Indonesia Meratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

9/30/2005

NO. 66/PR/IX/2005
 
INDONESIA MERATIFIKASI KOVENAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK DAN KOVENAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
Pada tanggal 30 September 2005, Sidang Paripurna DPR RI telah menetapkan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai pengesahan dua Kovenan Internasional di bidang Hak Asasi Manusia menjadi Undang-Undang. Kedua Kovenan tersebut adalah Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sidang Paripurna dihadiri oleh Menteri Luar Negeri RI mewakili pemerintah. Seluruh fraksi DPR menyatakan dukungan terhadap pengesahan kedua RUU tersebut menjadi Undang-Undang dengan beberapa catatan yang disampaikan kepada pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan kedua Kovenan tersebut di Indonesia setelah diratifikasi.
 
Ratifikasi kedua Kovenan ini dilakukan dengan memberikan pernyataan (deklarasi) terhadap Pasal 1 yang berkaitan dengan hak menentukan nasib sendiri (right of self-determination) yang tidak berlaku untuk bagian rakyat dalam suatu negara merdeka yang berdaulat dan tidak dapat diartikan sebagai mensahkan atau mendorong tindakan-tindakan yang akan memecah belah atau merusak, seluruh atau sebagian, integritas wilayah atau kesatuan politik negara berdaulat dan merdeka.
 
Dengan meratifikasi kedua Kovenan ini diharapkan akan dapat meningkatkan citra Indonesia dan pada gilirannya akan mampu memulihkan kembali kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Pengesahan kedua Kovenan tersebut juga akan meneguhkan serta menempatkan kembali posisi Indonesia sebagai negara yang sungguh-sungguh menegakkan pemajuan dan perlindungan hak asasi warganya. Dengan demikian Indonesia akan memiliki suatu dasar yang lebih kuat bagi pelaksanaan pemajuan dan perlindungan HAM di masa depan.
 
Kedua Kovenan ini akan semakin melengkapi dan memantapkan upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia termasuk di bidang legislasi. Hal ini akan memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia bagi pemajuan dan perlindungan HAM yang mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta sekaligus pula untuk memagari kedaulatan, integritas teritorial dan kesatuan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
Sebelum Sidang Paripurna DPR ini, Komisi I DPR telah melakukan pembahasan materi ratifikasi secara intensif dalam rapat kerja bersama Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Pertahanan selaku Menteri Luar Negeri a.i. dan mengundang nara sumber, pakar dan LSM yang pembahasannya berlangsung sejak tanggal 9 September 2005.
 
Dengan pengesahan kedua Kovenan ini oleh Indonesia, maka sejak kedua kovenan tersebut disahkan oleh PBB pada tahun 1966 sampai bulan September 2005 sebanyak 155 negara telah meratifikasi Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan 152 negara telah meratifikasi Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Selain Indonesia, negara ASEAN yang telah meratifikasi kedua kovenan tersebut adalah Kamboja, Vietnam, Thailand dan Filipina.
 
Indonesia juga telah menjadi pihak pada Konvensi Menentang Penyiksaan, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Hak-hak Anak, Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, Konvensi Hak-hak Politik Perempuan dan berbagai Konvensi ILO yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
 
Jakarta, 30 September 2005