TANYA-JAWAB SEPUTAR KMILN

10/19/2017

1. Apa itu KMILN?

T: Apa itu Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN)?

Kartu Masyarakat di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KMILN atau yang populer disebut dengan Kartu Diaspora adalah kartu tanda pengenal yand diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu. 

 

T: Apa dasar hukum penerbitan KMILN?

Dasar hukum penerbitan KMILN adalah:

  1. Peraturan Presiden RI Nomor 76 tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri
  2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN)

 

T: Siapakah itu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN)?

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, yang termasuk MILN adalah:

  1. Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. 
  2. Orang asing/warga negara asing, yang meliputi:
  1. Warga negara asing eks Warga Negara Indonesia;
  2. Warga negara asing anak eks Warga Negara Indonesia;
  3. Warga negara asing yang salah satu atau kedua orang tua kandungnya Warga Negara Indonesia.

 

T: Apakah wajib memiliki KMILN?

KMILN bersifat sukarela, tidak ada keharusan.  Namun demikian, bagi MILN tetap dianjurkan untuk memiliki KMILN sehingga keberadaan dan keahlian akan tercatat sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan lebih lanjut bagi pemberdayaan MILN. 

 

T: Apa fungsi KMILN

KMILN mempunyai fungsi:

  1. Sebagai tanda pengenal Masyarakat Indonesia di Luar Negeri;
  2. Sebagai alat pemetaan potensi dan jejaring Masyarakat Indonesia di Luar Negeri untuk kepentingan Nasional. 

 

T: Banyak yang beranggapan Kartu Diaspora hanya ditujukan untuk yang masih WNI. Apa betul demikian?

Tidak benar, karena banyak WNI maupun yang sudah WNA dapat mengajukan KMILN dengan kriteria sebagai berikut:

  1. WNI yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri;
  2. Warga negara asing eks WNI;
  3. Warga negara asing anak eks WNI; atau
  4. Warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI.

 

T: Apakah diplomat dapat mengajukan permohonan KMILN?

Permohonan KMILN tidak dapat diajukan oleh pejabat Pemerintah Republik Indonesia yang bekerja di luar negeri, termasuk keluarganya.  Misal diplomat dan pejbat BUMN yang bekrja di kantor perwakilan luar negeri, dan aparatur sipil negara (asn) tugas belajar. 

 

T: Apakah ada persyaratan lain untuk mengajukan KMILN?

Pemohon KMILN harus:

  1. Tidak terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Tidak melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Republik Indonesia;
  3. Tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia;
  4. Berusia 18 tahun keatas;
  5. Menetap dan/atau bekerja di luar negeri paling singkat 2 (dua) tahun. 

 

T: Mengapa syarat menetap 2 (dua) tahun di luar negeri dan bagaimana jika ijin tinggal hanya diberikan per tahun, apakah berhak untuk memohon?

Bentuk ijin tinggal dan lamanya tinggal yang diberikan akan bisa bervariasi dari satu negara dengan negara lain.  Jadi kalau baru dapat ijin tinggal setahun tapi yang bersangkutan punya kontrak 2 (dua) tahun misalnya, tentu berhak.  Atau sudah pernah dapat ijin tinggal setahun yang lalu dan sekarang diperpanjang setahun lagi, tentu berhak juga berhak.  Jika hanya dikontrak setahun dan tidak atau belum diperpanjang, ya harus menunggu. 

 

T: Apa dokumen yang harus dilampirkan ketika memohon KMILN?

Ada 2 (dua) dokumen persyaratan, yaitu dokumen wajib dan dokumen tambahan, masing-masing sesuai kategori MILN:

  1. Dokumen wajib yaitu salinan paspor yang masih berlaku, ijin tinggal menetap dan akte kelahiran bagi WNA anak els WNI dan WNA yang orangtuanya WNI
  2. Dokumen tambahan:
  1. Untuk WNI: Kartu identitas setempat yang meliputi kartu tanda penduduk, kartu mahasiswa, kartu ijin mengemudi, kartu pengawai dan surat keterangan identitas lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di negara setempat; dan/atau dokumen sah lain yang menunjukkan bahwa pemohon berstatus tinggal di negara setempat yang meliputi kontrak kerja atay kontrak rumah/apartemen. 
  2. Khusus untuk WNA: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pencabutan Status Kewarganegaraan Indonesia, Surat affidavit yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang pernah dimiliki oleh Pemohon; dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon pernah menjadi WNI, dokumen dapat berupa paspor Republik Indonesia, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan surat keterangan lain yang dapat dibenarkan oleh Perwakilan; dan/atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara setempat bahwa pemohon sudah melepas kewarganegaraan Republik Indonesia, Paspor Republik Indonesia milik salah satu atau kedua orang tua pemohon. 

 

T: Berapa lama masa berlaku KMILN?

KMILN berlaku 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang. Perpanjangan dapat diajukan melalui aplikasi online.


2. Manfaat/fasilitas bagi pemegang KMILN

T: Apa fasilitas yang diberikan bagi pemegang KMILN?

Perpres 76 tahun 2017 pasal 3 ayat 3 berbunyi "Dalam hal peraturan perundang-undangan mensyaratkan KTP dan/atau Kartu Keluarga, KMILN dapat digunakan sebagai persyaratan dalam mendapat fasilitas ... ."

Ini artinya diberikan fasilitas/kemudahan kepada WNI (pemegang KMILN) menggunakan Kartunya sebagai persyaratan untuk

  1. Membuka rekening di bank umum;
  2. Memiliki properti di Indonesia;
  3. Mendirikan badan usaha Indonesia.

Sedangkan bagi WNA pemegang KMILN, fasilitas/kemudahan untuk membuka rekening, membeli properti dan mendirikan badan usaha di Indonesia, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

T: Mengapa dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2017, fasilitas hanya diberikan kepada WNI pemegang KMILN?

Dalam berbagai peraturan Menteri dan Kepala BAdan/Lembaga, persyaratan bagi WNI untuk membuka rekening bank, membuka perusahaan, dan membeli properti adalah KTP.  Padahal banyak WNI yang puluhan tahun menetap di luar negerisudah tidak mempunyai KTP karena sudah bukan penduduk Indonesia.  Sehingga selama ini hak ekonomi mereka sebgai WNI tidak terpenuhi.  Perpres Nomor 76 Tahun 2017 memerintahkan agar peraturan-peraturan terkait ketiga kegiatan ekonomi yang tertuang dalam Perpres diatas yang memerintahkan agar peraturan yang mensyaratkan KTP juga bisa menerima KMILN sebagai persyaratan yang sah.  Sehingga persyaratan KTP bagi mereka dapat diganti dengan KMILN. 

 

 

T: Apa manfaat Kartu Diapora bagi eks WNI yang sekarang sudah WNA. Mohon dijelaskan secara konkrit contoh-contoh manfaatnya

Diaspora bukanlah sebuah terminologi hukum dalam konteks hukum positif Indonesia.  Oleh karena itu tidak ada satupun rujukan kata dispora karena memang tidak diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia.  Dalam hukum, yang dikenal adalah terminologi warga negara, dan orang asing (UU No. 13 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan) serta terminilogi penduduk (UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kepentingan). 

Hal ini berbeda dengan di negara lain yang memiliki jumlah diaspora sangat banyak seperti India.  Dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan berbagai komunitas disapora Indonesia dalam berbagai kesempatan kunjungan ke luar negeri, permintaan agar ada pengakuan terhadap keberadaan dan potensi diaspora Indonesia, dengan memberikan kartu tanda pengenal, selalu mengemuka.  Oleh karena itu fasilitas pertama dan utama yang diberikan melalui Perpres 76 tahun 2017 dan Permenlu No. 7 tahun 2017 adalah pengakuan resmi Pemerintah terhadap eksistensi dan potensi diaspora baik yang masih warganegara Indonesia maupun yang sudah menjadi warga negara asing termasuk anaknya. Pengakuan dalam bentuk pemberian Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri atau popular disebut Kartu Diapora ini, merupakan langkah awal untuk menetapkan kebijaksaan dan strategi pemberdayaan diaspora ke depan.    

Dengan adanya kartu identitas ini, Pemerintah akan memiliki data base tentang sebaran dan potensi diaspora Indonesia.  Kedepan Pemerintah akan bisa lebih baik lagi menyusun kebijakan strategis untuk lebih memberdayakan  diaspora sehingga peranan dan potensinya bisa turut ditingkatkan membantu membangun negeri, bangsa dan dunia pada umumnya.

Namun demikian, saat inipun Pemerintah telah lebih banyak menetapkan kebijakan yang memungkinkan warganegara aisng dan khususnya eks WNI berperan dalam perekonomian nasional antara lain:

  1.     Peraturan Bank Indonesia No. 16/17/PBI/2017 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupaih antar pihak Bank dengan   Pihak Asing.  Dalam peraturan ini yang disebut sebagai asing adalah termasuk WNA dan WNI yang bermukin di luar negeri


  2.    Paket stimulus ekonomi 2015 mengijinkan WNA membuka rekening bank dengan syarat umum:

    1. Rekening dengan jumlah max USD 50.000 cukup dengan Valid Paspor dan ID negera asal.
    2. Rekening diatas USD 50.000 harus ditambah dengan copy ijin tinggal tetap, reff. dari lembaga terkait di Indonesia.  Bukti rekening bank di negara domisili dan keterangan domisili di Indonesia. 
       

    3.      UU No. 6 Tahun 2011 memlaui PP No. 26 Tahun 2016 memberikan kemudahan keimigrasian bagi eks WNI dan keluarganya yang diatur lebih lanjut dalam Permenkumhan. 

    4.      Permenkumhan NO. 33 Tahun 2016 khusus bagi eks WNI dan keluarganya diberikan fasilits kunjungan beberapa kali perjalanan (visa-D212) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun, yang mana setiap kali kunjungan selama berlaku 60 hari dan dapat diperpanjang (max. dua kali).  Visa ini berlaku juga bagi suami/istri eks WNI dan anak kandung yang sah yang belum menikah dan belum berusia 30 tahun. 

    5.      Permenkumham No. 43 Tahun 2015

    1. Yang memiliki Visa Kunjungan dapat diberikan Itas (Ijin tinggal terbatas) bagi eks WNI
    2. Eks WNI pemegang Itas dapat langsung dialih statuskan menjadi Itap sejak Itas.  Eks WNI pemegang Itap dapat bekerja di Indonesia. 

    6.      PP No. 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah oleh Orang Asing

    1. Untuk orang asing pemegang Ijin Tinggal Tetap (KITAP)
    2. Pemilikan property dengan sertifikat hak pakai selama 30 tahun, dapat diperpanjang dan dapat diwariskan. 
    3. Jika tidak lagi berdomisili di Indonesia maka dalam waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas propertinya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. 

    WNI yang menikah dengan WNA dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya.  Tetapi hak atas tanah tersebut, bukan merupakan hak bersama (gono gini) yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris.  Perjanjian pisah harta kini dapat dilakukan ketika sudah terikat dalam pernikahan (tidak harus prenuptial agreement).

     

 

T: Apakah betul nanti akan ada jalur khusus Diaspora di bandara Indonesia sehingga memudahkan diaspora pas proses imigrasi?

Kemudahan-kemudahan lain yang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan komitmen international Indonesia yang akan diberikan kepada pemegang KMILN masih perlu dikordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya di Indonesia.

 

3. KMILN dengan Isu KTP/Kartu tanda pengenal lainnya

T: Apakah dimata hukum kedudukan KMILN sama dengan KTP?

KMILN bukan KTP dan kedudukannya tidak sama dan tidak bisa menggantikan KTP. Menurut UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI.  Sedangkan definisi Penduduk menurut UU tersebut adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. 

KMILN adalah kartu tanda pengenal bagi MILN yang tinggal dan menetap di luar negeri sesuai dengan kriteria dan persyaratan dan penerbitannya diperintahkan melalui Peraturan Presiden.   

 

T: Kalau MILN sudah dan/atau masih memiliki KTP, apakah perlu mendaftar KMILN?

Karena KMILN adalah tanda pengenal di luar negeri, maka lebih baik jika tetap mengajukan KMILN meskipun masih memiliki KTP.

 

T: Bagaimana kalau pemegang KMILN kemudian menetap di Indonesia?

Pemegang KMILN yang pindah dan menetap di Indonesia agar melaporkan secara online ke web https://iocs.kemlu.go.id terkait perubahan data. Sesuai Permenlu, MILN yang pindah dan menetap di Indonesia tidak memerlukan KMILN nya karena akan diganti dengan KTP (unutk WNI) dan KITAP (untuk WNA).

 

T: Apa bedanya KMILN dengan kartu-kartu yang lain seperti Kartu Pekerja Indonesia di Singapura (KPIS)?

KPIS atau kartu yang sejenis dikeluarkan khusus untuk tenaga kerja Indonesia, bahkan khusus untuk tenaga kerja yang bekerja di negara tertentu saja oleh Perwakilan Republik Indonesia.  Sedangkan KMILN ditujukan bagi MILN secara luas dari berbagai status dan profesi di semua negara baik WNI maupun WNA. KMILN diterbitkan oleh Kemenlu Pusat. 

 

T: Apakah ada kaitan antara KMILN dengan Pemilu di Indonesia? 

Prosedur Pemilihan Umum, termasuk penyusunan data pemilih telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  Dengan demikian Pendaftaran KMILN tidak ada kaitannya secara langsung dengan kegiatan Pemilihan Umum di Indonesia.  Selain ituPemilu hanya diikuti oleh WNI, sedangkan pendaftaran KMILN pendaftaran KMILN juga mencakup MILN yang WNA.

 

4. KMILN dengan status dan kewarganegaraan/keimigrasian

T: Saya sudah ikut menjadi warga negara suami (Amerika), tetapi masih memegang paspor WNI.  Apakah saya mendaftar KMILN sebagai WNI atau eks WNI?

Sebaiknya mengajukan permohonan sebagai WNA, karena sesuai UU Kewrganegaraan, seorang WNI ketika mengikuti warga negara suaminya yang WNA, otomatis status WNInya gugur.  Dan paspor Indonesianya dapat menjadi dokumen syarat pendukung mendapatkan KMILN. 

 

T: Saya masih WNI, tetapi pasangan saya WNA, bisakah pasangan saya mendaftar KMILN?

Sesuai dengan Perpres, warga negara asing yang masuk dalam kategori MILN ada 3 (tiga) yaitu eks WNI, anak dari eks WNI dan anak dari orang yang orangtuanya WNI.  KMILN tidak/belum menjangkau keturunan kedua dan seterusnya dari eks WNI dan juga tidak mencakup pasangan dari WNI. 

 

T: Bisakah kami WNA keturunan bangsa Indonesia yang sudah turun temurun tinggal di luar negeri mendaftar untuk mendapatkan KMILN?

Sesuai dengan Perpres, warga negara asing yang masuk dalam kategori MILN ada 3 (tiga) yaitu eks WNI, anak dari eks WNI dan anak dari orang yang orangtuanya WNI.  KMILN tidak menjangkau WNA keturunan suku bangsa yang ada di Indonesia yang tidak pernah menjadi WNI sebelumnya. 

 

T: Kami dahulu diadopsi sejak bayi dari Indonesia dan kini menjadi WNA, bisakah mendaftar untuk KMILN?

Selama masih bisa menunjukkan bahwa yang bersangkutan lahir dari orang tua WNI dan atau surat adopsi yang menunjukkan bahwa diadopsi dari orang tua WNIdan atau Rumah Yatim Piatu di Indonesia, masih bisa memohon KMILN. 

 

T: Kami masih memiliki paspor yang sah, dan walaupun masih tinggal dan bekerja di luar negeri namun ijin tinggal kami sudah habis.  Apakah kami bisa mendaftar KMILN?

Silakan mendaftar dengan mengajukan bukti-bukti tambahan terkait dengan domisili anda. Perwakilan akan melakukan verifikasi terkait disetujuinya atau tidak permohonan tersebut. 

 

T: Bagi warga etnis Tionghoa yang kelahiran Indonesia dan bukan WNI, sekarang bertempat tinggal di Hong Kong tetapi masih banyak mempunyai keluarga di Indonesia, apakah bisa apply KMILN?

Mereka yang boleh mendaftar sepanjang dapat memenuhi kriteria MILN yaitu mereka pernah menjadi WNI (eks WNI), atau berstatus sebagai anak kandung dari eks WNI, dan atau yang orang tuanya masih WNI yang dibuktikan dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam Permenlu 7 Tahun 2017.

 

T: Apakah KMILN dapat berfungsi sebagai paspor dan visa ketika akan berkunjung ke Indonesia?

KMILN bukan merupakan dokumen perjalanan. Pemegang KMILNyang akan melakukan perjalanan ke Indonesia tetap memerlukan paspor, dan Visa bagi WNA (kecuali yang negaranya mendapat fasilitas bebas visa kunjungan singkat ke Indonesia). 

 

T: Apakah hubungan Kartu Diaspora dengan Dwi Kewarganegaraan?

Tidak hubungan antara keduanya.

 

T: Apa bedanya pendaftaran KMILN dengan Lapor Diri.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006 pasal 18 ayat 1 "Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana".  Oleh karena itu WNI yang tinggal di luar negeri WAJIB melakukan lapor diri ke Perwakilan RI.  Sedangkan KMILN sesuai dengan Permenlu No. 7 Tahun 2017 pasal 4 ayat 5 bersifat sukarela bukan wajib.  Karena menurut Permenlu tersebut kriteria MILN termasuk WNA maka secara hukum tidak bisa mewajibkan WNA untuk mendaftar KMILN. 


5. KMILN dan Perpajakan serta Pewarisan

T: Bagaimana kaitan KMILN dengan perpajakan?

Menurut UU PPH 35/2008, subjek NPWP ada dua yaitu di Luar Negeri dan Dalam Negeri.  Subjek pajak yang berdomisili di luar negeri harus punya NPWP jika berdomisili lebih dari 183 hari di Indonesia dan mendapatkan penghasilan dari usaha di Indonesia.  Dan jumlah penghasilannya tersebut bukan termasuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).  Jika tidak penuhi kriteria ini, maka mereka tidak termasuk subyek pajak jadi tidak perlu punya NPWP. 

Di dalam negeri, subyek pajak yang berdomisili di dalam negeri harus mempunyai NPWP jika mempunyai penghasilan yang kena pajak.

Intinya pajak penghasilan dikenakan kepada mereka yang mendapat penghasilan dari kegiatannya di Indonesia dan penghasilannya tersebut jumlahnya termasuk yang terkena pajak.  Profesional yang bekerja di luar negeri tentu sudah kena pajak penghasilan sesuai dengan peraturan pajak di negara tersebut.  Tetapi jika WNI maupun WNA, sesuai dengan UU Perpajakan, jika tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia san selam itu mendapat penghasilan, yang jumlahnya termasuk kena pajak, maka menjadi subyek pajak di Indonesia dan harus memiliki NPWP.   

Untuk diketahui dalam formulir isian aplikasi KMILN, tidak disyaratkan adanya pengisian daftar kekayaan dan daftar penghasilan.  Karena Kementerian Luar Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk mendaftar harta kekayaan pemohon. 

 

T: Kalau sudah berkewarganegaraan asing dan memegang KMILN ini, apakah nanti bisa tetap menerima harta warisan seandainya orang tua meninggal dunia.

KMILN adalah kartu pengenal diaspora Indonesia di luar negeri, tidak ada kaitannya dengan pewarisan.  Ketentuan tentang Harta Waris terkait properti dapat dilihat dalam PP 103 Tahun 2015.  Secara singkat adalah sebagai berikut:

  1. WNA dapat memiliki properti dengan sertifikat hak pakai selama 30 tahun yang dapat diperpanjang dan dapat diwariskan.
  2. Jika tidak lagi berdomisili di Indonesia maka dalam waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas propertinya kepada pihak lain yang memenuhi syarat.
  3. WNI yang menikah dengan WNA dapat memiliki hak atas properti yang sama dengan WNI lainnya (hak milik).  Tetapi hak diatas tanah tersebut bukan merupakan harta bersama (gono gini) yang dibuktikan dengan perjanjian permisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris. 
  4. Pengadilan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2017 memutuskan menghapus ketentuan perjanjian pra-nikah yang ada dalam pasal 29 UU Perkawinan Tahun 1974.  Dengan adanya keputusan Mahkamah Agung tersebut, WNI yang telah menikah dengan WNA sekarang dapat membuat perjanjian pemisahan harta (setelah menikah, tidak harus sebelum menikah) dan memiliki properti dengan sertifikat hak milik. 

6. Proses dan persyaratan Aplikasi KMILN

T: Bagaimana cara mengajukan permohonan KMILN?

Pemohon membuat akun melalui website: https://iocs.kemlu.go.id Setelah menerima aktivasi akun (via email) bisa mendaftar di https://iocs.kemlu.go.id

 KMILN pengajuan.jpg

Langkah-langkah proses pengajuan KMILN adalah sebagai berikut:

1.      Pemohon membuat akun melalui website https://iocs.kemlu.go.id

  1. Tulis nama depan
  2. Tulis nama belakang
  3. Masukkan alamat surat elektronik (e-mail)
  4. Pilih kategori kewarganegaraan: WNI atau WNA
  5. Pilih negara tempat tinggal
  6. Pilih Perwakilan RI terdekat dengan tempat tinggal pemohon
  7. Tulis kata sandi sesuai dengan piliha pemohon.  Kata sandi agar diingat. 
  8. Tulis kembali kata sandi yang sama
  9. Klik bahwa pemohon bukan robot
  10. Buka dan baca "Syarat dan Ketentuan".  Kalau setuju, di klik pada "Syarat dan Persetujuan"
  11. Klik Daftar

2.      Pemohon menerima aktivasi akun melalui email.  Setelah menerima aktivasi akun, pemohon kemudian:

  1. Bukan website: https://iocs.kemlu.go.id
  2. Klik di beranda
  3. Masukkan alamat surat elektronik yang dipakai ketika mendaftar akun
  4. Klik MASUK
  5. Isi formulir isian.  Untuk foto, agar diunduh foto ukuran 3x4 atau 4x6, bukan foto selfie
  6. Lampirkan dokumen persyaratan. Dokumen di-scanned terlebih dahulu
  7. Setelah semua selesai kirim ke Perwakilan RI

 

T: Apakah data optional harus diisi juga? Beberapa data sifatnya privasi seperti sertifikat tempat domisili, keterangan bekerja (bagi ibu RT ini sulit)

Data optional sifatnya sukarela.  KMILN tidak mensyaratkan sertifikat tempat domisili dan syarat bekerja unutk mendapatkan KMILN.  Bukti domisili sebagai persyaratan tambahan dapat berupa tagihan yang ditujukan kepada yang bersangkutan atau suami dengan alamat rumah.  Yang menjadi syarat utama adalah tinggal dan menetap di luar negeri. 

 

T: Berapa lama waktu diperlukan dari proses mendaftar hingga terima KMILN?

Setelah data pemohon dan dokumen persyaratannya dinyatakan lengkap dan benar atau terverifikasi dan direkomendasi oleh Perwakilan ke Pusat maka paling singkat 2 (dua) minggu KMILN sudah diterima oleh pemohon. 

 

T: Apakah jika pemrmohonan disetujui, KMILN harus diambil sendiri di Perwakilan atau dikirim ke rumah?

KMILN akan diberikan dalam bentuk kartu digital bukan dalam bentuk kartu biasa.  KMILN yang sudah disetujui akan dikirim langsung oleh Kemlu Pusat ke akun email pemohon dan ditembuskan ke Perwakilan tempat yang bersangkutan mendaftar. 

 

T: Bagaimana metode Perwakilan melakukan verifikasi terhadap berkas pemohon?

Verifikasi dilakukan dengan pengecekan keabsahan dokumen yang diberikan oleh pemohon dan keberadaan fisik pemohon,  Verifikasi dapat dilakukan dengan kerjasama dengan berbagai Organisasi Kemasyarakatan setempat, instansi/lembaga terkait baik di Indonesia maupun di negara setempat jika diperlukan. 

 

T: Berapa biaya yang harus dibayar untuk mendapat KMILN?

Seluruh proses aplikasi KMILN TIDAK dipungut BIAYA sepeserpun. 

 

T: Apa bentuk KMILN?

Bentuk KMILN adalah digital elektronik, yang dikirim melalui surat elektronik (e-mail). Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI tidak menyediakan KMILN dalam bentuk cetak fisik.

 KMILNsample-300x187.jpg

 

T: Apa KMILN boleh dicetak sendiri?

Boleh

 

T: Kemana pemohon dan pemegang KMILN dapat menyampaikan persoalan yang dihadapi terkait KMILN?

Perwakilan akan menetapkan pejabat yang menangani KMILN. Silakan kontak Perwakilan terdekat atau tempat anda mengajukan permohonan. 

 

T: Siapakah yang menyetujui pemberian KMILN, Perwakilan atau Pusat?

Permohonan KMILNakan ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri di Pusat dengan mendengarkan rekomendasi dari Perwakilan. 

 

T: Cukup banyak WNI/eks WNI yang tidak melek huruf/gadget dan tidak mempunyai komputer dan akses internet.  Apakah mereka bisa mendaftar KMILN secara fisik ke Perwakilan?

Aplikasi secara fisik di Perwakilan tidak bisa, namun demikian Perwakilan bisa saja memfasilitasi WNI atau eks WNI untuk dapat melakukan pendaftaran KMILN secara online dengan menyediakan petugas pendamping dan peralatan komputer, akses internet dan scanner. 

 

T: Bisakah satu akun email, misal email Perwakilan atau seseorang digunakan secara bersama oleh beberapa orang karena mereka tidak mempunyai komputer/akses internet dan melek gadget?

Tidak bisa. Setiap pemohon KMILN harus memiliki akun email sendiri. 

 

T: Adakah email yang bisa dihubungi di Kemenlu tentang Kartu Diaspora

Silakan kontak:

Arif Suyoko di:arifsuyoko@kemlu.go.id

Kantor Sahli di: kantorsahli@kemlu.go.id

7. Dokumen Persyaratan

T: Bukti apa yang bisa dilampirkan jika negara setempat tidak mengeluarkan ijin tinggal dalam bentuk surat?

Jika Pemerintah Setempat tidak menerbitkan ijin tinggal dalam bentuk surat, dokumen apapun menyatakan bahwa seseorang mendapat ijin tinggal di sebuah negara dapat dilampirkan sebagai persyaratan mengajukan KMILN. 

 

T: Apakah "Proof of residence" yang dikeluarkan secara resmi oleh instansi setempat atau organisasi kemasyarakatan sipil bisa diajukan sebagai bahan dokumen persyaratan unutk mendaftar KMILN?

 "Proof of residence" bisa digunakan sebagai dokumen persyaratan tambahan untuk mendaftar KMILN. 


8. Pengelolaan data Pemohon

T: Bagaimana kerahasian data pemohon KMILN dijaga?

Data Pemohon KMILN akan dijamin kerahasiannya oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dimana permohonan KMILN diajukan.  Hal ini karena hanya Kementerian Luar NEgeri dan Perwakilan RI dimana KMILN diajukan yang memiliki akses data pemohon KMILN.  Untuk penggunaan data KMILN oleh pihak ketiga, misalnya untuk Perbankan, penggunaan data tersebut akan dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama.  Untuk keperluan pembukaan account bank misalnya, selain perjanjian kerjasama antara Kemlu dengan pihak Perbankan, juga harus persetujuan pemilik data, yaitu pemegang MNILN yang menjadi nasabah. 

 

T: Apakah data pemohon KMILN akan terbuka bagi pemerintah lain?

Data pemohon KMILN tidak untuk dishare dengan pemerintah asing.  Data aplikan disimpan di pusat data Kementerian Luar Negeri.

9. Perpanjangan dan Pencabutan

T: Apa syarat-syarat untuk perpanjangan KMILN?

KMILN dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara eletronik pada web: https://iocs.kemlu.go.id dan menunggah dokumen persyaratan utk perpanjangan seperti ijin tinggal/kontrak kerja/kartu mahasiswa dll yg membuktikan pemohon masih berada di luar negeri. Sedangkan bagi WNA, perpanjangan dapat diberikan jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dirinya tidak menetap di Indonesia.

 

T: Apakah KMILN bisa dicabut?

Bisa dicabut, apabila pemegang KMILN:

a.    Meninggal dunia

b.    Menetap di Indonesia

c.    Terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan RI

d.    Melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan RI

e.    Memiliki masalah hukum dengan Pemerintah RI dan/atau pemerintah negara setempat

f.     Memberikan dokumen persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar atau

g.    Menyalahgunakan KMILN tidak sesuai dengan tujuan penerbitannya.

 

T: Apa yang dimaksud dengan "memiliki masalah hukum dengan Pemri Atau Pemerintah setempat?" Sampai sejauh apa masalah hukum yg menyebabkan ditolaknya atau dicabutnya KMILN?

Memiliki masalah hukum maksudnya telah dijatuhi hukuman penjara yang berkekuatan hukum tetap, baik oleh pengadilan di Indonesia atau di negara ybs berdomisili. Penolakan pemeberian KMILN dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam Praturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 Tentang fasilitasi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri.

                                                                                      

 

            Jakarta, 26 September 2017