Watapri ASEAN hadiri Launching ASEAN Safe Migration Campaign di ASEAN Secretariat

​​Atas undangan dari Menteri Tenaga Kerja RI dan Sekjen ASEAN, Dubes/Watap Ade Padmo Sarwono telah menghadiri acara Launching ASEAN Safe Migration Campaign di ASEAN Secretariat pada 12 Desember 2018. ASEAN Safe Migration Campaign ini merupakan hasil konkrit dari bekerjanya ASEAN Committee on the Implementation of ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW). ACMW dibentuk di Manila pada Juli 2007 setelah para Leaders menandatangani ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers pada saat KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Januari 2007.

 ACMW menginduk ke SLOM (Senior Labour Officials Meeting) dan ALMM (ASEAN Labour Ministerial Meeting). Oleh karena itu acara ini diresmikan Dirjen Binapenta mewakili Menaker RI. Isu migrant workers merupakan masalah yang menyita cukup banyak waktu, tenaga dan pikiran para pemimpin ASEAN. Masalah ini sempat tertunda karena belum tercapai kata sepakat antara sending countries dan receiving countriesKesepakatan itu baru terjadi pada akhir 2017, yaitu dengan tercapainya konsensus di antara para Leaders untuk menandatangani ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers pada KTT ASEAN ke-31 di Manila, November 2017.

Dengan konsensus tersebut, pejabat working level segera bekerja menyusun semacam SOP memberantas praktek Unsafe Migration yang melanggar hukum, dengan cara mempromosikan Safe MigrationAcara ini merupakan terobosan karena mulai sekarang kampanye Safe Migration tidak hanya dilakukan masing-masing AMS, namun juga dilakukan kolektif bersama melalui ASEAN Safe Migration CampaignIndonesia berkepentingan mendukung kampanye ASEAN Safe Migration Campaign karena jutaan WNI migrant workers bekerja di negara-negara ASEAN. Tidak lupa disampaikan terima kasih kepada Uni Eropa dan Kanada selaku donor program ini.

Kemenaker nampaknya cukup berhasil memobilisasi seluruh stakeholders terkait guna menuangkan berbagai kesepakatan ASEAN ke dalam regulasi hukum nasional Indonesia dalam hal proteksi dan promosi migrant workers. Dengan demikian rentang waktu 10 tahun antara ASEAN Declaration di Cebu 2007 dan tercapainya ASEAN Consensus di Manila 2017 menunjukkan bahwa isu ini tidak sia-sia demi memperoleh konsensus yang kuat. Sekali lagi ASEAN telah menunjukkan manfaatnya bagi konstituen migrant workers di masing-masing negara ASEAN, termasuk Indonesia.

​