ASEAN Plus Three

​Sinopsis

ASEAN PLUS THREE
 
 
ASEAN Plus Three (APT)
Hubungan kerja sama ASEAN Plus Three (APT) mulai terbentuk sejak tahun 1997 yang melibatkan tiga negara Asia Timur yakni Cina, Jepang, dan Korea. KTT APT ke-1 diselenggarakan pada bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur pada saat kawasan Asia sedang dilanda krisis ekonomi. Selama 10 (sepuluh) tahun pertama 1997-2007 kerja sama APT didasarkan kepada Joint Statement on East Asia Cooperation, East Asia Vision Group Report dan Report of the East Asia Study Group. China, Jepang, dan Korea Selatan telah mengaksesi Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) masing-masing pada tahun 2003 (China) dan tahun 2004 (Jepang dan Korea Selatan).
Kerja sama APT berdasar Joint Statement on East Asia Cooperation (1997) mencakup perdagangan, investasi, keuangan dan perbankan, transfer teknologi, teknologi telematika, e-commerce, industri, pertanian, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pengembangan wilayah pertumbuhan, jejaring dunia usaha, dan iptek. Di bidang ekonomi dan moneter mencakup manajemen risiko makro ekonomi, monitoring aliran modal kawasan, memperkuat sistem keuangan dan perbankan, dan reformasi arsitektur keuangan internasional.
Untuk mewujudkan kerja sama yang nyata antar Negara-negara ASEAN Plus Three, dibentuklah East Asian Vision Group (EAVG) yang beranggotakan para intelektual ASEAN Plus Three dan pada tahun 2001 telah menyampaikan laporannya. Beberapa rekomendasi EAVG antara lain pembentukan East Asia Free Trade Area, East Asia Investment Information Network, fasilitas pendanaan kawasan, koordinasi mata uang, dan KTT Asia Timur (East Asia Summi/EAS).
Rekomendasi EAVG ini dikaji lebih lanjut oleh East Asia Study Group (EASG) yang beranggotakan para pejabat senior Kementerian Luar Negeri ASEAN Plus Three. EASG menyepakati 26 program kerja sama dari 57 program yang diajukan oleh EAVG. Kerja sama ini terbagi menjadi 17 program kerja sama jangka pendek, antara lain mengenai peningkatan pemahaman mengenai Asia Timur di kawasan, pembentukan jejaring lembaga kajian Asia Timur, transfer teknologi, dan penciptaan iklim investasi yang menarik. Selain itu, terdapat 9 program kerja sama jangka menengah dan panjang yang antara lain mengenai pembentukan East Asian Free Trade Area, East Asia Investment Area, mekanisme mata uang di kawasan yang lebih terkoordinasi, dan pelibatan LSM dalam konsultasi dan koordinasi kebijakan.
Dalam konteks pelaksanaan East Asia Study Group Measures, Indonesia telah memberikan komitmen untuk menjadi prime-mover bagi pelaksanaan jangka pendek, menengah dan panjang yang telah diwujudkan dengan program kegiatan sebagai berikut: Promotion of Language Programme untuk ASEAN Plus Three Junior Diplomat, masing-masing tahun 2005 di Yogyakarta, tahun 2006 di Bandung, tahun 2007 dan 2008 di Yogyakarta, dan tahun 2009 di Jakarta; empat kali melaksanakan ASEAN Plus Three Diplomatic Training Course di Jakarta pada tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010; dan melaksanakan Workshop on Work Closely with NGOs in Policy Consultation and Coordination to Encourage Civic Participation and State-Civil Partnership in Tackling with Social Problems pada tanggal 22-23 Oktober 2007 di Jakarta.
Dalam mengevaluasi kerja sama 10 tahun yang telah lewat dan menyongsong kerja sama 10 tahun ke depan, para pemimpin Pemerintahan APT telah mengesahkan the Second Joint Statement on East Asia Cooperation beserta Work Plan 2007-2017 pada Special Ceremony 10 (sepuluh) tahun kerja sama APT pada KTT ke-11 APT di Singapura tahun 2007. Terdapat lima bidang kerja sama di dalam the Second Joint Statement yaitu: politik dan keamanan; ekonomi dan keuangan; energi, pembangunan, lingkungan hidup, perubahan iklim dan pembangunan yang berkesinambungan; sosial-budaya dan pembangunan; dan dukungan institusional dan hubungan kerangka kerja sama yang lebih luas. The Second Joint Statement juga menyepakati dibentuknya suatu ASEAN Plus Three Cooperation Fund (APTCF) dengan kerangka acuan dana awal APTCF US$ 3.000.000 dan proporsi 9:1 yaitu Negara-negara Plus Three sebesar US$ 2.700.000 dan ASEAN secara keseluruhan sebesar US$ 300.000. Kerangka acuan mendapatkan pengesahan para Menteri Luar Negeri APT pada Pertemuan Tingkat Menteri APT. Dana APTCF akan digunakan untuk mendukung implementasi proyek-proyek yang telah ditetapkan dalam the Second Joint Statement on East Asia Cooperation beserta Work Plan 2007-2017.
Salah satu hasil yang menonjol dalam kerja sama APT adalah dibentuknya Chiang Mai Initiative (CMI) antara lain berisikan skema bilateral Swap Arrangement antara Negara-negara APT guna membantu likuiditas keuangan di kawasan sehingga diharapkan krisis keuangan di kawasan dapat dihindari. Secara politis, CMI merupakan keberhasilan yang nyata dari kerja sama APT. Mengingat keberhasilan CMI sebagai suatu mekanisme kerja sama keuangan, the Second Joint Statement telah mencanangkan multilateralisasi Chiang Mai Inititiative. Pada tanggal 22 Oktober 2008 di Beijing, di sela-sela pertemuan ASEM para Leaders Negara-negara ASEAN Plus Three bertemu guna membahas masalah krisis finansial global. Pertemuan menghasilkan berbagai kesepakatan antara lain mendukung upaya percepatan multilateralisasi Chiang Mai Initiative.
Pertemuan Menteri Keuangan ASEAN Plus Three di Phuket, Thailand, tanggal 22 Februari 2009, menyepakati antara lain: (i) jumlah dana Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) dari US$ 80 milyar menjadi US$ 120 milyar dengan rasio kontribusi ASEAN dan Plus Three adalah 20:80; (ii) Regional Surveillance Unit yang independen akan dibentuk; (iii) setelah berfungsinya mekanisme surveillance ini, jumlah pinjaman yang dapat ditarik tanpa keterlibatan IMF dalam CMIM dapat ditingkatkan di atas batas yang berlaku sekarang sebesar 20%.
Pada KTT ke-12 ASEAN Plus Three di Thailand bulan April 2009 sedianya akan membahas isu krisis keuangan global, pangan dan keamanan energy dan meninjau dua dokumen Statement on ASEAN Plus Three Cooperation on Food Security and Bio-Energy Development dan Joint Press Statement on ASEAN Plus Three Cooperation in Response to the Global Economic and Financial Crisis. Kedua dokumen tersebut adalah untuk mempertegas komitmen Negara-
negara ASEAN Plus Three untuk menjaga ketahanan pangan dan energi di kawasan dalam skema pembangunan yang berkelanjutan, dan komitmen untuk memperkuat kerja sama kawasan dalam kerangka ASEAN Plus Three merespon dampak krisis global. Namun karena situasi politik dalam negeri Thailand pembahasan tersebut tidak jadi dilaksanakan.
Pertemuan ke-13 para Menteri Keuangan ASEAN Plus Three di Tashkent, Uzbekistan pada tanggal 2 Mei 2010 mengumumkan bahwa CMIM Agreement telah berlaku sejak tanggal 24 Maret 2010. Pertemuan juga telah menyepakati seluruh elemen kunci untuk unit pengawasan makroekonomi kawasan (CMIM regional macroeconomic surveillance unit) yang diberi nama ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). AMRO akan berkedudukan di Singapura dan diharapkan sudah terbentuk pada awal tahun 2011. Selain itu, pertemuan juga mengumumkan pembentukan Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) berupa trust fund yang disimpan oleh ADB (Asian Development Bank) dengan modal awal (initial capital) sebesar US$ 700 juta.
Pertemuan ke-13 para Direktur Jenderal ASEAN Plus Three di Seoul, tanggal 3 Juli 2009 secara prinsip telah menyetujui Guideline for the Implementation of the Second Joint Statement on East Asia Cooperation and the ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan. Guideline tersebut merupakan panduan untuk melaksanakan ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan 2007-2017 agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk tahun 2010-2011, Pertemuan mengusulkan agar pelaksanaan Work Plan ditekankan pada peningkatan kegiatan yang terkait dengan ketahanan pangan, energi, pemberantasan kemiskinan dan manajemen bencana alam.
KTT ke-12 ASEAN Plus Three di Cha-am Hua Hin, Thailand pada tanggal 24 Oktober 2009. Pada KTT tersebut disahkan Statement on ASEAN Plus Three Cooperation on Food Security and Bio-Energy Development. Statement tersebut mempertegas komitmen Negara-negara ASEAN Plus Three untuk menjaga ketahanan pangan dan energi di kawasan dalam skema pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, KTT juga mencatat laporan akhir Phase II Feasibility Study of the East Asia Free Trade Area (EAFTA). Laporan tersebut merekomendasikan pembentukan EAFTA untuk memperkuat ketahanan perekonomian kawasan Asia Timur dan melakukan negosiasi EAFTA paling lambat pada tahun 2012. KTT juga mengharapkan agar Chiang Mai Initiative Multilateralisation dapat beroperasi pada akhir tahun 2009 dan membahas perlunya pendirian Credit Guarantee and Investment Mechanism (CGIM) dibawah kerangka Asian Bond Market Initiative. KTT juga mendorong untuk mempercepat pendirian ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) untuk menjamin kelanjutan mekanisme kerja sama ketahanan pangan di kawasan setelah berakhirnya East Asia Emergency Rice Reserve Pilot Project pada bulan Februari 2010.
Pada pertemuan ke-14 para Direktur Jenderal ASEAN Plus Three di Chiang Mai, Thailand tanggal 2-4 November 2009 telah disampaikan draft usulan Thailand, sebagai Lead Shepherd, mengenai ASEAN Plus Three Plan of Action on Education (2010-1017). Selain itu, Filipina dan Indonesia mengindikasikan keinginan untuk menjadi Lead Shepherd masing-masing dalam bidang kerja sama energi serta counter terrorism, media dan budaya.
Di bidang kerja sama energi, terdapat beberapa perkembangan yaitu: pengembangan Oil Stockpiling Roadmap, finalisasi 2nd ASEAN+3 Energy Outlook, pengaktifan ASEAN+3 Energy Communication System. Work Programme SOME+3+AMEM+3 mencakup 5 bidang kerja sama yaitu: keamanan energi, pasar minyak, cadangan minyak, energi yang terbaharukan dan efisiensi energi konservasi energi, dan gas alam serta dialog bisnis.
Kerja sama APT juga dikembangkan pada upaya penyusunan Master Plan on ASEAN Connectivity, kajian fase kedua gagasan pembentukan East Asia Free Trade Area (EAFTA) dan Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA).