Di Forum Parlemen 20, RI Serukan Pentingnya Peran Parlemen Wujudkan Pemerintahan yang Bersih

Indonesia menyerukan pentingnya peran parlemen dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan bebas dari korupsi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, pada Forum Parlemen G20 and Speakers' Summits di Buenos Aires, Argentina (1/11/2018). Fadli Zon adalah salah satu narasumber pada diskusi panel pada sesi ke-4 G20 Parliamentary Forum yang mengangkat tema “Ensuring Transparent and Effective Governance, Free from Corruption."

“Pemberantasan korupsi, menjadi elemen vital bagi penyelenggara pemerintahan, dalam mendukung tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan", demikian disampaikan Fadli Zon selaku Ketua Delegasi RI dan Presiden Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC).

Forum P20 di Argentina ini, merupakan yang pertama sejak penyelenggaraan KTT G20 pertama tahun 2008. Pada 13th G20 Leaders' Summit tahun ini, tema yang diangkat adalah “Building Consensus for Fair and Sustainable Development". Di bawah tema tersebut, terdapat tiga isu yang menjadi fokus pembahasan; lapangan kerja, pemberantasan korupsi, dan kesetaraan gender.

“Kita sudah sama-sama mengetahui, bahwa korupsi adalah ancaman serius bagi pembangunan berkelanjutan. Dan bahayanya, ancaman itu hadir di dalam tubuh penyelenggara pemerintahan dan negara. Baik eksekutif maupun legislatif. Di tingkat nasional-regional- dan bahkan global."

Dalam forum yang dihadiri para ketua parlemen negara-negara G20 dan dibuka oleh Wapres sekaligus Ketua Senat Argentina Gabriela Michetti, Indonesia menyerukan tiga rekomendasi bagi parlemen negara G20 dan dunia, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Pertama, parlemen harus memiliki political will yang kuat untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kedua, parlemen juga harus mengambil peran aktif dalam membuka dan mengusut secara tuntas setiap kasus-kasus korupsi, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Ketiga, diperlukan juga kerja sama antarparlemen dalam pemberantasan korupsi pada satu platform bersama.

Menurut Fadli, GOPAC dalam hal ini membuka diri kepada setiap anggota parlemen, mantan anggota parlemen negara G20, dan organisasi-organisasi internasional untuk berkolaborasi. Sebagaimana yang telah GOPAC lakukan pada 2016 bersama UNDP, Islamic Development Bank, dan Westminister Foundation for Democracy.

Ketiga rekomendasi tersebut, dipercaya menjadi kunci untuk membentuk suatu pemerintahan yang tidak hanya transparan dan bersih, namun juga responsif terhadap berbagai permasalahan.

Selain itu, Wakil Ketua DPR RI juga menekankan pentingnya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan dari institusi parlemen.

“Meski inisiatif keterbukaan parlemen sudah ada sejak 2012, namun masih diperlukan komitmen yang lebih luas dari parlemen berbagai negara. Khususnya parlemen negara-negara G20. “

Saat ini tercatat telah ada beberapa negara yang mendeklarasikan keterbukaan parlemen. Seperti Parlemen Kanada pada 2012, Parlemen Perancis pada 2015, dan Parlemen Indonesia yang baru saja mendeklarasikan Open Parliament pada Agustus 2018 lalu.

“Inisiatif positif ini perlu dukungan yang lebih luas. Dan forum G20, adalah momentum yang tepat bagi parlemen negara-negara G20 untuk melangkah menuju keterbukaan yang lebih substantif. Menjadikan institusi parlemen yang lebih terbuka dan transparan, demi terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan efektif.", pungkas Fadli.

Pembahasan Kerjasama Bilateral RI-Argentina

Di sela-sela pertemuan Parlemen G20 and Speakers' Summits, delegasi RI yang beranggotakan, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen, sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Anggota Fraksi Partai Golkar, Fadel Muhammad dan Dubes RI Niniek Kun Naryatie, berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Diputados (Chamber of Deputies) Argentina Emilio Monzó untuk membahas berbagai kerjasama bilateral RI-Argentina (1/11).

Dalam pertemuan tersebut Delegasi RI menyampaikan pentingnya mekanisme bebas visa bagi WNI pemegang paspor biasa untuk mengunjungi Argentina guna meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.

Hal ini ditanggapi secara positif oleh pihak Argentina, dan Ketua Diputados akan menyampaikan rekomendasi terkait visa bagi WNI.

Pada kesempatan terpisah, delegasi RI juga secara khusus bertemu dengan Grup Parlemen Persahabatan RI-Argentina yang telah dibentuk pada tahun 2017.

Dalam pertemuan tersebut Grup Parlemen menyampaikan surat pesan duka cita dari Kongres Argentina kepada Indonesia terkait jatuhnya pesawat Lion Air JT610 serta bencana tsunami di Palu-Donggala yang memakan banyak korban jiwa.

Dalam pertemuan tersebut, Grup Parlemen Persahabatan RI-Argentina juga menyampaikan niat untuk mengunjungi Indonesia.

“Kami telah beberapa kali menerima kunjungan parlemen Indonesia dan kami kira sudah saatnya kami melakukan hal yang sama di Indonesia", ucap Ketua Grup Parlemen Persahabatan RI-Argentina, Álvaro González (Sumber: KBRI Buenos Aires / BKSAP DPR RI).