Proses Pengiriman Surat Rogatori dan Dokumen Perdata Lintas Batas Negara Bisa Dipantau Secara Online

​Bali: Wakil Menteri Luar Negeri, Dr. A.M. Fachir bersama Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, meresmikan prosedur teknis pengiriman surat rogatori dan dokumen perdata lintas negara di Nusa Dua Bali.

Inovasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi ini merupakan komitmen Bersama Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung untuk terus menerus meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat demikian disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri pada acara tersebut.

Dengan peresmian prosedur teknis pengiriman surat rogatori dan dokumen perdata ini, maka masyarakat pencari keadilan dan pengadilan di seluruh Indonesia dapat mengikuti dan memantau secara online proses perkembangan pengiriman surat rogatori dan dokumen perdata lintas negara. 

Selain itu masyarakat dan pengadilan juga dapat mendapatkan informasi mengenai ketentuan negara asing terkait pengiriman surat rogatori dan dokumen pengadilan dalam masalah perdata serta  biaya  pengiriman dokumen perdata tersebut.

Sistem ini dibangun untuk memastikan surat rogatori dan dokumen pengadilan dalam masalah perdata dapat diterima dengan baik oleh pihak terkait di luar negeri secara cepat, tepat, efektif dan efisien demikian tutup Wakil Menteri Luar Negeri. ​Peresmian ini dapat dilakukan dengan telah ditandatanganinya kerjasama antara Mahkamah Agung, PT. Pos Indonesia dan BNI 

Syariah sebagai implementasi  Nota Kesepahaman Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata yang ditanda tangani oleh Menteri Luar Negeri dan Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 20 Februari 2018 yang lalu. 

Sebagai informasi, Surat Rogatori (rogatory letter) merupakan permintaan dari Pengadilan suaru negara kepada negara lain untuk mendapatkan bantuan teknis hukum di bidang keperdataan misalnya untuk mencari atau mengidentifikasi orang, aset-aset atau properti, memperoleh keterangan saksi, dokumen atau alat bukti lainnya atau pelaksanaan proses keperdataan.

Sementara bantuan penyampaian dokumen pengadilan biasanya dilakukan oleh Pengadilan di Indonesia untuk menyampaikan dokumen seperti gugatan perdata, panggilan sidang, pernyataan upaya hukum, pemeriksaan berkas, salinan putusan pengadilan, dan dokumen keperdataan lainnya untuk seseorang yang berada di luar negeri. 

Acara peresmian ini dilakukan pada saat Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial bagi para Hakim dan disaksikan pula oleh Wakil Ketua, para Hakim Agung, Hakim Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Banding seluruh Indonesia dan Pengadilan Tingkat Pertama di  Bali dan Nusa Tenggara Barat.