Biaya Paspor TKI? Ditanggung majikan atau ditanggung pekerja?

2/23/2018

​​​​​

Banyak penanya di akun Facebook Konsulat RI Tawau @KonsulatRITawau yang bertanya mengenai, “…bolehkah majikan memotong gaji untuk biaya paspor? Berapakah biaya paspor tersebut?..."

Syarat dan biaya paspor tertera di aplikasi DATLINI yang dapat anda unduh di Google Play dengan alamat: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.citras.release.datlini&hl=en

Biaya pembuatan passpor Indonesia di Konsulat RI Tawau adalah sebesar: RM 48 untuk 24 halaman dan RM 106 untuk 48 halaman. Jadi harganya tidaklah mahal.

Konsulat RI Tawau sering temui bahwa potongan yang disebut dengan potongan 'biaya passpor' oleh majikan sebenarnya juga mencantumkan biaya untuk menguruskan 'ijin kerja  pekerja asing' di Sabah.

Komponen biaya yang perlu dikeluarkan untuk 'ijin kerja' tersebut adalah: Levy (pajak pekerja asing) besarnya sesuai bidang pekerjaan (pabrik RM 1010, konstruksi RM 1010, pertanian RM 410, perladangan RM 590, pelayanan RM 1490, pelayanan resort hotel RM 1010) biaya pemrosesan (RM 125), biaya perpanjangan (RM 60), visa (RM 15) dan fomema (periksa kesehatan) untuk perpanjangan ijin tinggal (RM 201).  (Sumber: http://www.imi.gov.my/index.php/en/foreign-worker.html.)

Pada tahun 2013 Urus Setia Majelis Perundingan Gaji Negara Putra Jaya, menerbitkan edaran bahwa majikan yang membayarkan gaji minimum kepada pekerja asing diperbolehkan untuk  memotong gaji pekerja untuk biaya levy dan penginapan tidak lebih dari RM 50 per bulan. Perkembangannya, meski pada awal tahun 2017 media Malaysia memberitakan rencana Pemerintah Malaysia membebankan biaya levy kepada majikan yang berlaku mulai 1 Januari 2018, dan telah berlakunya peraturan baru ini di Semenanjung Malaysia, namun hingga kini belum ada surat edaran resmi dari JTK Sabah yang memberlakukan peraturan baru tersebut.

Dalam rangka Perlindungan WNI pekerja migran Indonesia (PMI), setiap majikan yang menguruskan perpanjangan passpor pekerjanya melalui Konsulat RI Tawau, diwajibkan untuk menandatangani perjanjian kerja (PK) yang diterbitkan Konsulat dan mencantumkan kesediaan majikan untuk menanggung biaya levy. PK ini harus dipegang dan dipahami oleh pekerja sehingga apabila majikan tidak memenuhi kewajibannya, pihak majikan dapat diadukan ke Konsulat RI Tawau yang dapat menyelenggarakan mediasi atau mengajukan kasus yang tidak selesai ke Jabatan Tenaga Kerja.

Untuk informasi lain mengenai ketenagakerjaan asing berdasarkan peraturan Malaysia silakan baca halaman website berikut ini:

http://www.moha.gov.my/index.php/en/bahagian-pa-dasar-dasar-semasa/dasar-semasa-penggajian-pekerja-asing

PK lebih lengkap dan mendetail harus dibuat oleh majikan ketika mereka mengikuti prosedur perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan peraturan Pemerintah Indonesia. Majikan diwajibkan untuk membuat PK sebagai syarat penerbitan Job Order/Demand Letter di Konsulat RI Tawau. Sehingga PMI yang direkrut oleh PJTKI yang terdaftar di BNP2TKI biasanya akan memiliki PK yang lebih mendetail dan menguntungkan dibandingkan PMI yang diproses ijin tinggalnya oleh majikan di Sabah saja.   

Untuk informasi mengenai Job Order sesuai peraturan Pemerintah Indonesia cq. BNP2TKI silahkan baca:

http://info.bnp2tki.go.id/home/info_detail/70

Terkait hal tersebut, Konsulat RI Tawau mengimbau WNI PMI untuk bekerja di Sabah menggunakan jalur yang sah dan legal dari Indonesia, supaya dapat memperoleh hak dan perlindungan secara maksimal.

(PPID TAWAU: FA)​