Menlu RI: Merupakan Hak Palestina untuk Menjadi Anggota Penuh PBB

Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menghadiri Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai Situasi di Timur Tengah, di New York, AS (22/01).


New York, 22 Januari 2019:  Menlu RI Retno L.P. Marsudi sengaja hadir pada pertemuan Dewan Keamanan PBB ini, untuk menegaskan dukungan penuh Indonesia atas perjuangan Palestina. Pernyataan ini disampaikannya  pada Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai Situasi di Timur Tengah, di New York, AS (22/01).

Di hadapan anggota DK PBB, Menlu Retno menegaskan bahwa merupakan hak alami dan hak hukum Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Disampaikannya, walaupun perjalanan menuju kemerdekaan dan keanggotaan PBB bergejolak, hal tersebut tidak akan melemahkan upaya Palestina dan masyarakat internasional untuk memenuhi hak Palestina.

Dalam konteks ini, Menlu Retno menekankan bahwa isu Palestina harus mendapat perhatian penuh Dewan Keamanan PBB. “Keberhasilan menyelesaikan isu Palestina akan menentukan kredibilitas dan kepercayaan komunitas internasional terhadap Dewan Keamanan PBB," tegasnya.

Menlu Retno menyampaikan 3 hal yang perlu mendapat perhatian dalam mendorong penyelesaian konfik antara Palestina dan Israel. 

Pertama, pentingnya semua pihak untuk mematuhi hukum internasional dan semua resolusi PBB terkait, serta untuk tidak mengambil langkah-langkah provokatif. Menlu Retno menekankan berbagai kekerasan dan pelanggaran terhadap hukum internasional harus segera dihentikan. Ia juga menegaskan agar pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel segera dihentikan. 

“Pembangunan pemukiman ilegal secara moral dan hukum salah, sehingga harus segera dihentikan," tegas Menlu Retno.

Hal kedua yang disoroti Menlu Retno terkait pentingnya suatu proses perdamaian penyelesaian konflik Palestina-Israel yang memiliki legitimasi. Ditegaskan pentingnya proses perdamaian mematuhi parameter internasional yang telah disepakati dan yang mendapat dukungan mekanisme multilateral. Untuk itu, Menlu Retno menyampaikan keprihatinan adanya upaya saat ini untuk keluar dari prinsip Solusi Dua Negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. 

“Indonesia menegaskan Two-State Solution merupakan satu-satunya jalan untuk memajukan proses perdamaian Palestina dan Israel," tegas Menlu Retno.

Hal ketiga yang mendapat perhatian Menlu Retno menyangkut krisis kemanusiaan yang dialami Palestina. Indonesia sangat prihatin terhadap krisis kemanusiaan berkepanjangan yang dihadapi Palestina khususnya di Gaza. Menlu RI menegaskan bahwa blokade Israel di Gaza, yang telah berlangsung selama 11 tahun dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan harus segera dihentikan. Dalam kaitan ini, Menlu Retno mengapresiasi negara-negara anggota PBB yang telah mendukung UNRWA untuk mengatasi defisit keuangan yang dialaminya, dan membantu mengatasi masalah kemanusiaan di Gaza.  

“Indonesia telah meningkatkan kontribusinya kepada UNRWA dan akan terus tingkatkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina," jelasnya.

Selain isu Palestina, Debat Terbuka DK PBB juga membahas konflik di Suriah dan Yaman. Menyoroti kedua konflik tersebut, Menlu Retno kembali mendorong penyelesaian konflik melalui solusi politik yang damai dan inklusif. Menlu RI juga menekankan pentingnya peningkatan peran PBB dalam memfasilitasi upaya rekonsiliasi nasional di kedua negara tersebut.

Dalam pertemuan DK PBB yang pertama kali dihadiri oleh Menlu Retno sejak Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK pada tanggal 1 Januari 2019 ini, Menlu RI mengakhiri pernyataannya dengan mendorong semua pihak untuk menahan diri dari tindakan kekerasan dan terus bekerja untuk memajukan proses perdamaian dan menghidupkan kembali semangat multilateralisme. (sumber: Kementerian Luar Negeri)