Penandatanganan PCA Tandai Babak Baru Hubungan RI - UE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menteri Luar Negeri RI, Dr. Marty Natalegawa, bersama dengan Menlu Swedia yang sekaligus sedang menjabat Presidensi Dewan Uni Eropa, Carl Bildt, serta Acting Dirjen Urusan Luar Negeri Komisi Eropa, Karel Kovanda, menandatangani Partnership and Cooperation Agreement (PCA) antara Indonesia dan Uni Eropa di Gedung Pancasila, Deplu, Senin siang (9/11).

"Hal ini menandai peningkatan derajat hubungan Indonesia dan UE ke babak baru", demikian ungkap Menlu RI. Ditambahkan Menlu RI bahwa PCA juga merupakan suatu bukti bahwa semakin pentingnya Indonesia bagi Uni Eropa, dengan dibukanya era baru dalam sebuah hubungan bilateral yang berlandaskan persamaan, saling menghormati, saling menguntungkan, demokrasi, penegakan hukum dan HAM.

Secara terpisah, Dirjen Amerika dan Eropa, Departemen Luar Negeri, Dubes Retno Marsudi menyatakan kepada the Jakarta Post bahwa PCA menunjukkan matangnya hubungan Indonesia-UE, serta menunjukkan kedua pihak telah terpupuk rasa saling percaya. "PCA ini akan menjadi acuan untuk berbagai kerjasama di masa yang akan datang," demikian tegas Dirjen Amerop.

Sementara itu Menlu Bildt menyatakan bahwa PCA akan menjadi "pembuka jalan" diciptakannya berbagai struktur permanen untuk memandu kerjasama tersebut serta menggawangi berbagai nilai-nilai bersama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, lingkungan hidup, kontra terorisme, HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pendidikan. Terlebih Menlu Bildt menyatakan "penandatanganan PCA merupakan testimony bagaimana pentingnya UE memandang Indonesia". Di pihak Indonesia hal ini menyisakan tantangan pelaksanaannya. "Saat ini yang menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia adalah bagaimana Deplu mampu segera mengejawantahkan berbagai program di bawah kerangka PCA sesuai dengan kepentingan Indonesia," tegas Menlu RI.

Sebelum penandatangan PCA tersebut terlebih dahulu diselenggarakan pertemuan troika tingkat menteri luar negeri guna membahas berbagai kerjasama bilateral, terutama berbagai prioritas kerjasama di bawah kerangka PCA. Kedua delegasi juga bertukar pandangan mengenai pembangunan di kedua kawasan serta membahas berbagai tantangan global seperti krisis ekonomi dan keuangan. Hal ini dianggap penting karena baik Indonesia maupun UE merupakan bagian integral dari G20.

Kemitraan strategis RI-UE mulai dibahas dalam pertemuan tingkat menteri troika di Jakarta, Maret 2005. Pertemuan tersebut menghasilkan persetujuan pembentukan Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation (PCA) sebagai dasar yang kokoh bagi pengembangan dan peningkatan kerjasama RI-UE. Pertemuan tersebut berlanjut secara bergantian di Brussels dan Jakarta pada Maret 2006 dan berakhir pada Mei 2007 namun terkendala oleh adanya larangan terbang maskapai Indonesia di Eropa. PCA terdiri dari 7 bab dan 50 pasal yang memuat kesepakatan kerjasama dalam bidang politik (HAM, kontra terorisme, pelarangan proliferasi senjata pemusnah masal, penanggulangan korupsi, serta kerjasama huhum) dan bidang teknis (ekonomi, perdagangan dan investasi, transportasi, kesehatan, iptek, pendidikan, pariwisata, dan sebagainya).

Dialog HAM RI-UE

Dalam kesempatan yang sama dilakukan juga inagurasi dialog HAM baru antara Indonesia dan Uni Eropa. Forum ini akan bertemu dalam suatu agenda tahunan guna membahas berbagai kerjasama bilateral dalam lingkup HAM. Pertemuan pertama Dialog HAM RI-UE dijadwalkan akan dilakukan pertengahan 2010.

Menlu Natalegawa menggarisbawahi bahwa dialog HAM ini harus mampu menjangkau berbagai kerjasama konkrit dalam area perlindungan dan promosi HAM. Menlu RI juga menambahkan bahwa dialog HAM ini akan melengkapi dialog HAM yang sudah ada antara Indonesia dan Swedia. "Tantangannya adalah bagaimana kita memastikan ada coherent dengan dialog HAM yang sudah ada dan untuk itu kita ditantang untuk menampilkan konsep-konsep yang sesuai dengan kepentingan kita", demikian tegas Menlu RI.

Dialog HAM Indonesia-Uni Eropa ini juga bisa dipandang sebagai bagian penting dari menguatnya hubungan Indonesia-UE, HAM bagi kedua pihak merupakan nilai yang sangat fundamental. "Berbagai pengalaman membuktikan bahwa HAM merupakan suatu dasar bagi berkembangnya perdamaian dan kesejahteraan," tutur Menlu Bildt.

(PSN|Sumber: Departemen Luar Negeri RI)