Strategi Kerja Sama Ekonomi Indonesia Dengan Negara-Negara Visegrad

Bandung: Negara-negara anggota Visegrad (Ceko, Slovakia, Hungaria dan Polandia) menyimpan potensi yang menjanjikan bagi Indonesia sebagai mitra ekonomi baru, namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Demikian disampaikan Plt. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa (Pusat P2K2 Amerop), Drs. Dindin Wahyudin, DEA, saat membuka kegiatan Pertemuan Kelompok Ahli (PKA) dengan tema “Strategi Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia dengan Negara-Negara Visegrad".

 

Sementara itu, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNIKOM, Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, dalam sambutannya menyampaikan perlunya peningkatan kerja sama berbasis digitalisasi dan entrepreneurship antar instansi Pemerintah dan institusi pendidikan agar Indonesia mampu bersaing dalam perdagangan global.

 

Kegiatan PKA merupakan kerja sama Pusat P2K2 Amerop, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia (HI FISIP UNIKOM), yang diselenggarakan di Bandung (8/11).

 

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Kerja Sama Intra dan Antar Kawasan (KSIA) Amerika dan Eropa, BPPK, Dr. Windratmo, memaparkan hasil kajian mengenai Visegrad yang tengah dilakukan oleh Pusat P2K2 Amerika dan Eropa. Kegiatan tersebut juga menghadirkan 3 orang narasumber lainnya, yaitu Ketua Kadin Provinsi Jawa Barat, Agung Suryamal, SH, Direktur/Kepala Group Advisory dan Pengembangan Ekonomi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Barat, Ismet Inono, dan Guru Besar HI FISIP UNIKOM, Prof. Dr. Aelina Surya, Dra.

 

Neraca perdagangan (ekspor dan impor) Indonesia ke negara-negara Visegrad masih tergolong rendah. Hal tersebut antara lain disebabkan belum tereksplorasinya potensi perdagangan maupun kerja sama ekonomi dengan negara-negara anggota Visegrad, relatif tingginya shipping cost ke kawasan tersebut, serta masih tingginya  kendala non tariff measures dan non tariff barriers. Dalam meningkatkan kerja sama ekonomi tersebut, Kadin harus dijadikan mitra strategis pemerintah, khususnya untuk mengidentifikasi potensi, peluang, kendala dan hambatan di kawasan Visegrad.

 

Beberapa potensi dan peluang dengan negara-negara anggota Visegrad yang tengah dijajaki antara lain adalah dalam industri kelapa sawit dan ban dengan Ceko serta rencana Polandia untuk berinvestasi di bidang pertambangan di Kalimantan. Dari sisi jumlah penduduk, pasar Visegrad tidak begitu besar. Namun demikian, terdapat potensi transfer teknologi yang dapat disinergikan dengan pelaku usaha Indonesia, misalnya dalam industri senjata (alutsista).

Visegrad dibentuk pada 15 Februari 1991 ada pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin negara Cekoslovakia, Polandia dan Hungaria. Total populasi keempat negara angota Visegrad mencapai sekitar 64 juta jiwa dengan total wilayah sebesar 533 km2. Komoditas unggulan masing-masing negara adalah bahan kimia (Ceko), makanan dan tembakau gulung (Polandia), bahan mentah (Hungaria) serta peralatan elektrik seperti komponen komputer (Slovakia). Saat ini, Visegrad tengan berupaya memperluas kerja sama dengan negara – negara di Kawasan Asia Tenggara. Salah satu kerja sama yang diprioritaskan adalah pada sektor pariwisata, peningkatan kerja sama keamanan, sektor sosial ekonomi, dan pengembangan inovasi pemasaran.(Sumber: Pusat P2K2 Amerika dan Eropa/Kemlu)​