Isu Senjata Konvensional

1/29/2019 Tuesday, January 29, 2019


SMALL ARMS AND LIGHT WEAPONS

 

Latar Belakang

Aliran perdagangan gelap small arms and light weapons (SALW) mencadi ancaman tersendiri bagi keamanan dan penegakan hukum. Barang gelap tersebut sering menjadi faktor di balik terjadinya forced displacement rakyat sipil dan pelanggaran HAM besar di berbagai bagian dunia, baik oleh pemerintah yang korup, kejahatan terorganisir, maupun teroris. Negara memiliki hak yang melekat untuk membela diri. Negara dapat menggunakan kekuatan bersenjata sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hukum Humaniter Internasional.

Secara umum, small arms meliputi beragam jenis alat pembunuh dari senjata genggam sampai MANPADS. Meskipun belum ada kesepakatan definisi, istilah small arms dipahami sebagai senjata api portable (dapat dibawa-bawa) dan amunisinya yang didesain untuk penggunaan individual oleh militer. Termasuk dalam hal ini adalah pistol; rifle dan carbine; senjata serbu; dan senjata mesin ringan. Definisi mengenai small arms terus menjadi diskusi guna mendapatkan pemahaman yang seragam.

Light weapons lebih berat dan lebih besar dari small arms dan dirancang untuk digunakan oleh sebuah tim kecil atau crew infantry. Termasuk dalam hal ini adalah man-portable firearms dan amunisinya; light artillery guns; roket; serta guided missile yang digunakan terhadap tank, pesawat atau fortification. Light weapons juga dapat meliputi senjata mesin berat (heavy machine-guns), pelontar granat (hand-held under-barrel and mounted grenade launcher), MANPADS, portable anti-tank dan rocket launcher systems, serta mortir di bawah kaliber 100 mm. Light weapons sangat banyak diproduksi, mudah disembunyikan, dan membutuhkan sedikit perawatan, atau pelatihan penggunaan.

Perkembangan

Berbeda dengan berbagai regime pengaturan perlucutan senjata dan non-proliferasi di bidang senjata pemusnah massal (weapons of mass-destruction/WMD – nuklir, biologi dan kimia), hingga saat ini tidak terdapat suatu pengaturan multilateral yang mengatur SALW maupun senjata konvensional lainnya secara komprehensif. Namun demikian seluruh Negara anggota PBB pada tahun 2001 telah berhasil mengesahkan suatu program aksi mengenai upaya untuk memerangi perdagangan gelap senjata ringan dan kaliber kecil (Program of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects/POA).

Melalui PoA ini, negara-negara di dunia pada 9-20 Juli 2001 telah setuju untuk setiap 6 tahun sekali bertemu dalam Review Conference guna membahas peningkatan pengaturan aliran senjata api/ringan, melakukan kontrol terhadap impor dan ekspor, melaksanakan manajemen stockpile, dan untuk saling terlibat dalam kerja sama dan bantuan. Pada tahun 2005, sebagai turunan PoA SALW, telah diadopsi International Tracing Instrument (ITI), yang mengatur marking, tracing dan recording dari senjata api/ringan.

Sejak pencanangan program aksi tersebut, telah dilakukan empat kali Biennial Meeting of States (BMS) yaitu tahun 2003, 2005, 2008, 2010, 2012 dan 2016 serta Review Conference pada tahun 2006, 2012 dan 2018 untuk melihat implementasi dari negara-negara PBB. Sejak pengadopsian UNPoA dan ITI pada tahun 2001, 3rd Review Conference 2018 merupakan pertemuan UNPoA dan ITI pertama yang secara resmi menghasilkan dokumen outcome mengkaitkan antara upaya pemberantasan perdagangan illegal SALW dengan agenda pembangunan global berkelanjutan, dan isu kemanusiaan (HAM dan gender). Beberapa negara ingin memasukkan referensi regulasi senjata konvensional global melalui Arms Trade Treaty (ATT) yang mulai berlaku pada 24 Desember 2015, namun demikian tidak tercermin di dokumen akhir. Sebagai catatan, berbeda dengan ATT dan Firearms Protocol, PoA SALW tidak legally binding dan hanya bersifat politically binding, sehingga tidak memerlukan ratifikasi.

Review Conference 2018 juga telah mensahkan pengkaitan antara UNPoA dan ITI dengan 2030 Sustainable Development Agenda, khususnya Goal 16 dalam Sustainable Development Goals (SDGs), Target 16.4, tentang pemberantasan arus pendanaan gelap dan pemberantasan perdagangan ilegal SALW. Dalam hal ini, kaitan antara UNPoA dan ITI dengan SDG 2030 tidak semata bersifat politis, namun bersifat fungsional sebagai instrumen pengumpulan data untuk penentuan indikator capaian SDG 2030, dan demikian pula sebaliknya. SDG 2030 telah ditetapkan melalui BMS-6 sebagai parameter dalam penentuan format pelaporan nasional dalam kerangka UNPoA dan ITI.

Isu mengemuka lain terkait SALW adalah adanya keberatan negara-negara tertentu terhadap pembatasan kepemilikan sipil atas senjata dan pelarangan transfer SALW kepada non-state actors. Sulitnya pengaturan SALW tidak terlepas dari bisnis senjata yang nilainya sangat besar dengan pengaruh lobby kepentingan bisnis senjata. Selain itu, Negara-negara pendukung ATT berupaya mengaitkan relevansi ATT yang seolah-olah sebagai instrumen penegakan UNPoA dan ITI.

Posisi Indonesia

Indonesia berkepentingan akan suatu pengaturan yang dapat mencegah perdagangan gelap SALW mengingat luasnya wilayah perbatasan dari potensi pemasokan senjata  gelap yang dapat digunakan oleh organisasi kriminal dan teroris. Sebagai contoh nyata, umumnya senjata dan sebagian amunisi yang diperoleh pihak separatis di Indonesia adalah senjata selundupan.

Indonesia melihat manfaat untuk PoA SALW dalam mendukung upaya-upaya penggalangan kerja sama antar-negara dalam pencegahan perdagangan gelap SALW dan peningkatan bantuan dalam rangka capacity building. Lebih lanjut, Indonesia mendukung upaya kerjasama internasional dalam memberantas perdagangan gelap SALW dan mendorong pembentukan mekanisme pada tingkat regional atau sub-regional, khususnya trans-border customs, kerjasama tukar informasi diantara institusi penegak hukum, perbatasan dan bea cukai.

Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang mengatur kepemilikan, perizinan, dan pelarangan kepemilikan senjata api secara terpisah, misalnya UU No. 8 tahun 1948; UU No. 12 tahun 1951; UU No. 20 tahun 1960; serta UU No. 2 tahun 2002. Masing-masing Angkatan Bersenjata (AL/AU/AD) dan Polri telah memiliki standar baku dalam stockpile management.

Namun demikian, belum terdapat UU yang mengatur secara komprehensif mengenai aspek-aspek registrasi, marking and tracing, transfer, maupun brokering dalam pengadaannya. Oleh karena itu, perlu adanya suatu Undang-Undang mengenai SALW yang komprehensif, yang mengatur semua aspek terkait SALW seperti penyimpanan, registrasi, marking and tracing, brokering, dan transfer. 

Secara nasional tahun 2018 telah digulirkan pembahasan opsi untuk mengikatkan diri dalam UNTOC Firearms Protocol untuk memperkuat implementasi dalam negeri.

==========


KONVENSI PELARANGAN MENYELURUH RANJAU DARAT ANTI-PERSONIL

 

Latar Belakang

Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction/Konvensi Pelarangan Penggunaan, Penyimpanan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personil (RDAP) serta Penghancurannya merupakan instrumen internasional yang melarang RDAP secara menyeluruh. Konvensi ini juga biasa disebut dengan nama Konvensi Ottawa atau Mine Ban Treaty.

Konvensi Ottawa disetujui pada Konferensi Diplomatik mengenai Pelarangan Menyeluruh RDAP di Oslo pada tangal 18 September 1997. Sesuai dengan pasal 15, Konvensi ini mulai dibuka untuk ditandatangani di Ottawa, Kanada, bagi semua negara mulai tanggal 3 Desember 1997 sampai dengan 4 Desember 1997 dan terus terbuka sejak itu di Kantor Pusat PBB di New York sampai mulai berlaku. Sampai Januari 2016, 164 negara telah menjadi negara pihak.

Indonesia telah menandatangani Konvensi Ottawa pada tanggal 4 Desember 1997 dan meratifikasinya pada tanggal 16 Februari 2007 melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2006. Instrumen ratifikasi Pemri telah diserahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 1 Agustus 2007. Dengan penyerahan instrumen ratifikasi tersebut, Konvensi Ottawa mulai berlaku bagi Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2007.

Kewajiban-kewajiban dalam Konvensi tersebut di antaranya: melaporkan jumlah ranjau darat anti-personel yang saat ini dipunyai dalam gudang munisi (stockpile) dan jumlah/luas ladang ranjau; menyatakan jumlah ranjau yang diinginkan disimpan atau dipertahankan untuk tujuan pendidikan dan latihan; menghancurkan stockpile dan; membuat legislasi nasional untuk melarang penggunaan, penyimpanan, produksi, atau transfer ranjau darat yang dilengkapi sanksi kriminal.  

Sebagai negara pihak, Indonesia memiliki kewajiban menyerahkan laporan pertama  berdasarkan Pasal 7 Konvensi Ottawa dalam waktu 180 hari setelah Konvensi mulai berlaku bagi Indonesia. Indonesia telah menyerahkan laporan pertama (initial report) implementasi Konvensi Ottawa Indonesia ini pada bulan Januari 2008. Berdasarkan Konvensi Ottawa, tenggat waktu Indonesia untuk penghancuran cadangan RDAP adalah 1 Agustus 2011 yakni 4 tahun sejak Konvensi mulai berlaku bagi Indonesia. Pada akhir tahun 2008, tiga tahun lebih cepat dari tenggat waktu yang diberikan, Indonesia telah melaksanakan kewajibannya menghancurkan simpanan RDAP dalam tiga tahap sebanyak 11.603. Berdasar informasi dari Kementerian Pertahanan, hingga tahun 2017, Indonesia masih memiliki stockpile RDAP sejumlah 2.148 buah yang digunakan untuk keperluan pelatihan internal TNI.Tahun 2018 tidak dilakukan kegiatan pemusnahan.

Posisi Indonesia

Pemerintah RI senantiasa mendorong pentingnya perlucutan senjata dan non-proliferasi dalam berbagai forum internasional, termasuk ranjau darat. Pemerintah RI memandang penting Konvensi Pelarangan RDAP dan selama ini telah berperan aktif baik dalam berbagai pertemuan di bawah kerangka Konvensi tersebut, implementasi nasional (penghancuran ranjau), serta upaya mendorong universalisasi Konvensi di kawasan Asia Pasifik. Pemerintah RI memandang bahwa universalisasi merupakan bagian integral dalam Konvensi, dan senantiasa mendorong negara di luar Konvensi untuk segera bergabung dalam Konvensi, serta dapat memenuhi kewajibannya menghancurkan simpanan ranjau darat mereka sesuai dengan tenggat waktu yang dijadwalkan;

Pemerintah RI menggarisbawahi bahwa Konvensi Pelarangan RDAP telah memberikan platform berkenaan dengan hukum humaniter. Dalam kaitan ini, Pemerintah RI akan terus mendorong negara-negara pihak untuk tidak menggunakan, memproduksi dan/atau melakukan transfer ranjau darat.

Pemerintah RI berpandangan bahwa bantuan finansial, teknis, dan humaniter untuk operasi pencabutan ranjau darat dan sisa-sisa perang, serta rehabilitasi korban merupakan salah satu aspek penting dibawah kerangka Konvensi Pelarangan RDAP;

Pada tingkat regional dalam kerangka ASEAN, telah dibentuk ASEAN Regional Mines Action Centre (ARMAC) sebagai fondasi dan gagasan bagi negara anggota ASEAN untuk lesson learned, sharing best practices dan meningkatkan kesadaran di kawasan, serta guna meningkatan kerja sama dan kemitraan dalam memajukan agenda Konvensi Pelarangan RDAP.​

==========


C​LUSTER MUNITIONS CONVENTION

 

Latar Belakang

Convention on Cluster Munitions (CCM) telah disepakati pada tanggal 30 Mei 2008 di Dublin, Irlandia, dan telah mulai dibuka untuk ditandatangani (open for signature) pada tanggal 3 Desember 2008. CCM telah berlaku (entered into force) pada 1 Agustus 2010. Hingga bulan Desember 2018, 120 negara telah bergabung dengan CCM, dengan 104 negara pihak, dan 16 negara penandatangan.

Konvensi tersebut pada intinya melarang pengunaan, pembuatan, transfer dan kepemilikkan Cluster Munitions (CM) yang penggunaannya selama ​​ini telah mengakibatkan penderitaan terhadap penduduk sipil. Selain itu, beberapa pasal di dalam CCM juga mengatur secara khusus isu-isu seperti pemberian bantuan kepada para korban, pembersihan wilayah yang terkontaminasi serta penghancuran cadangan CM (stockpiles).

Konvensi mengenai Cluster Munitions ini dihasilkan melalui proses negosiasi yang dilandasi oleh kemitraan penuh antara pemerintah, organisasi internasional dan masyarakat madani yang bersama-sama memandang cluster munitions sebagai senjata yang bersifat tidak manusiawi dan yang tidak pandang bulu, sehingga perlu segera dilarang.

Posisi Indonesia

Pemerintah RI telah menandatangani CCM pada Konperensi Penandatanganan CCM di Oslo, tanggal 2-3 Desember 2008. Indonesia merupakan salah satu dari 94 negara pertama yang menandatangani CCM. Adapun proses ratifikasi masih terus dibahas prosesnya untuk menyelaraskan pandangan dengan pemangku kepentingan domestik lainnya.

Indonesia pada prinsipnya berpandangan bahwa penggunaan CM tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan kepada rakyat sipil. Karena itu, Indonesia mendukung sepenuhnya proses multilateral yang melarang penggunaan CM melalui "Oslo Process".

==========


(Sumber: Direktorat KIPS)