PBB

1/6/2016

HUBUNGAN KEMITRAAN

ASEAN – PBB
Kerjasama ASEAN dengan PBB dimulai dengan keterlibatanUnited Nations Development Programme (UNDP) dalam program-program kegiatan ASEAN pada awal tahun 1970-an. Inisiatif-inisiatif kerjasama ASEAN-UNDP menjadi dasar bagi kerjasama ASEAN selanjutnya di bidang pembangunan industry, pertanian dan kehutanan, transportasi, keuangan, jasa-jasa moneter dan asuransi.
UNDP ditetapkan sebagi mitra wicara ASEAN pada tahun 1977 dan sejauh ini adalah satu-satunya badan PBB yang mempunyai status sebagai mitra wicara ASEAN.
Kontribusi UNDP dalam kerjasama ASEAN terutama melalui bantuan teknis keahlian dan pengembangan kapasitas. Secara keseluruhan kontribusi UNDP terhadap ASEAN sejak menjadi mitra wicara ASEAN hingga tahun 2006 sebesar lebih dari US$25 juta. Setelah selesai program bantuan UNDP tahun 2006, pihak UNDP menyampaikan tidak lagi memprioritaskan pembangunan Negara-negara ASEAN karena keterbatasan dana dan ASEAN sudah dipandang maju dalam pembangunannya.
Selain UNDP, sejumlah organisasi dan badan-badan khusus PBB juga telah melakukan kerjasama dengan ASEAN, yang mencakup kerjasama di bidang politik, ekonomi dan fungsional/sosial-budaya. Beberapa specialized agencies PBB tersebut antara lain UNESCO, UNESCAP, UNAIDS, WHO, ILO, UNICEF, UNHCR, OCHA, dsb. Namun kegiatan-kegiatan tersebut lebih bersifat  ad-hoc  dan insidentil serta belum merupakan bagian dari kerangka program kerjasama yang terstruktur dan berkesinambungan.
 
1st ASEAN – UN Summit, 12 Februari 2000, Bangkok
Untuk pertama kalinya KTT ASEAN – UN diselenggarakan pada tanggal 12 Februari 2000 di Bangkok. Pada kesempatan tersebut, Sekjen PBB menyatakan ASEAN sebagai mitra PBB yang terpercaya di bidang pembangunan dan karenanya menegaskan perlunya memperluas dan memperdalam hubungan ASEAN dan PBB. Sebagai tindak lanjut dari KTT ASEAN –UN tersebut telah diselenggarakan rangkaian pertemuan UN – ASEAN Conference on Conflict Prevention, Conflict Resolution and Peace Building in Southeast Asia berturut-turut tahun 2001 hingga 2004.
Perlunya meningkatkan hubungan ASEAN - UN ditegaskan kembali melalui Resolusi 57/35 dan 59/5 GA tanggal 22 Oktober 2004 mengenai  Cooperation between the United Nations and the Association of Southeast Asian Nations. Resolusi tersebut menggarisbawahi perlunya dialog dan kerjasama antara ASEAN dan PBB melalui pertemuan-pertemuan yang bersifat regular.
2nd ASEAN – UN Summit, 13 September 2005, New York
Keinginan UN untuk merangkul organisasi-organisasi internasional dalam kerjasama dengan ASEAN mendorong diselenggarakannya 2nd ASEAN – UN Summit pada tanggal 13 September 2005, di sela-sela SMU PBB di New York. KTT tersebut menghasilkan Joint Communique mengenai peningkatan kerjasama ASEAN – UN di berbagai bidang kerjasama terkait dengan pembangunan komunitas, isu-isu pembangunan terutama pengentasan kemiskinan dalam MDGs, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengelolaan bencana, isu-isu lintas batas negara, perdagangan, investasi, perdamaian dan keamanan.
ASEAN sebagai observer pada Majelis Umum PBB
Pada tanggal 4 Desember 2006, dikeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB No 61/46 yang memberikan status resmi ASEAN sebagai observer pada Majelis Umum PBB. Melalui status tersebut, ASEAN dapat berpartisipasi dalam sesi dan kegiatan Majelis Umum PBB dalam kapasitas sebagai observer.
MoU on ASEAN – UN Coorporation
Pada tahun 2007, ditandatangani MoU between  ASEAN and the UN on ASEAN – UN Coorporation, yang bertujuan untuk membentuk kemitraan ASEAN – UN yang meliputi kerjasama di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Mou tersebut mencakup bidang kerjasama kemitraan ASEAN – UN yang meliputi:
a.       Kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat kerjasama institusional dan upaya merespon tantangan-tantangan zaman, khususnya pencapaian MDGs dan upaya mengurangi kesenjangan pembangunan dan mengatasi ancaman perubahan iklim;
b.      Kerjasama teknis dalam isu-isu yang menjadi kepentingan bersama,
c.       Kegiatan-kegiatan bersama untuk pertukaran informasi dan keahlian;
d.      Dapat memutuskan kegiatan bersama dalam mengimplementasikan proyek-proyek yang menjadi kepentingan bersama;
e.       Sekjen ASEAN dan Sekjen UN wajib membuat pengaturan-pengaturan administratif yang layak guna menjamin kerja sama yang efektif dan menghubungkan secretariat ASEAN dan UN.
Kerjasama ASEAN dan UN yang telah berjalan dengan baik terlihat pula dalam penanganan korban bencana Cyclone Nargis di Myanmar. Leadership ASEAN didukung UN dalam penanganan bencana di Myanmar tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kemitraan yang lebih baik.
Pertemuan para Menlu ASEAN dengan Sekjen PBB dan Presiden UNGA ke-64 di sela-sela SMU PBB, New York, 26 September 2009
Pertemuan menekankan perlunya peningkatan kerjasama ASEAN – PBB terutama dalam penanganan bencana pandemic. Topan Nargis di Myanmar dan perubahan iklim.
Salain itu, ASEAN mengundang PBB untuk mendukung upaya-upaya ASEAN dalam mw\ewujudkan Komunitas ASEAN 2015, dan PBB melalui secretariat ESCAP dapat membantu mengembangkan konektivitas di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. ASEAN juga menyampaikan komitmen untuk mensukseskan UNFCCC di Copenhagen.
Sekjen mengharapkan dukungan ASEAN dalam membantu langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah Myanmar. Dalam kaitan ini, PBB manghimbau Myanmar membebaskan semua tahanan politik termasuk Aung San Suu Kyi. Sekjen juga menyampaikan bahwa pertemuan Group of Friends of the SG on Myanmar telah berjalan dengan konstruktif.
Pertemuan para Menlu ASEAN dengan Sekjen PBB dan Presiden UNGA ke-65 di sela-sela SMU PBB, New York, 24 September 2010
Pertemuan membahas peningkatan kerjasama ASEAN – PBB yang dianggap dapat lebih dikembangkan lagi. Sekjen PBB menawarkan 3 (tiga) visinya yang dapat dikembangkan, yaitu:
a.        Reaching Millenium Development Goals (MDGs)
Diharapkan ASEAN dan PBB dapat bekerja sama mencapai target MDGs 2015.
b.        Promoting sustainable development
Sekjen PBB mengharapkan green economy dapat menjadi fokus di ASEAN sehingga pada akhirnya dapat mendukung upaya global menyelamatkan dunia.
c.         Reafirm the Role of the General Assembly (GA) in Global Governance
Sekjen PBB menyampaikan pentingnya memperkuat GA sebagai badan dunia yang merepresentasikan global governance yang kuat, inklusif dan terbuka, sehingga tidak tergantikan oleh forum high profile lainnya seperti G-20. Kerjasama ASEAN – PBB menjadi salah satu cara memperkuat profil GA sebagai badan dunia dan diharapkan dapat terus berlangsung sehingga dapat menjadi sarana pertukaran pikiran mengenai gloal governance.
 
Pada kesempatan tersebut, Menlu RI telah menyampaikan beberapa hal, yakni:
a.         Kerjasama ASEAN – PBB bermanfaat bagi kedua organisasi, khususnya saat sekarang dimana ASEAN semakin menunjukan pengaruhnya dan transformasi ASEAN menjadi Komunitas ASEAN 2015.
b.        Dalam mengatasi permasalahan dan tantangan global saat ini, ASEAN senantiasa memiliki komitmen untuk tampil sebagai bagian dari solusi dan ASEAN tidak akan menjadi bagian dari masalah.
c.         Pada kesempatan KTT Pemimpin ASEAN dan Sekjen PBB di Ha Noi Oktober 2010, Pertemuan menyepakati agar dapat dibahas secara strategis bentuk kerjasama dan kemitraan antara ASEAN dan PBB pada abad ke-21 ini.
 
KTT ke-3 ASEAN – PBB
 
KTT ke-3 ASEAN – PBB diselenggarakan tanggal 29 Oktober 2010 di Ha Noi, Viet Nam dalam rangkaian KTT ke-17 dan KTT Terkait Lainnya. Delegasi PBB dipimpin oleh Sekjen PBB, Ban Ki-moon, sedangkan Delegasi RI dipimpin oleh Presiden RI, Susilo bambang Yudoyono. Dalam KTT tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:
 
a.         PBB akan memberikan dukungan atas usaha-usaha ASEAN dalam mengembangkan pusat-pusat penelitian dan pengembangan energy terbarukan di kawasan.
b.        Pertemuan menyambut baik bantuan PBB terhadap pelaksanaan Rencana Kerja 2nd Initiative for ASEAN Integration (IAI) 2009-2015 dan setuju untuk mencari jalan dalam mengembangkan kerjasama tiga-pihak (tripartite) yang melibatkan ASEAN, PBB, dan negara-negara maju, berdasarkan kemitraan global untuk pembangunan demi menghapuskan kesenjangan pembangunan di kawasan.
c.         Pertemuan mensahkan Deklarasi Bersama mengenai Kolaborasi ASEAN – PBB di bidang Manajemen Bencana dan setuju untuk menyiapkan dan melaksanakan “Rencana Aksi Strategis ASEAN – PBB tentang Manajemen Bencana 2011-2015” melalui kerjasama erat Komite ASEAN mengenai Manajemen Bencana (ACDM), Sekretariat ASEAN, Mekanisme Koordinasi Regional (RCM), serta mekanisme PBB terkait lainnya.
d.        Pertemuan setuju agar Sekretariat ASEAN dan Sekretariat PBB terus mengembangkan modalitas untuk mempererat hubungan dan saling bertukar informasi antara Kanto PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) dan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dan Manajemen Bencana (AHA Centre).
e.         Pertemuan menantikan peningkatan kerjasama serta pertukaran pengalaman dan praktik-praktir terbaik melalui rangkaian seminar ASEAN – PBB, loka karya, dan pelatihan-pelatihan untuk isu-isu Preventive Diplomacy, Peace Keeping, dan Peace Building.
f.         Berdasarkan petunjuk dari Ketua ASEAN dan Sekretaris Jenderal PBB, maka secretariat dari kedua organisasi akan diberikan tanggung-jawab untuk melakukan koordinasi dan pelaksanaan hal-hal berikut ini selama 2011-2012 :
1)             Keberlanjutan bantuan PBB untuk ASEAN terhadap pelaksanaan Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs). ASEAN dan PBB akan mencari cara dalam membantu menghapuskan kesenjangan pembangunan di antara negara-negara anggota ASEAN.
2)             Berkolaborasi melalui pertukaran praktik-praktik terbaik dan inisiatif peningkatan kapasitas yang ditujukan untuk promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
3)             Bertukar pengalaman dan praktik-pratik terbail melalui rangkaian seminar ASEAN – PBB, loka-karya, dan pelatihan-pelatihan untuk isu-isu Diplomasi Pencegahan, Pemeliharaan Perdamaian dan Pembangunan Perdamaian.
4)             Persiapan dan pelaksanaan “Rencana Aksi Strategis ASEAN – PBB tentang Manajemen Bencana 2011-2015” seperti yang terdapat pada Deklarasi Bersama mengenai Kolaborasi ASEAN – PBB di bidang Manajemen Bencana.
5)             Melakukan dialog rutin antar secretariat mengenai kemitraan ASEAN – PBB, termasuk untuk menemukan bidang-bidang kerjasama lain yang dapat meningkatkan kerjasama dan kolaborasi.
6)             Melakukan kerjasama untuk mendukung Rencana Kerja IAI ke-2 dan Rencana Utama Konektivitas ASEAN.
 
KTT mengesahkan dua dokumen, yaitu Co-Chair’s Statement of the 3rd ASEAN – UN Summit dan Joint Declaration of ASEAN – UN Collaboration in Disaster Management.​