Lesotho


bendera lesotho.jpg

A.   Kondisi Umum

  • Nama Resmi Negara              :           Kerajaan Lesotho
  • Kepala Negara                        :           Raja Letsie III (Februari 1996)
  • Kepala Pemerintahan             :           Perdana Menteri Dr. Motsoahae Thomas Thabane (Juni 2017)   
  • Menteri Luar Negeri                :           Hon. Lesego Makgothi (2017)
  • Luas Wilayah                            :           30.355 km2
  • Populasi                                   :           2,2 juta jiwa(world bank 2016)
  • Pertumbuhan Ekonomi              :           2,5%(world bank 2016)
  • GDP                                         :           USD 2,2 miliar (world bank 2016)
  • Hubungan diplomatik                :           4 November 1993
  • Ekspor utama RI                        :           Produk Kimia
  • Total Perdagangan                    :           USD 130,7 ribu (Kemdag 2017)

 

  1. Berawal dari sebuah protektorat Inggris, Lesotho memperoleh kemerdekaannya pada bulan Oktober 1966. Bentuk pemerintahan Lesotho adalah monarki parlementer atau monarki konstitusional. Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri yang memiliki otoritas eksekutif. Sementara Raja Lesotho, saat ini hanya memegang fungsi seremonial, tidak lagi memiliki otoritas eksekutif dan dilarang berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik.
  2. Thomas Thabane terpilih kembali menjadi Perdana Menteri pada Juni 2017. Pemilu dilaksanakan pasca mosi tidak percaya yang dijatuhkan oleh Majelis Nasional Lesotho kepada PM Pakalitha Mosisili kurang dari dua tahun masa pemerintahanya. Pemilu ini merupakan kali ketiga dalam lima tahun terakhir. Thabane sebelumnya pernah menjabat sebagai PM Lesotho pada 2012-2015, dan pada 2014 sempat melarikan diri ke Afrika Selatan karena ancaman kudeta militer yang kemudian berhasil ditengahi oleh mediasi internasional, khususnya Afrika Selatan bersama SADC.
  3. Kebijakan luar negeri Lesotho sangat ditentukan oleh Afrika Selatan, hal ini dikarenakan letak geografis Lesotho yang berada di dalam wilayah Afrika Selatan. Krisis politik yang terjadi di Lesotho pada awal tahun 2015 berujung pada kekerasan bersenjata dapat diakhiri dengan campur tangan Southern African Development Community (SADC).
  4. Lesotho terdaftar sebagai anggota beberapa organisasi regional Afrika seperti: SADC, Uni Afrika, Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), PBB, Gerakan Non-Blok, dan Negara Persemakmuran.

 

B.   Capaian Hubungan Bilateral

  1. Hubungan diplomatik Indonesia - Lesotho dibuka tanggal 4 November 1993. KBRI Pretoria, Afrika Selatan diakreditasikan untuk Kerajaan Lesotho, sementara Lesotho menunjuk Kedutaan Besarnya di Kuala Lumpur untuk merangkap Indonesia. Sejak dibukanya hubungan diplomatik pada tahun 1993, hubungan bilateral Indonesia dan Kerajaan Lesotho berjalan normal, namun cenderung statis
  2. Hubungan politik RI-Lesotho cukup baik dan berpeluang untuk dapat ditingkatkan. Instabilitas di Lesotho yang mengakibatkan tiga kali pergantian pemerintah dalam lima tahun menjadi salah satu hambatan untuk menjajaki peningkatan kerja sama bilateral RI-Lesotho. Namun demikian, hubungan bilateral tetap dipertahankan