Struktur Kementerian Luar Negeri

Direktur Jenderal Multilateral

Febrian Alphyanto Ruddyard

Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, dan sosial budaya.


Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, menyelenggarakan fungsi:


a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral;


b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral;


c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral;


d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral;


e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral;


f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral; dan


g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian Kedua Susunan Organisasi


Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, terdiri atas:


a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral;

b. Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata;

c. Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan;

d. Direktorat Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup;

e. Direktorat Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual; dan

f. Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang.


Sekretaris Direktorat Jenderal Multilateral

Anita Lidya Luhulima


Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang penyusunan rencana dan program kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan tata persuratan, data dan dokumentasi, serta urusan kontribusi/iuran keanggotaan dan pencalonan pada organisasi internasional.
 
Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan koordinasi penyusunan naskah kebijakan teknis, rencana, dan program kerja serta evaluasi dan laporan Direktorat Jenderal;
  2. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal;
  3. pelaksanaan urusan pembayaran kontribusi/iuran keanggotaan dan pencalonan serta pengisian lowongan jabatan pada organisasi-organisasi internasional;
  4. penyiapan penyusunan pedoman peraturan perundang-undangan dan pemberian pertimbangan hukum Direktorat Jenderal;
  5. pelaksanaan pengolahan data dan dokumentasi Direktorat Jenderal.

Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata

Grata Endah Werdaningtyas


Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/VIII/2005/01 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme.
 

Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata mempunyai fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang multilateral dalam hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal, dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara, dan terorisme;
  2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara, dan terorisme;
  3. perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait dengan keamanan internasional, senjata pemusnah massal, dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara, dan terorisme;
  4. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral dalam hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara dan terorisme;
  5. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang multitarela dalam hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara dan terorisme;
  6. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktur Kerja Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan

Achsanul Habib

Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 huruf c, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial budaya, hak-hak pembangunan, hak-hak kelompok rentan, serta kemanusiaan.


Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, menyelenggarakan fungsi:


a. penyiapan perumusan penyelenggaraan kebijakan hubungan di luar bidang negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial budaya, hak-hak pembangunan, hak-hak kelompok rentan, serta kemanusiaan;


b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial budaya, hak-hak pembangunan, hak-hak kelompok rentan, serta kemanusiaan;


c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial budaya, hak-hak pembangunan, hak-hak kelompok rentan, serta kemanusiaan;

d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial budaya, hak-hak pembangunan, hak-hak kelompok rentan, serta kemanusiaan;


e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial budaya, hak-hak pembangunan, hak-hak kelompok rentan, serta kemanusiaan; dan


f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, terdiri atas:


a. Subdirektorat Hak-Hak Sipil dan Politik;

b. Subdirektorat Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya dan Pembangunan;

c. Subdirektorat Hak-Hak Kelompok Rentan;

d. Subdirektorat Kemanusiaan;

e. Subbagian Tata Usaha; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.


Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup

Muhsin Syihab

Direktorat Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 huruf d, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi ekonomi dan keuangan internasional, kerja sama pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, pembangunan ekonomi dan sektoral, serta lingkungan hidup.


Direktorat Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484, menyelenggarakan fungsi:


a. penyiapan perumusan penyelenggaraan kebijakan hubungan di luar bidang negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi ekonomi dan keuangan internasional, kerja sama pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, pembangunan ekonomi dan sektoral, serta lingkungan hidup;


b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi ekonomi dan keuangan internasional, kerja sama pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, pembangunan ekonomi dan sektoral, serta lingkungan hidup;


c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi ekonomi dan keuangan

internasional, berkelanjutan dan kerja sama pembangunan perubahan iklim, pembangunan ekonomi dan sektoral, serta lingkungan hidup;


d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi ekonomi dan keuangan internasional, berkelanjutan dan kerja sama pembangunan perubahan iklim, pembangunan ekonomi dan sektoral, serta lingkungan hidup;


e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi ekonomi dan keuangan internasional,

berkelanjutan dan kerja sama pembangunan perubahan iklim, pembangunan ekonomi dan sektoral, serta lingkungan hidup; dan


f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


Direktorat Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup, terdiri atas:


a. Subdirektorat Ekonomi dan Keuangan Internasional;

b. Subdirektorat Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim;

c. Subdirektorat Pembangunan Ekonomi dan Sektoral;

d. Subdirektorat Lingkungan Hidup;

e. Subbagian Tata Usaha; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.




Direktur Perdagangan, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual

Tri Purnajaya

Direktorat Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 huruf e, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi perdagangan barang industri dan kawasan perdagangan bebas, perdagangan jasa dan fasilitasi perdagangan, pertanian dan pengembangan komoditas, serta penanganan sengketa perdagangan dan kekayaan intelektual.


Direktorat Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, menyelenggarakan fungsi:


a. penyiapan perumusan penyelenggaraan kebijakan hubungan di luar bidang negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi perdagangan barang industri dan kawasan perdagangan bebas, perdagangan jasa dan fasilitasi perdagangan, pertanian dan pengembangan komoditas, serta penanganan sengketa perdagangan dan kekayaan intelektual;


b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi perdagangan barang industri dan kawasan perdagangan bebas, perdagangan jasa dan fasilitasi perdagangan, pertanian dan penanganan pengembangan sengketa komoditas, perdagangan dan serta kekayaan

intelektual;


c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi perdagangan barang industri dan kawasan perdagangan bebas, perdagangan jasa dan fasilitasi perdagangan, pertanian dan pengembangan komoditas, serta penanganan sengketa perdagangan dan kekayaan intelektual;


d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi perdagangan barang industri dan kawasan perdagangan bebas, perdagangan jasa dan fasilitasi perdagangan, pertanian dan pengembangan komoditas, serta penanganan sengketa perdagangan dan kekayaan intelektual;


e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi perdagangan barang industri dan kawasan perdagangan bebas, perdagangan jasa dan fasilitasi perdagangan, pertanian dan pengembangan komoditas, serta penanganan sengketa perdagangan dan kekayaan intelektual; dan


f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


Direktorat Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual, terdiri atas:


a. Subdirektorat Perdagangan Barang, Industri dan Kawasan Perdagangan Bebas;

b. Subdirektorat Perdagangan Jasa dan Fasilitasi Perdagangan;

c. Subdirektorat Pertanian dan Pengembangan Komoditas;

d. Subdirektorat Penanganan Sengketa Perdagangan dan Kekayaan Intelektual;

e. Subbagian Tata Usaha; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang

Kamapradipta Isnomo

Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 huruf f, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi organisasi internasional sektoral, sosial budaya, organisasi internasional negara berkembang, serta organisasi kemasyarakatan asing dan Kemitraan Selatan-Selatan.


Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508, menyelenggarakan fungsi:


a. penyiapan perumusan penyelenggaraan kebijakan hubungan di luar bidang negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi organisasi internasional sektoral, sosial budaya, organisasi internasional negara berkembang, serta organisasi kemasyarakatan asing dan Kemitraan Selatan-Selatan;


b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi organisasi internasional sektoral, internasional negara sosial budaya, berkembang, serta organisasi-organisasi kemasyarakatan asing dan Kemitraan Selatan-Selatan;


c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral internasional sektoral, internasional negara yang sosial meliputi organisasi budaya, organisasi berkembang, serta organisasi kemasyarakatan asing dan Kemitraan Selatan-Selatan;

d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral internasional sektoral, internasional negara yang sosial meliputi organisasi budaya, organisasi berkembang, serta organisasi kemasyarakatan asing dan Kemitraan Selatan-Selatan;


e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama internasional internasional multilateral sektoral, negara yang sosial meliputi organisasi budaya, organisasi berkembang, serta organisasi kemasyarakatan asing dan Kemitraan Selatan-Selatan; dan


f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, terdiri atas:


a. Subdirektorat Organisasi Internasional Sektoral;

b. Subdirektorat Sosial Budaya;

c. Subdirektorat Organisasi Internasional Negara Berkembang;

d. Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan Asing dan Kemitraan Selatan-Selatan;

e. Subbagian Tata Usaha; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.