Burundi

?burundi world.gif

I. PROFIL NEGARA

Nama Resmi

:

Republik Burundi

Ibu Kota

:

Bujumbura

Presiden

:

Pierre Nkurunziza (sejak 2005)

Wakil Presiden I

:

Prosper Bazombanza (14 Februari 2014)

Wakil Presiden II

:

Gervais Rufyikiri (sejak 2010)

Menteri Luar Negeri

:

Laurent Kavakure (November 2011)

Lokasi

:

Burundi terletak di Benua Afrika diantara 3.2836° Lintang Selatan dan 29.8293° Bujur Timur.

Perbatasan

:

Perbatasan Darat: Utara    : Rwanda

Barat    : Republik Demokratik Kongo

Timur   : Tanzania

Luas Wilayah

:

27.830 km2

Iklim

:

Tropis

Populasi

:

7,24 juta jiwa (2014 IMF)
7,09 juta jiwa (2013 IMF)


Bentuk Negara

:

Republik

Hari Nasional

:

Hari Kemerdekaan, 1 Juli (1962)

Lagu Kebangsaan

:

Burundi Bwacu (Burundi Kita)

Kelompok Etnik

:

Hutu (Bantu) 85%

Tutsi (Hamitic) 14%

Twa (Pygmy), Eropa, Asia Selatan 1%

Agama

:

Katolik 60%

Protestan dan Anglikan 15%

Kepercayaan tradisional 20-25%

Islam 5%

Bahasa Resmi

:

Kirundi dan Perancis (resmi)

Swahili (sepanjang Danau Tanganyika dan wilayah Bujumbura)

Inggris

Mata Uang

:

Burundian Franc (BIF) (1 US$ = 1542 BIF)

Komoditas Utama Ekspor

:

Produk pertanian (teh dan kopi) dan bijih besi

Komoditas Impor Utama

:

Minyak bumi, produk farmasi, mesin, kendaraan, peralatan elektronik, serealia, tekstil, pupuk, produk manufaktur


A. SEJARAH
 
Burundi dipimpin seorang Raja Tutsi sampai Jerman berkuasa di Rwanda dan Burundi pada akhir abad ke-19. Setelah kalah dalam Perang Dunia I, Jerman menyerahkan Burundi kepada Belgia. Pada 20 Oktober 1924, wilayah yang saat ini dikenal dengan Rwanda dan Burundi berada di bawah mandate Belgian League of Nations. Wilayah tersebut menjadi bagian jajahan Kerajaan Belgia dan dikenal dengan nama Ruanda-Urundi.
 
Menyusul Perang Dunia II, Ruanda-Urundi menjadi bagian United Nations Trust Territory di bawah administrasi Belgia. Pada 20 Januari 1959, pemimpin Burundi meminta persetujuan Menteri Kolonial Belgia untuk memisahkan Burundi dan Rwanda. Burundi memproklamasikan kemerdekaannya pada 1 Juli 1962. Beberapa tahun terakhir, perpetaan politik Burundi didominasi oleh perang sipil yang dimulai tahun 1993, proses perdamaian dan transisi demokratik. Presiden saat ini, Pierre Nkuruziza merupakan Presiden pertama yang dipilih secara demokratok sejak perang sipil.
 
B. PEMERINTAH DAN POLITIK
 
1. Pemerintah
 
a) Legislatif
 
Mahkamah Nasional (Assemblée nationale) memiliki 118 anggota dengan masa jabatan lima tahun melalui sistem perwakilan secara proporsional. Senat (Sénat) memiliki 49 anggota dengan masa jabatan lima tahun melalui electoral colleges of communal councilors (badan pemilih). Kursi ekstra dapat ditambahkan untuk memastikan kuota etnis dan gender terpenuhi.
 
b) Eksekutif

Presiden Burundi merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden memilih dua wakil presiden, dan menjalankan fungsi eksekutif bersama Dewan Menteri.
 
c) Judisial
Sistem peradilan Burundi terdiri dari Supreme Court, Tribunals of First Instance dan Constitutional Courts. Sistem peradilan berdasarkan hukum Perancis dan Jerman.
Supreme Court Burundi terdiri dari sembilan anggota termasuk presiden. Supreme Court dibagi menjadi tiga chamber (divisi) yaitu administratif, yudisial dan kasasi. Sementara High Court menjatuhi vonis bagi Perdana Menteri atau Presiden yang terbukti melakukan penyalahgunaan selama masa jabatannya.
 
2. Region

Burundi dibagi menjadi 17 provinsi dan 117 commune. 17 provinsi tersebut adalah Bubanza, Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga,Mwaro, Ngozi, Rutana, Ruyigi.
 
3. Partai Politik
Burundi menganut sistem multi-partai. Daftar partai di Burundi sebagai berikut:
 
-    Front for Democracy in Burundi (Frodebu)
-    National Council for the Defense of Democracy – Front for the Defense of Democracy or CNDD – FDD
-    Union for National Progress (Uprona)
-    National Council for the Defense of Democracy (CNDD)
-    National Resistence Movement for the Rehabilitation of the Citizens (MRC – Rurenzangemero)
-    Party for National Redress (Parena)
 
HUBUNGAN BILATERAL
 
POLITIK

Indonesia dan Burundi menjalin kerjasama yang baik sejak lama. Kepentingan Indonesia terhadap Burundi dirangkap melalui KBRI Dar es Salaam, sedangkan kepentingan Burundi terhadap Indonesia dirangkap melalui Burundi High Commission di New Delhi.
 
Burundi merupakan anggota Gerakan Non-Blok. Pada 2005 Wakil Presiden Burundi Martin Nduwinan berkunjung ke Indonesia untuk menghadiri perayaan 50 tahun Konferensi Asia Afrika.
 
PERDAGANGAN DAN EKONOMI

Angka perdagangan kedua negara masih terbilang kecil. Meski begitu, terdapat potensi peningkatan volume perdagangan melalui promosi produk Indonesia ke pasar Burundi. Komoditas utama ekspor Indonesia ke Burundi yaitu obat-obatan. Untuk periode Januari-September 2014, tercatat perdagangan bilateral sebesar USD 194 ribu, dimana Indonesia mengalami surplus USD 103 ribu. Saat ini, tercatat produk Indonesia yang telah masuk ke pasar Burundi diantaranya minuman kemasan, produk kertas, sabun mandi dan lotion anti nyamuk.

SOSIAL BUDAYA

Hubungan bilateral dalam bilang sosial budaya fokus pada pemberian pelatihan pembangunan kapasitas dan pendidikan. Pemerintah Indonesia berkontribusi pada peningkatan kapasitas kesehatan di Burundi melalui pelatihan keluarga berencana. Setiap tahun, pemerintah Indonesia menawarkan beasiswa Dharmasiswa dan beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) bagi mahasiswa Burundi. Untuk tahun 2014/2015 tercatat 3 orang penerima beasiswa KNB dari Burundi.