Rwanda

?map-of-rwanda.gif

 

I.  PROFIL NEGARA

 


Nama Resmi

:

Republik Rwanda

Ibu Kota

:

Kigali

Presiden

:

Paul Kagame (sejak 24 Maret 2000)

Perdana Menteri

:

Anastase Murekezi  (24 Juli 2014)

Menteri Luar Negeri

:

Louise Mushikiwabo (Desember 2009)

Lokasi

:

Rwanda terletak di Benua Afrika di antara 2,0241° Lintang Selatan dan 29,6695° Bujur Timur

Perbatasan

:

Perbatasan : Utara     : Uganda

Selatan : Burundi

Timur    : Tanzania

Barat    : Republik Demokrasi Kongo

Luas Wilayah

:

26.338 km2

Iklim

:

Tropis

Populasi

:

11,096 juta jiwa (est. 2014 IMF)

10,800 juta jiwa (2013 IMF)

Bentuk Negara

:

Republik

Hari Nasional

:

Hari Kemerdekaan, 1 Juli (1962)

Lagu Kebangsaan

:

Rwanda Nziza (Beautiful Rwanda)

Kelompok Etnis

:

Hutu (Bantu) 84%, Tutsi (Hamitic) 15%, Twa (Pygmy) 1%

Agama

:

Katholik (49,5%)

Protestan (39,4%)

Islam (1,8%)

Lain-lain

Bahasa Resmi

:

French (official), Kinyarwanda, Swahili

Mata Uang

:

Rwandan Franc (1 US$ = 688 RWF)

Komoditas Ekspor Utama

:

Kopi, teh, bijih besi

Komoditas Impor Utama

:

Bahan pangan, mesin, baja, produk minyak bumi, semen, dan bahan bangunan


 
A.   SEJARAH
 
Rwanda pada awalnya merupakan kerajaan yang dipimpin Raja Tutsi. Pada 1899 Rwanda menjadi koloni Jerman. Setelah Jerman kalah pada Perang Dunia I, Rwanda berada di bawah administrasi Belgia dalam League of Nations pada 1919. Sejak 1959, ketegangan antar suku meningkat. Suku Hutu sebagai kelompok mayoritas berupaya menggulingkan Raja Tutsi yang mengakibatkan ribuan korban tewas, serta dua juta orang terpaksa mengungsi.
 
Pada 1962, Rwanda memperoleh kemerdekaan. Namun Presiden pertama dan kedua Rwanda tetap memberlakukan diskriminasi terhadap Batutsi dan menjadikan mereka korban pembantaian. Para pengungsi Rwanda kemudian membentuk Rwandese Alliance for National Unity (ANU) pada 1979, untuk menghentikan politik perpecahan dan ideologi genosida, pembantaian berulang, pengungsian, serta ketidakamanan politik. Pada 1987, RANU berubah menjadi Rwandese Patriotic Front (RPF).
 
Pada 1 Oktober 1990, RPF melakukan perlawanan dan meruntuhkan pemerintahan diktator pada 1994, serta mengakhiri genosida yang membunuh jutaan Batutsi maupun pembantaian terhadap Bahutu yang menentang genosida. Pada 4 Juli 1994, RPF membentuk Government of National Unity, diketuai Presiden Pasteur Bizimungu, menyatukan partai politik yang tidak terlibat aksi genosida. Pada tahun 2000, RPF menunjuk Mayjen Paul Kagame sebagai Presiden Republik Rwanda untuk memimpin pemerintahan koalisi.
 
Pada tahun 2003, Presiden Paul Kagame terpilih untuk menjabat selama tujuh tahun. Selama dipimpin Kagame, Rwanda mencapai kemajuan dalam bidang sosial-ekonomi, politik, dan stabilitas keamanan. Pada tahun 2010, Presiden Kagame kembali terpilih memimpin Rwanda dan menjalankan misi percepatan transformasi kehidupan warga Rwanda.
 
 
B. PEMERINTAH DAN POLITIK
 
1. Pemerintah
 
a) Legislatif
 
Rwanda menganut sistem parlemen bikameral yang terdiri dari dua kamar yaitu Senate dan Chamber of Deputies. Senate, majelis tinggi, memiliki 26 anggota dengan masa jabatan empat tahun: 12 orang dipilih provinsi dan dewan wilayah, 8 anggota ditunjuk langsung Presiden, 4 orang dipilih Forum Organisasi Politik, 2 orang dipilih universitas dan lembaga pendidikan tinggi.
 
Chamber of Deputies, majelis rendah, terdiri dari 80 anggota: 53 orang dipilih melalui sistem perwakilan secara proporsional dengan ambang batas 5%, 24 anggota perempuan dipilih dewan provinsi, 2 orang dipilih Dewan Pemuda Nasional dan 1 anggota dipilih Federasi Asosiasi Difabel. Chamber of Deputies merupakan perwakilan rakyat dengan anggota perempuan terbanyak di dunia.
 
b) Eksekutif
 
Presiden Rwanda dipilih berdasarkan suara terbanyak untuk masa jabatan tujuh tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode kedua. Perdana Menteri dan Kabinet ditunjuk oleh Presiden.
 
c) Judisial
 
Sistem peradilan Rwanda berdasarkan hukum Belgia, Jerman, dan hukum adat. Peradilan Rwanda terbagi menjadi Courts of The First Instance, Provincial Courts, Courts of Appeal, dan Court Of Cassation. Supreme Court merupakan pengadilan tertinggi dan bersama High Council of the Judiciary mengawasi pengadilan yang lebih rendah dan pengadilan yurisdiksi khusus di Rwanda.
 
 
2. Region
 
Provinsi di Rwanda disebut intara, yang dibagi menjadi distrik (akarere) dan kota madya (umujyi). Lima provinsi di Rwanda yaitu Kigali, Southern Province, Western Province, Northern Province, dan Eastern Province.
 
3. Partai Politik
 
Rwanda menganut sistem multi-partai. Partai di Rwanda sebagai berikut:
 
- Centrist Democratic Party (PDC)
- Democratic Popular Union of Rwanda (UDPR)
- Islamic Democratic Party (PDI)
- Liberal Party (PL)
- Party for Progress and Concord (PPC)
- Rwandan Patriotic Front (RPF)
- Rwandan Socialist Party (PSR)
- Social Democratic Party (PSD)
- Solidarity and Prosperity Party (PSP
 
HUBUNGAN BILATERAL
 
POLITIK
 
Indonesia dan Rwanda memiliki hubungan bilateral yang baik berdasarkan kesalingpercayaan, tercermin pada sikap saling dukung dalam berbagai forum internasional. Kedua negara juga kerap berbagi pandangan yang sama mengenai isu-isu internasional. Hubungan timbal balik tersebut semakin erat dengan kunjungan Presiden Paul Kagame ke Indonesia pada Presiden Rwanda, Paul Kagame, pada 2005 dalam rangka menghadiri Peringatan ke-50 Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat. Presiden Kagame kembali mengunjungi Indonesia pada 31 Oktober 2014 dan melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden RI, dan Ketua DPD.
 
PERDAGANGAN DAN EKONOMI
 
Jumlah volume perdagangan bilateral kedua negara terbilang kecil namun cenderung meningkat setiap tahunnya. Untuk periode Januari-September 2014, perdagangan bilateral kedua negara tercatat sebesar USD 1,11 juta. Komoditas ekspor Indonesia ke Rwanda yaitu sabun, barang konsumsi, kosmetik, dan obat-obatan. Sementara itu, komoditas impor Indonesia dari Rwanda yaitu kopi, teh, mate, dan rempah-rempah. 
 
SOSIAL BUDAYA
 
Indonesia dan Rwanda menjalin hubungan baik dalam bidang sosial budaya. Rwanda kerap ambil bagian dalam program pelatihan yang digelar Indonesia melalui Third Country Training Program (TCTP) yang didukung Japan International Cooperation Agency (JICA). Setiap tahun, pemerintah Indonesia menawarkan beasiswa Darmasiswa dan beasiswa Developing Countries Partnership Program (KNB) kepada mahasiswa Rwanda. Untuk periode 2013/2014, tercatat 3 orang penerima beasiswa KNB dari Rwanda