Pada
tanggal 10 Oktober 1874 Fiji menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Dari
tahun 1879 hingga 1916, warga India datang ke Fiji dibawa oleh Inggris
untuk bekerja sebagai buruh pada perkebunan tebu, yang kemudian menetap
dan menjadi warga negara Fiji. Pada
tanggal 10 Oktober 1970 Fiji mendapat kemerdekaan penuh dari Inggris
dan menjadi anggota Persemakmuran. Pada tahun 1987, menyusul peristiwa
Kudeta Militer yang dimotori oleh Kol. Sitivine Rabuka, bentuk negara
Fiji diubah menjadi Republik. Namun Fiji tetap mengakui Ratu Elizabeth
sebagai Ratu Fiji. Konstitusi yang berlaku saat ini adalah Konstitusi
1997 (amandemen Konstitusi 1990) yang mengubah nama resmi negara dari
"Sovereign Democratic Republic of Fiji" menjadi "Republic of the Fiji
Islands".
Berdasarkan
Konstitusi tersebut, Presiden merupakan Kepala Negara, lambang
persatuan dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Periode jabatan
Presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali masa jabatan 5 tahun
berikutnya, setelah itu tidak dapat dipilih kembali. Presiden dipilih
oleh The Great Council of Chief (Dewan Raya Pemuka Adat) atas usul
Perdana Menteri.
Pemerintahan
dijalankan oleh Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri, yang
merupakan ketua partai pemenang pemilu. Para Menteri diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul dan saran PM. Fiji
menganut sistem Multi Partai. Partai politik terbesar yang terdapat di
Fiji adalah Soqosoqo ni Duavata ni Lewenivanua (SDL), yang merupakan
partai penduduk pribumi Fiji dan Fiji Labour Party (FLP), yaitu partai
yang mewakili kepentingan warga keturunan India.
Fiji
telah mengalami 4 (empat) kali kudeta yaitu pada Mei 1987, September
1987, April 2000 dan Desember 2006. Kudeta yang keempat (5 Desember
2006) dipimpin oleh Komodor Josaia Voreqe Bainimarama, yang kemudian
mengangkat dirinya sebagai Perdana Menteri Sementara. Kudeta tersebut
mengundang kecaman dari berbagai negara, terutama negara-negara donor
yang selama ini membantu pembangunan Fiji. Mereka mendesak Pemerintahan
Sementara yang dibentuk militer pada Januari 2007 untuk segera
melaksanakan Pemilu.