Keanggotaan Indonesia pada DK PBB



Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020


Pada tanggal 8 Juni 2018, Indonesia telah terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020, bersama Jerman, Afrik​a Selatan, Belgia dan Republik Dominika. Indonesia akan memulai masa tugasnya pada tanggal 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020.

Keanggotaan DK PBB Indonesia tersebut merupakan yang ke-empat kalinya, setelah sebelumnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada tahun 1974-1975, 1995-1996, dan 2007-2008.

 

ISU PRIORITAS INDONESIA

 

Bagi pelaksanaan keanggotaan tidak tetap Indonesia periode 2019-2020, Indonesia telah menetapkan 4 Isu Prioritas dan 1 Isu Perhatian Khusus yaitu:​

1. Melanjutkan kontribusi Pemerintah RI dalam upayanya mewujudkan perdamaian dunia, antara lain melalui memperkuat ekosistem/geopolitik perdamaian dan stabilitas global dengan mengedepankan dialog dan penyelesaian konflik secara damai.

  • Promosi penyelesaian sengketa yang damai melalui kemitraan dan regionalism.
  • Peningkatan Peacekeeping dan Peacebuilding:
    1. Peningkatan kualitas dan keefektifan misi pemeliharaan perdamaian;
    2. Memajukan kemitraan “partnership" dalam sustaining peace; dan
    3. Meningkatkan peranan perempuan dalam proses perdamaian.

2. Membangun sinergi antara organisasi-organisasi regional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dalam hal ini ditekankan perlunya penguatan organisasi regional, mengingat tantangan saat ini yang sangat dinamis, maka peran organisasi regional penting dan dibutuhkan untuk menangani masalah.

3. Meningkatkan kerjasama antara negara-negara dan DK-PBB untuk memerangi terrorisme, ekstremismene dan radikalisme.

  • Menciptakan pendekatan komprehensif
  • Mengatasi sumber akar dari terorisme, radikalisme dan violent extremism.​

4. Pemerintah RI juga akan mencoba untuk mensinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan

  • Memastikan perdamaian, keamanan dan stabilitas untuk memastikan pemenuhan Agenda 2030, termasuk di Afrika
  • Membentuk Kemitraan Global dalam membahas implikasi keamanan pada ekonomi, kesehatan dan lingkungan hidup
  • Meningkatkan peranan perempuan dalam proses perdamaian.

Di samping itu, Indonesia juga akan memberikan perhatian khusus pada isu Palestina.

 

PRINSIP DASAR PELAKSANAAN KEANGGOTAAN DK PBB INDONESIA

 

Prinsip dasar pelaksanaan keanggotaan tidak tetap Indonesia di DK PBB adalah Pancasila, UUD 1945, dan Dasasila Bandung sebagai produk diplomasi monumental Indonesia yang menjadi landasan tata pergaulan masyarakat dunia.

 

MANFAAT KEANGGOTAAN DK PBB INDONESIA

 

Sejalan dengan prinsip polugri yang membumi, keangotaan Indonesia pada DK PBB perlu membawa manfaat nyata bagi rakyat , baik dari sisi politis maupun ekonomi.

Dalam hal ini, sejumlah manfaat strategis keanggotaan DK Indonesia antara lain:

1. Bentuk perwujudan mandat konstitusional UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Meningkatkan peran kepemimpinan internasional Indonesia.

  • Meningkatkan kapasitas Indonesia bersuara dalam pengambilan keputusan internasional untuk berbagai isu perdamaian dan keamanan dunia.
  • Memungkinkan Indonesia menerapkan perspektif Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Dasasila Bandung dan prinsip polugri bebas aktif, yaitu:
    1. mendorong pendekatan yang lebih berimbang
    2. menyuarakan kepentingan negara berkembang,.
  • ​Selain itu, keanggotaan di DK juga akan:
    1. Meletakkan dasar yang kuat bagi “political investment" dengan negara maju maupun negara berkembang
    2. Membuka peluang yang lebih besar bagi Indonesia dalam memberikan bantuan kerjasama teknik kepada negara-negara berkembang lainnya.

3. Meningkatkan peranan dan kontribusi Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian (MPP) Indonesia. Indonesia memiliki visi untuk menjadi bagian dari 10 besar negara penyumbang personel dan menempatkan 4.000 personel di berbagai MPP PBB. Saat ini, target sepuluh besar telah tercapai, dan visi 4.000 personel diharapkan akan dapat tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hingga akhir November 2018, Indonesia telah menjadi peringkat 7 dari 124 negara penyumbang personel pada misi perdamaian PBB, dengan 3.544 personil Indonesia, 94 diantaranya perempuan.

4. Memperbesar peluang untuk mendorog reformasi DK PBB, utamanya working method.

Perlu disadari bahwa keanggotaan Indonesia adalah untuk periode 2 tahun, dan selanjutnya Indonesia akan kembali berada di luar DK. Dalam kaitan ini, salah satu isu yang secara konsisten disuarakan Indonesia adalah perlunya reformasi DK agar selaras dengan tatanan global yang lebih inklusif. Karenanya, kesempatan keanggotaan pada DK membuka peluang yang sangat strategis untuk mendorong proses reformasi DK dari dalam DK itu sendiri.

Indonesia memiliki rekam jejak yang patut dibanggakan dalam hal ini, antara lain tercermin dari keberadaan “Wisnumurti Guidelines" sebagai panduan proses pemilihan Sekjen PBB yang telah digunakan sejak tahun 1996.

 

PERAN INDONESIA DI DK PBB

 

Selama periode keanggotaan Indonesia di DK PBB pada tahun 2019-2020, Indonesia diproyeksikan akan menjadi Presiden DK PBB dua kali, yaitu bulan Mei 2019 dan bulan Agustus / September 2020.

Indonesia juga memegang penholdership (tanggung jawab untuk penyusunan dokumen sidang DK PBB, seperti rancangan resolusi, press statement, dsb) untuk sejumlah isu, yaitu mengenai Afghanistan dengan Jerman, dan mengenai Palestina dengan AS dan Kuwait.

Di samping itu, Indonesia juga akan menjadi Ketua pada sejumlah Badan Subsider atau Komite di bawah DK PBB, terkait penanggulangan terorisme dan non-proliferasi.​​




FUNGSI DAN KEWENANGAN DK


Fungsi dan kewenangan utama DK PBB di antaranya:

  1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional (pasal 24 Piagam PBB)
  2. Menyampaikan rekomendasi calon negara anggota baru PBB kepada MU (Pasal 4 (2))
  3. Merekomendasikan pemberhentian atau pembekuan keanggotaan suatu negara kepada MU (Pasal 5 dan Pasal 6)
  4. Menyampaikan rekomendasi calon Sekjen PBB (Pasal 97)
  5. Memilih calon hakim Mahkamah Internasional (Pasal 40 dan 61).

Fungsi DK untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dijabarkan dalam Bab VI dan Bab VIII Piagam PBB, sebagai berikut:

a. Bab VI – Penyelesaian Sengketa Secara Damai. Sekiranya terdapat situasi yang berpotensi membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, DK dapat:

  • meminta para Pihak menyelesaikan sengketa secara damai, antara lain melalui “negotiation, enquiry, mediations, conciliation, arbitration, judicial settlements, resort to regional agencies or arrangements and other methods" (Pasal 33)
  • melakukan investigasi (Pasal 34)
  • merekomendasikan prosedur dan metode penanganan sengketa (Pasal 36-38)

b. Bab VII – Ancaman Terhadap Perdamaian, Pelanggaran Kondisi Damai, atau Tindakan Agresi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan DK di antaranya:

  • menentukan keberadaan threat to peace, breach of the peace, atau act of agression
  • mengajukan rekomendasi (Pasal 39), yang dapat berupa: (i) tanpa menggunakan kekuatan bersenjata, seperti embargo (Pasal 41), dan (ii) menggunakan kekuatan bersenjata (Pasal 42).


HUBUNGAN DK PBB DENGAN ORGANISASI KAWASAN


Bab VIII Piagam PBB mendorong negara-negara yang tergabung dalam organisasi kawasan untuk terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai melalui organisasi regional sebelum meneruskan isu tersebut kepada DK (Pasal 52 (2)).

Sekiranya diperlukan, DK dapat menggunakan kerangka organisasi kawasan untuk melakukan “enforcement action" melalui otorisasi DK (Pasal 53(1)).


FORMAT PERTEMUAN DAN OUTCOME DOCUMENT


Secara garis besar, pertemuan DK terbagi atas public meeting dan private meeting.

  • Public meeting dapat mengambil bentuk open debate, debate, briefing, atau adopsi.
  • Private meeting: private meeting, atau TCC (Troops Contributing Countries) meeting.

Untuk setiap jenis pertemuan, terdapat pertimbangan apakah dapat atau tidak dapat mengundang negara-negara non-anggota DK PBB.

Tabel ini menginformasikan berbagai tipe pertemuan DK PBB.

Picture1.png

Negara-negara DK juga dapat melakukan dialog informal dengan pihak-pihak tertentu atau dikenal dengan pertemuan “Arria Formula”. Pertemuan Arria Formula biasanya dilakukan untuk membahas isu di mana belum terdapat kejelasan atau kesamaan pandagan di antara negara-negara DK. Karenanya pertemuan Arria Formula bersifat informal dan dapat mengundang pihak luar sebagai narasumber.

Terdapat 3 (tiga) macam format outcome documents pertemuan DK PBB, yaitu:

  • Resolusi: memerlukan dukungan dari setidaknya 9 negara anggota dan berlaku hak veto. Bersifat mengikat bagi seluruh negara anggota (legally binding).
  • Presidential Statement: harus disepakati secara konsensus. Tidak bersifat mengikat, dan akan dibacakan dalam pertemuan terbuka oleh Presiden DK.
  • Press Statement: harus disepakati secara konsensus dan tidak mengikat. Pada umumnya, disepakati secara konsensus melalui surel.

Di samping ketiga dokumen tersebut, Presiden DK juga dapat menyampaikan Press Elements (perlu disepakati secara konsensus) dan mengeluarkan Notes by the President, yang lazimnya lebih bersifat informasi prosedural, atau digunakan untuk mengedarkan berbagai dokumen yang menjadi bahan pembahasan sidang DK.


​BADAN SUBSIDER DAN PENHOLDERSHIP


Pasal 29 Piagam PBB dan Rule 28 Provisional RoP menyebutkan bahwa DK dapat membentuk badan subsider untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Badan Subsider dapat mengambil format Komite (termasuk Komite Sanksi) atau Working Group, dengan keanggotaan terbatas pada 15 anggota DK (negara non-DK tidak dapat berpartisipasi).

Di samping itu, DK PBB juga memiliki mekanisme “penholdership", di mana terdapat designated member(s) anggota DK, baik secara sendiri atau bersama, yang menginisasi atau memimpin proses penyusunan ranres DK untuk isu tertentu.

Informasi DK PBB terkait/lainnyaBerita DK PBB terkait/lainnya