Struktur Kementerian Luar Negeri

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Siswo Pramono

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 tahun 2 016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 842 menyelenggarakan fungsi:


a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri;


b. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri;


c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri;


d. pelaksanaan administrasi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; dan


e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


Susunan Organisasi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, terdiri atas:


a. Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;

b. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika;

c. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa; dan

d. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral.

Sekretaris Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Eko Hartono

Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 844 huruf a Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 tahun 2 016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas substansi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.


Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 845 menyelenggarakan fungsi:


a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan;


b. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;


c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, pengelolaan dan pelaporan anggaran;


d. pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, tata usaha pimpinan, dokumentasi, tata persuratan, kearsipan, dan perpustakaan;


e. penyiapan koordinasi analisis data, penyusunan kertas kerja dan pelaporan;


f. penyiapan koordinasi pelaksanaan publikasi dan diseminasi informasi; dan


g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.


Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, terdiri atas:


a. Bagian Tata Usaha, Perencanaan dan Organisasi;

b. Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bagian Keuangan;

d. Bagian Perpustakaan, Publikasi dan Diseminasi Informasi; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.



Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Arifi Saiman

 

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 844 huruf b, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 tahun 2 016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika.


Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 864 menyelenggarakan fungsi:


a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika;


b. pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika;


c. pemantauan, evaluasi, pengkajian dan dan pelaporan pengembangan pelaksanaan di bidang luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika; dan


d. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.


Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika terdiri atas:


a. Bidang Asia Timur dan Pasifik;

b. Bidang Asia Selatan dan Tengah;

c. Bidang Afrika dan Timur Tengah;

d. Bidang Kerja Sama ASEAN, Kerja Sama Intrakawasan dan Kerja Sama Antarkawasan;

e. Subbagian Tata Usaha; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

 
 

Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa

Leonard Felix Hutabarat

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa menyelenggarakan fungsi:
  1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa;
  2. Koordinasi dan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa;
  3. Penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa;
  4. Pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai kawasan Amerika dan Eropa;
  5. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap Amerika dan Eropa;

Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral

Fikry Cassidy

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 844 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan, penyusunan pemantauan, kebijakan evaluasi, dan teknis, pelaporan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral.


Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 904 menyelenggarakan fungsi:


a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral;


b. pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral;


c. pemantauan, evaluasi pengkajian dan dan pelaporan pengembangan pelaksanaan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral; dan


d. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral terdiri atas:


a. Bidang Politik dan Keamanan;

b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

c. Bidang Sosial Budaya, Isu-isu Terkini dan Isu Khusus Lainnya;

d. Subbagian Tata Usaha; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.