Isu Khusus

  • Isu Palestina

    Selasa, 29 Jan 2019

    Palestina adalah satu-satunya negara peserta Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang hingga kini belum merdeka. Pendudukan Israel atas Palestina masih berlangsung dan berbagai pelanggaran terhadap warga Palestina masih dilakukan. Secara bilateral, Palestina terus berupaya untuk menggalang pengakuan dari berbagai negara. Hingga 14 September 2015, tercatat 136 negara dari 193 anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara. Selengkapnya

  • Kejahatan Lintas Negara

    Selasa, 29 Jan 2019

    Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, diciptakan sebuah mekanisme multilateral melalui sebuah perjanjian internasional yang disebut United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC. UNTOC yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara. Selengkapnya

  • Perlucutan Senjata dan Non-proliferasi Senjata Pemusnah Massal

    Selasa, 29 Jan 2019

    Bagian ini terdiri dari posisi Indonesia terhadap isu perlucutan senjata dan non-proliferasi senjata pemusnah massal yang meliputi: senjata biologi, senjata kimia, dan senjata nuklir. Selengkapnya

  • Indonesia dan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB

    Selasa, 29 Jan 2019

    United Nations Peacekeeping Operations (Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB/MPP PBB) merupakan "flagship enterprise" PBB yang dibentuk sebagai tool PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Berdasarkan data UN DPKO per 31 Oktober 2018, tercatat lebih dari 100 ribu personel dari 124 negara, baik dari unsur militer, polisi, maupun sipil, yang diterjunkan (deployed) di 14 MPP PBB. Dari aspek pendanaan, total anggaran MPP PBB untuk periode Juli 2018 s/d Juni 2019 adalah sebesar USD 6,69 milyar. Selengkapnya

  • Isu Senjata Konvensional

    Selasa, 29 Jan 2019

    Bagian ini berisi posisi Indonesia terhadap isu senjata konvensional. Selengkapnya

  • Museum Konferensi Asia Afrika, Wujud Konkret Political Geography dan Soft Power Diplomasi Indonesia

    Selasa, 26 Jan 2016

    Konferensi Asia Afrika merupakan konferensi intercontinental pertama yang pernah diselenggarakan di dunia. Bertempat di Bandung, ibukota Jawa Barat, konferensi tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 – 24 April pada tahun 1955. Konferensi Asia Afrika ini lahir dari gagasan untuk menghapuskan segala bentuk kolonialisme dan peperangan yang terjadi di dunia pada saat itu. Selengkapnya

  • Indonesia dan Reformasi Dewan Keamanan PBB

    Rabu, 20 Jan 2016

    Sejak World Summit PBB tahun 2005, fokus reformasi PBB tertuju pada upaya untuk menjadikan Dewan Keamanan lebih demokratis dan representatif. Pada putaran Intergovernmental Negotiations telah dibahas 5 (lima) persoalan kunci (key issues) reformasi DK sebagai berikut: Categories of membership, Question of veto, Regional representation, Size of the enlarged Security Council and its working methods, The relationship between the Security Council and the General Assembly. Selengkapnya

  • Indonesia dan Upaya Penanggulangan Terorisme

    Rabu, 20 Jan 2016

    Indonesia senantiasa berkomitmen dalam upaya penanggulangan terorisme, termasuk diantaranya upaya penanggulangan terorisme di bawah kerangka PBB. Dalam kaitan ini, Indonesia berperan aktif dalam melakukan kerja sama dengan United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF), Terrorism Prevention Branch-United Nation Office for Drugs and Crime (TPB-UNODC), dan United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (UNCTED). Lebih lanjut, Indonesia melakukan upaya untuk mengimplementasikan 4 (empat) pilar United Nations Global Counter-Terrorism Strategy (UNGCTS). Selengkapnya

  • Perubahan Iklim

    Jumat, 08 Jan 2016

    Konferensi Pengendalian Perubahan Iklim PBB (COP 21 UNFCCC) diselenggarakan di Paris, tanggal 30 November – 11 Desember 2015. Konferensi tersebut merupakan milestone pembangunan berkelanjutan untuk menyepakati Agreement 2015 yang legally binding, dan akan berlaku setelah tahun 2020. Agreement ini merupakan puncak upaya negosiasi satu dekade terakhir untuk pengaturan global upaya penurunan emisi dan pengendalian perubahan iklim. Selengkapnya

  • Indonesia dan Hak Asasi Manusia

    Jumat, 08 Jan 2016

    Upaya pemajuan dan perlindungan HAM merupakan mandat UUD 1945, yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia, termasuk Kementerian Luar Negeri RI. Diplomasi Indonesia di bidang HAM di fora internasional didedikasikan sepenuhnya pada kepentingan nasional Indonesia, membangun reputasi Indonesia sebagai negara demokrasi dan menjunjung tinggi HAM serta memberikan sumbangan Indonesia dalam upaya global bagi pemajuan dan perlindungan HAM. Selengkapnya

 1 2