Perlunya Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam Pemilu 2019

Cape Town​, Afrika Selatan – Pada hari Senin, 17 Desember 2018, telah diadakan pemaparan tentang “Monitoring dan Supervisi Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Luar Negeri" oleh Rahmat Bagja - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) Divisi Penyelesaian Sengketa - di hadapan sekitar 37 orang WNI di wilayah kerja KJRI Cape Town. “Masyarakat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara yang demokratis, berhak untuk mengawal hak pilihnya. Partisipasi masyarakat untuk mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pemilu dapat menghindari pelaksanaan pemilu dari kecurangan, manipulasi, rekayasa, yang dapat merugikan kepentingan rakyat sendiri," tegasnya pada sesi pemaparan tersebut.

KJRI Cape Town membawahi wilayah kerja dengan sekitar 135 orang WNI, di bawah 1000 orang, dan oleh karenanya tidak memiliki Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwaslu LN). Dengan demikian, kunjungan kerja Bawaslu RI di Cape Town kali ini diperlukan guna supervisi pendataan luar negeri. Pada saat ini, PPLN Cape Town sudah menyelesaikan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) dan tercatat ada 122 calon pemilih. 78 orang di antaranya memilih menggunakan metode TPSLN, 39 orang dengan metode pemilihan suara Kotak Suara Keliling (KSK), dan hanya 5 orang dengan metode pos.         

Terkait pengawasan pada tahapan Pemilu, Bawaslu mengingatkan beberapa potensi pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 280 UU Pemilu. Hal tersebut antara lain: Mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945; menghina suku, agama, ras dan golongan (SARA) pasangan calon; menghina, menghasut, memfitnah atau mengadu domba; menggunakan ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan. Dalam menyikapi potensi-potensi pelanggaran tersebut, Bawaslu RI mengutamakan pencegahan, alih-alih penindakan.

Pelaporan warga terhadap dugaan pelanggaran pada tahapan pemilu dapat dibagi ke dalam pelaporan kasus pidana maupun pelaporan administrasi/perdata. Laporan kasus pidana (fitnah dan kekerasan), wajib dilaporkan kejadiannya kepada Bawaslu maksimal 7 hari kerja setelah ditemukan. Bawaslu kemudian memeriksa formal dan material kasus dan harus menindaklanjuti dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja. Setelahnya, kasus wajib ditingkatkan ke penyidikan atau polisi dan diproses selama 15 hari kerja kemudian diteruskan ke kejaksaan dan ditindaklanjuti selama 7 hari. Kasus berikutnya diteruskan ke pengadilan dan dalam 30 hari harus sudah selesai. Sementara itu, untuk kasus administrasi/perdata, seperti keterlambatan PPLN membuka TPSLN atau tidak mengambil data pemilih secara benar, kasus tersebut dapat diserahkan ke Bawaslu untuk diproses selama 3 hari untuk ditentukan apakah masalah tersebut termasuk ke dalam pelanggaran administrasi. Keputusan harus keluar dalam waktu 14 hari kerja. Pasal 482 UU Pemilu menyebutkan bahwa kehadiran terdakwa tidak diperlukan dalam setiap tahapan hukum yang dilakukan di atas. Jika ditetapkan bersalah, yang bersangkutan akan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Anggota Bawaslu menganjurkan warga masyarakat untuk dapat lebih jeli dan hati-hati dalam bermedia sosial. Segala tindakan penyebaran kebencian maupun berita hoax dapat berpotensi hukuman pidana.  

Pelaporan warga lebih lanjut dapat dilakukan melalui surat elektronik (surel) ke alamat medsos@bawaslu.go.id​.