Frequently Asked Questions (FAQ)


KEANGGOTAAN INDONESIA PADA DEWAN K​EAMANAN PBB


"Apa itu Dewan Keamanan PBB? Apa bedanya dengan organ utama PBB lainnya?"

DK PBB adalah s​alah satu dari 6 organ utama PBB, dengan mandat utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Piagam PBB menentukan bahwa:

  • DK dapat bertindak atas nama seluruh negara anggota PBB lainnya (pasal 24), dan
  • Seluruh anggota PBB setuju untuk menerima dan menjalankan keputusan DK (pasal 25).

Hal ini merupakan perbedaan utama DK dengan Majelis Umum (MU). Resolusi MU bersifat non-binding walaupun diputuskan seluruh negara anggota, sementara keputusan DK bersifat mengikat walaupun hanya diputuskan oleh sejumlah negara.


"Apa yang menjadi prioritas Indonesia dalam pelaksanaan keanggotaannya pada Dewan Keamanan PBB?"

​​​Indonesia telah menetapkan empat prioritas keanggotaannya pada DK PBB, yaitu:

  • memperkuat ekosistem perdamaian dunia dengan mengedepankan penyelesaian konflik melalui dialog,
  • memperkuat sinergi antara DK PBB dengan organisasi regional,
  • menanggulangi terorisme, radikalisme dan ekstrimisme melalui pendekatan komprehensif, serta
  • menciptakan sinergi antara penciptaan perdamaian dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu Indonesia akan memberi perhatian khusus pada isu Palestina.


"Apa manfaat keanggotaan Indonesia pada Dewan Keamanan PBB?"

Bentuk perwujudan mandat konstitusional UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Meningkatkan peran kepemimpinan internasional Indonesia, dengan cara:

1. Meningkatkan kapasitas Indonesia bersuara dalam pengambilan keputusan internasional untuk berbagai isu perdamaian dan keamanan dunia.

2. Memungkinkan Indonesia menerapkan perspektifnya sebagaimana diamanatkan oleh Dasasila Bandung dan prinsip polugri bebas aktif, yaitu: 

  • mendorong pendekatan yang lebih berimbang
  • menyuarakan kepentingan middle power maupun negara berkembang,.

3. Selain itu, keanggotaan di DK juga akan:

  • Memungkinkan Indonesia mendorong pembahasan non-core issues (misal, perubahan iklim, pandemi, migrasi) sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia
  • Meletakkan dasar yang kuat bagi “political investment" dengan negara maju maupun negara berkembang
  • Membuka peluang yang lebih besar bagi Indonesia dalam memberikan bantuan kerjasama teknik kepada negara-negara berkembang lainnya.

Memagari kedaulatan dan integritas teritorial NKRI. Keanggotaan DK akan memberikan direct exposure pada penanganan berbagai isu perdamaian dan keamanan internasonal, sehingga memungkinkan Indonesia untuk secara lebih langsung mengamankan berbagai kepentingan nasionalnya.​

Meningkatkan pengiriman misi pemeliharaan perdamaian (MPP) Indonesia.

> Indonesia memiliki visi untuk menjadi bagian dari 10 besar negara penyumbang personel dan menempatkan 4.000 personel di berbagai MPP PBB.

> Saat ini, target sepuluh besar telah tercapai, dan visi 4.000 personel diharapkan akan dapat tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama.

> Berdasar data PBB, pertanggal 30 November 2018 Indonesia menduduki peringkat ke-7 dengan 3,545 personel.

> Penempatan personel Indonesia pada MPP PBB membawa sejumlah manfaat nyata:

  • Meningkatkan profesionalisme serta jejaring internasional pasukan Indonesia.
  • Memperkuat pengakuan internasional atas kapasitas pasukan Indonesia bagi perdamaian dunia.
  • Mendorong penggunaan dan peningkatan kemampuan produk Alpahankam nasional (Panser Anoa, Rantis Komodo, Senjata SS, dan seragam tempur).
  • Memperbesar peluang partisipasi perusahaan-perusahaan Indonesia pada pengadaan barang dan jasa (procurement) PBB untuk berbagai misi perdamaian.

Memperbesar peluang untuk memperbaiki working method DK PBB.

> Perlu disadari adalah bahwa keanggotaan Indonesia terbatas untuk periode 2 tahun, dan selanjutnya Indonesia akan kembali menjadi negara non- DK.

> Dalam kaitan ini, salah satu isu yang secara konsisten disuarakan Indonesia adalah perlunya reformasi DK agar selaras dengan tatanan global yang lebih inklusif.

> Kesempatan keanggotaan pada DK membuka peluang yang sangat strategis untuk mendorong proses reformasi DK dari dalam DK itu sendiri.

> Indonesia memiliki rekam jejak yang patut dibanggakan dalam hal ini:

  • Wisnumurti Guidelinessebagai panduan proses pemilihan Sekjen PBB yang telah digunakan sejak tahun 1996,
  • Perombakan format laporan tahunan DK PBB kepada SMU PBB menjadi lebih analitis, yang didorong Indonesia pada keanggotaannya tahun 2007-2008.


"Apa potensi tantangan untuk mencapai target-target Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB?"

Tantangan pertama bersifat tantangan klasik, yaitu dominasi negara-negara Anggota Tetap (P5) DK PBB, yaitu AS, Inggris, Perancis, Tiongkok dan Rusia  dan perebutan pengaruh antara Negara-negara P5. Beberapa tahun terakhir ini, perpecahan diantara negara P5 terlihat semakin membesar

Tantangan kedua adalah pelemahan multilateralisme global akhir-akhir ini sebagai akibat kebijakan sejumlah negara yang semakin inward looking.

Semakin banyaknya isu baru (non-core issues) yang menjadi perhatian DK PBB

  • Isu seperti perubahan iklim, dampak penyakit menulai (pandemi), dan pembangunan berkelanjutan semakin menjadi perhatian DK PBB 


"Bagaimana persiapan menghadapi tantangan-tantangan itu?"

Terkait pelemahan multilateralisme global, Indonesia terus memperkuat kerja sama dan solidaritas di antara negara Elected-10 serta negara-negara berkembang, sembari terus memajukan dialog yang erat dan setara dengan negara-negara Permanent-5.

Terkait maraknya isu-isu baru, Indonesia senantiasa melakukan rekalibrasi polugri untuk semakin mencerminkan keterkaitan antara perdamaian dan keamanan internasional dengan isu-isu lainnya.

Di samping itu, Kemlu juga telah melakukan sejumlah persiapan lainnya, seperti:

  • Memperkuat formasi homestaff PTRI New York dengan tambahan 1 Duta Besar / Dewatap dan 9 pejabat diplomatik
  • Melakukan pembekalan substansi khusus bagi pejabat Kemenlu di PTRI New York maupun di Jakarta yang menangani isu DK PBB
  • Menyusun Posisi Dasar pada Isu-isu Pembahasan DK PBB, dan
  • Melakukan konsultasi / dialog kebijakan dengan sejumlah negara anggota tetap maupun tidak tetap DK PBB.
  • Melakukan sejumlah kegiatan outreach untuk memberikan pemahaman publik terkait kiprah Indonesia di DK PBB​


"Apa saja isu yang menjadi pembahasan Dewan Keamanan PBB?"

Secara garis besar, terdapat 2 kelompok isu yaitu:

  • country specific / kawasan, misal: situation in the Middle Eastsituation in DPRK; dsb
  • tematis, misal: counter-terrorismpeacekeepingwomen, peace and securitysustaining peace, dsb


"Indonesia sangat memperhatikan perjuangan bangsa Palestina. Bagaimana cara Indonesia mengemukakan hal tersebut ke dalam forum?"

Indonesia akan memastikan bahwa isu Palestina tidak terpinggirkan, tetap berada di radar dan bahkan menjadi pusat perhatian DK PBB

Secara sinergis, Indonesia akan mendukung upayanya di DK dengan penguatan bantuan kemanusiaan dan peningkatan kapasitas bagi rakyat Palestina, baik melalui mekanisme bilateral, trilateral, maupun forum multilateral.


"​Apa saja peran yang akan Indonesia lakukan untuk perdamaian dunia?"

Di samping akan terus memajukan isu-isu prioritas tersebut di atas, Indonesia juga akan memegang peranan penting dalam keanggotaannya di DK PBB, antara lain:

  • Menjabat Presiden DK setidaknya 2 kali, yaitu pada Mei 2019 dan pertengahan 2020
  • Memegang Ketua sejumlah Badan Subsider / Komite DK PBB.

Pada saat Presidensi, Indonesia akan mengangkat sejumlah isu yang menjadi prioritas nasional, antara lain:

  • Peacekeeping Operations, di mana Indonesia antara lain akan mengusung kontribusi Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang misi perdamaian PBB terbesar.
  • Penanggulangan terorisme, di mana Indonesia antara lain akan mendorong pendekatan yang komprehensif dalam upaya penanggulangan terorisme
  • Organisasi regional, di mana Indonesia akan mengangkat peran dan pemberdayaan organisasi-organisasi kawasan, termasuk ASEAN

Peran Indonesia juga tidak terbatas di forum DK PBB, namun direncanakan juga akan memberikan sejumlah bantuan teknis dan pengembangan kapasitas di sejumlah Negara, khususnya Timur Tengah, Afrika, dan negara-negara kepulauan kecil, untuk semakin mengoptimalkan peran Indonesia di DK PBB.


"Bagaimana cara mendorong sinergi antara organisasi kawasan seperti ASEAN dengan Dewan Keamanan PBB?"

Indonesia ingin mendorong peranan yang lebih besar dan penguatan kapasitas organisasi kawasan dalam penanganan isu perdamaian dan keamanan internasional.

Hal ini mengingat kedekatan organisasi kawasan dengan lokasi permasalahan, sehingga dapat memberikan respons yang lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran.

Beberapa peranan yang dapat dimajukan organisasi kawasan antara lain preventive diplomacyfirst responder, mediasi, early warning, resolusi konflik secara damai, dan kapasitas penyaluran bantuan kemanusiaan.

Dalam konteks ASEAN, PBB merupakan salah satu mitra wicara ASEAN, dan pertemuan para Menlu ASEAN dengan Sekjen PBB berlangsung setidaknya 2 kali setahun – di sela-sela Majelis Umum PBB, dan di sela-sela KTT ASEAN tiap tahunnya.

ASEAN dan PBB juga memiliki Rencana Aksi ASEAN-PBB tahun 2016-2020 yang antara lain memusatkan perhatian pada sinergi antara Agenda 2030 for Sustainable Development atau SDGs pada tataran global dan ASEAN Community Vision 2025 di tataran regional.​


"Apa pandangan Indonesia mengenai reformasi DK PBB?"

Indonesia sangat memahami bahwa keanggotaannya di DK PBB terbatas untuk periode 2 tahun. Dalam kaitan ini, Indonesia akan terus konsisten menyuarakan perlunya reformasi DK agar selaras dengan tatanan global yang lebih inklusif.

Kesempatan keanggotaan pada DK membuka peluang yang sangat strategis untuk mendorong proses reformasi DK dari dalam DK itu sendiri.

Mengenai hak veto, sembari tetap menyuarakan perlunya penghapusan hak veto, salah satu gagasan yang didukung Indonesia adalah pembatasan penggunaan hak veto untuk tidak dipakai di kasus-kasus di mana secara jelas terjadi krisis kemanusiaan.

Indonesia juga akan terus memajukan reformasi working method DK PBB. Indonesia memiliki rekam jejak yang patut dibanggakan dalam hal ini, di mana setiap periode keanggotaan Indonesia selalu menghasilkan perbaikan working method DK:

  • Keanggotaan Indonesia pada tahun 1995-1998 menghasilkan dokumen “Wisnumurti Guidelinessebagaimana tersebut di atas
  • Keanggotaan Indonesia pada tahun 2007-2008 telah memperbaiki kandungan laporan tahunan DK kepada Majelis Umum PBB, yang semula hanya bersifat faktual menjadi dilengkapi analisa, sehingga negara lain memahami dinamika pembahasan yang terjadi.​​