Layanan Bantuan Hukum Indonesia di Timor-Leste

​Layanan Bantuan Hukum Indonesia di Timor-Leste   

Sistem hukum di Timor-Leste menerapkan hukum campuran (mixed law system) peninggalan Indonesia dan kemudian memberlakukan sistem hukum sepenuhnya pada 2002, ditulis dalam bahasa Portugis, Inggris dan Indonesia. Sistem hukum Timor-Leste juga masih mengakui segala pemberlakuan hukum peninggalan kolonial, seperti dalam regulasi PBB UNTAET No.25/1999 sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi nasional Timor-Leste dan prinsip-prinsip standar hukum internasional. 

Sistem hukum Negara kolonial umumnya Eropa adalah Continental (Civil Law), masih tetap diimplementasikan meskipun sistem hukum ketatanegaraan berbeda dengan sistem pemerintahan Timor-Leste yang Semi Presidensial (sumber http://herwandybaharuddinsaade.blogspot.com/2014/05/makalah-sistem-hukum-timur-lestetimur.html). 

Sistem Peradilan di Timor-Leste 

Sistem peradilan di Timor-Leste sekarang ini hanya memiliki peradilan umum. Regulasi UNTAET No.11/20-00 pasal 4 menyebutkan bahwa badan peradilan di Timor-Leste terdiri atas pengadilan distrik dan pengadilan banding. Pengadilan distrik adalah pengadilan tingkat pertama yang dengan wewenang mengadili semua perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata dibawah yurisdiksinya. 

Di seluruh Timor-Leste terdapat empat pengadilan tingkat pertama, tersebar di empat (4) distrik, yaitu:    

    1. Pengadilan Distrik Baucau dengan yurisdiksi atas distrik Baucau, Lautem, Viqueque dan Manatuto.
    2. Pengadilan Distrik Suai dengan yurisdiksi atas Distrik Covalima, Bobonaro, Ainaro dan Manufahi.
    3. Pengadilan distrik Oecusse, dengan yurisdiksi atas Oecusse.
    4. Pengadilan Distrik Dili dengan Yurisdiksi Dili, Liquica, Ermera and Aileu.  

      Peradilan Tingkat Pertama berwenang mengadili semua perkara, baik perkara pidana maupun perdata di bawah yurisdiksinya. Sementara Pengadilan Tinggi berfungsi memeriksa kembali segala keputusan yang telah diambil pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam wilayah yurisdiksi Timor-Leste, menyangkut pelanggaran terhadap aturan tentang prosedur kriminal, pelanggaran prosedural atau hak substantif atas tuduhan, ketidakkonsistenan dengan pembuatan keputusan serta penerapan hukum yang tidak berdasarkan hukum yang berlaku atau kekeliruan fakta.
       

      Perkara Pidana, Sipil, Perdata di Timor-Leste 
      Peradilan Timor-Leste masih diatur dengan regulasi UNTAET No.2000/11, yang diamandemen dengan regulasi 2000/14, 2001/18 dan 2001/25, yang masih tetap berlaku hingga berdirinya sistem peradilan yang baru, sesuai dengan regulasi pasal 163 konstitusi Timor-Leste. Dibawah regulasi ini telah didirikan Pengadilan Banding dengan yurisdiksi nasionalnya.  

      Dalam penanganan perkara pidana, Timor-Leste dibawah konstitusi nasionalnya memberikan bantuan pengacara publik (pro bono) bagi Warga Negara Asing yang terlibat dalam masalah hukum. 

      Dalam hal ini, WNI yang terlibat masalah hukum berhak mendapatkan pendampingan hukum, baik melalui sistem yang disediakan Pemerintah Timor-Leste lewat pengacara publik, atau melalui penunjukan kuasa hukum pribadi.
       

      Pemberian Bantuan Hukum untuk WNI
      Proses peradilan yang dijalani oleh seorang tersangka/terdakwa di Timor-Leste akan menentukan status bersangkutan; misal tahanan luar, tahanan sementara (preventiva) atau dengan keputusan hukum tetap divonis sebagai terdakwa dengan masa tahanan tertentu.  

      Umumnya penahanan terhadap seseorang WNI/WNTL/WNA akan berlanjut ke proses peradilan di Timor-Leste. Seluruh proses hukum di Timor-Leste menjadi kewenangan Kejaksaan (Ministerio Publico), sementara Kepolisian setempat hanya berwenang menangani penyidikan.  

      Prinsip Pemberian Bantuan Hukum

      Menurut hukum Timor-Leste apabila seseorang menjadi tersangka/terdakwa maka yang bersangkutan berhak didampingi oleh pengacara. Jasa pengacara atau konsultan hukum biasanya dengan biaya pribadi. Adapun pemerintah Timor-Leste menyediakan pengacara publik Negara yang akan menangani kasus bersangkutan terlepas apapun kewarganegaraannya.  

      KBRI Dili tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi dalam bentuk apapun dalam proses peradilan yang sedang berlangsung di Timor-Leste. Namun, KBRI akan berusaha agar setiap WNI mendapatkan perlakuan yang seadil-adilnya menurut hukum setempat.  

      Sesuai hukum dan peraturan negara setempat seseorang yang ditangkap dan kemudian diperiksa berhak mendapatkan pendampingan kuasa hukum, apakah pribadi ataupun melalui pengacara negara publik yang ditunjuk oleh pemerintah setempat.   

      WNI dalam Perkara Pidana, Perdata, Sipil di Timor-Leste  

      Yang dimaksudkan dengan perkara pidana berat ialah kasus kejahatan serius seperti misalnya pembunuhan, atau delik pidana lainnya yang diancam dengan hukum penjara 5 (lima) tahun sampai maksimal 30 (tiga puluh) tahun.  

      Sesuai Konstitusi Timor-Leste, negara ini tidak menerapkan ancaman hukuman mati. Dalam perkara pidana baik ringan maupun berat, dan manakala WNI terindikasi kuat bersalah, KBRI Dili tidak dapat mengupayakan kebebasan dari tuntutan hukum secara penuh. Setidaknya yang dapat dilakukan melalui pengacara ialah agar dapat diberi hukuman seringan mungkin atau setidaknya hukuman yang  diterima masih wajar sesuai dakwaan.  

      Jika memang bersalah, sebaiknya mengakui terus terang tanpa memberikan keterangan yang berbelit-belit atau menyulitkan proses persidangan sebab hal itu akan menjadi faktor yang memberatkan dalam pertimbangan hakim memberikan putusan akhir.  

      Kejahatan Transnasional  

      Apabila terlibat dalam perkara kejahatan transnasional (transnational crime) di mana tindak pidana yang sama yang  lakukan di Timor-Leste juga dilakukan di Indonesia, dan peristiwa hukumnya masih terkait satu sama lain, atau merupakan serangkaian tindak pidana yang dilakukan di Indonesia dan Timor-Leste, maka Pemerintah Indonesia akan berusaha agar WNI tersebut dapat diekstradisi untuk menjalani proses peradilan di Indonesia.  

      Namun demikian jika proses peradilannya dan hukuman penjara telah dijalani di Timor-Leste, maka tidak akan ada proses peradilan lagi atas tindak pidana yang sama oleh kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal itu menghindari apa yang dikenal sebagai asas hukum nebis in idem atau execeptio rei jidicatae atau gewijsde zaak.  

      Apabila tindak pidana  dilakukan di Indonesia, bukan di Timor Leste, tapi  belum pernah menjalani proses hukum untuk hal tersebut di Indonesia, dan kebetulan  tertangkap di Timor-Leste atas permintaan Kepolisian RI, atau ditahan karena sebab lain, maka Pemerintah Indonesia akan meminta kepada Pemerintah Timor-Leste untuk melakukan ekstradisi. WNI tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum tersebut di Indonesia.  

      Selesai Menjalani Hukuman Penjara  

      Bagi WNI yang baru selesai menjalani hukuman penjara di Timor Leste dan akan kembali ke Indonesia, silahkan datang melapor diri secara langsung ke KBRI-Dili. Jika tidak memiliki lagi dokumen perjalanan / Paspor RI yang masih berlaku maka KBRI-Dili dapat menerbitkan SPLP RI untuk dipergunakan dalam proses kembali ke Indonesia.

      Apabila secara finansial berada dalam keadaan tidak mampu/ tidak memiliki biaya sama sekali untuk kembali ke Indonesia maka KBRI Dili akan memulangkan (repatriasi) atas biaya negara.

       

      Dalam Sengketa Perdata  

      Berbeda dengan kasus pidana, sengketa perdata tidak menempatkan seseorang sebagai seorang tersangka/terdakwa. Dalam sengketa perdata, seseorang dapat menjadi pihak penggugat, atau sebaliknya tergugat. Meskipun perkara perdata termasuk dalam ruang lingkup hukum privat tapi WNI yang bersangkutan dapat meminta bantuan KBRI Dili apabila tidak terlalu memahami seluk beluk hukum.  

      Sebagaimana halnya dalam kasus pidana, KBRI Dili pun tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi sebuah perkara perdata di Timor-Leste. Namun demikian, KBRI Dili dapat berperan sebagai penengah antara pihak yang bersengketa. Satu hal yang perlu dipastikan ialah bahwasanya seorang WNI tidak dirugikan atau diperlakukan tidak adil karena statusnya sebagai WNI. Dalam perkara perdata, WNI juga dapat didampingi oleh pengacara.  

      PERHATIAN:

      Apabila yang menjadi objek perkara adalah tanah atau aset lainnya yang termasuk dalam kategori benda tidak bergerak dalam persepsi Hukum Perdata maka harus memperhatikan aturan hukum Timor-Leste yang berkaitan dengan pembatasan kepemilikian tanah oleh orang asing di negara ini.  

      Korban Tindak Kriminal  

      Berkaitan dengan ada interaksi dalam kehidupan sehari-hari para WNI di Timor-Leste dengan masyarakat setempat, tidak tertutup kemungkinan terjadinya peristiwa kejahatan/ kriminal dengan korban seorang WNI, seperti perampokan, pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, perdagangan manusia dan lain sebagainya. Dalam kondisi semacam ini, KBRI Dili dapat memberikan bantuan/ pertolongan kepada korban sesuai dengan kapasitas Negara, dengan tetap menghormati dan menaati hukum dan aturan negara setempat.  
      PERHATIAN:

      Pada prinsipnya apabila mengalami tindak kejahatan maka yang harus dilakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian setempat (PNTL) sebagai pihak yang berwajib. Namun, apabila mengalami masalah/ kesulitan maka KBRI Dili akan memberikan bantuan.  

      WNI Terlantar  

      Keadaan terlantar dapat disebabkan oleh beberapa kondisi. Berikut ini adalah beberapa contoh WNI yang terlantar:

(1)    Jika seorang WNI yang menikah dengan orang setempat lalu bercerai atau terpisah dari suami, diusir dari rumah suami, atau suami  tidak mau bertanggung jawab lagi, atau keadaan lain semacam itu, dan  tidak memiliki keluarga sama sekali di Timor-Leste, serta tidak memiliki uang/harta apapun, termasuk tidak memiliki uang untuk kembali ke Indonesia, maka seorang WNI dapat dikategorikan terlantar.
 

(2)    Jika seorang WNI yang menikah dengan orang setempat lalu suami  meninggal dunia, dan pihak keluarga suami tidak dapat menerima lagi WNI dalam lingkungan keluarga, sementara yang bersangkutan tidak memiliki keluarga sama sekali di Timor-Leste dan juga tidak memiliki uang/harta, termasuk uang/biaya untuk kembali ke Indonesia, maka kondisi inipun dapat disebut terlantar. 

(3)    Jika seorang WNI yang bekerja di Timor-Leste dan karena suatu alasan tertentu dipecat dari tempat kerja tanpa dibayar apapun dan yang bersangkutan tidak memiliki uang/ harta sama sekali bahkan untuk ongkos kembali ke Indonesia sekalipun maka kondisi ini dapat disebut terlantar. 

(4)    Jika seorang WNI yang sedang mengadakan perjalanan wisata atau berkunjung sementara ke Timor-Leste lalu  kehilangan tas/ dompet termasuk seluruh uang/barang berharga/dokumen perjalanan; dan WNI  di Timor-Leste tidak memiliki keluarga/ teman yang dapat membantu secara finansial untuk kembali ke Indonesia, maka hal ini juga disebut kondisi terlantar. 

(5)    WNI terlantar sesuai tugas dan tanggung jawab KBRI Dili, akan diupayakan untuk pulang ke Indonesia atas biaya negara. Dalam proses pemulangan seluruh dokumen terkait yang dibutuhkan seperti SPLP membutuhkan proses, minimal tiga (3) hari kerja, dan untuk itu WNI akan ditampung di penampungan (shelter) KBRI Dili.  

Nelayan Indonesia yang Terdampar di Timor-Leste  

Khususnya untuk nelayan asal Indonesia yang mengalami musibah di laut seperti gangguan cuaca buruk, kerusakan perahu/kapal, kerusakan alat navigasi dan lain-lain sehingga secara tidak sengaja memasuki wilayah laut Timor-Leste atau terdampar (stranded) di pesisir pantai Timor-Leste, maka KBRI Dili juga memberikan bantuan pemulangan ke Indonesia, manakala tidak ada unsur kesengajaan memasuki wilayah Timor-Leste untuk tujuan tertentu seperti penangkapan ikan ilegal.
Jika seorang WNI yang kebetulan bermukim di daerah pantai dan mengetahui adanya nelayan asal Indonesia yang berada di dekat lokasi bermukim, sangat diharapkan solidaritas  sebagai sesama WNI untuk membantu nelayan terdampar tersebut. Tindakan awal yang dapat lakukan ialah menghubungi Pemerintah setempat untuk memberitahukan keberadaannya, agar nelayan Indonesia itu mendapatkan penanganan yang layak. Selanjutnya  diharapkan dapat membantu melaporkannya ke KBRI Dili via telepon. Pemerintah setempat juga akan menginformasikan hal ini ke KBRI Dili pada kesempatan pertama.  
Setelah diproses lebih lanjut, pihak Keimigrasian Timor-Leste akan bekerjasama dengan KBRI-Dili untuk memulangkan nelayan terdampar ke Indonesia. Proses pemulangannya sama seperti WNI terlantar.
 

Dalam Keadaan Sakit Keras / Dirawat di Rumah Sakit  

Seperti diketahui bersama, sarana fasilitas medis di Timor-Leste masih kurang memadai, apalagi di distrik-distrik di luar Ibukota Dili. Jika ada WNI yang sakit keras dan sampai harus dirawat di rumah sakit, maka KBRI Dili akan mengambil tindakan:

      1. Mengidentifikasi WNI
      2. Mengecek kondisi WNI apakah terkategori sebagai WNI terlantar,
      3. Apabila memenuhi kualifikasi WNI terlantar, maka WNI akan dibentuk oleh KBRI Dili sebagai Perwakilan RI resmi di Timor-Leste
      4. Apabila WNI adalah TKI resmi di Timor-Leste, maka KBRI akan meminta perusahaan tempat bekerja untuk bertanggung jawab penuh.

         

        Masalah Rumah Tangga Perkawinan Antar Bangsa

        Perkawinan antar bangsa dikenal juga dengan istilah perkawinan campur/silang dimana seorang perempuan/laki-laki WNI menikah dengan seorang perempuan/laki-laki Warga Negara Timor-Leste atau bangsa lain.
        Perkawinan antar bangsa diakui oleh hukum Indonesia, dan aturan-aturannya banyak dimuat dalam UU 12/2006. Status perkawinan antar bangsa tetap ada selama suami dan istri masih berbeda kewarganegaraan. Namun jika salah satunya sudah mengikuti kewarganegaraan pasangannya, istri ikut suami atau sebaliknya, maka statusnya sudah bukan perkawinan antar bangsa lagi meskipun ketika menikah masih berbeda kewarganegaraan.  

        Keabsahan Perkawinan
        Di mata hukum Indonesia, perkawinan antar bangsa diakui sah baik perkawinannya berlangsung di Indonesia maupun di Timor-Leste atau negara lain. Perkawinan tersebut dianggap sah apabila ada ikatan hukum yang jelas menurut aturan negara. Dengan demikian, semua bentuk perkawinan di luar ikatan hukum dalam perkawinan antar bangsa belum dapat dianggap sah.  

        Jika seorang WNI yang menikah dengan orang setempat di Timor-Leste, maka baiknya melakukan pencatatan pernikahan sesuai dengan hukum Indonesia, dengan meminta KBRI mengeluarkan Surat Keterangan Nikah. Hal ini, akan bermanfaat bagi WNI untuk mengurus keperluan pribadi ybs kedepannya. Caranya adalah WNI membawa fotokopi Surat/Akte Kawin. Biasanya di Timor-Leste dokumennya berbahasa Portugis sehingga harus menyertakan terjemahannya. Semua dokumen yang dimasukkan harus dilegalisasi terlebih dahulu. 

        Anak dalam Perkawinan Antarbangsa  

        Pada prinsipnya, sesuai aturan hukum di Indonesia anak yang lahir dari perkawinan campur akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Namun demikian, dengan berlakunya UU 12/2006, anak tersebut dapat memperoleh Kewarganegaraan Ganda Terbatas.  

        Dalam pemilihan kewarganegaraan anak, hendaknya dipertimbangkan dengan matang berkaitan dengan perencanaan ke masa depan. Masalahnya banyak hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sang anak yang akan sangat ditentukan oleh status kewarganegaraannya, dari masalah kepemilikan sampai pewarisan.  

        PERHATIAN:

        Status Kewarganegaraan Ganda Terbatas anak yang lahir dari perkawinan sah antar WNI dengan WN Timor-Leste/ asing lainnya harus didaftarkan. Jika tidak maka dengan sendirinya menurut hukum di Indonesia anak itu hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya saja.  

        Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
        Apabila  seorang perempuan WNI yang menikah dengan suami Warga Negara Asing dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, intimidasi maupun tekanan psikologis lainnya, dan sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan namun belum berhasil, maka WNI dapat menghubungi KBRI Dili untuk mendapatkan bantuan, dalam hal ini, mediasi dan pendampingan hukum apabila dibutuhkan.    

        Dalam konteks KDRT, Pejabat Konsuler KBRI Dili akan melakukan dialog dan mediasi dengan WNI dan pasangannya, dan berupaya memberikan bantuan atas permasalahan yang dihadapi WNI korban KDRT. Apabila tidak mendapatkan jalan keluar, dan kekerasan masih berlanjut, maka KBRI menyarankan untuk melibatkan Kepolisian dan melaporkan secara hukum bagi WNI untuk mendapatkan perlindungan, tetapi bukan mengarahkan WNI untuk mengajukan gugatan untuk bercerai.  

        Perlu digarisbawahi bahwa KBRI tidak berwenang memberikan ijin, mengabulkan, mendorong pasangan isteri WNI dan suami WNA berpisah, meskipun WNI meminta bantuan kepada KBRI untuk dipulangkan ke Indonesia, perpisahan menjadi wewenang pengadilan dan keputusan bersama pasangan isteri WNI dan suami WNA. Pada prinsipnya KBRI akan tetap berupaya melakukan mediasi agar pasangan isteri WNI dan suami WNA untuk mempertimbaangkan upaya rujuk, baik dengan upaya berdua, mengundang KBRI untuk membantu, atau merujuk pihak ketiga seperti rohaniawan dan lain sebagainya untuk membantu.  

        Dalam pemberian bantuan hukum kepada WNI korban KDRT, KBRI hanya akan menginformasikan sistem hukum, apabila hukum acara dilakukan di Timor-Leste, begitu juga di Indonesia. Seluruh hal terkait perceraian menjadi tanggung jawab pribadi WNI dan bukan KBRI Dili, ataupun intervensi.
         

        Hak Asuh atas Anak

        Jika terjadi perceraian atas suatu perkawinan antar bangsa maka masalah yang paling pelik dihadapi ialah hak asuh atas anak. Berbeda dengan kasus perceraian antar pasangan sesama WNI, hak asuh atas anak pasangan beda kewarganegaraan dapat dipengaruhi oleh status kewarganegaraan sang anak. Jika sang anak bertatus Kewarganegaraan Ganda Terbatas maka prosedurnya akan lebih mudah, baik proses hukum untuk mendapatkan hak asuh tersebut berlangsung di Indonesia maupun di Timor-Leste.

        Dalam beberapa kasus, sangat sulit bagi pengadilan untuk memberikan hak asuh kepada salah satu orangtua yang kewarganegaraannya berbeda dengan anak. Namun demikian, hal itu bukanlah mustahil sebab banyak faktor yang akan dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan atas perkara semacam itu antara lain kesehatan jasmani dan rohani, kesanggupan untuk membesarkan anak secara layak, kedekatan emosional dan faktor-faktor penting lainnya.

        Sebagai saran, meskipun orangtua telah berpisah ada baiknya ayah dan ibu tetap diberi akses untuk sang anak sebab akan mempengaruhi perkembangan jiwanya. Setelah sang anak dewasa dan dapat menentukan jalan hidupnya sendiri barulah ia dapat menentukan sendiri apakah akan cenderung mengikuti ayah atau ibu, termasuk kewarganegaraannya.  

Apabila WNI Mengahdapi Masalah di Timor-Leste

Secara umum apabila WNI menghadapi masalah di Timor-Leste, maka langkah yang dapat ditempuh ialah:

  1. Mendatangi KBRI Dili dan melapor ke Loket pelayanan Konsuler atau menyampaikan kepada petugas keamanan KBRI agar dapat dipertemukan dengan Pejabat Fungsi Konsuler.
  2. Menelepon KBRI Dili melalui nomor kantor atau nomor telepon Pejabat Fungsi Konsuler/lainnya atau jika dalam keadaan yang benar-benar darurat dapat langsung mengontak nomor hotline.
  3. Menghubungi saudara/teman/sesama WNI terdekat yang dapat meneruskan informasi ke KBRI Dili, apabila WNI tidak mungkin melakukan hal dalam butir a dan b tersebut.
  4. Dalam kondisi tertentu, meminta bantuan kepolisian, tenaga medis atau petugas lainnya yang sedang menangani  untuk menginformasikan keberadaan  ke KBRI Dili.