Kemlu dan Kemkeu Bahas Efisiensi Tata Kelola Anggaran Perwakilan RI

Sekjen Kemlu berbicara dalam diskusi, didampingi Dubes RI Paris dan Dirjen Perbendaharaan Kemkeu


Paris, Perancis: Tantangan kinerja Pemerintah RI saat ini semakin berat dalam mencapai tujuan pembangunan negara, termasuk bagi jajaran Kemlu RI dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, terutama untuk empat pilar yaitu diplomasi ekonomi, perlindungan WNI, kedaulatan dan kewilayahan, serta peningkatan citra Indonesia di mata dunia. Kondisi ini patut didukung oleh pengelolaan administrasi dan keuangan yang kuat, efektif, dan efisien. 

Hal inilah yang ditekankan Sekjen Kemlu RI, Dubes Mayerfas, dalam kegiatan diskusi bersama Kemlu – Kemkeu RI di KBRI Paris pada Senin 23 April 2018. Acara dibuka oleh Dubes RI Paris dan dihadiri oleh pejabat dari beberapa Perwakilan RI di Eropa, yaitu KBRI Bern, KBRI Den Haag, KBRI Brussels, KJRI Marseille, dan KBRI Paris sendiri. 

Adapun dari Kemkeu RI hadir Dirjen Perbendaharaan, Dr. Marwanto Harjowiryono, Bersama Direktur Pelaksanaan Anggaran, Bapak Didyk Choiroel, dan Direktur Pengelolaan Kas Negara, Bapak Rudy Widodo, yang memberikan pemaparan terkait pengelolaan anggaran.

Tata kelola administrasi dan ketersediaan anggaran menjadi faktor penting karena berpengaruh pada kinerja SDM. Beberapa hal, misalnya proses penghapusan barang tua/lama yang menyita waktu untuk dibuang atau anggaran perawatan gedung yang tidak cukup sangat berpengaruh bagi kerja dan keselamatan para staf. 

Terkait keuangan, masih banyak proses perbankan setempat yang kurang efisien, seperti lamanya proses transfer atau fee yang besar. Untuk tata kelola ini, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan peran penting adanya suatu sistem keuangan yang efisien, sehingga pemanfaatan anggaran dapat berlangsung lancar sesuai perencanaan.

WhatsApp Image 2018-04-23 at 22.48.36.jpeg

(Pejabat Kemkeu menyampaikan paparan tindak lanjut Kemkeu terkait efisiensi pengelolaan anggaran)

Dalam sesi dialog, para pejabat yang hadir menyampaikan beberapa masukan terutama terkait sistem bank setempat, seperti:

  • Terbatasnya akses terhadap rekening bank sendiri, misalnya tidak bisa melakukan transaksi pengambilan atas rekening USD.
  • Proses verifikasi transaksi yang berlapis, misalnya transfer yang memakan waktu lama, bisa lebih dari empat hari.
  • Fee bank yang besar, yang mengurangi nilai riil anggaran (juga telah terpotong dari selisih kurs, yaitu dari IDR, ke USD, ke Euro).
  • Sistem bank yang berbeda walaupun sesama di Eropa

 Sistem bank yang berbeda sering menyulitkan Pusat untuk memantau anggaran Perwakilan yang tersebar. Oleh karenanya, Kemlu dan Kemkeu bekerja sama untuk mencari solusi terbaik, sehingga tata kelola keuangan Perwakilan RI dapat mendukung substansi kinerja diplomasi. Untuk membantu Kemlu dan Perwakilan RI, Kemkeu akan mengupayakan proses penyaluran anggaran yang lebih simpel, cepat, dan real-time, namun tetap prudent dan akuntabel. (Sumber: KBRI Paris)