Uni Eropa

 

HUBUNGAN RI-UNI EROPA DI BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN


  • Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation (PCA) mulai berlaku tahun 2014 dan memberikan fondasi yang kuat untuk kerja sama RI-Uni Eropa ke depan.
  • Secara politis, Uni Eropa memandang Indonesia sebagai negara demokrasi dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia.
  • Indonesia dan Uni Eropa menjunjung tinggi nilai HAM dan demokrasi.
  • Uni Eropa menganggap Indonesia adalah mitra kunci dalam upaya menciptakan perdamaian dan menghadapi konflik di kawasan dan global à mengatasi isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama.

Pertemuan Tingkat Presiden dan Menteri Luar Negeri

  • Setelah inagurasi Presiden RI Joko Widodo, Herman Van Rompuy, Presiden Dewan Eropa, melakukan kunjungan kehormatan (courtesy call) di Jakarta, 19 November 2014.
      • Kedua pihak menyambut baik berlakunya PCA;
      • Presiden RI mendorong investasi Uni Eropa, menyampaikan keprihatinan atas hambatan terhadap minyak sawit, dan mendorong pembebasan visa Schengen;
      • Presiden Dewan Eropa mendorong segera dimulai negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA).
  • Presiden RI melakukan kunjungan kerja ke Uni Eropa, Brussel, 21 April 2016, dan melakukan pertemuan secara terpisah dengan: (i) H.E. Martin Schultz, Presiden Parlemen Eropa; (ii) H.E. Donald Tusk, Presiden Dewan Eropa; dan (iii) H.E. Jean-Claude Juncker, Presiden Komisi Eropa.
  • Kunjungan menghasilkan Pernyataan Bersama antara Presiden RI, Presiden Dewan Eropa dan Presiden Komisi Eropa yang menjadi milestones for future cooperation, antara lain:
      • Komitmen politik untuk memulai negosiasi Comprehensive Economic Partnership Agreement RI-Uni Eropa (I-EU CEPA);
      • Komitmen politik pemberlakuan Lisensi FLEGT;
      • Mendorong penghapusan hambatan minyak sawit, pembebasan visa Schengen, dan pencabutan larangan terbang; dan
      • Kerja sama memberantas terorisme, promosi perdamaian dan toleransi, serta pendidikan.
  • Pertemuan terakhir Menteri Luar Negeri RI dan High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy/ Vice-President of the European Commission (HR/VP) dilakukan dalam kerangka 1st Joint Committee RI–Uni Eropa, Brussel, 28 November 2016, yang membahas pelaksanaan Working Group dan Dialogue baru dan lama, menindaklanjuti kerja sama keamanan dan HAM, penjajakan kerja sama riset dan teknologi, dan pembahasan kerja sama penanganan lahan gambut.

Perjanjian Bilateral RI-Uni Eropa di Bidang Politik dan Keamanan

  • Kerangka Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama Komprehensif RI-Uni Eropa (Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation/ PCA) adalah perjanjian payung yang mengatur secara umum berbagai bidang kerja sama yang menjadi kepentingan dan prioritas kedua belah pihak (mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2014).

Isu-Isu Prioritas Indonesia di Bidang Politik dan Keamanan

  • Kemitraan Komprehensif (PCA). Monitor dan evaluasi reguler kerja sama bilateral RI-Uni Eropa secara menyeluruh melalui Komite Bersama (Joint Committee/ JC) pada tingkat Menteri Luar Negeri.
  • Dialog Strategis Menteri. Forum tingkat Menteri reguler guna membahas isu-isu strategis bilateral, regional dan global.
    1st Ministerial Strategic Dialogue Indonesia – Uni Eropa telah dilaksanakan pada 8 April 2016 yang membahas antara lain:
    • Indonesia sebagai model toleransi, demokrasi, dan kerukunan beragama bagi Eropa.
    • Harapan dimulainya negosiasi CEPA RI-UE dan isu rencana pemberlakuan pajak impor oleh Parlemen  Perancis bagi produk sawit Indonesia.
    • Harapan dipercepatnya proses penerbitan FLEGT-License.
    • Kerja sama penanggulangan terorisme dan pembentukan dialog keamanan dan isu lintas batas negara.
    • Pengembangan kerja sama di bidang migrasi.
    • Pengembangan kerja sama pasukan perdamaian.
    • Perkembangan kawasan Semenanjung Korea dan isu Laut China Selatan. 
    • Kesepakatan melaksanakan Dialog Strategis Tingkat Menteri secara reguler dan Komite Bersama RI-UE.
  • Parlemen. Meningkatkan interaksi antar anggota DPR RI dan Parlemen Eropa melalui a.l. Indonesia – EU Parliament Friendship Group (IEPFG) dan program kerukunan antar agama.
  • Terorisme dan deradikalisasi. Realisasi kerja sama konkrit a.l. penanggulangan Foreign Terrorist Fighters (FTFs), deradikalisasi di penjara dan/atau bekas teroris.
  • Maritim dan perikanan. Realisasi kerja sama konkrit a.l. melawan IUUF, manajemen perikanan berkesinambungan.
  • Kerja sama konkret lain:
    • Program Hostile Environment Awareness Training (HEAT).
    • Partisipasi TNI dalam Operasi Atlanta.
    • Kerja sama Universitas Pertahanan dan mitranya, dan penjajakan kerja sama penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
  • Mekanisme bilateral lain:
    • Dialog Keamanan (Dialogue on Security/ Dos) dengan focal point Kemenko Polhukam;
    • Dialog Tingkat Tinggi untuk Maritim dan Perikanan (High Level Dialogue on Maritime and Fisheries/ HLDMF) dengan focal point Kemenko Kemaritiman;
    • Dialog Hak Asasi Manusia (Human Rights Dialogue/ HRD).


HUBUNGAN RI-UNI EROPA DI BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN


  • Indonesia dan Uni Eropa berhasil bekerja sama untuk mencapai operasionalisasi Lisensi FLEGT dan memulai negosiasi Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) tahun 2016.
  • Di bidang ekonomi, Uni Eropa berpandangan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan khususnya sebagai pasar potensial dan sumber bahan baku.
  • Dalam strateginya, Uni Eropa memajukan agenda bilateral dan sekaligus memajukan agenda di ASEAN. Sebagai ilustrasi, Uni Eropa memandang Free Trade Agreement secara bilateral negara-negara ASEAN adalah building blocks menuju EU-ASEAN FTA.
  • Indonesia memiliki kepentingan terhadap pasar dan investasi dari Uni Eropa, dan perlu terus memantau persaingan di antara negara-negara ASEAN.

Perjanjian Bilateral RI-Uni Eropa di Bidang Ekonomi

  • Perjanjian Kemitraan Sukarela - Penegakan Hukum, Tata Kelola Perdagangan di bidang Kehutanan (Forest Law Enforcement, Governance and Trade - Voluntary Partnership Agreement/ FLEGT-VPA) adalah perjanjian untuk kerja sama penanggulangan perdagangan kayu ilegal dan tata kelola hutan yang berkesinambungan. FLEGT-VPA mulai berlaku tanggal 1 Mei 2014 dan Lisensi FLEGT operasionalisasi tanggal 15 November 2015.
  • Perjanjian Horizontal untuk Beberapa Aspek Jasa Penerbangan (Horizontal Agreement on Certain Aspects of Air Services) mengatur tentang eleme-elemen jasa penerbangan, seperti penyedia keselamatan penerbangan dan peraturan pajak emisi penerbangan bagi maskapai Indonesia di wilayah Uni Eropa. Perjanjian ditandatangani tanggal 29 Juni 2011 dan Indonesia ratifikasi perjanjian melalui Perpres No. 88 tahun 2016 yang disahkan tanggal 31 Oktober 2016
  • Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh RI-Uni Eropa (Comprehensive Economic Partnership Agreement RI-UE/ IEU CEPA) telah dimulai pada tahun 2016.

​​Isu-Isu Prioritas Indonesia di Bidang Ekonomi dan Pembangunan

  • Lisensi FLEGT. Promosi Lisensi FLEGT di Uni Eropa dan kawasan lain serta menekankan implementasi European Union Timber Regulation (EUTR) yang ketat -> monitoring dan evaluasi implementasi FLEGT-VPA melalui Komite Implemetasi Bersama (Joint Implementation Committee/ JIC) dan Pertemuan Ahli Bersama (Joint Expert Meeting/ JEM) dengan focal point Kemen LHK.
  • CEPA. Memastikan negosiasi CEPA semua menerima manfaat secara  berimbang dengan memperhatikan perbedaan tingkat pembangunan a.l. perlu provisi kerja sama dan peningkatan kapasitas yang kuat dan pembukaan sektor jasa dan pengakuan bagi pekerja terampil -> negosiasi melalui Putaran Perundingan CEPA dengan focal point Kemendag
  • Hambatan Perdagangan. Melakukan kerja sama untuk meningkatkan standar kesehatan dan teknis –produk produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa sehingga tidak menjadi hambatan perdagangan.
  • Kerja Sama Pembangunan. Mengelola kerja sama pembangunan yang terbatas dan menetapkan bentuk dan format kerja sama pembangunan yang baru dengan Uni Eropa.
  • Bisnis. Meningkatkan dialog dengan kalangan bisnis Indonesia dan Uni Eropa dan meningkatkan partisipasi swasta dalam CEPA.
  • Perhubungan. Meningkatkan kerja sama keselamatan penerbangan menuju pencabutan larangan terbang seluruh maskapai Indonesia.
  • Mekanisme bilateral:
    • Kelompok Kerja Perdagangan dan Investasi (Working Group on Trade and Development/ WGTI) dengan focal point Kemendag;
    • Kelompok Kerja Kerja Sama Pembangunan (Working Group on Development Cooperation/ WGDC) dengan focal point Bappenas;
    • Kelompok Kerja Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (Working Group on Environment and Climate Change/ WGECC) dengan focal point KemLHK;
    • Dialog Bisnis Uni Eropa-Indonesia (European Union-Indonesia Business Dialogue/ EIBD) dengan focal point KADIN dan EuroChamb.


HUBUNGAN RI-UNI EROPA​ DI BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA


Isu-Isu Prioritas Indonesia di Bidang Sosial dan Budaya

  • Mobilitas (Schengen). Meningkatkan hubungan antar masyarakat dan hubungan ekonomi melalui pembebasan visa Schengen bagi Indonesia.
  • Kerukunan antar agama dan toleransi. Meningkatkan kerja sama promosi kerukunan antar-agama dan toleransi/ moderasi.
  • Pendidikan. Meningkatkan jumlah beasiswa dan pelajar/mahasiswa menempuh pendidikan di negara-negara Uni Eropa.
  • Riset dan Teknologi. Merealisasi kerja sama konkrit a.l.lingkungan hidup dan perubahan iklim, oseanografi, serta satelit/keantariksaan.


-oOo-