Paspor dan SPLP

"Paspor merupakan dokumen perjalanan yang memuat identitas diri pemegangnya, antara lain nama pemegang, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, nomor dan masa berlaku Paspor"

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, paspor didefinisikan: "Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu." Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu (PP 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian). Dalam keadaan tertentu, atas dasar kebijakan nasional, paspor dapat mencantumkan daftar negara yang tidak boleh dimasuki oleh pemegang paspor. Sebagai contoh, paspor diplomatik dan paspor dinas Republik Indonesia tidak berlaku untuk memasuki negara Israel dan Taiwan.

 

Jenis Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

  1. Paspor Republik Indonesia
    1. Paspor diplomatik;
    2. Paspor dinas;
    3. Paspor biasa.
  2. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia (SPLP RI)
    Sebagai dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu, yang terdiri dari:
      1. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia;
      2. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing; dan
      3. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.

 

Paspor Biasa dan SPLP

Jenis Paspor Biasa terdiri atas:

  1. Paspor biasa: elektronik (e-passport);
  2. Paspor biasa : non-elektronik.

Masa Berlaku Paspor Biasa:

    1. 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
    2. Masa berlaku paspor biasa yang diterbitkan bagi anak berkewarganegaraan ganda tidak boleh melebihi batas usia anak tersebut untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya (umur 18 tahun).

 

Permohonan Penerbitan Paspor Biasa dan SPLP bagi WNI yang Berdomisili di Luar Wilayah Indonesia

Permohonan paspor biasa bagi WNI yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan RI atau Pejabat Dinas Luar Negeri (PDLN) di Perwakilan RI.

Syarat-syarat untuk pengurusan paspor biasa untuk anak yang lahir di luar negeri berupa:

  1. Mendaftarkan diri pada e-KBRI dan menyampaikan permohonan layanan penerbitan paspor yang diminta.
  2. Akta Kelahiran asli dan salinan.
  3. Salinan paspor kedua orangtuanya.
  4. Surat Nikah/Akta Perkawinan asli dan salinan.
  5. Salinan Kartu Identitas anak dan kedua orangtuanya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belgia/Luksemburg.
  6. Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belgia/Luksemburg.

 

Syarat-syarat untuk pengurusan paspor biasa untuk anak yang lahir di luar negeri dari salah satu kedua orangtuanya Berwarga Negara Asing (WNA) berupa:

  1. Mendaftarkan diri pada e-KBRI dan menyampaikan permohonan layanan penerbitan paspor yang diminta.
  2. Akta Kelahiran asli dan salinan.
  3. Salinan paspor kedua orangtuanya.
  4. Surat Nikah/Akta Perkawinan asli dan salinan.
  5. Salinan Kartu Identitas anak dan kedua orangtuanya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belgia/Luksemburg.
  6. Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belgia/Luksemburg.


Syarat-syarat untuk pengurusan paspor biasa bagi yang mengalami kehilangan paspor, harus menyertakan surat keterangan hilang dari kepolisian atau otoritas yang berwajib dari negara tempat kehilangan paspor, selain persyaratan minimum yaitu:

  1. Salinan paspor lama.
  2. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau
  3. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis.

 

Syarat-syarat untuk mendapatkan SPLP RI adalah:

  1. KTP RI yang masih berlaku atau yang sudah tidak berlaku lagi yang telah di foto kopi, atau surat keterangan apa saja yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI, yang menyatakan bahwa pemohon adalah WNI.
  2. Surat Keterangan atau kartu identitas dari negara setempat, yang menerangkan bahwa pemohon adalah WNI.
  3. Surat keterangan dari instansi terkait di negara setempat.

 

Penarikan, Pembatalan, Pencabutan, dan Penggantian Surat Perjalanan Republik Indonesia

Penarikan, Pembatalan, Pencabutan, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan berdasarkan PP 31/2013 pasal 63, 64, 65, dan 66. Dalam hal Surat Perjalanan Republik Indonesia berupa paspor biasa habis masa berlakunya dan pemegangnya berada di luar wilayah Indonesia, penggantian paspor biasa dapat dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia. Dalam hal Surat Perjalanan Republik Indonesia hilang, penggantian dokumen dapat dilakukan setelah pemegang dokumen perjalanan dapat menunjukan identitas asli atau foto kopi identitas diri atau bukti-bukti lain yan dapat diyakini bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia​