Organisasi Internasional


Sesuai dengan amanat UUD 1945, salah satu tujuan pembangunan nasional adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Upaya mewujudkan tujuan negara tersebut dilaksanakan melalui proses bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan.

Selanjutnya, Undang-undang No. 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan visi dan delapan misi pembangunan nasional, dimana misi terakhir adalah mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional, dengan cara mendorong kerja sama internasional, regional  dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

Politik luar negeri Indonesia selama 5 tahun terakhir kemudian menerjemahkan misi tersebut melalui 4 program prioritas, yaitu melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlindungan Warga Negara Indonesia, intensifikasi Diplomasi Ekonomi serta peningkatan peran di panggung kawasan serta internasional.

Untuk mendukung prioritas tersebut, Indonesia saat ini aktif bergabung di berbagai organisasi Internasional, dimana berdasarkan UU No. 37 tahun 1999, Organisasi Internasional (OI) didefinisikan sebagai organisasi antarpemerintah. Hingga tahun 2018, Indonesia tercatat menjadi anggota pada 240 OI.

Ketentuan mengenai keanggotaan dan kontribusi Indonesia pada OI sebelumnya diatur melalui Keppres No.64 tahun 1999 tentang keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah RI pada OI, dimana keanggotaan tersebut diamanatkan untuk mendapatkan manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional dengan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran serta kemampuan keuangan Negara.

Namun demikian, mengingat adanya perkembangan dalam hubungan internasional, Keppres tersebut saat ini tengah direvisi dan sedang dalam proses harmonisasi di Kemenkumham per Desember 2018. Segala hal terkait tata cara keanggotaan dan pembayaran kontribusi akan diatur dalam Perpres tersebut dan akan segera disosialisasikan begitu Perpres Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada OI disahkan.

Seiring dengan penyusunan Perpres perubahan Kepres No. 64 tahun 1999 dimaksud, sebagaimana instruksi Presiden pada tahun 2015, Pemerintah saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap seluruh keanggotaan Indonesia pada OI. Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk melihat sejauh mana pemanfaatan keanggotaan Indonesia sejalan dengan kepentingan nasional dan untuk melakukan penataan pengelolaan Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia. Keanggotaan yang dinilai tidak bermanfaat dapat dihentikan dan partisipasi pada organisasi non-pemeritah dapat dikeluarkan dari database Pemerintah RI. ​

Daftar Keanggotaan Indonesia pada organisasi-organisasi internasional dapat dilihat pada daftar disini