Pentingnya Pemberdayaan Peran Perempuan Indonesia dan Perlindungan Anak Di Era Globalisasi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di sela-sela kunjungannya menghadiri Sidang UN Comission on Status of Woman, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Linda Amalia Sari, telah menyempatkan diri bertemu dan berdialog dengan masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan di KJRI New York pada Kamis malam (4/3).

 

Acara yang berlangsung dalam suasana santai dan kekeluargaan ini dibuka oleh Konjen RI Trie Edi Mulyani yang menyampaikan beberapa hal terkait tugas utama dan kiprah KJRI New York. Dalam kegiatan terkait peran perempuan, KJRI aktif dalam organisasi Woman’s Foreign Policy Group, sebuah organisasi yang banyak menyorot peran kepemimpinan wanita di dunia internasional. Dalam forum ini, KJRI NY memperkenalkan dan mempromosikan peran aktif wanita Indonesia di kancah internasional. Peran aktif wanita Indonesia ini bahkan lebih maju dan membanggakan dibandingkan wanita dari beberapa negara lainnya.

 

Di depan undangan yang hadir, secara lugas, Menneg PP dan PA menyampaikan paparannya mengenai tugas pokok dan kegiatan Kementerian PP dan PA, termasuk Program 100 Hari kementeriannya. Disampaikan bahwa tugas pokok Kementerian PP dan PA pada dasarnya adalah menyusun kebijakan yang responsif gender dan peduli anak untuk meningkatkan kualitas hidup, hak tumbuh kembang anak, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari kekerasan. Isu-isu penting berkaitan dengan kesetaraan gender, penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum maupun pemberdayaan perempuan merupakan beberapa isu yang menjadi prioritas kerja Kementerian PP dan PA. Selain itu, isu perdagangan anak dan perempuan (child and women trafficking) yang kini banyak terjadi tidak hanya di Indonesia, namun juga bersifat lintas negara, merupakan isu yang perlu mendapat perhatian bersama.

     

Sementara itu, Dirjen Binmas Islam Kementerian Agama yang juga anggota Delri pada sidang UN CSW, Bapak Nazaruddin Umar, menyampaikan perkembangan terkini di tanah air terkait dengan polemik nikah siri. Beberapa permasalahan yang muncul karena pernikahan siri, seperti meningkatnya angka perceraian dan tidak terpenuhinya hak-hak anak, menyebabkan perlu segera disusun undang-undang. Disamping itu perlu juga dilakukan pembaharuan konsep keluarga dan penguatan nilai dalam masyarakat supaya agama tidak digunakan sebagai dalil untuk melegalkan perzinahan sebagai alasan untuk melakukan nikah siri.

 

Pada sesi tanya jawab, para undangan tampak cukup bersemangat menanyakan berbagai hal terkait dengan isu perempuan dan anak. Menariknya, hadirin yang bertanya pada forum ini sebagian besar adalah kaum pria. Pertanyaan yang diajukan antara lain adalah kemungkinan peningkatan anggaran pemberdayaan perempuan; UU Pornografi; masalah perlindungan anak; kekerasan dalam rumah tangga; persepsi mengenai kesetaraan gender; serta program Kementerian PP dan PA kepada keluarga mengingat keluarga merupakan pondasi masyarakat yang dapat mendukung terciptanya negara yang kuat. Para penanya berasal dari kalangan yang beragam yaitu LSM, tokoh agama, dan akademisi.

 

Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 150 undangan yang berasal dari wakil organisasi masyarakat, tokoh-tokoh agama, akademisi, jurnalis dan mahasiswa serta pejabat dan staf PTRI NY, KJRI NY, Forum Perbankan Indonesia, dan anggota Dharma Wanita Persatuan. Dalam acara dimaksud, Menneg PP dan PA didampingi oleh beberapa pejabat dari Kementerian PP dan PA, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, KOWANI dan LSM yang banyak menangani isu wanita dan anak-anak. Acara tatap muka dan dialog masyarakat ditutup dengan makan malam bersama dan ramah tamah antara rombongan Menneg PP dan PA serta masyarakat Indonesia. (Sumber: KJRI New York)