Struktur Kementerian Luar Negeri

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Desra Percaya

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika.








Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan, dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika;

  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan, dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika;

  3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan, dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika;

  4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan, dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika;

  5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan, dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika;

  6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika; dan

  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, terdiri atas:

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;

  2. Direktorat Asia Tenggara;

  3. Direktorat Asia Timur dan Pasifik;

  4. Direktorat Asia Selatan dan Tengah;

  5. Direktorat Timur Tengah;

  6. Direktorat Afrika; dan

  7. Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika.


Sekretaris Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Rossy Verona

Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf a, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas substansi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika.








Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan;

  2. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;

  3. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, pengelolaan, dan pelaporan anggaran;

  4. Pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, tata usaha pimpinan, dokumentasi, tata persuratan, dan kearsipan;

  5. Penyiapan koordinasi analisis data, penyusunan kertas kerja, promosi, dan publikasi;

  6. Pemberian dukungan kerja sama antarlembaga; dan

  7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.



Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, terdiri atas:

  1. Bagian Perencanaan dan Organisasi;

  2. Bagian Umum dan Kepegawaian;

  3. Bagian Keuangan;

  4. Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi;

  5. Bagian Analisis dan Promosi; dan

  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktur Asia Timur dan Pasifik

Edi Yusup

Direktorat Asia Timur dan Pasifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf c, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral di kawasan Asia Timur dan Pasifik.


Direktorat Asia Timur dan Pasifik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, menyelenggarakan fungsi:


a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara- negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik;


b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik;


c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik;


d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik;


e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar

negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik; dan


f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


Direktorat Asia Timur dan Pasifik, terdiri atas:


a. Subdirektorat Asia Timur dan Pasifik I;

b. Subdirektorat Asia Timur dan Pasifik II;

c. Subdirektorat Asia Timur dan Pasifik III;

d. Subdirektorat Asia Timur dan Pasifik IV;

e. Subdirektorat Asia Timur dan Pasifik V;

f. Subbagian Tata Usaha; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.


Direktur Asia Selatan dan Tengah

Ferdy Piay

Direktorat Asia Selatan dan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf d, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral di kawasan Asia Selatan dan Tengah.









Direktorat Asia Selatan dan Tengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah;

  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah;

  3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah;

  4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah;

  5. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah; dan

  6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


Direktorat Asia Selatan dan Tengah, terdiri atas:

  1. Subdirektorat Asia Selatan dan Tengah I;

  2. Subdirektorat Asia Selatan dan Tengah II;

  3. Subdirektorat Asia Selatan dan Tengah III;

  4. Subdirektorat Asia Selatan dan Tengah IV;

  5. Subbagian Tata Usaha; dan

  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktur Afrika

Daniel Tumpal S. Simanjuntak

Direktorat Afrika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf f, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral di kawasan Afrika.


Direktorat Afrika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, menyelenggarakan fungsi:


a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Afrika;


b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Afrika;


c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Afrika;


d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Afrika; penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Afrika; dan


e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


Direktorat Afrika, terdiri atas:


a. Subdirektorat Afrika I;

b. Subdirektorat Afrika II;

c. Subdirektorat Afrika III;

d. Subdirektorat Afrika IV;

e. Subbagian Tata Usaha; dan

f. Kelompok Jabatan Fun

Direktur Timur Tengah

Sunarko

Direktorat Timur Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf e, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral di kawasan Timur Tengah. Pasal 217 Direktorat Timur Tengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, menyelenggarakan fungsi:



a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah;


b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah;


c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan bilateral dengan politik luar negara-negara negeri di pada lingkup kawasan Timur Tengah;


d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah;


e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar

negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan TimurTengah; dan


f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


Direktorat Timur Tengah, terdiri atas:


a. Subdirektorat Timur Tengah I;

b. Subdirektorat Timur Tengah II;

c. Subdirektorat Timur Tengah III;

d. Subdirektorat Timur Tengah IV;

e. Subbagian Tata Usaha; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Direktur Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika

Andre Omer Siregar

Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf g, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika.


Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 menyelenggarakan fungsi:


a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika;


b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika;


c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika;


d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika;


e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika; dan


f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat. Pasal 242 Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika, terdiri atas:


a. Subdirektorat I;

b. Subdirektorat II;

c. Subdirektorat III;

d. Subdirektorat IV;

e. Subbagian Tata Usaha; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Asia Tenggara

Denny Abdi

Direktorat  Asia  Tenggara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 154  huruf  b, mempunyai  tugas  merumuskan  dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar  negeri  dan  politik  luar  negeri  pada  lingkup  bilateral  di kawasan Asia Tenggara.





Direktorat  Asia  Tenggara  dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  178,  menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan  perumusan  kebijakan  di  bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik  luar  negeri  pada  lingkup  bilateral  dengan  negaranegara di kawasan Asia Tenggara;
  2. pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  penyelenggaraan hubungan  luar  negeri  dan  politik  luar  negeri  pada lingkup  bilateral  dengan  negara-negara  di  kawasan  Asia Tenggara;
  3. penyiapan  penyusunan  norma,  standar,  prosedur,  dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan  pelaksanaan  politik  luar  negeri  pada  lingkup bilateral  dengan  negara-negara  di  kawasan  Asia Tenggara;
  4. penyiapan  pelaksanaan  bimbingan  teknis  dan  supervisi di  bidang  penyelenggaraan  hubungan  luar  negeri  dan pelaksanaan  politik  luar  negeri  pada  lingkup  bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara;
  5. penyiapan  pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi  dan pelaporan  di  bidang  penyelenggaraan  hubungan  luar negeri  dan  pelaksanaan  politik  luar  negeri  pada  lingkup bilateral  dengan  negara-negara  di  kawasan  Asia Tenggara; dan
  6. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Asia Tenggara, terdiri atas:

  1. Subdirektorat Asia Tenggara I;
  2. Subdirektorat Asia Tenggara II;
  3. Subdirektorat Asia Tenggara III;
  4. Subdirektorat Asia Tenggara IV;
  5. Subbagian Tata Usaha; dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.​