Komunitas ASEAN

3/1/2013

​​​​​​CETAK BIRU KOMUNITAS ASEAN 2015

​1.     Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community/APSC Blueprint)

 

Komunitas Politik Keamanan ASEAN dibentuk dengan tujuan mempercepat kerja sama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di ka-wasan, termasuk dengan masyarakat internasional. Sesuai Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN, Komunitas bersifat terbuka, menggunakan pendekatan keamanan komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan/aliansi militer maupun kebijakan luar negeri bersama (common foreign policy).

 

Penggunaan istilah Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community/ASC) sebagaimana dicantumkan di dalam Rencana Aksi Vientianne (Vientianne Action Plan/VAP) kemudian diubah menjadi Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community/APSC) seba-gaimana dipakai dalam Piagam ASEAN. Pemakaian istilah baru ini didasari pengertian bahwa kerja sama ASEAN di bidang ini tidak terbatas pada aspek-aspek politik semata, tetapi juga pada aspek-aspek keamanan.

 

Konsep Cetak Biru APSC disusun berdasarkan ke-sepakatan KTT ASEAN ke-13 tahun 2007 di Singapura untuk menggantikan VAP 2004-2010. Konsep tersebut telah disahkan pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand, tahun 2009, dan dituangkan dalam Deklarasi Cha-am, Hua Hin, tentang Peta Jalan Komunitas ASEAN (Cha-am, Hua Hin Declaration on the Roadmap for the ASEAN Community). Cetak Biru APSC tersebut terdiri atas 3 karakteristik, 11 elemen, dan 137 tindakan. Tiga karakteristik tersebut adalah:

 

a.     Komunitas Berbasis Aturan dengan Nilai dan Norma Bersama (A Rules-based Community of Shared Values and Norms) terdiri dari 2 elemen dan dijabarkan dalam 58 tindakan;

 

b.     Sebuah Wilayah Terpadu, Damai dan Tangguh dengan Tanggung Jawab Bersama untuk Keamanan Menyeluruh (A Cohesive, Peaceful, Stable and Resilient Region with Shared Responsibility for Comprehensive Security) terbagi dalam 6 elemen dan 71 tindakan; dan

 

c.     Kawasan yang Dinamis dan Berpandangan Keluar dalam Dunia yang Semakin Terintegrasi dan Saling Bergantung (A Dynamic and Outward Looking Region in an Increasingly Integrated and Interdependent World) yang dijabarkan dalam 3 elemen dan 8 tindakan.

 

Dalam penyusunan APSC, Indonesia memainkan peranan penting. Usul-usul Indonesia yang diterima dalam APSC, antara lain:

 

a.     mendorong pengamatan pemilihan umum sukarela (voluntary electoral observations);

b.     membentuk Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak;

c.     memasukkan elemen memerangi korupsi dan pemajuan prinsip demokrasi;

d.     menggagas pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation;

e.     menggagas pembentukan ASEAN Maritime Forum;

f.      membentuk Kerja sama penanganan illegal fishing; dan

g.     menyusun instrumen ASEAN tentang Hak Pekerja Migran.

 

Kerja sama dalam kerangka APSC, sebagaimana termuat dalam cetak birunya, dielaborasi lebih spesifik dalam kerja sama bidang politik, keamanan, dan hukum yang mencakup spektrum yang luas dari permasalahan tradisional dan nontradisional, dari upaya untuk memajukan tata kepemerintahan yang baik (good governance), menangani masalah terorisme, menanggulangi bencana alam, dan memberantas korupsi.

 

a.     Kerja sama Bidang Politik mencakup:

 

1)       memajukan pemerintahan yang baik;

2)       memajukan prinsip-prinsip demokrasi;

3)       memajukan kedamaian dan stabilitas kawasan;

4)       menjamin implementasi SEANWFZ dan Rencana Aksinya;

5)       memajukan kerja sama maritim ASEAN;

6)       mewujudkan resolusi konflik dan penyelesaian sengketa

           secara damai;

7)        memperkuat sentralitas ASEAN; dan

8)       memajukan hubungan dengan pihak eksternal.

 

b.     Kerja sama Bidang Keamanan mencakup:

 

1)        pencegahan konflik/upaya-upaya membangun ke-percayaan

          (Confidence Building Measures/CBM);

2)        penguatan proses ARF;

3)        penanganan isu keamanan non-tradisional (bajak laut,

          perompakan terhadap kapal, pembajakan dan

          penyelundupan, dll).

4)        penguatan kerja sama ASEAN dalam penanganan bencana

           dan tanggap darurat; dan

5)       pemajuan transparansi dan pemahaman mengenai kebijakan

           pertahanan dan persepsi keamanan.

 

c.      Kerja sama Bidang Hukum mencakup:

 

1)      pencegahan dan pemberantasan korupsi;

2)      pemajuan dan Perlindungan HAM;

3)          pengembangan pengaturan hukum untuk memerangi

            narkotika;

4)      pembentukan kerja sama penanganan kejahatan lintas batas;

5)      peratifikasian atas Konvensi ASEAN tentang Kontra-

           Terorisme (ASEAN Convention on Counter Terrorism);

6)      pembentukan kerja sama dalam isu ekstradisi; dan

7)      peratifikasian Traktat tentang Bantuan Hukum Terkait

            Masalah-masalah Kriminalitas (Treaty on Mutual Legal

               Assistance in Criminal Matters/MLAT).

 

 

 

 

 

 

2.     Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic

          Community/AEC Blueprint)

 

Pada Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers/AEM) ke-39 tahun 2007 disepakati mengenai naskah Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN be-serta jadwal stategis yang mencakup inisiatif-inisiatif baru serta peta jalan yang jelas untuk mencapai pembentukan AEC tahun 2015.

 

Berkaitan dengan disepakatinya konsep Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN, Pertemuan ke-39 AEM menyepakati Peta Jalan untuk Integrasi Sektor Jasa Logistik ASEAN (Roadmap for ASEAN Integration of the Logistics Services Sector) sebagai sektor prioritas ke-12 untuk integrasi ASEAN dan menandatangani Protokol untuk Mengamandemen Pasal 3 Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN untuk Sektor Integrasi Prioritas (Protocol to Amend Article 3 of the ASEAN Framework Agreement for the Integration of the Priority Sectors). 12 sektor prioritas dimaksud adalah produk-produk berbasis pertanian,perjalanan udara,otomotif,e-ASEAN, elektronik, perikanan, kesehatan, produk karet dan turunannya, tekstil, pariwisata, produk kayu, dan jasa logistik.

 

Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN kemudian disahkan pada Rangkaian Pertemuan KTT ke-13 ASEAN. Cetak Biru ini bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera dan sangat kompetitif, memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa, investasi dan aliran modal. Selain itu, juga akan diupayakan kesetaraan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015. Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN merupakan rancang utama (master plan)untuk membentuk Komunitas ASEAN tahun 2015 dengan mengidentifikasi langkah-langkah integrasi ekonomi yang akan ditempuh melalui implementasi berbagai komitmen yang rinci dengan sasaran dan jangka waktu yang jelas.

 

 

 

  


3.      Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint /ASCC Blueprint)

 

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan terbentuknya ASEAN Socio-Cultural Community (ASSC), ASEAN telah menyusun suatu Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) yang akan disahkan pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand (Februari 2009). Penyusunan rancangan Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman (guidelines) bagi negara anggota ASEAN dalam persiapan menyongsong terbentuknya Komunitas ASEAN tahun 2015 melalui pilar sosial budaya.

 

Cetak biru diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam memperkuat integrasi ASEAN yang berpusat pada masyarakat (people-centred) serta memperkokoh kesadaran, solidaritas, kemitraan, dan rasa kebersamaan masyarakat (We Feeling) terhadap ASEAN. Rancangan Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN memuat enam elemen utama (Core Element) & 348 Rencana Aksi (Action-lines). Struktur Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN adalah sebagai berikut.

 

a.  Pengantar (Introduction)

 

b.  Karakteristik dan Elemen (Characteristic and Elements)

 

1)      Pembangunan Manusia (Human Development), terdiri dari 60

          action lines

2)      Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial (Social Welfare and

          Protection), terdiri dari 94 action lines

3)      Hak-Hak dan Keadilan Sosial (Social Justice and Rights),

          terdiri dari 28 action lines

4)      Memastikan Pembangunan yang Berkelanjutan (Ensuring

          Environmental Sustainability), terdiri dari 98 action lines

5)      Membangun Identitas ASEAN (Building ASEAN Identity),

          terdiri dari 50 action lines

6)      Mempersempit Jurang Pembangunan (Narrowing the

          Development Gap), terdiri dari 8 action lines

 

 

c.    Pelaksanaan dan Kaji Ulang Cetak Biru ASCC (Implementation and

       Review of the ASCC Blueprint)

 

1)      Mekanisme Pelaksanaan (Implementation Mechanism)

2)      Mobilisasi Sumber Daya (Resource Mobilisation)

3)      Strategi Komunikasi (Communication Strategy)

4)      Mekanisme Review (Review Mechanism)

 

Setelah disahkan, Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN tersebut diharapkan dapat segera diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan di masing masing negara ASEAN dan diimplementasi di tingkat nasional dan daerah. Kesuksesan implementasi ASCC Blueprint tentu memerlukan dukungan kuat dan keterlibatan seluruh pemilik kepentingan, mulai dari Pemerintah, Masyarakat Madani, atau anggota masyarakat secara luas.

 

 

 

 

To know more about ASEAN Comunity please click link below

www.asean.org