu kita harus tetap berjaga-jaga, seraya mengelola perekono-mian kita sendiri sebaik-baiknya.

Akhirnya, kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga, serta para Gubernur yang datang dari seluruh tanah air, marilah kita bekerja dan melangkah bersama, serta berupaya sekuat tenaga untuk tetap fokus menyelesaikan program-program yang telah kita rencanakan. Mari kita selesaikan program 100 hari dan program satu tahun ke depan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, kita dapat menuntaskan agenda pembangunan lima tahun ke depan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Saya meminta apa yang saya kemukakan tadi, dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan guna perbaikan pelaksanaan pembangunan nasional dalam tahun 2010.

Kepada para Pimpinan dan Anggota Lembaga-Lembaga Negara, saya juga mengharapkan dukungan dan pengawasan dalam pelaksanaan program-program pembangunan pemerintah di tahun 2010.

Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Jakarta, 5 Januari 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO