Pidato Presiden di Rapat Paripurna DPR dalam Memperingati HUT RI ke 64 (bagian I)

8/13/2009

 

Memang, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah kulminasi dari suatu perjuangan yang menakjubkan. Kemerdekaan itu kita rebut, kita raih dan kita pertahankan dengan segala pengorbanan : dengan darah, keringat dan air mata.

Kita patut berbangga, karena revolusi kemerdekaan Indonesia telah menjadi salah satu revolusi besar di abad ke-20 yang turut mengubah dunia. Setelah Perang Dunia II berakhir, Indonesia adalah salah satu bangsa yang paling awal memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah itu, api revolusi kemerdekaan ini dengan cepat menjalar ke berbagai penjuru di Asia dan Afrika, memerdekakan India, Ghana, Aljazair, Mesir, Filipina, Myanmar, Laos Vietnam, Sri Lanka dan banyak lagi. Akibatnya, peta politik dan geopolitik dunia di abad ke-20 berubah secara drastis. Dan negara kita, Indonesia, adalah pelopor dalam arus dekolonisasi yang dahsyat itu.

=====================================

(Full Version)

PIDATO KENEGARAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DALAM RANGKA

PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE 64 KEMERDEKAAN

REPUBLIK INDONESIA DI DEPAN RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2009

Jakarta, 14 Agustus 2009

 

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,

Yang Mulia para Duta Besar dan Pimpinan Perwakilan Badan-badan dan Organisasi Internasional,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya muliakan,

Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Kita juga bersyukur, pada pagi hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-64 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada tahun 2009 ini, menyambut peringatan hari kemerdekaan pada bulan Agustus, ada tradisi baru dalam pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden. Pada bulan Agustus tahun ini saya menyampaikan pidato kenegaraan di depan parlemen sebanyak tiga kali. Pertama adalah pidato untuk mengantarkan RAPBN tahun anggaran 2010 beserta nota keuangannya, di depan Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang juga dihadiri oleh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Yang kedua adalah pidato ini, yang saya sampaikan menjelang peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan kita, di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan tema besar refleksi kemerdekaan dan dinamika perjalanan bangsa. Dan yang ketiga adalah pidato yang insya Allah akan saya sampaikan di hadapan Dewan Perwakilan Daerah, dengan tema utama pembangunan nasional, utamanya aspek pembangunan daerah. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan dan dinamika pembangunan yang sedang kita jalankan, termasuk capaian dan tantangannya, akan saya sampaikan pada pidato di hadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah nanti. Ketiga pidato ini adalah suatu rangkaian pidato tahunan Presiden yang disampaikan kepada rakyat Indonesia di hadapan wakil-wakil rakyat.

Saudara-saudara,

Pada kesempatan yang baik ini, di depan sidang yang terhormat ini, saya mengajak saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air untuk melakukan refleksi perjalanan kehidupan bangsa Indonesia yang telah berjalan selama 64 tahun. Ada tiga momen sejarah bangsa yang ingin saya ajak saudara-saudara untuk merenungkannya, dan mengambil mutiara kebajikan (wisdom), yang berguna bagi perjalanan bangsa kita ke depan. Bukankah pepatah mengatakan : "sejarah adalah guru kehidupan?"

Pertama, tentang makna proklamasi kemerdekaan 1945, dan bagaimana kita terus mengaktualisasikan semangat kemerdekaan ini di masa kini dan di masa mendatang.

Refleksi yang kedua adalah tentang apa yang terjadi di negeri kita lima puluh tahun yang lalu. Kita kenal ada tonggak sejarah penting pada waktu itu, yaitu dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945. Ini merupakan tonggak sejarah, karena kalau kita lihat benang merahnya, sesungguhnya bangsa Indonesia yang baru merdeka saat itu, ingin betul mencari bentuk atau sosok demokrasi yang diyakini paling tepat untuk negeri kita.

Sedangkan refleksi yang ketiga, saya mengajak untuk merenungkan apa yang terjadi di negeri kita sepuluh tahun yang lalu. Tahun 1999 juga merupakan tonggak sejarah bangsa. Sesungguhnya, setelah kita mengalami krisis yang luar biasa tahun 1998, maka tahun 1999 merupakan awal dari era reformasi yang sampai sekarang tengah kita jalankan. Awal dari era reformasi kita ditandai dengan dua hal penting. Pertama, untuk pertama kalinya dilakukan amandemen terhadap konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, berakhirnya Dwi Fungsi ABRI yang juga berarti berakhirnya peran politik ABRI dalam kehidupan bernegara kita.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air, marilah kita melakukan refleksi yang pertama, yaitu makna Indonesia Merdeka.

Kemerdekaan adalah "jembatan emas" demikian kata Presiden pertama kita, sekaligus proklamator kemerdekaan, Bung Karno. Melalui "jembatan emas" itu, bangsa Indonesia meninggalkan kegelapan alam penjajahan dan memasuki alam kemerdekaan dengan penuh sinar harapan.

Memang, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah kulminasi dari suatu perjuangan yang menakjubkan. Kemerdekaan itu kita rebut, kita raih dan kita pertahankan dengan segala pengorbanan : dengan darah, keringat dan air mata.

Kita patut berbangga, karena revolusi kemerdekaan Indonesia telah menjadi salah satu revolusi besar di abad ke-20 yang turut mengubah dunia. Setelah Perang Dunia II berakhir, Indonesia adalah salah satu bangsa yang paling awal memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah itu, api revolusi kemerdekaan ini dengan cepat menjalar ke berbagai penjuru di Asia dan Afrika, memerdekakan India, Ghana, Aljazair, Mesir, Filipina, Myanmar, Laos Vietnam, Sri Lanka dan banyak lagi. Akibatnya, peta politik dan geopolitik dunia di abad ke-20 berubah secara drastis. Dan negara kita, Indonesia, adalah pelopor dalam arus dekolonisasi yang dahsyat itu.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang dikeluarkan sehari setelah proklamasi, tercantum cita-cita dan tujuan nasional kita. Para pendiri bangsa bertekad untuk mendirikan suatu negara yang "merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Dalam Pembukaan UUD 1945, para pendiri bangsa juga bertekad untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Semua ini mengingatkan kita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Semangat juang yang luhur ini tidak boleh padam. Bahkan, dalam konteks era demokrasi dan globalisasi dewasa ini, semangat perjuangan ini justru menjadi semakin relevan dalam upaya kita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan unggul di abad ke-21. Kita harus terus menjaga karakter perjuangan ini dan mewariskannya kepada generasi mendatang.

Kita juga harus terus menjaga aset terpenting dari revolusi kemerdekaan kita : yaitu persatuan Indonesia. Bagi kita, persatuan adalah awal dari kebangkitan. Persatuan adalah kekuatan. Dan persatuan adalah syarat utama bagi kelestarian Bhinneka Tunggal Ika yang kita junjung bersama. Semenjak kemerdekaan, betapapun beratnya tantangan yang dihadapi bangsa, kita selalu berhasil mengatasinya selama kita menjaga persatuan dan kesatuan. Karena itu, prinsip yang selalu kita pegang adalah: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. In crucial things, unity !

Kemerdekaan Indonesia juga melahirkan ideologi dan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Setelah mengalami berbagai pasang surut sejarah, dan setelah kita melampaui berbagai tantangan dan ujian, bangsa Indonesia semakin yakin terhadap makna Pancasila bagi bangsa Indonesia. Kita semakin yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sudah final, dan tidak dapat diubah, serta tidak dapat ditawar lagi. Kita harus terus memaknakan Pancasila sebagai ideologi terbuka, sebagai open and living ideology, dan bukan sebagai dogma yang statis dan menakutkan. Pancasila harus terus menjadi sumber inspirasi dan sumber solusi dari proses nation-building Indonesia ke depan.

Saudara-saudara,

Setelah proklamasi kemerdekaan, pembebasan dari penjajahan, perjalanan kita sebagai bangsa amatlah berwarna dan penuh dengan romantika kehidupan. Republik yang masih muda, kala itu, harus mencari perpaduan warna-warni demokrasi yang paling sesuai dengan karakteristik kita sebagai bangsa. Proses pencarian demokrasi (in search of democracy) yang terkadang mengalami masa pasang, namun tidak jarang pula mengalami masa surut. Pengalaman pencarian ini memotret jatuh-bangunnya kehidupan demokrasi di tanah air tercinta ini. Bahkan, pernah pula penerapan suatu jenis demokrasi yang lebih bersifat trial and error, yang tentunya tidak akan langgeng dan mudah gagal, karena diterpa berbagai permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita lakukan.

Sejarah mencatat, sejak awal kemerdekaan, hingga era kehidupan bernegara saat ini, kita pernah menganut berbagai model demokrasi. Dari tahun 1945 hingga tahun 1959, demokrasi parlementer hadir. Pada saat itu, pemerintah datang dan pergi dengan cepat, tanpa benar-benar sempat melakukan konsolidasi ataupun menjalankan program-programnya. Selanjutnya, mulai 1959, ditandai dengan terbitnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, lahirlah era Demokrasi Terpimpin. Keputusan dan kehidupan bernegara terpusat dan nyaris dikuasai oleh presiden. Mekanisme checks and balances tidak berjalan secara efektif. Sejak tahun 1966, model demokrasi yang bernuansa serupa, meski dengan nama yang berbeda, hadir di era Orde Baru. Demokrasi yang bernama luhur Pancasila, tetapi tidak utuh, bahkan menyimpang dalam penerapannya. Yang justru muncul adalah otoritarianisme yang tentulah bertentangan dengan prinsip dan nilai demokrasi itu sendiri.

Sesungguhnya kita memahami mengapa melalui Dekrit Presiden, Presiden Soekarno memilih untuk kembali ke UUD 1945, karena Konstituante yang mendapatkan mandat untuk menyusun konstitusi belum dapat menyelesaikan tugasnya, sementara keadaan politik amat tidak stabil sehingga pemerintah tidak dapat bekerja dengan baik. Sementara itu, kita juga memahami mengapa Presiden Soeharto memilih demokrasi yang semi otoritarian karena ingin menghadirkan stabilitas politik agar pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik. Plus dan minus dari 2 corak demokrasi itulah, yang juga tidak dapat dilepaskan dari konteks tantangan dan permasalahan kehidupan bernegara pada kurun waktu yang bersangkutan, mendorong kita untuk menemukan dan memilih model demokrasi yang paling tepat untuk kita jalankan.

Saudara-saudara,

Setelah reformasi, sejak tahun 1998, kita bekerja keras untuk menapaki lagi jalan panjang pemurnian demokrasi. Setelah 10 tahun reformasi, yang mengemuka adalah praktik sistem demokrasi multipartai presidensial. Yaitu pemerintahan presidensial yang berpijak pada sistem multipartai yang tidak sederhana. Sistem demikian, meskipun ini merupakan koreksi dari demokrasi yang kita anut pada masa Orde Baru, dalam dirinya juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Karena, di tengah beraneka ragamnya kepentingan partai politik, jalannya pemerintahan harus tetap berlangsung secara efektif.

Perjalanan sejarah lebih dari enam dekade tersebut, tentunya menghadirkan kesadaran bahwa apapun pilihan demokrasi yang kita terapkan, mempunyai permasalahan dan tantangannya sendiri; ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun demikian, kita harus pastikan bahwa bentuk demokrasi yang kita pilih harus tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang universal. Di sisi lain, penerapan demokrasi juga mesti tetap memperhatikan nilai-nilai lokal, serta sifat dasar bangsa kita yang majemuk. Hanya dengan pilihan konsisten demikianlah, bangsa ini akan makin kokoh dalam alur pematangan demokrasi yang saat ini sedang dan terus kita jalankan.

Ke depan, pematangan demokrasi kita, harus berjalan seiring dengan prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme. Demokrasi mesti makin egaliter, yaitu demokrasi yang makin meneguhkan pelaksanaan mekanisme saling kontrol dan saling imbang (checks and balances) dalam praktek kehidupan politik kita. Demokrasi yang berlandaskan pada penghormatan dan pelaksanaan penegakan hukum yang adil dan bermartabat (rule of law). Demokrasi yang makin menjamin dan melindungi kebebasan dan hak-hak asasi manusia. Serta, demokrasi yang kehadirannya tetap menjamin terjaganya stabilitas dan ketertiban politik. Dengan demikian, insya Allah, demokrasi yang kita terapkan dan wujudkan, akan selalu sejalan dan satu nafas dengan tuntutan dan kemajuan peradaban bangsa kita.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,

Sepuluh tahun yang lalu, masih terbayang dalam ingatan kita, negara kita mengalami krisis yang dahsyat. Mungkin sebagian besar yang ada dalam ruangan ini, masih mengingat pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada tahun itu. Tahun 1999 adalah tahun yang sarat dengan persoalan dan tantangan. Banyak kalangan dalam dan luar negeri yang mencemaskan masa depan negara kita, termasuk kelangsungan hidup kita sebagai negara.

Paling tidak, pada saat itu, ada lima skenario yang bisa terjadi, ke arah mana masa depan Republik Indonesia akan bergulir. Yang pertama meramalkan bahwa Indonesia akan mengalami balkanisasi, terpecah-pecah menjadi banyak negara kecil-kecil, karena munculnya sentimen kedaerahan yang kuat di mana-mana. Skenario kedua, melihat Indonesia berubah menjadi negara Islam bergaris keras, karena munculnya sentimen keagamaan yang ingin meminggirkan ideologi Pancasila. Skenario ketiga meramalkan Indonesia akan berubah menjadi negara semi otoritarian yang arahnya tak jelas. Skenario keempat justru melihat Indonesia berjalan mundur, kembali memperkuat negara otoritarian. Dan hanya sedikit yang meramalkan bahwa Indonesia bisa menjalankan skenario kelima, yaitu menjadi negara demokrasi, terlebih lagi negara demokrasi yang stabil dan terkonsolidasikan.

Alhamdulillah, saudara-saudara, kita bisa melalui tahun-tahun yang berat itu dengan selamat. Di tahun 2009 ini, sepuluh tahun sejak reformasi bergulir, Indonesia masih tegak berdiri, bahkan semakin berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sekarang ini, kita bisa bangga bahwa negara kita adalah negara demokrasi yang maju di Asia Tenggara, negara yang menjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kita mesti memberi hormat seraya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Presiden Megawati Soekarnoputri, pendahulu-pendahulu saya, atas kepemimpinan dan kerja keras beliau-beliau di masa-masa sulit itu, pada lima tahun pertama era reformasi.

Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada segenap komponen bangsa, yang pada lima tahun ke dua era reformasi, ikut berkontribusi dan membantu saya dalam mengelola, mengawal dan terus menata arah reformasi kita. Periode 5 tahun ini, sebagaimana yang kita ketahui dan rasakan bersama, negara kita juga menghadapi tantangan dan ujian, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Insya Allah, reformasi yang sedang dan terus kita jalankan ini akan benar-benar membawa manfaat dan kemaslahatan bagi bangsa dan negara.

Saudara-saudara,

Kita pun masih ingat semangat dan cita-cita reformasi yang bergelora pada saat itu. Kita ingin demokrasi tumbuh dan mekar di republik ini. Kita ingin menghadirkan konstitusionalisme dan checks and balances dalam kehidupan bernegara. Kita ingin mewujudkan negara yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, tanpa diskriminasi. Kita merindukan negara yang menjamin hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, termasuk hadirnya kebebasan pers. Kita mendambakan pemilihan umum yang aman, damai, jujur dan adil. Kita mengharapkan hukum dan keadilan ditegakkan, serta korupsi, kolusi dan nepotisme terus diberantas. Kita bertekad untuk mewujudkan negara yang dikelola dengan tata pemerintahan yang baik (good governance). Lebih lanjut lagi, kita juga ingin mewujudkan pembangunan yang inklusif dengan desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga rakyat Indonesia di daerah-daerah dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan bermartabat. Bersamaan dengan itu, kitapun menuntut pembangunan ekonomi yang makin inklusif dan berkeadilan.

Dalam sepuluh tahun ini, sejumlah perubahan besar telah dan sedang kita jalankan. Kita telah melaksanakan reformasi konstitusi dengan melakukan empat kali perubahan terhadap Undang-undang Dasar 1945, yang salah satu tujuannya adalah memperkuat parlemen kita. Reformasi juga melahirkan lembaga-lembaga negara yang baru, seperti Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lain-lain, untuk antara lain memperkuat mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan kita. Kita telah merevisi berbagai Undang-undang dan peraturan pemerintah agar sesuai dengan semangat dan cita-cita reformasi. Kita pun telah mereformasi sistem pemilu agar dapat memaksimalkan akuntabilitas wakil rakyat kepada rakyat yang diwakilinya. Di negeri ini, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pun telah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Dunia juga telah mengakui bahwa kita telah mampu menjalankan demokratisasi berskala besar. Termasuk di dalamnya reformasi TNI, dengan penghapusan Dwi Fungsi ABRI dan peran sosial-politiknya. Insya Allah, pada tahun ini, kita akan menyelesaikan pelimpahan bisnis TNI kepada negara, yang selama ini sering mengundang kontroversi. Dengan itu, TNI dapat benar-benar berkonsentrasi untuk menjalankan tugas pokoknya dan tampil secara profesional sehingga mampu mempertahankan setiap jengkal wilayah tanah air kita. Dalam mengatasi gangguan keamanan dalam negeri, kita pun memilih cara-cara yang lebih bermartabat, demokratis dan damai, dengan tentu saja tetap menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Kebijakan dan cara-cara penyelesaian konflik seperti ini adalah sesuatu yang tidak kita kenal di masa yang lalu. Di atas segalanya, dalam penyelenggaraan pemerintahan, kita telah menerapkan prinsip-prinsip good governance dan pemberantasan korupsi yang agresif, tanpa pandang bulu. Di republik ini, tidak ada seorang pun yang kebal hukum.