Penandatanganan MoU antara BPPK Kemlu dengan UMY dan Diskusi “Peluang dan Tantangan Indonesia Menuju Negara Maritim”

10/7/2015

PRESS RELEASE
 
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPPK Kemlu dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
dan Pelaksanaan Forum Diskusi dengan tema “Peluang dan Tantangan Indonesia Menuju Negara Maritim”
 
Yogyakarta, 9 Oktober 2015
 
Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan akan melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPPK Kemlu dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2015. Nota kesepahaman antara kedua pihak ini dimaksudkan tidak hanya untuk bekerja sama dengan stakeholder kalangan akademisi agar dapat memberikan umpan balik, namun juga untuk mensosialisasikan kinerja Kemlu sehingga memberikan banyak masukan terkait isu-isu internasional, regional dan isu-isu penting lain terkait dengan kebijakan Kemlu.
 
Berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, ruang lingkup kerja sama mencakup pendidikan, pelatihan, lokakarya, seminar, sosialisasi dan diskusi. Sedangkan penelitian dan pengkajian ilmiah akan berkenaan dengan isu-isu hubungan internasional, termasuk di antaranya publikasi hasil kajian ilmiah, survei, pooling dan penyediaan tenaga ahli. Selain itu, terkait pengabdian masyarakat akan dilakukan program magang, penyaluran beasiswa dan konsultasi publik.
 
Selain penandatanganan Nota Kesepahaman, Sekretariat BPPK akan mengadakan Forum Diskusi yang bertajuk “Peluang dan Tantangan Indonesia Menuju Negara Maritim”. Forum Diskusi kali ini akan menghadirkan 4 narasumber yaitu M. Harjono Kartohadiprodjo, S.H., Mantan Pengusaha Pelayaran; I Made Andi Arsana S.T., M.E., Ph.D., Dosen Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada; Dr. Makarim Wibisono, Ketua Dewan Indonesian Council of World Affairs (ICWA); dan Prof. Dr. Tulus Warsito, M. Si., Guru Besar bidang Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Yohanes Kristiarto Soeryo Legowo, juga turut memberikan sambutan pembuka pada Forum Diskusi.
 
”Peluang dan Tantangan Indonesia Menuju Negara Maritim” diambil sebagai tema diskusi kali ini untuk memperoleh masukan rekomendasi kebijakan luar negeri RI, khususnya terkait pengelolaan samudera atau perairan Indonesia yang harus disikapi dengan cermat dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini guna mendukung visi Presiden Jokowi terkait Poros Maritim. Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yang memiliki 5 pilar utama, yaitu membangun budaya maritim, penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut, membangun infrastruktur dan konektifitas maritim, kerja sama maritim melalui diplomasi dan pembangunan kekuatan pertahanan maritim.
 
Forum Diskusi diharapkan dapat dihadiri oleh 100 peserta aktif, baik dari lingkungan Kementerian Luar Negeri, Kementerian/Lembaga terkait maupun sivitas akademika dan kalangan media.
 
BPPK
Jakarta, 6 Oktober 2015