Negara Botswana

bendera botswana.jpg 


A.   Kondisi Umum

  • Nama Resmi Negara                          :           Republik Botswana (Republic of Botswana)
  • Kepala Negara/ Pemerintahan           :           Presiden Mokgweetsi Eric Masisi (1 April 2018)
  • Menteri Luar Negeri                            :           Vincent T. Seretse (4 April 2018)
  • Duta Besar Indonesia
  • merangkap Botswana berkedudukan
  • di Afrika Selatan                                  :           Salman Al Farisi (2 Mei 2018)
  • Duta Besar Botswana merangkap
  • Indonesia berkedudukan
  • di Canberra                                         :           Lapologang C. Lekoa
  • Luas Wilayah                                      :           581.730 km2
  • Populasi                                              :           2,25 juta jiwa(world bank 2016)
  • Pertumbuhan Ekonomi                       :           2,9%(world bank 2016)
  • GDP                                                    :           USD 15,581 millat (world bank 2016)
  • Hubungan diplomatik                          :           29 Maret 2012
  • Ekspor utama RI                                 :           Ikan kaleng dan beku, tembakau, tekstil, furnitur,Benang
  • Total Perdagangan                             :           USD 141,5 ribu (Kemdag 2017)

 

  1. Botswana merupakan salah satu negara yang cukup stabil di Afrika Sub-Sahara. Hal ini tercermin dari kondisi politik dan keamanan serta sistem demokrasi yang relatif kondusif. Pemerintahan saat ini dikuasai partai Botswana Democratic Party (BDP) sejak pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1965. Meski mengalami penurunan suara, BDP memenangi pemilu terakhir pada Oktober 2014 dan mengantarkan kembali Letjen. Seretse Khama Ian Khama sebagai Presiden untuk kedua kalinya.
  2. Pada April 2018, Ian Khama mengundurkan diri dari kursi kepresidenan karena, sesuai konstitusi, telah menduduki jabatan selama dua periode (2008 – 2018). Selanjutnya Ian Khama digantikan oleh wakil presiden saat itu, Mokgweetsi Eric Masisi. Wakil Presiden Bostwana saat ini dipegang oleh Slumber Tsogwane. Masa kepemimpinan Masisi merupakan pemerintahan transisi sebelum terpilihnya presiden definitif pada pemilu tahun 2019. Dalam pidato perdananya sebagai presiden, Masisi menyampaikan sejumlah tantangan utama Botswana antara lain tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan, kriminalitas, dan HIV/AIDS. Prioritas pemerintahan Masisi diantaranya pengangguran yang saat ini mencapai 18% melalui perluasan lapangan pekerjaan dan memperbaiki sistem pendidikan.
  3. Kebijakan luar negeri Botswana memprioritaskan keamanan dan perdamaian kawasan Afrika bagian selatan mengingat posisi Botswana yang landlocked di tengah-tengah kawasan dimaksud. Termasuk dalam hal ini, sebagai salah satu pendiri dan host kantor pusat SADC di Gaborone, Botswana terus mendorong integrasi politik dan ekonomi kawasan melalui SADC.
  4. Program prioritas lainnya adalah peningkatan investasi dalam dan luar negeri serta menerapkan economic diversification drive dengan meningkatkan sektor pariwisata, hasil ternak, keuangan, dan pertambangan. Di bidang kerja sama internasional, Masisi juga akan menguatkan kerja sama ekonomi melalui SADC, FTA, Africa`s Continental Free Trade Area, AGOA, dan berbagai kerangka kerja sama bilateral lainnya.

 

B.   Capaian Hubungan Bilateral

  1. Hubungan bilateral Indonesia - Botswana berjalan baik sejak dibukanya hubungan diplomatik pada 29 Maret 2012. Hal ini terutama tercermin dari kunjungan pejabat-pejabat tinggi Botswana ke Indonesia antara lain kunjungan Presiden Botswana, Festus Gontebanye Mogae, pada peringatan 50 tahun KAA di Indonesia bulan April 2005 dan kunjungan Menlu Botswana, Pandu T.C. Skelemani, pada KTM ke-16 GNB di Bali, Mei 2011.
  2. RI dan Botswana pada tanggal 3 Oktober 2014 telah menyepakati pembentukan mekanisme Sidang Komisi Bersama (SKB) RI - Botswana, penunjukan Konsul Kehormatan di masing-masing negara, dan komitmen mendorong kerja sama perdagangan dan investasi serta kerja sama pendidikan dan SDM. Namun demikian, belum terdapat tindak lanjut berarti atas kesepakatan di atas.
  3. Pemerintah Indonesia telah memberikan pelatihan capacity building di bidang good governance kepada 1 (satu) peserta asal Botswana (2012) dan beasiswa Darmasiswa kepada 2 orang mahasiswa asal Botswana
  4. Dalam rangka lebih memperkenalkan Indonesia kepada para generasi muda, KBRI telah beberapa kali menyelenggarakan seminar dan kuliah umum di Universitas Botswana, diantaranya pada tahun 2016 menghadirkan Dubes RI Pretoria sebagai pembicara dan tahun 2018 yang menghadirkan mantan Menlu RI Dr. N. Hassan Wirajuda.