Menlu RI: Demokrasi Indonesia Lebih Baik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terpilihnya Barrack Obama sebagai Presiden AS mengundang perhatian masyarakat dunia termasuk Indonesia. Namun, menurut Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, demokrasi di Indonesia lebih baik daripada AS.

"Kalau saya, kita lebih baik, masyarakat bisa memilih langsung dan suaranya dihitung untuk memastikan presiden yang terpilih," ujar Hassan di Hotel Nikko, Nusa Dua Bali, Minggu (9/11/2008).

Hassan memberikan contoh mengapa demokrasi kita lebih baik dibandingkan Amerika, Australia, dan Inggris. Menurutnya, karena masyarakat Indonesia memilih langsung presidennya.

"Inggris saja membutuhkan waktu enam abad, Amerika 200 tahun. Amerika prosesnya singkat dan tidak langsung tapi melalui electoral vote sedangkan Inggris dan Australia tidak ada pemilihan langsung untuk Perdana Menteri," tukasnya.

Demokrasi Indonesia digambarkan lewat pemilihan langsung dan singkatnya perubahan wajah demokrasi yang sebelumnya bersifat otoriter yang hanya membutuhkan waktu sepuluh tahun semenjak reformasi 1998.

"Demokrasi di Indonesia sangat baik, pilpres diikuti 145 juta pemilih, dari 600 ribu TPS semuanya berlangsung aman, adil, dan damai. Kita hanya dalam sepuluh tahun, waktu yang singkat sejak reformasi mampu mentransformasi pemerintahan dari otoriter ke demokrasi," ujar pria kelahiran Tangerang, 60 tahun yang lalu ini.

Menurut Hassan singkatnya proses demokrasi sejak bergulirnya reformasi sepuluh tahun membuat banyak pihak merasa kagum dengan proses demokrasi di Indonesia.

"Ada ketakjuban dan kekaguman dari banyak pihak di dunia terhadap perubahan

demokrasi indonesia," ujarnya

Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda datang ke Bali untuk membuka "Bali Democracy Forum" yang akan berlangsung pada 9 November hingga 11 November 2008. Acara ini dihadiri oleh 41 peserta dari 21 negara di Asia.

 

(Source: Detik)

Menlu RI Buka Secara Resmi Expert Group Preparatory Meeting untuk The Bali Democracy Forum

Menteri Luar Negeri RI, Dr. N. Hassan Wirajuda, membuka secara resmi pertemuan Expert Group Preparatory Meeting (EGPM) di Nusa Dua, Bali pada 9 November 2008. EGPM merupakan langkah pendahuluan dan persiapan The Bali Democracy Forum yang akan diselenggarakan pada 10-11 Desember mendatang di Nusa Dua, Bali. Pertemuan tingkat tenaga ahli yang dihadiri kalangan akademisi, praktisi, dan pejabat senior pemerintah dari 21 negara ini ditujukan untuk menghimpun masukan substantif bagi The Bali Democracy Forum.

Inisiatif yang telah digagas sejak tahun 2001 ini dimaksudkan untuk menempatkan demokrasi sebagai agenda strategis dalam diskursus di kawasan. Isu demokrasi telah cukup lama menjadi agenda diskursus global dan di kawasan lain, seperti di Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Namun demikian, faktanya di Asia belum ada institusi antar-Pemerintah yang membahas isu yang strategis ini.

"Melihat perkembangan global saat ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa terdapat kepentingan yang semakin besar untuk melaksanakan dialog mengenai demokrasi yang lebih inklusif dan terarah", demikian disampaikan oleh Menlu dalam pidato pembukaannya. Lebih lanjut disampaikan Menlu bahwa forum ini akan menjadi forum yang bersejarah dalam sejarah umat manusia.

The Bali Democracy Forum (BDF) merupakan sebuah prakarsa Indonesia yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama regional dalam isu demokrasi dan pembangunan politik di antara negara-negara di kawasan. Forum ini tidak bersifat eksklusif antarnegara demokratis, tetapi lebih merupakan forum inklusif bagi negara-negara di kawasan untuk berbagi pengalaman dan best practices dalam memperkuat demokrasi. BDF direncanakan berbentuk forum pada tingkat menteri luar negeri, yang akan diselenggarakan untuk pertama kali di Nusa Dua, Bali pada 10 – 11 Desember 2008 mendatang.

Untuk mengelola kegiatan–kegiatan BDF, akan terlebih dahulu dibentuk Institute for Peace and Democracy (IPD) yang berkedudukan di kampus Universitas Udayana, Bali. Lembaga ini bersifat independen, non-profit, yang akan menyelenggarakan berbagai lokakarya dan penelitian, membangun jejaring para ahli dan organisasi terkait, serta membuat publikasi hasil penelitian.

Menindaklanjuti inisiatif tersebut, pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Departemen Luar Negeri dengan Universitas Udayana mengenai pembentukan IPD dilakukan oleh Menlu RI, Dr. N. Hassan Wirajuda, dan Rektor Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM).

(Source: Deplu RI)