FAQ Pelayanan Kekonsuleran KBRI Kuala Lumpur

Q = Pertanyaan

A = Jawaban

=====================================================================================

Q: Apakah dokumen-dokumen yang diterbitkan di Indonesia perlu legalisasi bila ingin dipergunakan di negara asing?

 

A: Seluruh dokumen yang dibuat atau diterbitkan di Indonesia, dan akan dipergunakan di Negara lain, harus dilegalisasi oleh Kementerian Hukum & HAM RI, Kementerian Luar Negeri RI, dan Perwakilan RI di luar negeri.

 

Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen.

KBRI Kuala Lumpur melayani penerbitan stempel legalisasi bagi dokumen sah RI yang telah memperoleh stiker legalisasi sah dari Kementerian Hukum dan HAM RI serta Kementerian Luar Negeri RI.

 

Q: Apakah buku nikah yang diterbitkan di Indonesia dapat dipergunakan di negara Asing/malaysia?

 

A: Buku Nikah yang diterbitkan oleh KUA di Indonesia harus dilegalisir terlebih dahulu ke Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan/Perwakilan RI di negara terkait.

 

Q: Apakah KBRI Kuala Lumpur melayani penerbitan stempel salinan / Certified True Copy (CTC)?

 

A: KBRI Kuala Lumpur melayani penerbitan stempel Salinan Sesuai Aslinya atau Certified True Copy (CTC) bagi salinan dokumen sah asli terbitan Pemerintah Indonesia.

 

Persyaratan pengajuan CTC di KBRI Kuala Lumpur adalah membawa identitas asli pemohon yang masih berlaku dan dokumen asli yang akan dimohonkan CTC.

 

Q: Apakah WNI yang tinggal di Malaysia juga diharuskan mengurus sijil anak yang dilahirkan disini?

 

A: Seluruh anak dari orang tua Warga Negara Indonesia yang lahir di Malaysia harus menguruskan sijil kelahirannya di Malaysia dan sijil kelahiran tersebut dilaporkan di KBRI untuk mendapatkan surat bukti.

 

KBRI Kuala Lumpur membuka pelayanan penerbitan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK) atau yang biasa dikenal Surat Pernyataan Lahir (SPL).

 

Persyaratan pengurusan SBPK/SPL yaitu: Akta/Sijil Lahir anak yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia (JPN) dan telah memperoleh stempel pengesahan dari Kementerian Luar Negeri Malaysia; Akta/Buku Nikah asli dari kedua orang tua; Paspor asli dari kedua orang tua.

Bagi WNI yang memiliki kendala dengan persyaratan dokumen tersebut di atas, silakan menghubungi/berkonsultasi dengan Petugas Pelayanan Konsuler KBRI Kuala Lumpur (Loket 1 – 5) untuk bantuan lebih lanjut.

 

Q: Bagaimana cara mengkonversi SIM Indonesia di Malaysia?

 

A: Terhitung mulai tanggal 24 September 2018 Pemerintah Malaysia menangguhkan proses konversi SIM negara asing ke Lesen Kendaraan Malaysia hingga jangka waktu yang belum ditentukan.

 

Dengan demikian, untuk saat ini KBRI Kuala Lumpur menangguhkan pula layanan proses surat keterangan konversi SIM Indonesia.

 

Bagi pemegang SIM negara asing, termasuk SIM Indonesia yang ingin mengemudi di Malaysia, dihimbau untuk membuat SIM Internasional di Korlantas Polri atau mengajukan permohonan Lesen Kendaraan Malaysia (Driving License Malaysia) di Institut Mengemudi Malaysia (Malaysia Driving Institute).

 

http://kbrikualalumpur.org/w/2018/10/11/edaran-kebijakan-pemerintah-malaysia-mengenai-sim-indonesia/

 

Q: Saya telah menikah siri dengan sesama WNI, apakah dalam waktu dekat KBRI akan melakukan Sidang Itsbat Nikah?

 

A: KBRI Kuala Lumpur akan menyelenggarakan Sidang Itsbat Nikah bagi WNI di wilayah akreditasi KBRI Kuala Lumpur yang belum memiliki Dokumen/Akta Pernikahan pada Bulan Januari 2019.

 

Q: Layanan apa saja yang dilakukan oleh Fungsi Konsuler KBRI Kuala Lumpur?

 

A: Jenis layanan kekonsuleran KBRI Kuala Lumpur meliputi:

  • Legalisasi dokumen bisnis;
  • Legalisasi dokumen non bisnis;
  • Seen signature dokumen fotokopi;
  • Salinan Sesuai Asli / Certified True Copy (CTC);
  • Penerbitan Surat Keterangan Jalan WNI (untuk Kedutaan Asing);
  • Penerbitan Surat Keterangan Jalan WNI (merujuk PP RI No. 49 tahun 2016);
  • Penerbitan Surat Keterangan Pindah;
  • Penerbitan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran WNI di Malaysia;
  • Penerbitan Surat Keterangan WNI (Seperti Surat Domisili, Adm. Kependudukan);
  • Penerbitan Dokumen Surat Keterangan Menikah di Malaysia;
  • Penerbitan Dokumen Surat Pendaftaran Nikah di Malaysia;
  • Penerbitan Dokumen Surat Pendaftaran Cerai di Malaysia;
  • Penerbitan Dokumen Surat Pendaftaran Rujuk di Malaysia;
  • Penerbitan Balasan Surat dan Fax ke Pemerintah Malaysia;
  • Penerbitan Stiker Visa Diplomatik;
  • Penerbitan Stiker Visa Dinas;
  • Penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Jenazah ke Indonesia;
  • Penerbitan Surat Pemakaman Jenazah di Malaysia.

 

Informasi lebih lanjut mengenai Pelayanan Kekonsuleran KBRI Kuala Lumpur silakan kunjungi tautan https://www.kemlu.go.id/kualalumpur/id/berita-agenda/info-penting/Pages/konsuler.aspx

atau menghubungi nomor kontak (03) 21164000 ext. 4042, 4180

email: pelayanan@konsulerkualalumpur.info.

 

Q: Bagaimana jika saya mengalami tindak kekerasan dalam pekerjaan?

 

A: Dalam rangka perlindungan bagi WNI, KBRI Kuala Lumpur menghimbau bagi WNI yang membutuhkan perlindungan, bermasalah, maupun terlantar untuk langsung mendatangi kantor KBRI Kuala Lumpur untuk membuat pengaduan di Pos Keamanan, untuk kemudian dilakukan tindakan perlindungan selanjutnya.

 

Q: Saya bekerja di Malaysia namun tidak mendapatkan hak gaji saya, apa yang harus saya lakukan?

 

A: Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sudah bekerja di Malaysia, namun belum menerima gaji, disarankan untuk datang ke KBRI terlebih dahulu untuk dilakukan wawancara untuk diverifikasi jenis kasusnya.

 

Jika memenuhi kategori TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), akan diserahkan ke Polis Diraja Malaysia (PDRM) Unit D7 untuk diproses. KBRI akan mendampingi selama proses berlangsung.

 

Q: Saya TKI yang tidak memiliki dokumen lengkap di Malaysia dan ingin kembali ke Indonesia, bagaimana prosedur resmi untuk pulang ke tanah air?

 

A: Malaysia telah menghentikan program pemulangan sukarela Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI) sejak akhir Agustus 2018.

 

Jabatan Imigresen Malaysia kembali memberlakukan Akta Imigresen 1959/63 secara penuh, termasuk penetapan sanksi keimigrasian berupa denda dan hukuman penjara bagi warga negara asing yang tidak memiliki dokumen.

 

Sanksi denda keimigrasian diberlakukan berjenjang berdasarkan waktu tinggal tidak resmi (overstay), dimana kelebihan waktu tinggal dibawah 6 bulan dapat dikenakan denda hingga RM 1.000, kelebihan waktu tinggal diatas 6 bulan hingga 2 tahun dikenakan denda hingga RM 2.000, dan kelebihan waktu tinggal diatas 2 tahun akan dikenakan denda hingga RM 3.000.

 

Proses pemulangan dan permohonan Check Out Memo sesuai prosedur silahkan langsung mendatangi kantor Jabatan Imigresen Malaysia.

 

Proses pemulangan resmi WNI yang datang ke KBRI, akan dipastikan kondisinya terlebih dahulu dengan melakukan wawancara.

 

Jika masih mampu secara fisik dan finansial, KBRI akan mengarahkan ke kantor Imigresen Malaysia untuk mengurus Check Out Memo.

 

Jika tidak mampu secara fisik maupun finansial, WNI akan diminta untuk menunjukkan surat keterangan sakit beserta surat keterangan tidak mampu agar dapat dibantu proses pemulangan oleh KBRI. Proses pemulangan akan tetap mengikuti prosedur yang berlaku.

 

Q: Saya TKI yang sakit dan di Rawat di RS di Malaysia, apakah KBRI bisa memberikan bantuan pembiayaan?

 

A: KBRI tidak menyediakan bantuan finansial bagi WNI yang berobat di rumah sakit. Namun, KBRI dapat menawarkan bantuan berupa surat rayuan kepada rumah sakit untuk keringanan biaya, dan proses pemulangan.

 

Q: Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan KBRI bagi WNI yang sedang menjalani proses hukum di Malaysia?

 

A: KBRI tidak dapat membebaskan WNI yang sedang ditahan, hanya dapat memonitor dan menginfokan kepada pihak keluarga yang menanyakan.

 

KBRI akan meminta identitas WNI tersebut kepada keluarga untuk memastikan keberadaan WNI di salah satu penjara / depot imigrasi di wilayah kerja KBRI Kuala Lumpur, sekaligus menanyakan kepastian pulangnya.

 

Bagi WNI yang ditahan di depot imigrasi, KBRI dapat membantu pengurusan penerbitan SPLP. Pihak keluarga akan diminta untuk membeli tiket sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh depot imigrasi dimana WNI tersebut ditahan.

 

Q: Bagaimana untuk menghubungi KBRI jika ada permasalahan yang ingin saya adukan?

 

A: Silakan hubungi nomor kontak pengaduan KBRI Kuala Lumpur (03) 2116 4016 / 2116 4017,    WA +6017 500 7047 atau melalui email di kualalumpur.kbri@kemlu.go.id // info@kbrikualalumpur.org // konsuler.kbrikl@gmail.com