Penganugerahan Tanda Jasa "The Order of Sikatuna" Dari Pemerintah Republik Filipina Kepada Menteri Luar Negeri RI, Dr. N. Hassan Wirajuda

5/30/2008

No. 63/PR/V/2008/53

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dr. N. Hassan Wirajuda telah menerima tanda penghargaan Bintang Jasa Sikatuna (the Order of Sikatuna) pada jenjang/tingkat Datu (Grand Cross) jenis Emas (katangiang ginto) dari Pemerintah Filipina yang disampaikan langsung oleh Presiden Gloria Macapagal Arroyo, pada Rabu, 28 Mei 2008. Upacara resmi penganugerahan Bintang Jasa Sikatuna ini dilakukan di Istana Kepresidenan Malacanang, dan dihadiri oleh para pejabat Filipina dan Duta Besar RI untuk Filipina.

Bintang Jasa Sikatuna tingkat Datu Emas ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Filipina kepada pejabat selain Kepala Negara / Pemerintahan asing atas jasa-jasanya dalam membangun dan mengembangkan serta memperkuat hubungan negaranya dengan Filipina.

Dalam upacara penganugerahan tersebut, Presiden Arroyo menyatakan bahwa Bintang Jasa Sikatuna diberikan kepada Menteri Luar Negeri RI atas “jasa-jasa luar biasa beliau dalam memajukan perdamaian serta mendorong hubungan bilateral yang lebih erat antara pemerintah dan rakyat Filipina dan Indonesia”. Secara khusus penghargaan ini merupakan sebuah pengakuan sekaligus penghargaan yang diberikan atas peran aktif dan jasa luar biasa Menteri Luar Negeri RI dalam menjembatani, sekaligus mendorong proses perdamaian dan rekonsiliasi di wilayah Filipina Selatan khususnya dalam kurun 1993-1996, antara Pemerintah Filipina dan pihak Moro National Liberation Front (MNLF) yang dipimpin oleh Dr. Nur Misuari.

Menteri Luar Negeri RI, Dr. N. Hassan Wirajuda tercatat sebagai salah seorang tokoh kunci perundingan damai antara Pemerintah Filipina dengan kelompok MNLF. Dr. N. Hassan Wirajuda memimpin Komite Gabungan (Mixed Committee) dalam putaran perundingan damai antara kurun waktu 1993-1996. Kegigihan, keyakinan serta kemampuan negosiasi beliau yang prima berhasil meyakinkan pihak-pihak yang bertikai untuk tetap duduk dalam meja perundingan, dan mampu mengantarkan proses perundingan menuju perjanjian damai (Manila Peace Agreement) yang ditandatangani di Istana Malacanang pada 2 September 1996. Perjanjian ini mengakhiri konflik bersenjata yang telah terjadi sejak 1976, dan wilayah Moro akhirnya memperoleh status otonomi khusus namun tetap menjadi bagian yang sah dari Filipina.

Paska penandatanganan Perjanjian Damai 1996, sejak 2001 Indonesia ditunjuk sebagai Ketua Komite 6 yang kemudian berubah menjadi Komite 8 dan saat ini dikenal dengan Komite Perdamaian untuk Filipina Selatan (OIC Peace Committee for the Southern Philippines) yang keanggotaannya terdiri atas 12 (dua belas) negara. Sejak awal pembentukannya, Menlu Hassan Wirajuda mengetuai Komite OKI Tingkat Menteri yang memfasilitasi implementasi Perjanjian Damai 1996 tersebut.

Upaya perdamaian dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI Dr. N. Hassan Wirajuda merupakan wujud nyata politik luar negeri bebas aktif, dan mencerminkan kerjasama bilateral yang erat serta aktifitas diplomasi RI yang memberikan andil bagi terciptanya stabilitas dan perdamaian, bukan saja di tingkat domestik, namun juga di kawasan Asia Tenggara. Dalam kaitan inilah, pemberian penghargaan ini menjadi sangat penting, bukan saja bagi Indonesia namun juga bagi ASEAN.

Dalam rangkaian kunjungannya di Filipina, Menteri Luar Negeri RI juga melakukan peletakkan karangan bunga (wreath-laying) pada 27 Mei 2008 di Monumen Jose P. Rizal, pahlawan nasional Filipina. Pada acara wreath-laying diperdengarkan lagu kebangsaan kedua negara yaitu Indonesia Raya dan Lupang Hinirang oleh Korps Musik Angkatan Laut Filipina dengan pasukan Angkatan Udara 528th Air Wing, diiringi dengan tembakan salto sebanyak 3 kali.

Pada pertemuan bilateral RI-Filipina, Menlu Romulo menyampaikan ucapan terima kasih Filipina atas jasa-jasa luar biasa Menlu Dr. N. Hassan Wirajuda dalam peningkatan hubungan Indonesia dan Filipina khususnya perannya dalam membantu menciptakan perdamaian di Filipina Selatan dan perlunya Indonesia meneruskan komitmennya untuk melanjutkan peran pentingnya tersebut. Dalam Pertemuan tersebut antara lain disepakati mengenai perlunya peningkatan hubungan bilateral kedua negara dalam berbagai bidang, BIMP-EAGA dan merayakan secara istimewa hubungan 60 tahun Indonesia-Filipina yang akan jatuh pada tahun 2009.

Selain pertemuan bilateral, Menlu RI juga melakukan pertemuan dengan Penasehat Presiden untuk Proses Perdamaian, Secretary Jesus G. Dureza, Mensesneg Eduardo Ermita, Ketua Senat Manuel B. Villar Jr.,  Hatimil E. Hassan dari Moro National Liberation Front (MNLF). Pada pertemuan-pertemuan  tersebut pada umumnya selain menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas peran dan jasa Menlu RI, Dr. N. Hassan Wirajuda terkait perdamaian di Filipina Selatan mereka juga mengharapkan agar Indonesia tetap meneruskan komitmennya sebagai fasilitator perdamaian di Filipina Selatan. Dalam tanggapannya, Menlu RI menyampaikan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk melanjutkan perannya di Filipina Selatan. Menlu RI juga menceritakan pengalaman dan perasaannya sewaktu memimpin Komite Gabungan GRP-MNLF-OIC. Khusus pertemuan dengan Ketua Senat Filipina, Manuel B. Villar, Menlu RI menyinggung mengenai ASEAN Charter. Teks ASEAN Charter saat ini telah diajukan ke DPR RI dan sedang dalam proses pembahasan lebih lanjut bagi ratifikasi.

Menlu RI juga melakukan tatap muka dengan staf KBRI dan masyarakat Indonesia di Filipina. Dalam arahannya Menlu RI selain menjelaskan kunjungannya ke Manila dalam rangka menerima Order of Sikatuna, juga telah menjelaskan prinsip-prinsip dan Kebijakan Polugri termasuk yang menyangkut upaya penciptaan perdamaian dunia. Menlu RI juga menceritakan pengalamannya sebagai juru runding dalam menangani konflik di Filipina Selatan, Aceh. Secara khusus, Menlu RI menginstruksikan kepada semua perwakilan RI di luar negeri untuk senantiasa meningkatkan pelayanannya terhadap WNI.

Jakarta, 29 Mei 2008