Kondisi Umum dan Capaian Hubungan Bilateral


BENDERA AFSEL.jpg

 

Afrika Selatan

A.     Kondisi Umum

  • Nama Resmi Negara                          : Republik Afrika Selatan (Republic of South Africa)
  • Kepala Negara/Pemerintahan            : Presiden Cyril Ramaphosa (15 Februari 2018)
  • Menteri Luar Negeri                            : Lindiwe Sisulu (27 Februari 2018)
  • Duta Besar RI di Pretoria                   : Salman Alfarisi (dilantik 2 Mei 2018)
  • Duta Besar Afsel di Indonesi              : Dr. Hilton Fisher (Credential 17 Januari 2018)
  • Luas Wilayah                                      : 1.214.470 km2
  • Populasi                                              : 55,9 juta jiwa (World Bank 2016)
  • Pertumbuhan Ekonomi                       : 0,28% (World Bank 2016)
  • GDP                                                    : USD 313 Miliar (IMF 2017)
  • Hubungan Diplomatik                         : 12 Agustus 1994

  1. Sejak berakhirnya era apartheid pada April 1994, Afrika Selatan menganut sistem politik presidensial multi-partai yang relatif demokratis. Mayoritas penduduk yang merupakan warga kulit hitam, selama ini memberikan dukungan yang besar kepada partai ANC (African National Congress) yang pernah dipimpin Nelson Mandela. Pada Mei 2014, ANC kembali menjadi pemenang Pemilu dengan 62,15% suara dan berhak memimpin Parlemen sekaligus Pemerintahan Afrika Selatan.
  2. Pada tanggal 15 Februari 2018, Cyril Ramaphosa menjadi Presiden Afrika Selatan ke 5 setelah Jacob Zuma mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal 14 Februari 2017. Pada tahun 2019, Afrika Selatan akan menyelenggarakan pemilu untuk memilih Presiden definitif periode  2019-2024.
  3. Afrika Selatan menetapkan kawasan Afrika, terutama kawasan selatan Afrika, sebagai lingkaran pertama dari kebijakan luar negerinya. Afrika Selatan terus mendukung upaya memperkuat integrasi politik dan ekonomi Southern African Development Community (SADC). Saat ini Afrika Selatan merupakan ketua SADC sejak Agustus 2017 hingga satu tahun ke depan. Selain itu, Afrika Selatan juga terlibat aktif untuk memperkuat hubungan kerja sama Selatan-Selatan.
  4. Dalam tataran kerja sama internasional, terobosan Afrika Selatan terus meningkat antara lain dengan menjadi anggota BRICS. Afrika Selatan menyatakan bahwa keanggotaannya dalam BRICS tidak hanya untuk kepentingan negara sendiri, tapi juga untuk kepentingan peningkatan pertumbuhan dan kesejahteraan benua Afrika.
  5. Sementara itu dalam tataran multilateral, peranan Afrika Selatan semakin mengemuka antara lain sebagai anggota tidak tetap DK-PBB periode 2011 - 2012 serta sebagai Co-Chair dalam Development Working Group dari G-20. Afrika Selatan bekerjasama dengan negara-negara anggota lain memperkuat kontribusi dalam bidang pembangunan.
  6. Afrika Selatan merupakan anggota Southern African Custom Union (SACU). Dibawah SACU, Afrika Selatan bersama dengan Botswana, Lesotho, Namibia, dan Swaziland  menerapkan kebijakan common external tariff sehingga kebijakan tarif eksternal SACU harus dirundingkan dulu dengan lima negara anggota. Selain itu, Afrika Selatan juga menjadi anggota Southern Africa Development Community (SADC), yang pada tahun 2008 meluncurkan SADC FTA dalam rangka perwujudan perdagangan bebas tarif.
  7. Pembangunan infrastruktur di Afrika Selatan termasuk yang paling maju di seluruh kawasan Afrika. Sebelum krisis ekonomi global, Pemerintah Afrika Selatan gencar melakukan pembangunan infrastruktur baru, termasuk mendorong dan bekerjasama dengan negara-negara di kawasan Afrika untuk memajukan konektivitas, sebagai instrumen penguatan kerja sama ekonomi dan pembangunan kawasan
  8. Afrika Selatan menyatakan diri sebagai Rainbow Nation mengingat latar belakang dan komposisi masyarakatnya yang beranekaragam. Istilah Rainbow Nation dicetuskan oleh mantan presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan yaitu mendiang Nelson Mandela yang mengutamakan rekonsiliasi dan persatuan bangsa pasca era rezim apartheid. Masyarakat Afrika Selatan memberikan penghormatan yang tinggi kepada mendiang Nelson Mandela dengan menyebutnya sebagai Father of the Nation.

B.     Capaian Hubungan Bilateral

  1. Afrika Selatan memandang Indonesia sebagai negara besar yang memiliki ikatan sejarah panjang, termasuk pendukung perjuangan African National Conggress (ANC) menentang apartheid. Afrika Selatan juga menghargai peran strategis dan historis Indonesia dalam memprakarsai perjuangan kemerdekaan negara-negara Afrika melalui KAA tahun 1955.
  2. Hubungan diplomatik Indonesia - Afrika Selatan dimulai sejak 12 Agustus 1994. Kemudian pada 17 Maret 2008, kedua negara menandatangani Joint Declaration on a Strategic Partnership. Dengan ini, Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara Afrika yang memiliki kesepakatan kemitraan strategis dengan Indonesia. Untuk mendorong implementasi kemitraan ini, pada Maret 2017 kedua pihak menyepakati Plan of Action (PoA) Kemitraan Strategis RI - Afrika Selatan 2017 - 2021.
  3. Hubungan politik bilateral RI-Afsel selama ini terjalin dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya saling kunjung pejabat setingkat Kepala Negaradan  Wakil Presiden kedua pemerintahan antara lain 
    • Presiden Soeharto (November 1997)
    • Presiden Abdurrahman Wahid (April 2000)
    • Presiden Megawati Soekarnoputri (September 2002)
    • Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (September 2005)
    • Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Maret 2008)

    • Presiden Nelson Mandela tahun 1990 (sebagai Ketua ANC); September 1994; Juli 1997; 2002 (sebagai Mantan Presiden).
    • Presiden Thabo Mbeki (April 2005)
    • Deputi Presiden Phumzjle Mlambo-Ngcuka (April 2006)
    • Wakil Presiden Cyril Ramaphosa (April 2015)
    • Presiden Jacob Zuma (Maret 2017)
8. Hubungan diplomatik kedua negara telah menghasilkan sejumlah kesepakatan penting bagi penguatan kerja sama bilateral kedua negara, antara lain:
    1. Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda (1997).
    2. Persetujuan Hubungan Udara (1997).
    3. Persetujuan Dagang (1997).
    4. MoU Kerja Sama Pengembangan Pertanian (2005).
    5. Joint Statement Pembentukan Joint Trade Committee (JTC) (2005).
    6. Pernyataan Bersama mengenai Pembentukan Komite Dagang Bersama (2005).
    7. MoU Kerja Sama dalam Pertukaran Intelijen Keuangan yang Berhubungan dengan Pencucian Uang dan Keuangan Teroris (2006).
    8. MoU Kerja Sama di Bidang Pertahanan (2008).
    9. MoU Kerja Sama Kebudayaan (2008).
    10. MoU antara Kementerian Luar Negeri dan Departemen Hubungan Internasional dan Kerja Sama Republik Afrika Selatan mengenai Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik.
    11. Rencana Aksi 2017 – 2021 untuk Implementasi Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis bagi Masa Depan yang Sejahtera dan Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan.
    12. Perjanjian Bebas Visa untuk Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas/Service antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan.
    13. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Afrika Selatan tentang Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral.