Indonesia Resmi Menjadi Negara Pihak ‘Madrid Protocol’ ke-100

Indonesia secara resmi bergabung menjadi negara pihak ke–100 dari The Protocol Relating to Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks (Madrid Protocol) pada tanggal 2 Oktober 2017. Keabsahan bergabungnya Indonesia ke dalam perjanjian internasional tersebut ditandai dengan diserahkannya instrumen aksesi Indonesia yang telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI atas Madrid Protocol oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Bapak Yasonna H. Laoly kepada Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO), Francis Gurry, di Jenewa, Swiss, di sela–sela penyelenggaraan minggu Majelis Umum WIPO.

Penyerahan instrumen aksesi Madrid Protocol dilakukan menyusul telah selesainya proses aksesi perjanjian internasional di dalam negeri melalui peraturan perundang-undangan nasional, yakni Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017. Pada kesempatan sebelumnya, komitmen Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan proses aksesi Madrid Protocol dalam waktu dekat telah disampaikan oleh Presiden RI, Bapak Joko Widodo kepada Direktur Jenderal WIPO pada saat kunjungannya ke Indonesia pada tanggal 19 September 2017.

Sebagai informasi, Madrid Protocol merupakan perjanjian internasional yang disepakati oleh negara anggota WIPO pada tahun 1989 sebagai dasar hukum pembentukan Sistem Madrid (Madrid System) untuk pendaftaran internasional merek. Dengan adanya Sistem Madrid, para negara anggota WIPO mengharapkan adanya sistem pendaftaran yang sederhana melalui kantor pendaftaran tunggal, bahasa lokal, biaya tunggal, dan mata uang lokal. Dengan demikian, pada saat diterimanya pendaftaran merek oleh kantor pendaftaran merek setempat, maka merek dimaksud akan memperoleh perlindungan atas mereknya di wilayah negara-negara yang diinginkan oleh pemilik merek tersebut.

Dengan bergabungnya Indonesia sebagai negara pihak Madrid Protocol, para pemilik merek lokal dapat mendaftarkan mereknya di Indonesia dan memperoleh perlindungan atas mereknya tidak hanya di Indonesia, namun juga di 116 (seratus enam belas) wilayah negara pihak Madrid Protocol lainnya. Selain itu, aksesi Indonesia ke Madrid Protocol juga sejalan dengan upaya diplomasi ekonomi guna memperoleh manfaat berupa pembukaan akses pasar produk merek Indonesia ke pasar yang baru dan kepastian perlindungan atas mereknya di negara-negara pasar yang dituju.

Aksesi Indonesia ke Madrid Protocol juga telah menjadi komitmen Indonesia dalam konteks ASEAN yang diharapkan akan berkontribusi secara signifikan ter​hadap tujuan ASEAN dalam mempromosikan transfer teknologi di dalam kawasan dan menstimulasi inovasi melalui kerja sama Hak Kekayaan Intelektual. Dengan menjadi pengaksesi ke–100 ini, Indonesia tidak hanya menegaskan komitmennya dalam upaya perlindungan HKI, namun juga mendapatkan manfaat berupa bantuan khusus WIPO dalam rangka mempromosikan sistem ini di Indonesia.​