Perlucutan Senjata dan Non-proliferasi Senjata Pemusnah Massal

1/29/2019 Tuesday, January 29, 2019


PERLUCUTAN SENJATA DAN NON-PROLIFERASI SENJATA BIOLOGI


Latar Belakang

The Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction (Konvensi Senjata Biologi/KSB) merupakan suatu perjanjian internasional di bidang arms control yang melarang produksi, penimbunan senjata biologi. KSB mulai berlaku (entry into force) pada tanggal 26 Maret 1975. Hingga bulan Desember 2018, terdapat 182 negara yang merupakan Negara pihak dari KSB, dan 109 negara yang merupakan Penandatangan KSB.

Konvensi ini belum dilengkapi dengan sistem verifikasi bagi pengawasan kepatuhan Negara-Negara Pihak terhadap ketentuan-ketentuan yang terkandung didalamnya. Proses negosiasi suatu protokol verifikasi yang mengikat berlangsung antara tahun 1995 sampai dengan 2001. Protokol verifikasi KSB menghadapi ganjalan yang serius hingga kini karena Amerika Serikat telah menyampaikan posisi yang pada intinya menolak pembuatan Protokol tersebut untuk disetujuinya pembentukan rejim verifikasi internasional.

Pada Review Conference ke-6 tahun 2006 negara-negara pihak menyepakati suatu dokumen akhir yang berisi antara lain: pembentukan Implementation Support Unit (ISU); inter-sessional Program 2007-2010; peningkatan partisipasi negara pihak dalam melakukan deklarasi Confidence Building Measures; dan Promotion of universalization. Review Conference ke-6 ini dipandang oleh negara-negara pihak sebagai pancapaian bersejarah karena berhasil menyepakati pembentukan ISU untuk menyediakan dukungan administratif dan yang terkait dengan CBM.

Pada Review Conference of BWC (RevCon) ke-8 tanggal 7-25 November 2016 negara pihak gagal menyepakati keputusan substantif, bahkan forum 5 tahunan ini tidak dapat menyepakati format intersessional process periode 2017-2020.

Posisi Indonesia

Pemerintah RI telah meratifikasi KSB melalui Keppres 58 tahun 1991 dan saat ini tengah menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang Keamanan Biologi dengan penjuru di Kementerian Kesehatan.

Indonesia menganggap bahwa ketiga pilar (perlucutan senjata, nonproliferasi dan kerjasama internasional untuk penggunaan secara damai) KSB harus seimbang. Selama ini terdapat kecenderungan di mana para negara maju lebih menekankan aspek perlucutan senjata dan nonproliferasinya namun mengesampingkan aspek kerja sama internasional terkait penggunaan biological agents untuk tujuan damai.

Indonesia berpandangan bahwa suatu mekanisme verifikasi bagi kepatuhan negara-negara pihak dalam melaksanakan kewajiban di KSB adalah suatu hal yang dibutuhkan dan seharusnya ada pada konvensi perlucutan senjata lainnya seperti NPT dan KSK.

Indonesia mendukung upaya penguatan KSB, baik dengan membuat deklarasi CBM, berpartisipasi aktif di program intersessional (pertemuan negara pihak dan pertemuan ahli), kerjasama internasional (penyelenggaraan seminar dan lokakarya terkait dengan topik program intersessional tahunan) dan universalisasi KSB.

Indonesia saat ini tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang keamanan biologi yang akan memasukkan ketentuan terkait Implementasi KSB dan juga menggabungkan implementasi kesepakatan dalam WHO seperti International Health Regulation dan Pandemic Influenza Preparedness Framework.


================================


PERLUCUTAN SENJATA DAN NON-PROLIFERASI SENJATA KIMIA

 

Latar Belakang

Chemical Weapons Convention (Konvensi Senjata Kimia/KSK) merupakan suatu perjanjian internasional di bidang arms control yang melarang produksi, penimbunan dan penggunaan senjata kimia. KSK mulai berlaku pada tanggal 29 April 1997. Administrasi dari implementasi KSK dilakukan oleh Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) yang merupakan organisasi independen dan tidak berada di bawah naungan PBB. Hingga saat ini terdapat 193 Negara Pihak KSK.

Sejak berdirinya OPCW, penghancuran senjata kimia di seluruh dunia telah mencapai 96,5%. Amerika Serikat adalah satu-satunya possesor state yang belum menghancurkan senjata kimia (kategori 1). Sementara itu, untuk prekursor senjata kimia dan limbah berbahaya (kategori 2) dan munisi kosong (kategori 3) pemusnahannya telah mencapai 100%. Tantangan yang cukup berat dalam pemusnahan senjata kimia secara global adalah masih adanya negara di luar KSK (Israel, Korea Utara, Mesir, dan Sudan Selatan), sehingga tidak ada kewajiban bagi negara-negara tersebut untuk mendeklarasikan kepemilikan senjata maupun menghancurkannya.

Pada tanggal 19 Februari 2008, DPR RI telah mengesahkan Undang-undang Implementasi KSK (Undang-Undang No. 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia) yang merupakan salah satu wujud kewajiban dan komitmen Pemri terhadap KSK.  Undang-undang tersebut berfungsi sebagai implementasi KSK di tingkat nasional, membantu upaya confidence building measure, terhindar dari kecurigaan memproduksi senjata kimia oleh negara pihak lainnya, serta menjamin kebebasan untuk melakukan perdagangan bahan kimia yang diawasi KSK dan terhindar dari restriktif dalam rezim ad-hoc pengawasan ekspor. Dalam UU Implementasi KSK, Indonesia diantaranya telah memasukan sanksi kriminalisasi terhadap penyalahgunaan bahan-bahan kimia terdaftar, termasuk kondisionalitas extra-territorial yang diwajibkan oleh KSK.

Pada perkembangannya dan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 UU tersebut, pada tanggal 22 Februari 2017, Presiden RI telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2017 tentang pembentukan Otoritas Nasional (Otnas) Senjata Kimia. Untuk melaksanakan Perpres dimaksud, telah dikeluarkan pula Keputusan Presiden No.4 tahun 2017 tentang Susunan Keanggotaan Otnas Senjata Kimia, yang telah memutuskan keanggotaan dalam Otnas yang terdiridari 9 (Sembilan) Kementerian dan Lembaga terkait, dimana Kementerian Luar Negeri merupakan Wakil II Otnas.

Posisi Indonesia

Pemerintah Indonesia menganggap KSK sebagai contoh multilaterally-agreed framework dalam perlucutan senjata pemusnah massal dan merupakan model rezim export-import control yang baik yang disetujui secara multilateral. KSK memiliki 4 pilar penting yang perlu selalu berada dalam titik keseimbangan yaitu: penghancuran senjata kimia yang masih ada sesuai dengan timeline yang ditentukan; upaya-upaya OPCW dan negara pihak untuk selalu meningkatkan nonproliferasi senjata kimia diantaranya melalui mekanisme verifikasi; Assistance and Protection; dan adanya jaminan kerjasama dan bantuan internasional (ICA-International Cooperation and Assistance).

Berkaitan dengan penghancuran senjata kimia, Indonesia memandang bahwa tujuan utama dari KSK adalah penghancuran total senjata kimia khususnya kepada negara-negara pemilik senjata kimia. Oleh karenanya, Indonesia sangat khawatir apabila pelaksanaan penghancuran senjata kimia berlangsung lambat dan tidak sesuai dengan tahapan waktu yang telah ditentukan. Penghancuran senjata kimia harus selalu menjadi prioritas utama OPCW.


================================


TRAKTAT NON-PROLIFERASI SENJATA NUKLIR (NPT)

 

Latar Belakang

Meskipun diakui bahwa senjata nuklir merupakan ancaman besar bagi keberadaan umat manusia, belum terdapat traktat atau pengaturan multilateral untuk pelarangan total kepemilikan, produksi, penggunaan, dan transfer senjata nuklir. Traktat yang membahas mengenai senjata nuklir adalah Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT). Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang bertujuan membatasi kepemilikan senjata nuklir dimana terdapat 3 pilar utama terkait komitmen perlucutan senjata nuklir, non proliferasi dan penggunaan bahan nuklir untuk tujuan damai.

Sejak mulai berlaku pada tahun 1970, terdapat 191 negara pihak NPT dan dibagi menjadi 2 kategori yaitu negara-negara nuklir (Nuclear Weapon States/NWS) dan negara-negara non-nuklir (Non-Nuclear Weapon States/NNWS). NPT pada dasarnya merupakan komitmen dari kelima negara NWS untuk mewujudkan general and complete disarmament, dan komitmen negara-negara NNWS untuk tidak mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir. Selain itu, NPT juga menegaskan untuk melindungi hak seluruh negara pihak untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai.

NPT sebenarnya telah memandatkan penyusunan traktat untuk pelarangan total senjata nuklir (article VI). Pembahasan traktat tersebut, yakni yang dikenal dengan Nuclear Weapon Convention, telah dimulai di Conference on Disarmament (CD) di Jenewa pada tahun 1996. Traktat tersebut akan mengatur pelarangan total kepemilikan, produksi, penggunaan, dan transfer senjata nuklir.

Dalam perkembangannya, sejak NPT diperpanjang secara tidak terbatas (indefinite extension) pada tahun 1995, terdapat konsesi yang diberikan oleh negara-negara NWS kepada negara-negara NNWS yang dikenal sebagai mekanisme strengthened review process (SRP). Mekanisme ini tertuang dalam Decision 1 dari Sidang NPT Review and Extension Conference (NPTREC) tahun 1995 dan kemudian diperkuat dengan kesepakatan berjudul "Improving the Effectiveness of the Strengthened Review Process for the NPT" yang merupakan hasil Sidang Revcon NPT tahun 2000.

Sesuai ketentuan di dalam Traktat, seluruh negara pihak melakukan pertemuan Review Conference setiap 5 tahun dengan tujuan untuk mengkaji implementasi berbagai ketentuan yang terdapat di dalam NPT sekaligus menyepakati hal-hal yang perlu dilakukan di masa mendatang untuk memperkuat NPT. Diantaranya diadakan NPT Preparatory Committee Meeting setiap tahunnya.

Perkembangan positif terlihat pada PrepCom Ketiga NPT Review Conference 2010 yang dilaksanakan bulan Mei 2009 di New York yang berhasil menyepakati agenda untuk NPT Review Conference 2010. Selanjutnya, dalam sidang UNDC pada tahun 2009 walaupun belum dihasilkan laporan substantif, namun dirasakan adanya perubahan mood dalam pembahasan yang antara lain dipengaruhi oleh joint statement Presiden Obama dan Medvedev "to achieving a nuclear free world" pada awal April 2009.

Pada tahun 2010, berbagai perubahan yang terjadi sejak tahun 2009 di atas telah memberikan pengaruh positif pada diplomasi multilateral di bidang perlucutan senjata. Hal ini antara lain dapat dilihat dari keberhasilan Sidang 2010 NPT Review Conference yang telah berlangsung pada pada tanggal 3-28 Mei 2010 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, di mana seluruh delegasi berhasil menyepakati Final Document terkait dengan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam memperkuat rezim non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir di bawah NPT. Hal ini sangat berbeda dengan situasi yang terjadi pada Review Conference NPT tahun 2005, di mana para delegasi tidak berhasil mencapai kesepakatan substantif apapun.

Sidang "2015 Review Conference of the Parties to the Nuclear Non-Proliferation Treaty" (NPT RevCon) berlangsung di New York pada tanggal 27 April-22 Mei 2015. Sangat disayangkan Sidang NPT tahun 2015 tidak berhasil dicapai kesepakatan substantif.

Indonesia tetap menjalankan perannya sebagai bridge builder untuk menjembatani berbagai kelompok-kelompok yang berbeda pandangan dalam isu-isu perlucutan senjata dan non-proliferasi. Peran ini dapat dijalankan dengan baik karena adanya pengakuan dari negara-negara anggota PBB atas posisi Indonesia yang dipandang moderat serta komitmen Indonesia yang dianggap tinggi terhadap prinsip-prinsip multilateralisme yang berlaku. Pada tahun 2017 dan 2018, Indonesia menjadi tuan rumah Regional Dialogue and Consultation towards NPT Review Conference 2020 bersama Belanda dan Polandia berturut-turut. Rencananya pada tahun 2019 Indonesia kembali menjadi tuan rumah acara serupa bersama Chair PrepCom III yaitu Malaysia.

Posisi Indonesia

Sejalan dengan posisi GNB, diplomasi Indonesia dalam isu ini diarahkan kepada penghancuran total senjata nuklir dengan mendukung masyarakat internasional dalam upaya non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir. Indonesia menekankan pentingnya multilateralisme sebagai "core principle" perundingan non-proliferasi dan perlucutan senjata, dan menegaskan bahwa pencapaian tujuan tersebut perlu ditempuh lewat cara-cara yang "lawful" berdasarkan hukum internasional yang berlaku dan di bawah kerangka PBB.

Sejak tahun 1994 Indonesia selalu ditunjuk sebagai Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Perlucutan Senjata GNB. Selama ini, Indonesia telah mengkoordinasikan posisi bersama negara-negara GNB dalam berbagai forum mekanisme perlucutan senjata PBB, tidak hanya untuk isu nuklir, seperti di Komite I, United Nations on Disarmament Commission (UNDC) dan Conference on Disarmament (CD) dan forum multilateral lainnya. Indonesia berpandangan isu perlucutan senjata nuklir dan non proliferasi harus dibahas melalui kerangka multilateral yang sudah disepakati.

Indonesia berpandangan bahwa tiga pilar NPT harus diterapkan secara seimbang, transparan dan komprehensif. Indonesia menganggap bahwa NPT telah mampu mencegah proliferasi horizontal senjata-senjata nuklir, namun belum sepenuhnya berhasil mencegah proliferasi secara vertikal. Oleh karena itu, Indonesia meminta agar seluruh negara pihak pada NPT, termasuk negara-negara nuklir, terikat pada komitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, baik secara vertikal maupun horizontal (non-proliferation in all its aspects).

Mengenai perlucutan senjata, Indonesia selalu menekankan agar negara-negara nuklir memenuhi komitmennya untuk melucuti senjata nuklir mereka dengan batas waktu yang jelas (Artikel VI NPT). Selain itu, Indonesia menginginkan agar proses perlucutan senjata nuklir dilakukan secara dapat diverifikasi (verifiable), tidak dapat dikembalikan (irreversible) dan terbuka (transparent). Terkait dengan non-proliferasi, Indonesia menginginkan agar universalitas NPT perlu terus menjadi prioritas utama dan mendesak agar negara-negara yang belum menjadi pihak untuk segera mengaksesi NPT sebagai negara non-nuklir.

Mengenai pemanfaatan energi nuklir untuk maksud damai, Indonesia menginginkan agar hak setiap negara untuk memanfaatkan energi nuklir untuk maksud damai agar tetap dihormati (Artikel IV NPT). Indonesia terus memperjuangkan diakuinya hak negara untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai, dan tidak disalahartikan sebagai proliferasi nuklir. Indonesia telah menjadi negara pihak pada NPT, Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM) and its Amendment, Convention on Nuclear Safety, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT), International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, dan IAEA Additional Protocol.

Indonesia juga telah turut berpartisipasi pada pertemuan Nuclear Security Summit (NSS) 2010 - 2016. Pada pertemuan NSS, Indonesia mengajukan inisiatif penyusunan National Legislation Implementation Kit on Nuclear Security (NLIK). Inisiatif ini merupakan model legislation untuk mempermudah negara-negara menyusun undang-undang terkait keamanan nuklir yang merupakan implementasi dari traktat-traktat penting, antara lain, CTBT, CPPNM, serta ketentuan-ketentuan IAEA. Dalam menggunakan model legislation ini, tiap negara dapat menyusaikan dengan kebutuhan dan sistem hukum nasionalnya masing-masing. Inisiatif Indonesia dimaksud telah didukung oleh 29 negara peserta NSS dan PBB dalam Joint Statement mengenai NLIK.

 

================================


TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA SENJATA NUKLIR (CTBT)

 

Latar Belakang

Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Senjata Nuklir (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty/CTBT) merupakan traktat yang melarang semua jenis uji coba nuklir yang menggunakan metode ledakan. CTBT mulai dibuka untuk ditandatangani sejak 10 September 1996. Hingga 25 September 2018, 184 negara telah menandatangani CTBT dan 167 negara telah meratifikasinya. Hingga saat ini, CTBT belum dapat berlaku (entry into force) karena masih terdapat  8 dari 44 negara Annex II CTBT yang belum meratifikasi. Desakan agar negara-negara dalam Annex II tersebut untuk segera menandatangani dan meratifikasi CTBT terus diupayakan dalam berbagai forum multilateral, baik dalam kerangka NPT maupun diluar NPT. Meskipun belum berlaku, CTBT telah memiliki mekanisme verifikasi ledakan nuklir yang telah berhasil mendeteksi uji coba nuklir Korea Utara pada tahun 2006, 2009, 2013, 2016 dan 2017. Verifikasi dilakukan melalui data yang diperoleh dari teknologi monitoring system CTBT.

Untuk mendukung implementasi CTBT, telah dibentuk Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization/CTBTO yang bertujuan untuk: 1) melakukan persiapan-persiapan pelaksanaan CTBT secara efektif; 2) mempersiapkan sesi pertama Konferensi Negara Pihak terhadap CTBT; dan 3) menghadapi pertanyaan-pertanyaan seputar kepatuhan (compliance) terhadap CTBT. Sekretariat ini juga berfungsi sebagai forum konsultasi dan kerja sama di antara para negara pihak. Mengingat hingga saat ini CTBT belum berlaku, maka organisasinya pun bersifat Preparatory Commission (Prepcom).

Aplikasi verifikasi data dan teknologi yang dimiliki oleh CTBTO telah memasuki fase baru sejak terjadinya bencana tsunami pada Desember 2004 di Indonesia. Kegunaan aplikasi verifikasi data dan teknologi tersebut dapat diperluas, tidak hanya mendeteksi adanya percobaan senjata nuklir, tetapi juga untuk keperluan mendeteksi bencana alam.

Posisi Indonesia

Indonesia tidak memiliki keinginan untuk mengembangkan senjata nuklir dan melakukan uji coba nuklir. Oleh karena itu, Indonesia mendukung upaya masyarakat internasional untuk mencapai universalitas CTBT yang merupakan bukti keinginan masyarakat internasional dalam mengatur penggunaan senjata nuklir dan secara bertahap menghilangkan senjata nuklir secara menyeluruh (total elimination of nuclear weapons). Indonesia telah meratifikasi CTBT pada 6 Februari 2012.

Indonesia menilai Traktat CTBT bermanfaat untuk mencegah proliferasi senjata nuklir. Meskipun CTBT masih membuka celah terhadap bentuk uji coba yang dilakukan melalui teknik simulasi komputer, namun Indonesia berpandangan bahwa Traktat ini merupakan hasil kompromi maksimal dari semua pihak terkait dan pada dasarnya tetap bermanfaat untuk memperkuat rezim non-proliferasi nuklir.

Selain itu Indonesia memandang bahwa sistem deteksi uji coba nuklir dari CTBT dapat juga dimanfaatkan untuk deteksi bencana alam seperti gempa bumi. Indonesia telah mendaftarkan enam stasiun seismik sebagai auxiliary seismic station pada CTBT, yakni Parapat, Sumatera Utara; Jakarta; Kappang, Sulawesi Selatan; Baumata, NTT; Sorong, Papua Barat dan Jayapura, Papua.

Indonesia bersama Hungaria telah menjadi Co-Chairs Article XIV Conference on CTBT untuk periode tahun 2013 – 2015. Ketua bersama mempunyai kewajiban untuk mempromosikan CTBT di berbagai pertemuan internasional dan regional, khususnya untuk memajukan entry into force dan universalisasi CTBT.

 

================================


TRAKTAT PELARANGAN SENJATA NUKLIR (TPNW)

 

Latar Belakang

Sidang Majelis Umum (SMU) PBB Sesi ke 70 (tahun 2015) telah mengadopsi Resolusi A/RES/70/33 dengan judul “Taking Forward Multilateral Disarmament Obligation" yang memandatkan pembentukan Open Ended Working Group (OEWG) on Taking Forward Multilateral Disarmament Negotiations untuk membahas secara lebih konkrit mengenai langkah hukum, ketentuan dan norma-norma hukum guna mencapai dunia yang bebas dari senjata nuklir. Resolusi A/RES/70/33 didukung oleh banyak negara yang sebagian besar terdiri dari negara non-pemilik senjata nuklir, sedang negara-negara pemilik senjata nuklir (P5/Nuclear Weapons States) dan umbrella states menentang keras.

Indonesia telah berperan aktif dalam proses OEWG dan menjadi salah satu negara Kelompok Like-Minded Countries (LMCs) dalam proses OEWG bersama dengan Argentina, Brazil, Costa Rica, Ekuador Guatemala, Malaysia, Meksiko dan Zambia. OEWG dimaksud telah menyelenggarakan serangkaian pertemuan di Jenewa guna menghasilkan sebuah Final Report, yang telah diserahkan kepada Sidang Majelis Umum PBB Sesi ke-71 (2016) dan diadopsi. Negosiasi awal traktat pelarangan senjata nuklir disetujui untuk diselenggarakan pada bulan Maret dan Juni 2017 di New York.

Sebagai tindak lanjut, telah diselenggarakan Konferensi Negosiasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (United Nations Conference to Negotiate a Legally Binding Instrument to Prohibit Nuclear Weapons Leading Towards Their Total Elimination) dalam 2 (dua) sesi yakni tanggal 27-31 Maret 2017 dan 15 Juni-7 Juli 2017 di New York, dan dipimpin oeh Kosta Rika sebagai Presiden Konferensi (Indonesia adalah salah satu Wakil Presiden Konferensi mewakili wilayah Asia Pasifik).

Pada akhir negosiasi tanggal 7 Juli 2017, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW / Traktat Pelarangan Senjata Nuklir) berhasil diadopsi melalui pemungutan suara dengan 122 negara mendukung, 1 negara menolak dan 1 negara abstain. Sebagai catatan, tidak ada satupun negara pemilik senjata nuklir/P5 yang menghadiri konferensi TPNW dan pertemuan-pertemuan terkait pre-konferensi.

Traktat telah dibuka untuk penandatanganan mulai pada tanggal 20 September 2017, tepatnya disela-sela High Level Week SMU PBB ke-72. Menteri Luar Negeri RI mewakili Pemerintah RI, telah menandatangani traktat tersebut pada tanggal 20 September 2017 di sela-sela SMU PBB Sesi ke-72 di New York, Amerika Serikat. Saat ini terdapat 69 negara penanda tangan dan 19 negara pihak dari TPNW.

Posisi Indonesia

Indonesia memandang TPNW merupakan major stepping stone upaya pencapaian tujuan bersama dalam penghapusan menyeluruh terhadap senjata nuklir. Hal ini tercermin dari substansi TPNW yang merupakan kerangka hukum internasional yang mengatur pelarangan, kepemilikan, pengembangan, produksi, transfer dan akuisisi senjata nuklir. Dengan demikian, Indonesia merupakan 1 dari 50 negara penanda tangan pertama TPNW pada tanggal 20 September 2018.

Dalam upaya mewujudkan dunia yang terbebas dari senjata nuklir, Indonesia menghimbau negara lainnya dan kelompok masyarakat madani untuk dapat saling bekerja sama dan bersinergi guna mendorong percepatan entry into force dan universalisasi TPNW.


================================


​(Sumber: Direktorat KIPS)