Swaziland

  1. PROFIL NEGARA

     

    Nama Resmi:

    Kerajaan Swaziland

     

    Bentuk Negara:

    Kerajaan Monarki Absolut

     

    Ibu Kota:

    Mbabane

     

    Luas Wilayah:

    17.364 km2

     

    Lagu Kebangsaan:

    Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati

     

    Jumlah Populasi:

    1.435.613 jiwa (Juli 2015)

     

    Agama:

    Zionis (40%), Roman Katolik (20%), Islam (10%), lainnya (termasuk Anglican, Bahai, Methodis, Mormon, Yahudi (30%). 

     

    Bahasa:

    Inggris (resmi), Sswati (resmi) 

     

    Mata Uang:

    Emalangeni 1 US $ = 7,75 (estimasi 2008)

     

    Hari Nasional:

    6 September 1968 (dari Inggris)

     

    Kepala Negara:

    King MSWATI III (sejak 25 April 1986)

     

    Kepala Pemerintahan:

    Perdana Menteri  Barnabas Sibusiso DLAMINI (sejak 23 Oktober 2008)

     

    Menteri Luar Negeri:

    Moses Mathendele Dlamini

     

    Sistem Kepartaian:

    Status partai-partai  politik sebelumnya dilarang dan tidak jelas sejak 2006

     

    Partai yang Memerintah:

    Swaziland Federation of Trade Unions; Swaziland and Solidarity Network or SSN

     

    GDP PPP:

    US $ 10,85 Milyar (2015)

     

    GDP per kapita:

    US $ 8.500 (2015)

     

    Komoditas Ekspor Utama:

    konsentrat minuman ringan, soft drink gula, bubuk kayu, serat kapas, citrus, dan buah kalengan

     

    Komoditas Impor Utama:

    kendaraan bermotor, mesin, perlengakapan transportasi, produk makanan, produk perminyakan dan bahan kimia

    Keikutsertaan dalam Organisasi Internasional:

    ACP, AfDB, AU, C, COMESA, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, Interpol, IOC, ISO (koresponden), ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NAM, OPCW, PCA, SACU, SADC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

     
  2. SEJARAH AWAL SWAZILAND

     

1.        Sejarah Kerajaan Swaziland telah berlangsung selama 400 tahun dimana dinasti Swaziland merupakan salah satu dari sedikit dinasti di Afrika yang masih ada. Pada mulanya penduduk Swaziland adalah suku Bantu yang datang ke Swaziland tahun 1820. Kemudian Inggris memberikan otonomi kepada Swaziland setelah memegang kekuasaan pada tahun 1903.

 

2.        Pada tahun 1960, Swaziland merdeka setelah berjuang melalui pembentukan partai politik pertama yaitu "The Swaziland Progressive Party" (SPP), dipimpin oleh J.J. Nguku. Pada tahun 1962, partai SPP pecah lalu "The Ngawane National Liberatory Congress" (NNLC) pimpinan Dr. Ambrose P. Zware akhirnya menjadi partai yang dominan. Partai NNLC merupakan partai nasional ortodoks Afrika yang pada saat itu sangat dipengaruhi oleh doktrin "Pan Africanism" dari Kwame Nukrumah (Presiden Ghana). Selain NNLC, terdapat pula Partai Imbokodvo National Movement (INM) sebagai partai oposisi NNLC. Swaziland memperoleh kemerdekaan penuh tanggal 6 September 1968 dari Inggris.

 

3.        Situasi dan kondisi nasional Swaziland selama ini cukup stabil di bawah kekuasaan Raja Mswati III, meskipun akhir-akhir ini makin berkembang keinginan dari beberapa organisasi sosial-politik untuk melakukan reformasi politik guna menumbuhkan kehidupan demokrasi di Swaziland. Reformasi politik di Swaziland bertujuan untuk mengurangi pengaruh kerajaan dalam kegiatan politik dan menumbuhkan kehidupan demokrasi di Swaziland. Namun demikian, gerakan ini sepertinya masih sulit berkembang dan mengimbangi kepentingan politik lingkungan kerajaan.

 

4.        Berdasarkan keputusan Raja Sobhuza II pada tahun 1973, seluruh organisasi sosial-politik dilarang melakukan kegiatan dan keberadaannya pun dibekukan. Sebagai dampaknya, semua kegiatan politik, termasuk kekuasaan negara didominasi Raja dan keluarga kerajaan. Jalannya pemerintahan dikendalikan seorang Perdana Menteri yang diangkat Raja. Semua itu dilangsungkan menurut suatu sistem yang disebut Tinkhundla.

 

5.        Stabilitas politik di Swaziland relatif terjaga, namun aspirasi rakyat yang meminta keterbukaan politik yang lebih besar cenderung terus berkembang. Serangkaian aksi massa dan aksi mogok yang dilakukan oleh berbagai kalangan pendukung demokrasi dan reformasi politik, yang tergabung dalam Aliansi Demokrasi Swaziland terus berlangsung. Protes terhadap Raja dan pemerintah semakin memanas ketika Raja Mswati III mengeluarkan Keputusan No. 2 tahun 2001 yang sangat membatasi kebebasan pers, larangan multi partai dan tidak menghargai hak asasi manusia di Swaziland. Dengan adanya desakan masyarakat, maka Raja Mswati III terpaksa menarik kembali pemberlakuan Keputusan No. 2 tahun 2001 dan menggantinya dengan Keputusan No. 3 tahun 2001 yang sedikit lebih fleksibel dan memberikan ruang gerak kepada dunia pers dan organisasi non-pemerintah lainnya yang ada di Swaziland.

 

III.   POLITIK

 

6.        Ketua Constitutional Review Commission (CRC) Swaziland, Prince Mangaliso Dlamini telah menyerahkan secara resmi rancangan konstitusi kepada Raja Mswati III yang isinya masih menghendaki seperti keadaan sekarang di Swaziland yang melarang adanya multi partai politik dan organisasi massa untuk melakukan kegiatan politik di Swaziland.

 

7.        Laporan CRC tersebut ditanggapi negatif oleh sebagian besar masyarakat Swaziland yang cenderung menghendaki adanya perubahan keadaan dengan dapat diizinkannya multi partai. Keadaan politik Swaziland dapat dikatakan kurang terkendali dan berdampak luas serta mengakibatkan intervensi dari dunia luar seperti Amerika Serikat yang mengatakan bahwa negara tersebut dinilai kurang memperhatikan hak untuk mengeluarkan pendapat.

 

8.        Larangan melakukan aksi kegiatan politik di Swaziland merupakan suatu hal yang dibenarkan undang-undang setempat mengingat hingga saat ini masih terkesan bahwa kebebasan berpolitik, berorganisasi dan mengeluarkan pendapat secara leluasa tidak dibenarkan oleh pemerintah yang berkuasa dibawah pimpinan Raja Mswati III.

 

I.           EKONOMI

 

  1. Perekonomian Kerajaan Swaziland

     

9.        Swaziland adalah perekonomian terkecil di Afrika setelah Lesotho. Lemahnya reformasi structural menjadi penyebab utama dari lambatnya perkembangan ekonomi negara ini (masih secara absolut dikelola secara feodal). Afrika Selatan adalah negara destinasi utama ekspor Swaziland dan juga pemasok terbesar hampir seluruh peredaran barang dan jasa di Swaziland. Sebagian besar pemasukan (current account) Swaziland didapatkan dari Southern African Custom Union. Namun demikian Swaziland saat ini lebih memfokuskan diri pada strategi fiskal yang lebih ekspansioner setelah SACU tidak lagi menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan.

 

10.   Kekeringan yang berkepanjangan pada tahun 2016 menyebabkan pelemahan ekonomi negara mitra ekonomi Swaziland, yaitu Afrika Selatan. Hal ini praktis melemahkan kuantitas input ekonomi negara ini, terlebih setelah negara ini tidak lagi dianggap layak menerima bantuan dari Amerika Serikat dalam bentuk AGOA.

 

11.   Mata uang Swaziland terus mengalami pelemahan pada trend yang identik dengan Rand Afrika Selatan, hal ini dikarenakan mata uanga lilangeleni dipatok terhadap mata uang Rand Afrika Selatan. Kondisi perekonomian, khususnya kebijakan moneter kurang dapat dikontrol oleh Pemerintah dikarenakan, sektor riil perdagangan dalam negara justru banyak menggunakan Rand daripada mata uang setempat.

 

12.   Inflasi di Swaziland cenderung bisa terkontrol tidak lain dikarenakan harga minyak yang menurun. Hal ini dianggap oleh banyak para pengamat sebagai kondisi yang cukup rapuh, dikarenakan asumsi global mulai mengindikasikan bahwa harga minyak akan mengalami kenaikan.

 

II.        HUBUNGAN BILATERAL 

13.   Hubungan diplomatik Indonesia–Swaziland secara resmi dibuka tanggal 12 April 1991. KBRI di Harare, Zimbabwe, yang dibuka pada bulan Desember 1986 merangkap Swaziland. Sedangkan Kedutaan Besar Swaziland di Kuala Lumpur diakreditasikan pula pada pemerintah Indonesia. Namun, sesuai SK Menteri Luar Negeri No. 06 tahun 2004 diputuskan perangkapan Swaziland yang semula dari KBRI Harare menjadi oleh KBRI Pretoria. 

 

A.       Kerja Sama dan Hubungan Politik 

 

14.   Hubungan bilateral kedua negara telah terbina dengan baik, karena masing-masing pihak pada umumnya mempunyai pandangan yang sama dalam berbagai forum sub regional, regional dan internasional. Disamping itu, dieratkan dengan penandatangan MoU mengenai pembentukan Komisi Bersama Indonesia–Swaziland pada bulan Maret 2003. Di kesempatan lain, Swaziland turut mendukung terhadap pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB dan pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB. Hubungan tersebut semakin erat setelah kunjungan kehormatan Raja Mswati III ke Indonesia pada tanggal 28 Mei 2007 dan hubungan tersebut semakin erat setelah Kunjungan Kehormatan Raja Mswati III kepada Presiden RI  pada tanggal 25 Agustus 2008.

 

15.   Rasa Mswati III juga telah berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Peringatan ke-60 Konferensi Asia-Afrika yang diadakan di Indonesia pada April 2015. Sebagai perwakilan dari negara-negara Afrika, Raja Mswati III telah menandatangani outcome document dari Acara Peringatan ini, yaitu "Bandung Message."

 

B.   Hubungan Bilateral Ekonomi

 

Data Perdagangan RI-Kerajaan Swaziland:

 

(Nilai : Ribu US$)

Uraian20112012201320142015Trend (%) 2011-2015Jan-AguPerub (%) 2016/2015
20152016
TOTAL PERDAGANGAN5.053,35.716,08.983,53.187,42.199,2-20,131.623,01.722,16,11
MIGAS0,00,00,00,00,00,000,00,00,00
NON MIGAS5.053,35.716,08.983,53.187,42.199,2-20,131.623,01.722,16,11
EKSPOR1.193,2949,25.064,0906,61.180,4-0,67866,01.109,228,08
MIGAS0,00,00,00,00,00,000,00,00,00
NON MIGAS1.193,2949,25.064,0906,61.180,4-0,67866,01.109,228,08
IMPOR3.860,14.766,83.919,52.280,81.018,8-28,83757,0613,0-19,02
MIGAS0,00,00,00,00,00,000,00,00,00
NON MIGAS3.860,04.766,83.919,52.280,81.018,8-28,83757,0613,0-19,02
NERACA PERDAGANGAN-2.666,8-3.817,61.144,6-1.374,3161,60,00109,0496,2355,13
MIGAS-0,00,00,00,00,00,000,00,00,00
NON MIGAS-2.666,8-3.817,61.144,6-1.374,3161,60,00109,0496,2355,13
Sumber: BPS, Processed by Trade Data and Information Center, Ministry of Trade   

 

16.   Komisi Bersama II RI–Swaziland telah diadakan di Jakarta pada 14–15 Nopember 2008, yang membahas berbagai kerjasama antara lain di bidang perdagangan, keuangan dan perbankan, kerjasama tehnik, kerjasama kebudayaan, pertanian, UKM, dan lain-lain. Hasil pertemuan sidang Komisi Bersama II RI–Swaziland tersebut telah dituangkan dalam Agreed Minutes yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua Delegasi setingkat SOM. Sidang Komisi Bersama selanjutnya akan diselenggarakan di Swaziland.

 

 ​