Roundtable Discussion antara Ahli Hukum Laut Internasional Indonesia dan India mengenai UNCLOS 1982

12/14/2018

 

Indo-Pasifik telah mengemuka sebagai tatanan kawasan yang menunjukkan peran laut yang semakin besar dalam pencapaian perdamaian, keamanan dan kemakmuran bagi negara-negara di kawasan ini. Pada saat yang sama, berbagai persoalan di laut juga semakin mengemuka. Dalam konteks ini Indonesia dan India telah bersepakat bahwa Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (1982 UN Convention on the Law of the Sea) harus menjadi rujukan dalam upaya mencari penyelesaian berbagai persoalan di laut antar negara.

 

KBRI New Delhi bekerja sama dengan India Foundation telah menyelenggarakan Roundtable Discussion antara Ahli Hukum Laut Internasional Indonesia dan India mengenai peran dan kapasitas UNCLOS mengatasi masalah-masalah maritim di kawasan Indo-Pasifik tanggal 11 Desember 2018 di New Delhi. Roundtable Discussion menghadirkan 8 orang narasumber dari kedua negara serta 60 peserta terdiri dari kalangan pemerintah, akademisi, think tank, dan jurnalis.

 

Dubes RI New Delhi, Sidharto R. Suryodipuro, dalam sambutannya menggarisbawahi peran penting Indonesia dan India sebagai maritime neighbors yang memiliki wilayah laut luas dan posisi strategis di pusat kawasan Indo-Pasifik, serta berkepentingan untuk memastikan penguatan rezim UNCLOS di kawasan.  Kedua negara sejak lama mempraktikkan penghormatan terhadap hukum laut internasional dalam hubungan bilateral dan telah menyepakati Shared Vision on India-Indonesia Maritime Cooperation in the Indo-Pacific Region dalam kunjungan PM India ke Indonesia Mei 2018.

 

Dalam Keynote Address, Sekjen Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO), Prof. Dr. Kennedy Gastron, menekankankan pentingnya mengembangkan mekanisme regional untuk menangani hak dan kewajiban yang terkait dengan hukum laut dan membangun pemahaman bersama serta saling percaya di antara negara-negara di kawasan.

 

Para ahli hukum laut internasional kedua negara bertukar pandangan mengenai isu-isu kemaritiman di kawasan Indo-Pasifik dan peran serta kapasitas UNCLOS dalam menghadapi, antara lain: isu batas maritim, sumber daya dasar laut (deep seabed resources), perubahan iklim, energi terbarukan, sumber daya lintas batas (transboundary resources) dan kejahatan lintas batas. Para pakar juga membahas kaitan antara pertimbangan geopolitik dan isu-isu maritim, seperti pelestarian keanekaragaman hayati (terkait dengan kawasan lindung laut), kabel bawah laut (keamanan informasi penting negara), kebebasan navigasi (perbedaan antara navigasi komersial dan militer), serta lemahnya penegakan UNCLOS yang belum memiliki struktur sanksi yang efektif.

 

 

New Delhi, 12 Desember 2018​