Indonesia dan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB

1/29/2019 Tuesday, January 29, 2019



Latar Belakang 

United Nations Peacekeeping Operations (Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB/MPP PBB) merupakan "flagship enterprise" PBB yang dibentuk sebagai tool PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Berdasarkan data UN DPKO per 31 Oktober 2018, tercatat lebih dari 100 ribu personel dari 124 negara, baik dari unsur militer, polisi, maupun sipil, yang diterjunkan (deployed) di 14 MPP PBB. Dari aspek pendanaan, total anggaran MPP PBB untuk periode Juli 2018 s/d Juni 2019 adalah sebesar USD 6,69 milyar.

Pada awalnya, peran MPP PBB terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi situasi di lapangan, untuk memberikan ruang bagi usaha-usaha politik dalam menyelesaikan konflik. Dengan berakhirnya Perang Dingin, konteks penggelaran MPP PBB berubah dari misi "tradisional" yang mengedepankan tugas-tugas militer menjadi misi yang lebih "multidimensional". Perubahan ini terjadi baik dari segi mandat maupun komposisi personel (semakin melibatkan komponen polisi dan sipil), dalam rangka mengimplementasikan perjanjian damai secara komprehensif dan membantu meletakkan dasar-dasar bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

Sifat dari konflik yang harus dihadapi oleh MPP PBB juga mengalami perubahan. Sebelumnya, mayoritas MPP PBB dihadapkan pada konflik antar negara, namun saat ini MPP PBB dituntut untuk dapat diterjunkan pada berbagai konflik internal dan perang saudara. MPP PBB juga dihadapkan pada realita semakin meningkatnya konflik yang bersifat asimetris, ancaman kelompok bersenjata, terorisme dan radikalisme, serta penyakit menular.

 

Peran Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB

Komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan amanat dari alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Komitmen ini senantiasa diwujudkan melalui partisipasi dan kontribusi aktif Indonesia di dalam MPP PBB.

Dalam konteks internasional, partisipasi tersebut merupakan indikator penting dan konkrit dari peran suatu negara dalam memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sedangkan dalam konteks nasional, keterlibatan tersebut merupakan sarana peningkatan profesionalisme individu dan organisasi yang terlibat secara langsung dalam penggelaran operasi internasional.

Secara strategis dan ekonomis, partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan industri strategis nasional di bidang pertahanan. Beberapa produk Indonesia yang digunakan dalam MPP PBB antara lain adalah Armored Personnel Carrier ANOA dan KOMODO serta senjata api SS dari PT. Pindad, dan  seragam militer/polisi buatan swasta nasional.

Kontribusi Indonesia pada MPP PBB dimulai pada tahun 1957, saat Indonesia mengirimkan 559 personel infantri sebagai bagian dari United Nations Emergency Force (UNEF) di Sinai. Pengir​iman tersebut diikuti dengan kontribusi 1.074 personel infantri (1960) dan 3.457 personel infantri (1962), sebagai bagian dari United Nations Operation in the Congo (ONUC) di Republik Kongo.

 

Saat ini, jumlah personel Indonesia yang tengah bertugas dalam berbagai MPP PBB (sesuai data gabungan per 30 November 2018) adalah sejumlah 3.544 personel (termasuk 94 personel perempuan), dan menempatkan Indonesia di urutan ke-7 dari 124 Troops/Police Contributing Countries (T/PCC). Personel dan Pasukan Kontingen Garuda tersebut bertugas di 8 (delapan) MPP PBB, yaitu UNIFIL (Lebanon), UNAMID (Darfur,Sudan), MINUSCA (Repubik Afrika Tengah), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), MINUSMA (Mali), MINURSO (Sahara Barat), UNMISS (Sudan Selatan), dan UNISFA (Abyei, Sudan).


Guna mendukung tata kelola nasional dan mendorong peningkatan partisipasi Indonesia pada MPP PBB, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1.   Pembentukan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) melalui Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2011, yang diketuai Menteri Luar Negeri dan beranggotakan Menteri/Pemimpin Lembaga terkait MPP PBB.

2.   Penetapan Vision 4,000 Peacekeepers yang telah dibakukan dalam suatu peta jalan (Roadmap) guna menempatkan Indonesia pada jajaran 10 besar negara penyumbang personel pada MPP PBB melalui kontribusi hingga 4.000 personel di akhir tahun 2019. Untuk itu, Menteri Luar Negeri RI selaku Ketua TKMPP telah menerbitkan Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. 5 Tahun 2015 Tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015-2019 sebagai acuan strategis dalam mewujudkan Vision 4,000 Peacekeepers tersebut.

3.   Pendirian Pusat Misi Pemeliharaan perdamaian (PMPP) TNI pada tahun 2012 sebagai pusat pelatihan personel TNI yang akan dikirimkan ke MPP PBB, sekaligus hub bagi pusat pelatihan serupa di kawasan. Kedepannya Kepolisian RI juga akan membangun pusat pelatihan bagi personel Polri yang akan dikirimkan ke MPP PBB.

4.   Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian. Perpres ini menjadi landasan hukum payung bagi pengiriman personel dan pasukan Indonesia pada berbagai MPP, baik yang digelar oleh PBB maupun organisasi regional.


Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP)

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 tahun 2011, Presiden RI telah membentuk Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) yang keanggotaannya terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Pengarah), Menteri Luar Negeri (Ketua), Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Intelijen Negara. Sedangkan bertindak sebagai Sekretaris TKMPP sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Harian adalah Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kemlu.

TKMPP mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan mengoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia berdasarkan kepentingan nasional. Sedangkan untuk melaksanakan tugas itu, TKMPP melaksanakan fungsi: a) pengoordinasian perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penghentian partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan dunia; b) penyiapan kajian komprehensif dan penyiapan rekomendasi tentang kebijakan bagi partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan dunia; c) penyiapan dan perumusan posisi dan strategi Indonesia dalam perundingan mengenai partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia berdasarkan kepentingan nasional; dan d) pemantauan dan evaluasi partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia.


Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia di DK PBB 2019-2020

Isu UN peacekeeping merupakan salah satu prioritas keanggotaan tidak tetap Indonesia di DK PBB, dalam upaya Indonesia memberikan kontribusi terhadap penguatan ekosistem/geopolitik perdamaian dan stabilitas global. Pengusungan isu peacekeeping antara lain juga didasarkan pada kredensial Indonesia sebagai T/PCC terbesar untuk MPP PBB di antara kelima belas negara anggota DK PBB tahun 2019-2020. Indonesia oleh karenanya akan memberikan perhatian besar kepada isu-isu peacekeeping, termasuk aspek keselamatan dan keamanan personel dan aspek peningkatan peran peacekeeper perempuan. 


Visi dan Langkah ke Depan

Seiring dengan dinamika tantangan dan mandat MPP PBB, Indonesia akan mendorong peningkatan critical enablers yang dibutuhkan oleh misi, seperti misalnya kapabilitas jihandak, medis, air field support unit atau Tim Polisi Berkemampuan Khusus (Specialized Police Teams). 

Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan jumlah dan peran peacekeeper perempuan Indonesia, dalam rangka mendukung pencapaian target PBB untuk menggelar personel perempuan minimum sebesar 15% sebagai military observer dan staff officer dan 20% sebagai personel polisi di MPP PBB pada tahun 2020. Keberadaan personel perempuan di MPP PBB telah terbukti memberikan kontribusi bagi peningkatan efektifitas pelaksanaan mandat, termasuk dalam upaya winning the hearts and minds dari masyarakat setempat.

Personel perempuan juga memiliki peran unik dalam membantu upaya MPP PBB mencegah Sexual Exploitation and Abuse (SEA). Dalam kaitan ini, pada kesempatan pertemuan High-Level Meeting on Sexual Exploitation and Abuse pada bulan September 2017 di New York, Indonesia telah menandatangani Voluntary Compact: Commitment to Eliminate SEA, dan akan mengimplementasikan komitmen tersebut, termasuk melalui kurikulum pelatihan komprehensif yang menekankan pentingnya pencegahan SEA kepada para peacekeeper Indonesia.

Untuk meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan personel, Indonesia akan terus tingkatkan kualitas peralatan dan perlengkapan serta kapabilitas unit, sejalan dengan komitmen penguatan MPP PBB yang termuat di dalam inisiatif Action for Peacekeeping yang diluncurkan Sekjen PBB pada tahun 2018. ​