KJRI Jeddah Gelar Sosialisasi Keimigrasian dan Ketenagakerjaan Dengan WNI Di Kota Madinah

Madinah—Sebanyak 80 WNI yang umumnya bekerja di Rumah Sakit Al Dar Madinah Al-Munawwarah mengikuti sosialisasi keimigrasian dan ketenagakerjaan yang digelar Tim Pelayanan dan Perlindungan (Yanlin) KJRI Jeddah Sabtu (7/10/2017) di Kantor Urusan Haji Daker Madinah.

Materi sosialisasi menitikberatkan pada pemberian data yang benar dalam penerbitan paspor RI berbasis biometrik untuk perlindungan WNI di luar negeri dan kiatnya pascapembaharuan paspor RI dan perjanjian kerja di KJRI Jeddah.

Pada kesempatan tersebut disampaikan perlunya setiap WNI untuk memberikan data yang benar dalam pengajuan paspor.

"Bila data yang disampaikan pemohon bukan data dirinya yang sebenarnya, dia harus mengubahnya di SIMKIM dengan menyertakan dokumen pendukung. Jadi, satu orang satu identitas," terang Ibnu Ismoyo, Konsul Imigrasi KJRI Jeddah.

SIMKIM adalah Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI. Sistem ini mulai diterapkan di KJRI Jeddah sejak 1 Maret 2015.

Selain itu, peserta sosialiasi yang terikat dengan kontrak kerja diingatkan agar memperhatikan hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja (PK). Apabila terdapat hak-hak yang tidak terpenuhi sesuai kesepakatan agar disampaikan kepada pemberi kerja atau pengguna jasa, atau bila perlu, meminta bantuan mediasi kepada KJRI Jeddah.

Masa berkaku PK yang telah habis hendaknya segera diperbaharui tanpa menunggu habisnya masa berlaku paspor. "Paspor masa berlakunya lima tahun, sedangkan PK rata-rata 2 tahun," imbuh Ismoyo.

Para pekerja juga diimbau untuk menyimpan paspornya atau fotokopi paspornya dengan baik untuk menghindari kerusakan atau kehilangan. "Bila terjadi musibah paspor hilang, atau paspor anda rusak, anda masih punya fotokopinya. Oleh sebab itu, simpanlah fotokopi paspor anda di rumah, di HP, kirimkan kepada keluarga di Indonesia," sarannya.

Dalam kesempatan tersebut setiap WNI juga diingatkan agar mematuhi peraturan pemerintah setempat agar terhindar dari masalah hukum. “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung," demikian bunyi pepatah.

Disampaikan bahwa banyaknya WNI yang kini berada dalam penjara disebabkan melanggar hukum negara setempat, khususnya kasus kesusilaan (akhlakiyah). Oleh karena itu, pada setiap kesempatan KJRI Jeddah mengimbau masyarakat agar tidak tergoda untuk melakukan perbuatan asusila yang dapat berakibat sanksi hukum, selain juga dapat mencoreng nama baik bangsa Indonesia yang sangat kental akan adat dan budaya ketimuran.

KMILN Anwar Musyaddad, wakil konsul Imigrasi, dalam kesempatan yang sama memaparkan mengenai Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN). Dijelaskannya latar belakang dibuatnya kebijakan mengenai tersebut, apa fungsinya, siapa saja masyarakat Indonesia luar negeri tersebut, apa saja persyaratan untuk memperolehnya dan di mana tempat untuk mengajukan KMILN di wilayah Arab Saudi.

Pada prinsipnya para pekerja menyambut baik hadirnya KMILN tersebut dan berharap agar mereka segera dapat mengajukan permohonan KMILN itu.

Dalam sesi tanya jawab, para peserta menyampaikan permasalahan-permasalahan umunya menyangkut masalah ketenagakerjaan seperti gaji, lembur yang tidak sesuai kesepakatan di PK, hak cuti yang dihambat serta langkah yang harus ditempuh apabila masa berlaku kontrak kerja telah habis dan ingin pulang atau ingin memperpanjang kerjanya.

"Kami mohon agar kegiatan seperti ini sering diadakan untuk mempererat silaturahmi, sehingga hubungan antara WNI di Arab Saudi dengan pemerintah (KJRI Jeddah) semakin dekat," usul Nurjanah selaku perawat senior yang ditunjuk sebagai koordinator para pekerja di RS Al Dar.

Selain itu, peserta menyampaikan permohonan agar diadakan Pelayanan Terpadu (YANDU) di kota Madinah dalam waktu dekat.