Struktur Kementerian Luar Negeri

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, SH, MA

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang hukum dan perjanjian internasional.

Fungsi Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional adalah
  1. penyiapan perumusan kebijakan kemlu di bidang hukum dan perjanjian internasional.
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian internasional
  3. perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional dan multilateral di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan kewilayahan.
  4. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hukum dan perjanjian internasional.
  5. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
  6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. 
Curriculum Vitae (CV) Dirjen HPI:

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Sulaiman

Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan data dan kertas kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan tata usaha, rumah tangga, dokumentasi dan statistik data Direktorat Jenderal.

Fungsi Setditjen Hukum dan Perjanjian Internasional:

  1. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja.
  2. penyiapan penyusunan laporan hasil akhir pelaksanaan rencana dan program kerja Ditjen.
  3. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga Ditjen.
  4. pelaksanaan urusan dokumentasi dan statistik data hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Ditjen.

Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan

Bebeb Abdul Kurnia Nugraha Djundjunan

Direktorat  Hukum  dan  Perjanjian  Kewilayahan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  525  huruf  b,  mempunyai  tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan penguatan hukum dan  perjanjian  internasional  di  bidang  hukum  dan  perjanjian batas  darat,  kerja  sama  lintas  batas,  batas  laut,  batas  udara, dan kerja sama kelautan.




Direktorat  Hukum  dan  Perjanjian  Kewilayahan  dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549, menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan  perumusan  kebijakan  di  bidang pembentukan  dan  penyempurnaan  norma  hukum nasional  dan  perjanjian  internasional,  koordinasi negosiasi  pembentukan  norma  hukum  dan/atau perjanjian  internasional  dalam  penyelenggaraan hubungan  luar  negeri  dan  politik  luar  negeri  di  bidang hukum  dan  perjanjian  batas  darat,  kerja  sama  lintas batas,  batas  laut,  batas  udara,  dan  kerja  sama kelautan;
  2. pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  pembentukan  dan penyempurnaan  norma  hukum  nasional  dan  perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum  dan/atau  perjanjian  internasional  dalam penyelenggaraan  hubungan  luar  negeri  dan  politik  luar negeri  di  bidang  hukum  dan  perjanjian  batas  darat, kerja  sama  lintas  batas,  batas  laut,  batas  udara,  dan kerja sama kelautan;
  3. penyiapan  penyusunan  norma,  standar,  prosedur,  dan kriteria  penyiapan  perjanjian  internasional  di  bidang hukum  dan  perjanjian  batas  darat,  kerja  sama  lintas batas,  batas  laut,  batas  udara,  dan  kerja  sama kelautan;
  4. penyiapan  pelaksanaan  pemberian  advokasi  di  bidang hukum  dan  perjanjian  batas  darat,  kerja  sama  lintas batas,  batas  laut,  batas  udara,  dan  kerja  sama kelautan;
  5. penyiapan  pelaksanaan  pemberian  bimbingan  teknis dan  supervisi  penyiapan  perjanjian  internasional  di bidang  hukum  dan  perjanjian  batas  darat,  kerja  sama lintas  batas,  batas  laut,  batas  udara,  dan  kerja  sama kelautan;
  6. penyiapan  pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi  dan pelaporan  pembentukan  dan  penyempurnaan  norma hukum  nasional  dan  perjanjian  internasional, koordinasi  negosiasi  pembentukan  norma  hukum dan/atau  perjanjian  internasional  dalam penyelenggaraan  hubungan  luar  negeri  dan  politik  luar negeri  di  bidang  hukum  dan  perjanjian  batas  darat, kerja  sama  lintas  batas,  batas  laut,  batas  udara,  dan kerja sama kelautan; dan
  7. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

 

Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, terdiri atas:

  1. Subdirektorat Batas Darat dan Kerja Sama Lintas Batas;
  2. Subdirektorat Batas Laut dan Udara;
  3. Subdirektorat Kerja Sama Kelautan;
  4. Subbagian Tata Usaha; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.​

Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi

Laurentius Amrih Jinangkung

Direktorat  Hukum  dan  Perjanjian  Ekonomi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  525  huruf  c,  mempunyai  tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan penguatan hukum dan  perjanjian  internasional  di  bidang  hukum  dan  perjanjian perdagangan,  investasi,  keuangan,  industri,  sumber  daya alam dan lingkungan hidup.

 



Direktorat  Hukum  dan  Perjanjian  Ekonomi  dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559, menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan  perumusan  kebijakan  pembentukan  dan penyempurnaan  norma  hukum  nasional  dan  perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum  dan/atau  perjanjian  internasional  dalam penyelenggaraan  hubungan  luar  negeri  dan  politik  luar negeri  di  bidang  hukum  dan  perjanjian  perdagangan, investasi,  keuangan,  industri,  sumber  daya  alam  dan lingkungan hidup;
  2. pelaksanaan  kebijakan  pembentukan  dan penyempurnaan  norma  hukum  nasional  dan  perjanjian internasional, koordinasi  negosiasi pembentukan norma hukum  dan/atau  perjanjian  internasional  dalam penyelenggaraan  hubungan  luar  negeri  dan  politik  luar negeri  di  bidang  hukum  dan  perjanjian  perdagangan, investasi,  keuangan,  industri,  sumber  daya  alam  dan lingkungan hidup;
  3. penyiapan  penyusunan  norma,  standar,  prosedur,  dan kriteria  penyiapan  perjanjian  internasional  di  bidang hukum  dan  perjanjian  perdagangan,  investasi, keuangan, industri, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  4. penyiapan  pelaksanaan  pemberian  advokasi  di  bidang hukum  dan  perjanjian  perdagangan,  investasi, keuangan,  industri,  sumber  daya  alam,  dan lingkungan hidup;
  5. penyiapan  pelaksanaan  pemberian  bimbingan  teknis dan  supervisi  penyiapan  perjanjian  internasional  di bidang  hukum  dan  perjanjian  perdagangan,  investasi, keuangan, industri, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  6. penyiapan  pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi,  dan pelaporan  pembentukan  dan  penyempurnaan  norma hukum  nasional  dan  perjanjian  internasional, koordinasi  negosiasi  pembentukan  norma  hukum dan/atau  perjanjian  internasional  dalam penyelenggaraan  hubungan  luar  negeri  dan  politik  luar negeri  di  bidang  hukum  dan  perjanjian  perdagangan, investasi,  keuangan,  industri,  sumber  daya  alam  dan lingkungan hidup; dan
  7. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

 

Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi, terdiri atas:

  1. Subdirektorat Perdagangan dan Investasi;
  2. Subdirektorat Keuangan dan Industri;
  3. Subdirektorat  Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan Hidup;
  4. Subbagian Tata Usaha; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.​

Direktur hukum dan Perjanjian Sosial Budaya

Lefianna Hartati Ferdinandus

Direktorat  Hukum  dan  Perjanjian  Sosial  Budaya sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  525  huruf  d  mempunyai tugas  merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  penguatan hukum  dan  perjanjian  internasional  di  bidang  sosial, ketenagakerjaan,  pendidikan,  kebudayaan,  dan  hukum privat internasional.

 



Direktorat  Hukum  dan  Perjanjian  Sosial  Budaya  dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569 menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan  perumusan  kebijakan  pembentukan  dan penyempurnaan  norma  hukum  nasional  dan  perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum  dan/atau  perjanjian  internasional  dalam penyelenggaraan  hubungan  luar  negeri  dan  politik  luar negeri  di  bidang  hukum  dan  perjanjian  sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kebudayaan, dan hukum privat internasional;
  2. pelaksanaan  kebijakan  pembentukan  dan penyempurnaan  norma  hukum  nasional  dan  perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum  dan/atau  perjanjian  internasional  dalam penyelenggaraan  hubungan  luar  negeri  dan  politik  luar negeri  di  bidang  hukum  dan  perjanjian  sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kebudayaan, dan hukum privat internasional;
  3. penyiapan  penyusunan  norma,  standar,  prosedur,  dan kriteria  penyiapan  perjanjian  internasional  di  bidang hukum  dan  perjanjian  sosial,  ketenagakerjaan, pendidikan, kebudayaan,  dan  hukum  privat internasional;
  4. penyiapan  pelaksanaan  pemberian  advokasi  di  bidang hukum  dan  perjanjian  sosial,  ketenagakerjaan, pendidikan,  kebudayaan,  dan  hukum  privat internasional;
  5. penyiapan  pelaksanaan  pemberian  bimbingan  teknis dan  supervisi  penyiapan  perjanjian  internasional  di bidang  hukum  dan  perjanjian  sosial,  ketenagakerjaan, pendidikan,  kebudayaan,  dan  hukum  privat internasional;
  6. penyiapan  pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi  dan pelaporan  pembentukan  dan  penyempurnaan  norma hukum  nasional  dan  perjanjian  internasional, koordinasi negosiasi  pembentukan  norma  hukum dan/atau  perjanjian  internasional  dalam penyelenggaraan  hubungan  luar  negeri  dan  politik  luar negeri  di  bidang  hukum  dan  perjanjian  sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kebudayaan, dan hukum privat internasional; dan
  7. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

 

Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, terdiri atas:

  1. Subdirektorat Sosial dan Ketenagakerjaan;
  2. Subdirektorat Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Subdirektorat Hukum Privat Internasional; 
  4. Subbagian Tata Usaha; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.​

Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan

Ricky Suhendar

Direktorat  Hukum  dan  Perjanjian  Politik  dan  Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  525  huruf  e, mempunyai tugas  merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  penguatan hukum  dan  perjanjian  internasional  di  bidang  hukum  dan perjanjian  pertahanan,  keamanan,  politik,  dan  kerja  sama penegakan hukum.

 



Direktorat  Hukum  dan  Perjanjian  Politik  dan  Keamanan dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 579, menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan  perumusan  kebijakan  pembentukan  dan penyempurnaan  norma  hukum  nasional  dan  perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum  dan/atau  perjanjian  internasional  dalam penyelenggaraan  hubungan  luar  negeri  dan  politik  luar negeri  di  bidang  hukum  dan  perjanjian  pertahanan, keamanan, politik, dan kerja sama penegakan hukum;
  2. pelaksanaan  kebijakan  pembentukan  dan penyempurnaan  norma  hukum  nasional  dan  perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum  dan/atau  perjanjian  internasional  dalam penyelenggaraan  hubungan  luar  negeri  dan  politik  luar negeri  di  bidang  hukum  dan  perjanjian  pertahanan, keamanan, politik, dan kerja sama penegakan hukum;
  3. penyiapan  penyusunan  norma,  standar,  prosedur,  dan kriteria  penyiapan  perjanjian  internasional  di  bidang hukum  dan  perjanjian  pertahanan,  keamanan,  politik, dan kerja sama penegakan hukum;
  4. penyiapan  pelaksanaan  pemberian  advokasi  di  bidang hukum  dan  perjanjian  pertahanan,  keamanan,  politik, dan kerja sama penegakan hukum;
  5. penyiapan  pelaksanaan  pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  penyiapan  perjanjian  internasional  di bidang  hukum  dan  perjanjian  pertahanan,  keamanan, politik, dan kerja sama penegakan hukum;
  6. penyiapan  pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi  dan pelaporan  pembentukan  dan  penyempurnaan  norma hukum  nasional  dan  perjanjian  internasional, koordinasi negosiasi  pembentukan  norma  hukum dan/atau  perjanjian  internasional  dalam penyelenggaraan  hubungan  luar  negeri  dan  politik  luar negeri  di  bidang  hukum  dan  perjanjian  pertahanan, keamanan,  politik,  dan  kerja  sama  penegakan  hukum; dan
  7. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

 

 Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, terdiri atas:

  1. Subdirektorat  Pertahanan dan Keamanan;
  2. Subdirektorat  Politik dan Kerja Sama Penegakan Hukum;
  3. Subbagian Tata Usaha; dan
  4. Kelompok Jabatan Fungsional.​