Sign In

TUGAS

Berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor:  39/B/KP/I/2018/01 Tahun 2018 Tentang Tim PPID Kemlu dan Perwakilan RI Tahun 2018, PPID Utama Kementerian Luar Negeri bertugas:

  1. Menetapkan prosedur operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID di Kementerian Luar Negeri dengan mengacu pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
  2. Melakukan pengoordinasian dalam rangka:
    • pendataan dan pengumpulan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
    • penyediaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • ​pelayanan Informasi Publik di Kementerian Luar Negeri;
  3. Mengoordinasikan pembuatan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik di lingkungan Kementerian Luar Negeri secara berkala;
  4. Melakukan Pengujian Konsekuensi di Kementerian Luar Negeri untuk menentukan Informasi Publik tertentu sebagai Informasi yang Dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, dengan persetujuan Menteri Luar Negeri;
  6. Membuat dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan informasi sesuai standar nasional dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri;
  7. Berkonsultasi dengan Atasan PPID guna penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;
  8. Menyampaikan laporan layanan tahunan Informasi Publik kepada Komisi Informasi dan salinan laporan layanan kepada Menteri Luar Negeri melalui Atasan PPID.

 

FUNGSI

Membina dan mengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi guna meningkatkan semangat keterbukaan informasi di Kementerian Luar Negeri.

​