Penguatan Manajemen dan Administrasi Pengelolalan Kementerian

 
Bangkok, Thailand: Pada 7-9 Mei 2018 di Hotel Amari Watergate, Bangkok, telah diselenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Produk Hukum Administrasi Aspek Kepegawaian dan Rogatori yang diikuti oleh 66 peserta dari 38 Perwakilan RI se-Asia Pasifik. Tujuan dari Sosialisasi dan Bimtek tersebut guna memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang proses pembenahan manajemen dan administrasi pengelolalan Kementerian Luar Negeri, termasuk dalam aspek hukum, agar menjadi organisasi yang dinamis dan modern (dynamic organization).
Narasumber yang dihadirkan adalah Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pekanbaru, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian-BKN serta Direktur Hukum dan Perjanjian Sosbud-Kemlu.

“Penting bagi Perwakilan RI untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan Perwakilan karena tuntutan masyarakat yang semakin meningkat akan transparansi dan akuntabilitas organisasi Pemerintah termasuk Perwakilan RI di Luar Negeri”, kata Duta Besar RI untuk Thailand, Ahmad Rusdi dalam sambutan pembukaannya. Duta Besar Ahmad Rusdi juga menyampaikan agar para Diplomat dapat memperkuat pemahaman terhadap peraturan nasional negara setempat di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan mengambil best practices dari implementasi kebijakan yang ada guna memberikan masukan kepada Pemerintah Indonesia.

Sedangkan Chalief Akbar, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemlu, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada Perwakilan RI tentang tujuan pengelolaan, pembinaan dan mitigasi masalah kepegawaian terkait dengan perkembangan terbaru produk aturan hukum administrasi di bidang kepegawaian dan manajemen jabatan fungsional.

“Bimtek ini juga akan meningkatkan kapasitas Perwakilan RI dalam memberikan bantuan teknis hukum sebagai bentuk implementasi Nota Kesepahaman Kemlu dan Mahkamah Agung tentang penanganan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata yang telah ditandatangani pada Februari 2018”, kata Chalief Akbar.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini diisi dengan pengarahan dari Duta Besar Wajid Fauzi selaku Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Manajemen tentang perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemlu pada 8 (delapan) area perubahan dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi nasional. Duta Besar Wajid juga menekankan upaya kuat Kemlu dan Perwakilan RI di luar negeri untuk menciptakan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN serta memberikan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat.

Para peserta sangat antusias berdiskusi dengan para narasumber khususnya terkait isu-isu penegakan dan peningkatan disiplin terhadap PNS serta Pegawai Setempat di Perwakilan RI; pemberian Cuti, penilaian prestasi kerja serta bobot dan perbaikannya; kenaikan pangkat PGPNS dalam jenjang keahlian, termasuk pola karir bagi Jabatan Fungsional Penata Kenselerai, dan Pranata Informasi Diplomatik.

Kerja sama antara Kemlu dan Mahkamah Agung dalam bidang Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata (Rogatori),melalui penandatanganan Nota Kesepahaman, merupakan salah satu bentuk inovasi bagi peningkatan pelayanan Pemerintah RI kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pejabat Perwakilan RI, khususnya di bidang Konsuler untuk meningkatkan kapasitasnya dalam masalah Rogatori, sebagaimana disampaikan oleh melalui paparan Direktur HPI Sosbud Kemlu dalam sesi terakhir acara ini.

Untuk mendukung pelaksanaan diplomasi dan hubungan luar negeri RI, Kementerian Luar Negeri terus melakukan penguatan infrastruktur diplomasi dan manajemen SDM Kemlu dan Perwakilan RI. Kegiatan seperti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Produk Hukum Administrasi Aspek Kepegawaian dan Rogatori ini perlu dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, agar para diplomat atau pelaku diplomasi selalu ter-update dan memiliki kompetensi untuk menghadapi perkembangan yang sangat cepat di berbagai bidang kehidupan saat ini.