Prosedur Pelayanan Kunjungan Jurnalistik Wartawan Asing di Indonesia

Prosedur pemberian visa kunjungan untuk kegiatan jurnalistik adalah sebagai berikut:
 
 Wartawan/media massa asing dapat mengajukan permohonan visa kunjungan jurnalistik kepada Perwakilan RI di luar negeri. Sementara, merujuk kepada peraturan Presiden Republik Indonesia No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK), disebut BVK diberikan kepada 45 (empat puluh lima) Negara yang dibagi kedalam 2 (dua) kategori:
 
a.    15 (Lima Belas) negara (Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Chili, Maroko, Peru, Ekuador, Hongkong Special Administrative Region, dan Macao Special Administrative Region) dapat menggunakan BVK dalam kegiatan Jurnalistik.
b.    30 (tiga puluh) Negara lainnya diberikan Fasilitas BVK namun tidak dapat digunakan untuk kegiatan jurnalistik.
 
A.    Untuk permohonan kunjungan jurnalistik bersifat pembuatan film dokumenter/syuting film dilakukan melalui Perwakilan RI di luar negeri dengan mengisi Daftar Isian Berkas Permohonan (Application for Film Shooting Permit) yang mencantumkan:
1.    Data perusahaan, daftar kru film dan jabatannya;
2.    Copy paspor setiap kru film asing;
3.    Sinopsis;
4.    Jadwal dan lokasi pembuatan film;
5.    Daftar peralatan disertai pernyataan untuk membawa kembali peralatan tsb (re-export) ke negaranya setelah pembuatan film selesai;
6.    Daftar narasumber yang akan dirujuk dalam pembuatan film;
7.     Menandatangani Surat Pernyataan yang berisi hal-hal sebagai berikut:
 
§  Setuju dan bersedia mentaati peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan daerah, terutama bagi tempat-tempat suci dan taman nasional;
 
§  Akan menyerahkan satu (1) release copy hasil pembuatan film kepada Direktorat Perfilman, Ditjen Nilai Budaya, Seni dan Film, Kembudpar, setelah pembuatan film selesai.
 
B.    Kelengkapan data Jurnalis dan kru akan di dikirimkan ke Kemlu Jakarta Untuk diverifikasi
 
C.    Setiap permohonan kunjungan jurnalistik akan diproses dalam rapat antara instansi-instansi pemerintah terkait yang diselenggarakan setiap hari Kamis di Kementerian Luar Negeri.
 
D.   Pemohon akan diberitahu kemudian oleh pejabat KBRI/Kantor Perwakilan RI tanggal dan waktu pengambilan visanya serta pemberian surat keterangan lengkap jurnalis sebagai pengganti kartu pengenal (ID Card)
 
E.    Sesampainya di Jakarta, kru atau pimpinan tim diwajibkan:
 
1.    Melengkapi ijin pembuatan film dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata c.q. Direktorat Perfilman (khusus untuk shooting film) ke Direktorat Perfilman Ditjen Nilai Budaya, Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jl. M.T. Haryono kav.47-48 Jakarta Selatan;
2.    Khusus untuk shooting film di kawasan konservasi, diperlukan Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) dari Direktorat Jenderal Perlindungan, Kementerian Kehutanan;
3.    Shooting film dokumenter yang diadakan di bawah laut harus mendapat ijin dari Pangkalan Utama Angkatan Laut (LANTAMAL);
4.    Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembuatan film di daerah tertentu, pihak asing wajib mengikutsertakan petugas pendamping (Liaison Officer). (Ref. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI, No. KM.62/PW.204/MKP/2004 tanggal 19 Oktober 2004, Pasal 7).