Informasi WNI

​​

INFORMASI PENTING UNTUK WNI DI WILAYAH

AKREDITASI KBRI MANILA

(REPUBLIK FILIPINA, REPUBLIK PALAU DAN REPUBLIK KEPULAUAN MARSHALL)

 

Hotline Pengaduan WNI untuk wilayah akreditasi KBRI Manila

1. WNI di Filipina:   +63 917 3198470 (bisa Whatsapp)

2. WNI di Palau dan Kepulauan Marshall:  +63 917 3198167 (bisa Whatsapp)


PENGUMMAN :

​1. Mulai tanggal 28 Agustus 2018, KBRI Manila akan menerapkan pelayanan paspor dan visa dengan menggunakan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

2. Untuk Pelayanan Paspor, Pemohon perlu untuk melakukan pengambilan foto dan biometric di loket pelayanan dengna membawa dokumen-dokumen persyaratan pembuatan paspor. Pelayanan pembuatan paspor dilakukan pagi hari dengan jadwal 9.00 - 12.00

3. KBRI Manila terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan dengan waktu proses 3 hari kerja.

4. Namun demikian, KBRI Manila memohon maaf sebelumnya dengan adanya ketidaknyamanan dalam proses pelayanan yang muncul karena penerapan sistem yang baru tersebut.

​ 

PASPOR, VISA, PENDAFTARAN DI BIRO IMIGRASI

 

Pastikan anda telah menandatangani paspor.

 

Simpan fotokopi paspor (halaman identitas dan visa) di keluarga di tanah air dan di rumah.

 

Perhatikan masa berlaku paspor, visa & ACR I-Card (Alien Certificate Registration Identity Card). Apabila masa berlaku paspor dan visa telah berakhir, segera dibuat yang baru.

 

WNI yang berada di Filipina lebih dari 60 (enam puluh) hari diharuskan memiliki ACR I-Card (Alien Certificate Registration Identity Card) yang dikeluarkan oleh Biro Imigrasi Filipina.

 

Apabila paspor hilang segera lapor kepada kantor polisi terdekat dan KBRI.

 

WNI Pemohon paspor harus berada di wilayah akreditasi KBRI Manila.

 

 

LAPOR DATANG DAN LAPOR PULANG

 

Berdasarkan UU RI No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, WNI yang telah pindah dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan diri kepada Perwakilan RI di luar negeri, paling lambat 30 hari sejak kedatangan (Pasal 18 ayat 3).

 

WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan. (Pasal 19 ayat 1).

 

 

HUKUM SETEMPAT

 

Hormati hukum negara setempat karena selama berada di negara asing anda berada dibawah yurisdiksi hukum setempat.

 

Hukuman terhadap pelanggaran negara setempat dapat lebih berat daripada hukuman pelanggaran yang sama di Indonesia.

 

Perlindungan dan bantuan hukum yang diberikan oleh KBRI tetap dilakukan dengan menghormati hukum setempat.

 

 

KESELAMATAN

 

Simpan alamat, nomor telepon dan fax KBRI.

 

Jangan menerima titipan barang dari orang asing.

 

Periksa terlebih dahulu apabila menerima titipan barang walaupun dari orang yang anda kenal.

 

Hukuman terhadap keterlibatan dalam kasus kepemilikan dan perdagangan narkoba (narkotika dan obat terlarang) sangat berat dan pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan denda yang sangat besar.

 

Hindari tempat-tempat yang rawan tindak kejahatan.

Hindari pemakaian pakaian dan perhiasan yang berlebihan.

Bawa uang dalam jumlah secukupnya.

Lakukan penukaran uang di tempat-tempat resmi.

Apabila anda ditangkap atau ditahan oleh aparat hukum setempat, segera minta untuk menghubungi KBRI.

 

Jika terjadi bencana alam, segera hubungi keluarga/saudara/teman bahwa anda selamat. Jika membutuhkan bantuan segera hubungi KBRI.

 

 

KEWARGANEGARAAN RI

 

Berdasarkan UU No.12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, anak yang lahir dari pasangan WNI & WNA pada tanggal atau setelah tanggal 1 Agustus 2006 adalah WNI (Pasal 4).

 

Anak yang berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun  setelah berusia 18 (delapan belas tahun atau sudah kawin) (Pasal 6).

 

WNI hilang kewarganegaraannya antara lain karena memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri; tidak melepaskan kewarganegaraan lain; bertempat tinggal di luar wilayah RI selama lima tahun berturut-turut bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu lima tahun berakhir (Pasal 23).​​